Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.982
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Unes Law Review Jurnal Hukum Sasana UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Greenation International Journal of Law and Social Sciences Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Iyah Faniyah, Iyah
Universitas Ekasakti
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 110 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 110 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Mahdapati, Jade Maulana; Faniyah, Iyah; Madjid, Neni Vesna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/197eab66

Abstract

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwewenang untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan sanksi atas laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan ini pada tahun 2020 dan tahun 2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan dua putusan terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 diberikan secara berbeda walaupun Pasal yang dilanggar oleh Terlapor sama. Hal ini terjadi karena kronogis pokok perkara berbeda. Pertimbangan hukum pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 pada intinya berkaitan dengan: 1) Isi konsorsium PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT. Krakatau Tirta Industri, 2) Kronologi Tender, 3) Indikasi tindakan Persekongkolan dan 4) Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sementara, pada Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 pertimbangan hukum yang diberikan tentang: 1) Pokok Perkara yang terjadi, 2) Peraturan Perundang-undangan Terkait yang dapat membenarkan tindakan terlapor; 3) Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4) sanksi administratif yang dikenakan kepada Terlapor I, 5) hal-hal yang dapat meringankan sanksi terlapor.  Kedua, Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 dan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 berbeda dan belum memenuhi rasa keadilan.  Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 menyatakan pelanggaran tidak terbukti sedangkan Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 menyatakan pelanggaran terbukti. Putusan Nomor: 15/KPPU-L/2023 hanya memberikan sanksi administratif kepada terlapor I, II, dan III dan Putusan Nomor: 15-KPPU-L-2020 tidak ada dinyatakan mengenai tindak lanjut pelaksanaan Pengadaan Proyek Kerjasama Pengusahaan Badan Usaha Dalam Pengembangan SPAM Dengan Kapasitas 1.000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik yang tertunda akibat proses pemeriksaan.
Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Bentuk Prostitusi Terhadap Anak Iyah Faniyah; Aditya Saputra; B. Patmawanti
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/6yfkdp86

Abstract

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari terjadinya praktek tindak pidana perdagangan orang, adalah lemahnya struktur kehidupan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan keluarga, kondisi sosial masyarakat, rendahnya tingkat Pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan, gaya hidup yang konsumtif adalah salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berbentuk prostitusi terhadap anak di Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa penyidikan pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan mekanisme sistem peradilan pidana. Penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Barat telah menjalankan perannya sebagai subsistem awal dalam sistem peradilan pidana sebagaimana mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi dan korban, hingga penyitaan barang bukti. Tindakan penyidikan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak kodrati anak korban, khususnya hak atas kebebasan, martabat, dan rasa aman. Kedua, Kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan penyidikan TPPO terhadap anak, ditemukan adanya hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia penyidik khusus anak, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi korban akibat trauma dan stigma sosial, serta kompleksitas modus operandi berbasis teknologi. Kendala-kendala tersebut mencerminkan adanya gangguan dalam bekerjanya subsistem kepolisian yang berdampak pada efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPO, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas penyidik, serta integrasi lintas sektor yang lebih optimal.
Disparity in Criminal Convictions Against Perpetrators of Criminal Acts of Circulation of Alcoholic Beverages Without Distribution Permits Anthony Simarmata; Iyah Faniyah
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.5

Abstract

Supervision and Control of Alcoholic Beverages is regulated in Presidential Regulation Number 74 of 2013 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages.  For the area in this case in Padang City, Control and Supervision of Alcoholic Beverages is regulated in Padang City Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Supervision, Control and Prohibition of Alcoholic Beverages. Based on the Regional Regulation that every circulation of alcoholic beverages must have a permit. In the case reviewed in 2 rulings, the perpetrator distributed alcoholic beverages without a distribution permit. The case has been decided by Decision Number 125/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Decision Number 245/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. In the judge's decision, there is a disparity in the verdict. The problem studied is First, What is the Disparity in Criminal Verdicts Against Perpetrators of Criminal Acts of Circulation of Alcoholic Beverages Without Distribution Permits in Decisions Number 125/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Number 245/Pid.Sus/2020/PN.Pdg? Second, How is the judge's consideration in sentencing the perpetrators of the crime of circulating alcoholic beverages without a distribution permit in Decisions Number 125/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Number 245/Pid.Sus/2020/PN.Pdg? The specifics of this study are descriptive analytical. The approach used in this study is a normative juridical approach by conducting in-concreto legal research. The data used in this study are secondary data. All secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials obtained from the results of literature research / document studies are then compiled and analyzed qualitatively, and presented in qualitative descriptive form. Based on the results of the study, the discussion andanalysis concluded, First, the Criminal Disparity of Judgments Number 125/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and  Number 245/Pid.Sus/2020/PN.Pdg is illustrated through the similarity in the indictment articles given to the defendants in both judgments and there are differences in the prison sentences imposed on each defendant. Second, the judge's consideration in sentencing the perpetrators of the crime of circulating alcoholic beverages without a distribution permit in Decisions Number 125/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Number 245 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pdg includes juridical considerations, namely: relating to the elements of the article charged, witness statements, statements of the defendant evidence, and expert statements and non-juridical considerations, namely: matters related to the history and condition of the defendant.
Registration of Transfer of Land Ownership Due to Inheritance in order to Ensure Legal Certainty Desi Redhawati; Iyah Faniyah
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/8786zs18

Abstract

Land is the highest value of wealth and is also a source of life. To prevent disputes from occurring, the Government will hold land registration in accordance with article 19 paragraph (1) of the UUPA. The transfer of land rights is the transfer/transfer of land rights from the old right holder to the new right holder. Based on Article 42 paragraphs (1) and (2) of Government  Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration regulates the obligation of heirs to register the transfer of their rights to the Land Office. But the reality is that there are still many heirs who have not registered their transition eventhough there are clear rules that regulate it. The approach method uses the normative juridical approach as the main approach supported by the empirical juridical approach. Based on the results of the discussion and analysis, it is concluded as follows: First, the registration of the transfer of ownership of land due to inheritance in order to ensure legal certainty, based on the  completeness of the rights, must meet 2 (two) conditions, namely the material condition and the immaterial condition.But in reality, there are still many heirs who have not registered the transfer of their rights. The causative factors include: the level of public education is still low so that there is a lack of legal awareness about the importance of land registration, the cost of managing certificates is expensive, not all heirs have the cost for the transition process, ignorance of land registration requirements and procedures. Second, as a result of the law, there is a transfer of ownership of land because the heirs are the heirs as the holders of the right to get legal protection because materially and immaterially, the rights and obligations of the heirs are directly transferred to the heirs.
Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional Sebagai Lembaga Pengawasan Fungsional Bagi Kepolisian Nasional Indonesia Dalam Sistem Konstitusi Indonesia Iyah Faniyah; Syaiful Wachid
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/tx51v934

Abstract

Komisi Kepolisian Nasional berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2011 dibentuk sebagai pengawas fungsional Polri untuk membantu Presiden menentukan arah kebijakan Lembaga Kepolisian. Saat ini Kompolnas hanya memberikan rekomendasi atas saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja anggota Kepolisian. Sehingga perlu evaluasi eksistensinya sebagai organ pendukung profesionalitas dan kemandirian Polri.Berdasarkan pemikiran tersebut dirumuskan permasalahan pertama, bagaimanakah eksistensi Kompolnas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Kedua, apa hambatan Kompolnas Sebagai Pengawas Fungsional Kinerja Polri?. Ketiga, bagaimanakah posisi ideal Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsional kinerja Polri dalam Sistem Ketatanegaraan? Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif menggambarkan eksistensi Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas fungsional polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Sumber data terdiri dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data diolah secara kualitatif dan dianalisis menggunakan teori, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analistis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan pertama, eksistensi Kompolnas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga non struktural yang membantu Presiden menentukan arah kebijakan strategis lembaga kepolisian guna mewujudkan profesinalisme dan kemandirian melalui saran dan keluhan masyarakat atas kinerja anggota Polri. Kedua, hambatan Kompolnas sebagai pengawas fungsional kinerja Polri terdiri dari hambatan yuridis yaitu tidak ada kewenangan ekskutorial atas keluhan masyarakat, hanya bertindak sebagai rekomendator tanpa kekuatan hukum mengikat. Selain itu hambatan non yuridis timbul akibat komposisi anggota Kompolnas didominasi unsur eksekutif sehingga rentan intervensi. Ketiga, idealitas Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsional kinerja Polri dalam sistem ketatanegaraan adalah diberikan kewenangan pemeriksaan atas keluhan masyarakat sehingga terwujud checks and balances dalam ketatanegaraan serta restrukturisasi anggota untuk menjaga independensi sehingga objektif dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk menentukan arah kebijakan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Application of Elements of Participation in Crime of Trafficking in Goods That are Not in Accordance with Indonesian National Standards Anggara Wijaya Herman; Iyah Faniyah; Bisma Putra Pratama
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/qpm4xs32

Abstract

The application of the element of participation by the Directorate of Special Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police against the crime of trafficking in goods that are not in accordance with the Indonesian National Standard (SNI) is to position the qualification as the perpetrator who ordered the act (doen pleger), because the will of the main perpetrator is realized through the actions of other parties under his control. On the other hand, distribution managers, marketing agents, or retailers can be classified as participating in the conduct (medepleger) if they are proven to have knowledge of the non-conformity of goods with applicable standards, but continue with sales activities. Any perpetrator involved in the chain of circulation of goods can be held criminally liable as long as it can be proven that they have knowledge or at least strong suspicion about the non-conformity of the goods with applicable standards. The obstacles encountered by the Directorate of Special Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police in the application of the element of participation to the crime of trafficking in goods that are not in accordance with Indonesian national standards are the most prominent legal obstacles in the investigation of this case are in the aspect of proving the element of guilt and the involvement of the perpetrators which are doctrinally the core of participation. The regulatory structure regarding the crime of trafficking in goods that does not meet standards is still scattered and fragmentative, causing difficulties for investigators in identifying which norms are relevant to ensnare the perpetrators of participation. Non-legal aspects, limited human resource (HR) capacity of investigators are crucial factors that affect the effectiveness of the implementation of inclusion elements, especially in cases involving the distribution of goods digitally. It is related to the low level of legal awareness among business actors and the public, especially in the trade sector of daily necessities.
Penggunaan Keterangan Ahli oleh Penyidik Pada Pengungkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Jenis Bio Solar Iyah Faniyah; Ikhsan Nanda Herman; Herman Bakir
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dj1nsn55

Abstract

Penggunaan Keterangan Ahli oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota pada Pengungkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Jenis Bio Solar sebagai   instrumen yang meminimalisasi kesalahan dalam penilaian barang bukti atau klasifikasi perbuatan, Pada perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, ahli ESDM memberikan penjelasan mendalam mengenai karakteristik Bio Solar yang secara hukum termasuk kategori BBM bersubsidi, serta ketentuan peruntukannya bagi masyarakat tertentu. Penjelasan ini memperkuat konstruksi hukum penyidik dalam membuktikan bahwa tindakan pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan dan melawan hukum. Selain itu, keterangan ahli juga menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan untuk mengangkut BBM dalam jumlah besar tanpa izin merupakan indikasi adanya niat jahat yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Hambatan dalam penggunaan keterangan ahli oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis bio solar diantaranya adalah keterlambatan proses menghadirkan ahli yang berdampak pada tertundanya penetapan status hukum barang bukti dan memperlambat kelanjutan penyidikan. Aspek internal keterbatasan pemahaman sebagian personel terhadap tata cara permintaan keterangan ahli secara formal dan teknis. Hambatan eksternal dalam penggunaan keterangan ahli oleh penyidik adalah keterbatasan kapasitas lembaga pemberi keterangan ahli, khususnya Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki kewenangan penuh dalam memberikan validasi terhadap status bahan bakar bersubsidi.
Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Untuk Penetapan Tersangka Oleh Penyidik  Pada Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Iyah Faniyah; Muhamad Fiqhan Salim
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0x22b050

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penggunan alat bukti petunjuk untuk penetapan tersangka pada tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh Penyidik Satreskrim Polres 50 Kota di mulai dari pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian, seperti rekaman CCTV, video dari saksi, serta barang bukti fisik seperti pakaian pelaku, jejak darah, dan sidik jari. Alat bukti petunjuk ini digunakan untuk menghubungkan dan memperkuat bukti lainnya, sehingga membentuk gambaran utuh tentang kronologi dan peran pelaku. Salah satu metode utama yang digunakan adalah analisis rekaman CCTV yang dikaitkan dengan keterangan saksi untuk memastikan validitas dan peran masing-masing tersangka secara rinci. Hambatan yang di temui Satreskrim Polres 50 Kota dalam penggunaan alat bukti petunjuk untuk penetapan tersangka dalam kasus kekerasan secara bersama-sama meliputi perbedaan interpretasi terhadap kekuatan alat bukti petunjuk yang bergantung pada kesaksian yang sering kali tidak konsisten akibat tekanan atau intimidasi. Keterbatasan alat bukti elektronik seperti kualitas rekaman yang rendah, rusak atau tidak tersedia, serta sulitnya mengakses data komunikasi pribadi karena perangkat telah di hapus atau dienkripsi turut menjadi tantangan dalam menguatkan pembuktian.
Efektivitas Koordinasi Antar Unit Kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Mewujudkan Visi Pendidikan di Sumatera Barat Rika Hidayati Nasrul; Iyah Faniyah; Thomas Febria
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fx0dn976

Abstract

Koordinasi merupakan salah satu fungsi penting dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan antar unit kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tanpa koordinasi yang baik, penyelenggaraan pemerintahan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, serta inefisiensi administrasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, koordinasi memiliki dimensi yuridis karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai koordinasi antar unit kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan visi pendidikan di Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama di dukung pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai koordinasi antar unit kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta peraturan daerah dan peraturan gubernur di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, pengaturan tersebut belum dirumuskan secara operasional dan sistematis sehingga pelaksanaan koordinasi antar unit kerja belum berjalan secara efektif. Lemahnya standar operasional prosedur, mekanisme koordinasi lintas unit, serta masih kuatnya budaya kerja sektoral menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas koordinasi. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.
Penggunaan Alat Bukti Surat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Akta Jual Beli Wilman Dani; Iyah Faniyah; Beatrix Benni
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/h4qzd435

Abstract

Penggunaan alat bukti surat dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan akta jual beli oleh Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sumbar  adalah dengan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk PPAT sebagai pejabat umum pembuat akta, laboratorium forensik sebagai penyedia analisis ilmiah, serta pihak bank atau instansi lain sebagai pengguna dokumen. Penyidik harus melakukan pengungkapan kebenaran material mengenai keaslian bukti surat. Alat bukti surat dalam hal ini berfungsi bukan hanya sebagai objek tindak pidana, tetapi juga sebagai indikator yang menunjukkan rekonstruksi kehendak dan kesadaran pelaku pada saat melakukan tindakan tersebut. Terhadap alat bukti surat penyidik untuk melakukan pemeriksaan berlapis, baik dari aspek legalitas pembuatan akta, konsistensi data, maupun keutuhan fisik dokumen. Kendala dalam penggunaan alat bukti surat dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan akta jual beli oleh Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sumbar secara internal adalah disharmoni regulasi, ketidakpastian norma pembuktian, serta keterbatasan kewenangan penyidik dalam berinteraksi dengan pejabat pembuat dokumen publik seperti notaris dan PPAT. Kendala berikutnya adalah akses penyidik terhadap proses penyitaan dan pemeriksaan akta, register, serta dokumen pembanding yang berada dalam penguasaan notaris atau PPAT. Terbatasnya waktu peyidikan ketika tersangka ditahan. Secara eksternal kendalanya Adalah integrasi antar subsistem tidak berjalan dengan baik, maka proses pembuktian melalui alat bukti surat menjadi tersendat, dan tujuan penegakan hukum untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan tidak dapat terpenuhi secara optimal. Banyak pelapor yang berasal dari kelompok masyarakat biasa merasa terintimidasi ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki posisi ekonomi, pengaruh sosial, atau kedekatan dengan aparat setempat.
Co-Authors A. Yoma Amanda Putri Ade saputra Ade Saputra Adhi Wibowo Adhi Wibowo Adhiyaksa, Fagher Aditya Saputra Aizal, Endi Alexander, Dicky Ali, Nirdes Amanda Putri, A. Yoma Amiruddin Anggara Wijaya Herman Anthony Simarmata Ayu Kumala Sari Hamidi Azhari Azman Tanjung B. Patmawanti Baihiqi, Wachid Bakir, Herman Beatrix Benni Bisma Putra Pratama Bobi Handoko Darmini Roza Daswar Utama Della Monita Desi Redhawati Dodi, Hendri Ekasaputra, Marrio Ela Nurlaelawati Endi Aizal Evi Sumarni Evi Sumarni, Evi Fadhli Marta Saputra Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fajar Maulana Fauzi, Hasnul Febria, Thomas Ferdianto Purna Filsuf Yudhistira Fitriati Fitriati Fujiyanto, Azan Gusdarnelis, Dwi Hadiputra, Ricky Hamidi, Ayu Kumala Sari Handriyadi, Soni Hanif Kurniawan Hendra Jesastra Saragih Hendri Yahya Hendro, Bevi Henita, Citra Hikman, Bilsofer Ikhsan Nanda Herman Irawan, Yessy Irmon Irmon Irmon, Irmon Kemala, Dewi Kurniawan, Hanif Laurensius Laurensius Arliman S Lazzuardy, Aldy Legowo, Yudha Leo Murphi Mahdapati, Jade Maulana Mahendra, Vino Nandio Marlina, yuli Marta Saputra, Fadhli Maulana, Fajar Miko, Andria Monita, Della Muhamad Fiqhan Salim Muhammad Irfan muhammad irfan Murphi, Leo Mustari Pide, A. Suriyaman Muzhendra Muzhendra Muzhendra, Muzhendra Nefri, Ardi Neni Vesna Madjid Nirdes Ali Nisep Rahmad Noffezar Noffezar Noffezar, Noffezar Nora Wulan Sari Nurhadiansyah Nurlaelawati, Ela Otong Rosadi Perdana, Ginta Rikar Pratama, Rezky Purna, Ferdianto Putra, Randhya Sakthika Rafendi, Teguh Chaisar Rafki, Nashri Randhya Sakthika Putra Rika Hidayati Nasrul Romi Satriadi Roy Capri Tiskartono Rudi Chandra Sandi, Fandra Ari Saputra, Ilhamda Akmal Saragih, Hendra Jesastra Sari, Nora Wulan Satria Trisna, Iqbal Satriadi, Romi Sebridiol, Fuja Setyawan, Donny Haryono Simarmata, Anthony Suharyono Susi Delmiati Sutrisno, Sutrisno Syaiful Wachid Syamza, Ridwan Syofiarti Syurya Alhadi. A Tanjung, Azman Thomas Febria Tiskartono, Roy Capri Utama, Daswar Wachid Baihiqi Waruwu, Berkat Maha Putra Widya Sari Wilman Dani Yahya, Hendri Yardi, Novry Yazrul, Ade Yendri, Nofri Yessy Irawan Yovino Harzi, Shahum Yudha Legowo Yudhistira, Filsuf Yusyaf, Noviandi