Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.963
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Health Notions Varia Justicia Unes Law Review Jurnal Al-Amwal JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) Jurnal Kesehatan 2-TRIK: TUNAS-TUNAS RISET KESEHATAN JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton International Journal for Educational and Vocational Studies JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Journal of Vocational Education Studies Indonesian Journal of Law and Policy Studies Majalah Kesehatan Indonesia AloHA International Journal of Health Advancement (AIJHA) Jurnal Bedah Hukum Madu : Jurnal Kesehatan JHCLS LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Journal of Education Research East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Health Dynamics Indonesian Journal of Community Empowerment Binamulia Hukum International Journal of Education, Vocational and Social Science Jurnal Info Kesehatan Review of Education, Science, and Technology
Suparji Suparji
Universitas Al Azhar Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 93 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 93 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Understanding AI Usage in Academics among Vocational High School Students Nanang Joko Sulistyono; Suparji, Suparji; Wiyanto, Theodorus; Suhartini , Ratna; Ilham, Ilham
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 2 No. 10 (2024): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v2i10.1318

Abstract

The purpose of this study is to gauge the degree of knowledge that high school students pursuing vocational training have about using artificial intelligence in the classroom and to pinpoint the variables that impact that knowledge. As artificial intelligence (AI) permeates more and more industrial sectors, it is imperative that vocational high school students understand AI and be prepared for its future. Using a mixed-methods approach, this study included 500 Indonesian students enrolled in vocational high schools who represented a range of academic levels through qualitative interviews and quantitative surveys. The study's conclusions show that students at vocational high schools have differing levels of comprehension about artificial intelligence (AI), with a variety of factors like socioeconomic status, school curriculum, and access to technology playing a major influence. The research's ramifications include suggestions for creating more efficient.
Tinjauan Yuridis Pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) Beton Oleh 6 BUMN Infrastruktur Terhadap Praktek Monopoli Gani, Vonny Kartika; Suparji, Suparji; Suartini, Suartini
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i2.1204

Abstract

Special Purpose Vehicle merupakan sebuah entitas berbadan hukum yang dibentuk secara khusus yang mana adanya pembentukan SPV dalam melakukan kegiatan usaha telah sering dilakukan baik di bisnis dalam lingkup mikro hingga lingkup besar yang berskala nasional maupun regional bakan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pembentukan PT KLN sebagai SPV yang dibuat BUMN Infrastruktur memiliki indikasi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berdasarkan penelitian ini penulis menguraikan hal-hal yang dapat menjadi dasar pembentukan PT KLN tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Urgensi Implementasi Doktrin Business Judgment Rule Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (restracted) Haekal, Muhammad Husein; Suparji, Suparji; Hidayat, Yusuf
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 3 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32119

Abstract

The business judgment rule is a legal principle of the common law legal system which aims to provide protection to the board of directors in carrying out their duties as decision-makers in the company from being legally responsible if the decision turns out to be detrimental to the company. The new paradigm of government investment in Government Regulation No. 63 of 2019 On Government Investment which adopts the principle of business judgment rule in Law No. 40 of 2007 On Limited Liability Companies aims to mitigate the risk of actions or decisions in government investments that can cause state losses. This study aims to analyze the urgency of applying the doctrine of business judgment rule in government investment governance based on Government Investment Regulations The application of the business judgment rule doctrine in the supervision authority of the Government Investment Committee (KIP) and the operational authority of the Government Investment Operator (OIP) was found to be one of the answers to what legal protection is regulated in Government Investment PP to KIP and OIP in this study, which was carried out using the normative legal research method. In order to provide OIP and KIP, to the parties involved in the implementation of government investment, with legal protection, the business judgment rule doctrine, which was previously outlined in the Company Law, will be applied to Government Investment PP arrangements. So that assuming that there is a decline in the worth of the venture so it can't be ordered as an activity that can make misfortunes the state, insofar as KIP and OIP have completed their obligations sincerely, as per and in accordance with the arrangements of regulations and guidelines, and have given many advantages to the public interest.Keywords: Business Judgment Rule; Government Investment Abstrak                                                                                                    Business judgment rule merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh siapa pun meski keputusan tersebut merugikan perseroan. Paradigma baru investasi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah yang mengadopsi pengaturan doktrin business judgment rule dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan untuk mengurangi risiko tindakan dan/atau keputusan dalam aktivitas investasi pemerintah yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan doktrin business judgment rule dalam tata kelola investasi pemerintah berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yang di dalamnya ditemukan bahwa diterapkannya doktrin business judgment rule dalam kewenangan supervisi pada Komite Investasi Pemerintah (KIP) dan kewenangan operasional pada Operator Investasi Pemerintah (OIP) adalah salah satu jawaban atas perlindungan hukum yang diatur dalam PP Investasi Pemerintah untuk KIP maupun OIP. Penerapan doktrin business judgement rule yang sebelumnya telah diatur di dalam UUPT dan diadopsi ke dalam PP Investasi Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan investasi pemerintah, yang dalam hal ini OIP dan KIP. Sehingga apabila terjadi penurunan nilai investasi, tidak langsung dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian negara, sepanjang KIP maupun OIP telah melakukan tugas dengan itikad baik, sesuai dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan, dan telah memberikan banyak kemanfaatan bagi kepentingan umum.Kata Kunci: business judgment rule; investasi pemerintah
Legal Economic Politics in Eradicating Criminal Acts of Corruption in State-Owned Enterprises Firmansyah, Amir; Suparji, Suparji
Jurnal Cita Hukum Vol. 12 No. 3 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v12i3.43850

Abstract

Pemisahan tanggung jawab publik dan privat yang terbuka dalam pengeloaan BUMN dapat menjebak BUMN sebagai beban negara bukan sebagai garda utama pembangunan nasional, hal ini terlihat dari kinerja BUMN yang terus mengalami guncangan bisnis dan tertinggal oleh perusahaan swasta murni.  Semakin besarnya kucuran dana APBN melalui PNM dapat menjadikan BUMN tidak dapat mengelola keuangan korporasi secara mandiri dan menjadi beban negara.  Perlu adanya kebijakan negara untuk menjadikan BUMN sebagaimana tujuan pendirian BUMN sebagai garda utama pembangunan ekonomi nasional.
Early Warning Alone Is Not Enough: Rethinking Disaster Preparedness Through Resource Mobilization Sunarto, Sunarto; Suparji, Suparji; Nugroho, Heru Santoso Wahito; Arsyad, Gusman; Indriyawati, Nina
Health Dynamics Vol 2, No 10 (2025): October 2025
Publisher : Knowledge Dynamics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33846/hd21005

Abstract

The effectiveness of disaster preparedness cannot be measured solely from the existence of an early warning system (EWS). Warnings without prompt and coordinated action risk losing their significance in saving lives. In practice, many regions face challenges when warning signals are received, but response and resource mobilization are slow. This demonstrates that preparedness does not stop at detection systems, but rather relies on institutional, social, and technical capacity to act promptly. This opinion piece examines the limitations of EWS implementation in Indonesia from three dimensions: technical (limited reach and data interoperability), social (low risk literacy and community engagement), and institutional (unintegrated command, logistics, and anticipatory financing). This condition is exacerbated by weak coordination at the local level, including in the activation of volunteers and social networks, so that vulnerable groups are often not reached by warnings or early assistance. Based on lessons learned from case studies in Indonesia and international literature on anticipatory action, this paper emphasizes the need to review preparedness indicators by including aspects of resource mobilization as a main component. Policy recommendations include strengthening the capacity of Disaster Resilient Villages in the dissemination of warnings (last-mile warning), the application of the mechanism trigger and anticipatory financing, as well as the integration of preparedness with health services, education, logistics, search and rescue, and refugee readiness. This new approach positions preparedness not simply as the ability to receive warnings, but as an integrated system capable of translating warnings into concrete, life-saving actions.
Upaya Hukum Terkait Masalah Penjualan Rumah Susun yang Diikat dengan PPJB (Studi pada The H Tower, Jakarta Selatan) Herdiawan, Gilang Cahya; Hidayat, Yusuf; Suparji, Suparji
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4889

Abstract

Rumah Susun The H Tower Kuningan, Jakarta Selatan merupakan Rumah Susun 30 lantai yang dibangun oleh PT HK Realtindo anak Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) dan PT Kosala Agung Metropolitan sebagai pemilik lahan dan Developer. Tujuan penelitian ini analisa proses upaya hukum yang ditempuh selain hukum pidana dan penyelesaian sengketa rumah susun The H Tower, Kuningan Jakarta Selatan. Metode penelitian yang dipakai ialah pendekatan yuridis normatif dengan data-data open source dan data dokumen pendukung. Hasil penelitian dan pembahasan, mekanisme berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun (“PP Rusun”), Penyelenggara atau Pengembang (“Developer”), sebagai penyelenggara pembangunan rumah susun wajib meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya dan Perlindungan hukum bagi konsumen menurut UU No. 8/1999 adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar pembeli (konsumen) dapat terlindung secara hukum. Sedangkan jikalau terjadi perselisihan kerjasama pada Rumah Susun The H Tower maka, dapat diselesaikan di PN Jakarta Selatan.
Evaluating the Role of Lecturer Knowledge and Personal Initiative in Improving Learning Outcomes and Graduate Quality in Higher Education Institutions: A PLS-SEM Analysis Irfansyah, Ade; Suparji, Suparji; Suprianto, Bambang
Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA) Vol. 3 No. 5 (2024): September 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/esa.v3i5.11588

Abstract

This research aims to evaluate the influence of lecturer knowledge and personal initiative on improving learning outcomes and graduate quality in higher education institutions. Utilizing Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), this study examines the relationships between these variables based on data collected from faculty members and student performance records over a 12-month period. The analysis reveals a significant positive effect of both lecturer knowledge and personal initiative on student learning outcomes and the overall quality of graduates. These findings suggest that targeted faculty development programs can play a critical role in enhancing educational quality and institutional reputation.
Attitude Factor in Increasing Intention to Come to The Integrated Service Post Suparji, Suparji; Surtinah, Nani; Nugroho, Heru Santoso Wahito; Sunarto, Sunarto
JURNAL INFO KESEHATAN Vol 21 No 3 (2023): JURNAL INFO KESEHATAN
Publisher : Research and Community Service Unit, Poltekkes Kemenkes Kupang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31965/infokes.Vol21.Iss3.1071

Abstract

Integrated Healthcare Center (integrated service post) is the government's effort to make it easier for the Indonesian people to obtain maternal and child health services. The main problem of this research is the low number of visits by toddlers to Integrated Healthcare Center service posts. This study analyses the relationship between attitudes about the Integrated Healthcare Center and intention to come to the Integrated Healthcare Center. The researcher wants to apply the theory of planned behaviour that intentions influence behaviour while attitudes towards an object, subjective norms and behavioural control influence intentions. Rangacanga correlation research, with a cross-sectional approach. The population of mothers under five is 135 people, and the sample size is 101 people. The sampling technique used is simple random sampling. The data collection instrument was in the form of attitude and intention questionnaires. The independent variable is attitude, and the dependent variable is the intention to visit the Integrated Healthcare Center. In statistical analysis with the Pearson product-moment statistical test, the error rate is set at 0.05. The results showed that 51.28% of mothers under five had a positive attitude, and 51.28% had positive intentions. Statistical test results obtained p: 0.00 <α 0.05 concluded that there is a relationship with the correlation coefficient value of 0.670. This study concludes that the mother's positive attitude positively impacts Integrated Healthcare Center visits by mothers of toddlers. So, it is suggested that community leaders or health workers motivate and empower the community to participate in Integrated Healthcare Center activities.
Freies Ermessen BPJT Pada JTTS Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus PT. Hutama Karya (Persero) Rusfiantini, Rina; Hidayat, Yusup; Suparji, Suparji; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.711

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam kedudukannya sebagai regulator, tindakan Freies Ermessen BPJT dalam pengalihan sebagian pekerjaan pembangunan salah satu ruas JTTS kepada badan usaha jalan tol lain apakah sesuai atau tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menerapkan statute approach dan case approach kasus penugasan JTTS PT. Hutama Karya (Persero), sumber hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penugasan BUMN tersebut dan regulasi disektor infrastruktur jalan tol yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penugasan BPJT dalam pembangunan salah satu ruas JTTS kepada BUJT DuKon tanpa underlying PPJT adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi infrastruktur yang berlaku, tindakan BPJT tersebut merupakan tindakan diskresi (Freies Ermessen) pejabat pemerintah yang tidak selaras dengan AUPB dan tidak sejalan dengan fungsi dan tugas dalam kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah tentang jalan tol. Fleksibilitas dalam penggunaan diskresi merupakan permasalahan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga diperlukan ketidakbiasan dan pertimbangan yang matang dari badan/pejabat pemerintah saat membuat keputusan dalam situasi yang bersifat kasuistik.
Knowledge, Ability and Motivation for the Practice of Checking Mud Content in Sand on Learning Outcomes of Concrete Specifications and Characteristics Rintowati, Ariani; Suparji, Suparji; Wardhono, Arie; Suhartini, Ratna
Journal of Vocational Education Studies Vol. 7 No. 1 (2024): Vol.7 No.1 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/joves.v7i1.8712

Abstract

Sand mining in the area around Sumber Ringin Village, Sri Gading Village, Jati Dukuh Village and around the coast of the Rantas River is a blessing for the people around Mojokerto City and Regency. Mining activities in this area cannot be separated from the attention of many parties and the community, so researchers want to know how much silt content is in the sand and apply it to the basic competencies of concrete specifications and characteristics. This study aims to determine the knowledge, abilities and learning motivation of students in carrying out the practice of silt content in sand on the learning outcomes of basic competency specifications and characteristics of concrete. including research ex post facto. The research design used path analysis. The prerequisite test used is the homogeneity of the F test and the normality test of the Chi Square distribution. Instrument validation was analyzed using the Rasch Model. The research was conducted in class X Modeling Design and Building Information (DPIB)  for State Vocational High School (SMK) 1 Mojokerto with a total of 100 students. The results of the research: (1) there is an effect of knowledge on learning outcomes, (2) there is an effect of ability on learning outcomes, (3) there is an effect of knowledge on student learning motivation, (4) there is an influence of ability on student learning motivation, (5) there is an effect of student learning motivation on learning outcomes, (6) there is an influence of knowledge on learning outcomes through learning motivation, (7) there is an effect of ability on learning outcomes through learning motivation.
Co-Authors Abdul Latif Abdul Rosid Abdullah Al Mamun Achmad Imam Agung Acob, Joel Rey U. Acob, Joel Rey Ugsang Agus Sarwo Prayogi Agus Wiyono Ainil Ma’sura Aisyah Endah Palupi Aji, Rozan Asyrofi Rakyan Risang Akbar Pandu Pratamalistya Akhmad Ikraam Ali Husain, Muhammad Amir Firmansyah Anas Lutfi Anis Rifai Apriliawati, Anita Aria Yuditia Arie Wardhono Arief Budiono Arief, Risca Aries Machmud Aries Prasetyo Arsyad, Gusman Aslam, Lera Kurniatul Astin Nur Hanifah Astuti Setiyani, Astuti Aswardi, Adzan Swarna Aswin, Albert Stephen AUTA, Tanko Titus AVANDRI, AHMAD Bahtiar Bahtiar Caskiman Caskiman Chotijah, Putri Indriyani Renti Çobanoğlu, Ömer Debby Rahmawati Dessy Kurnia Doni Septo Edy Sanyoto Ekohariadi Enisah, Enisah Farid Baskoro Febriana, Citra Nurwidya Febrianto, Ika Fikri, Achmad Fiolentin, Enggar Fokky Fuad gani, vonny kartika Guntoro, Renita Haekal, Muhammad Husein Handayani, Tinuk Esti Handoyo Handoyo Hapsari, Rafif Naufi Waskitha Hariyanto, Rohadi Hendrawati, Dian Herdiawan, Gilang Cahya Herlina, Tutiek Heru Santoso Wahito Nugroho Hidayati, Syariefah Hidayatulloh, Muhammad Kris Yuan Hilmawan, Fajrin Husain, Alwi Ilham Ilham Indriyanto Seno Adji Intening, Vivi Retno Irfansyah, Ade Ismoyowati, Tri Wahyuni Istiqomah Istiqomah Jatmiko Jatmiko Khairunnisa, Adriana Khambali, Khambali Koesmantoro, Hery Kristyani, Devi Kulsum, Maria U. Kusnan Kusnan Kusumaningtias, Rifky Ayu Lugina, Gira Lutfiyah Hidayati Machmud, Aris Maryani, Ai Melati, Nimsi Melianawati, Lina Muhammad Abdul Roni Muhammad Husein Haekal Nana Usnawati Nanang Joko Sulistyono Nina Indriyawati nurlailis saadah Nurweningtyas, Nurweningtyas Nurwijayanti Nuryani Nuryani Pertiwi, Nabila Putri Pramanik, Yulia R. Puspasari Hartono, Berlian Rachmawati, Evi Rafqi Mizi Rahayu, Diah Viptara Dwi Rahayu, Teta Puji Ratna Suhartini Ridha Fauzy Rina Harimurti Rintowati, Ariani Roro Wanda Ayu D.A. Rusdianti, Alfi Rusfiantini, Rina Sadino Sadino Sadino, Sadino Sanglar Polnok, Sanglar Santosa, Budi Joko Septianti, Triana Sillehu, Sahrir Sirait, Velix Setiawan Soeparno Soeparno Suartini, Suartini SUGENG HARIANTO Suhartini , Ratna Suharto, Agung Sulikah Sulikah Sumaningsih, Rahayu Sumasto, Hery Sunarto Sunarto Suprapto Suprapto Surtinah, N. Surtinah, Nani Susanti, Evy Suwadi , Pujiyono Suwarno Imam Samsul SWN, Heru Toscania, Annafis N. Tri Rijanto Velix Setiawan Sirait WARDANI, TUESDAY TRI Widhawati, Setya Widiantoro, Oni Wijayanti, Suci Wiyanto, Theodorus Yusuf Hidayat Yusuf Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat