Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Unes Law Review Jurnal Hukum Sasana UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Greenation International Journal of Law and Social Sciences Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Iyah Faniyah, Iyah
Universitas Ekasakti
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
PENERAPAN ATURAN STANDAR MINIMAL PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN SISTEM PEMASYARAKATAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok) Faniyah, Iyah; Sari, Nora Wulan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.279

Abstract

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Tujuan perubahan ini adalah untuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pembaharuan ini mengacu pada Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners (SMR) 1933, yang berlaku untuk seluruh negara anggota PBB. Indonesia sebagai anggota PBB menerapkan sistem pembinaan ini di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Lapas yang seyogyanya adalah tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan tidak akan berfungsi secara maksimal dengan keadaan yang kelebihan penghuni.
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK POLICE 4.0 UNTUK MERESPON SECARA CEPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA PADA WILAYAH HUKUM POLRES PAYAKUMBUH Faniyah, Iyah; Maulana, Fajar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.307

Abstract

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Kepolisian yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), merespon dengan cepat dengan mengeluarkan kebijakan penerapan Teknologi Informasi Elektronik Era Police 4.0. Kebijakan ini didasarkan kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Polisi 110. Dengan adanya Teknologi Informasi Quick Respon, maka Polres Payakumbuh telah berhasil mengungkap sejumlah tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh, dari tahun 2020 sampai tahun 2021, serta pengungkapan tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana penerapan teknologi informasi elektronik Police 4.0. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana pada wilayah hukum Kepolisian Resor Payakumbuh? Kedua, Kendala apa saja yang dihadapi Kepolisian Resor Payakumbuh dalam penerapan teknologi informasi elektronik Police 4.0. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan: Pertama penerapan pelaksanaan sistem informasi polri dalam merespon cepat terjadinya tindak pidana di era Police 4.0 di Wilayah hukum Kepolisian Resor Payakumbuh adalah sangat membantu Sat Reskrim Polres Payakumbuh dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Dengan sistem informasi, identitas pelaku dapat diketahui dengan cepat, serta memudahkan penyidik/penyidik pembantu dalam mengumpulkan alat bukti agar perkara tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Kedua, kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Payakumbuh dalam penerapan teknologi informasi elektronik Police 4.0. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana yakni keterbatasan personil yang mampu mengoperasionalkan sistem informasi dan keterbatasan jumlah teknologi informasi yang belum sebanding dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh.
KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN HASIL PEMERIKSAAN TES KESEHATAN IKATAN DOKTER INDONESIA OLEH KPU TERHADAP PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN SOLOK 2020 Murphi, Leo; Rosadi, Otong; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.346

Abstract

Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota mensyaratkan calon mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pendekatan pada penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Kepastian Hukum Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 adalah menentukan standar Minimal dalam melaksanakan tes Kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dipastikan bertindak secara independen, IDI merekomendasikan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan. Dokter yang tugaskan tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan bakal calon. Selain itu harus siap bekerja diluar jam kerja sesuai dengan ketentuan berdasarkan regulasi yang dipaparkan. Guna Kepastian hukum terhadap hasil tes Kesehatan maka bagi pasangan calon yang tidak lolos dapat mengajukan gugatan keberatan ke Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu akan merekomendasikan untuk melakukan tes kesehatan ulang dan jika kembali tidak lolos tes kesehatan maka panwaslu akan menerbitkan SK bagi pasangan yang tidak lolos tes Kesehatan. Pasangan calon bisa melakukan upaya hukum ke PTUN terkait penetapan tidak lolos tes kesehatan yang dikeluarkan oleh KPU. Kendala-Kendala Yang Ditemukan Dalam Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 Dan Solusinya diantaranya Kurang nya sarana dan prasarana kesehatan di daerah. Ketidak percayaan pasangan calon pilkada terhadap pelaksanaan tes kesehatan oleh IDI, Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah.
Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Illegal Mining pada Tingkat Penyidikan Ali, Nirdes; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.405

Abstract

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pertambangan illegal dengan menerapkan unsur unsur tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari illegal mining pada tingkat penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu sebelumnya penyidik melakukan penelusuran aset dan aktivitas keuangan tersangka sedetil mungkin. Adapun unsur unsur yang diterapkan adalah pelaku yang melakukan Perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal) dan Merupakan hasil tindak pidana. Unsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Kendala yang ditemui dalam penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari illegal mining di tingkat penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah dalam hal penelusuran Asset karena para tersangka ini memakai rekening atas nama orang lain. Kendala lain masalah waktu yang lama dan jarak yang jauh karena banyak yang harus diperiksa saksi, saksi ahli, PPATK juga seperti kasus yang sedang ditangani ini koordinasi bersama PPATK karena jarak jadi sulit. Sementara dalam pemberkasannya harus ada pemeriksaan dari PPATK. Surat sudah lama tapi sampai sekarang belum juga registrasinya, dikarenakan saksinya juga jauh.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya Gusdarnelis, Dwi; Iyah Faniyah; Bisma Putra Pratama
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.445

Abstract

Asuransi merupakan suatu lembaga yang akan mengambil alih setiap risiko yang mungkin timbul atau dihadapi dimasa yang akan datang. sehingga asuransi memberikan perlindungan terhadap Nasabah. Salah satu permasalahan dalam melakukan asuransi yaitu penolakan klaim polis asuransi yang diajukan oleh Nasabah kepada Perusahaan Asuransi dengan berbagai alasan penolakan yang dilontarkan. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan dapat membantu Nasabah dalam menyelesaikan permasalahan penolakan klaim polis asuransi. Dalam mengatasi penyelesaian sengketa terhadap Nasabah dalam penolakan klaim polis asuransi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum penyelesaian sengketa Nasabah tidak sebatas memfasilitasi perlindungan Nasabah yang menampung dan menjadi lembaga mediasi, tetapi juga menjadi lembaga yang melakukan keberpihakan kepada Nasabah dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian Oleh Perusahaan Asuransi terhadap Nasabahnya yaitu: sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa sehingga dilaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya dan Otoritas Jasa Keuangan sekaligus sebagai pengawas dalam hasil yang dicapai dengan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Kendala-kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa penolakan klaim asuransi kerugian oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya yaitu kendala non Hukum yang mencakup Kendala Internal dan Eksternal antara lain Pengaduan yang disampaikan Nasabah kurang jelas, Bukti Pengaduan berupa dokumen pendukung yang dismpaikan kurang lengkap, Kurangnya informasi yang didapat, Kurangnya pemahaman Nasabah terhadap produk-produk asuransi.
Disparity in Criminal Convictions Against Perpetrators of Criminal Acts of Circulation of Alcoholic Beverages Without Distribution Permits Simarmata, Anthony; Iyah Faniyah
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.5

Abstract

Supervision and Control of Alcoholic Beverages is regulated in Presidential Regulation Number 74 of 2013 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages.  For the area in this case in Padang City, Control and Supervision of Alcoholic Beverages is regulated in Padang City Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Supervision, Control and Prohibition of Alcoholic Beverages. Based on the Regional Regulation that every circulation of alcoholic beverages must have a permit. In the case reviewed in 2 rulings, the perpetrator distributed alcoholic beverages without a distribution permit. The case has been decided by Decision Number 125/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Decision Number 245/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. In the judge's decision, there is a disparity in the verdict. The problem studied is First, What is the Disparity in Criminal Verdicts Against Perpetrators of Criminal Acts of Circulation of Alcoholic Beverages Without Distribution Permits in Decisions Number 125/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Number 245/Pid.Sus/2020/PN.Pdg? Second, How is the judge's consideration in sentencing the perpetrators of the crime of circulating alcoholic beverages without a distribution permit in Decisions Number 125/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Number 245/Pid.Sus/2020/PN.Pdg? The specifics of this study are descriptive analytical. The approach used in this study is a normative juridical approach by conducting in-concreto legal research. The data used in this study are secondary data. All secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials obtained from the results of literature research / document studies are then compiled and analyzed qualitatively, and presented in qualitative descriptive form. Based on the results of the study, the discussion andanalysis concluded, First, the Criminal Disparity of Judgments Number 125/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and  Number 245/Pid.Sus/2020/PN.Pdg is illustrated through the similarity in the indictment articles given to the defendants in both judgments and there are differences in the prison sentences imposed on each defendant. Second, the judge's consideration in sentencing the perpetrators of the crime of circulating alcoholic beverages without a distribution permit in Decisions Number 125/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Number 245 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pdg includes juridical considerations, namely: relating to the elements of the article charged, witness statements, statements of the defendant evidence, and expert statements and non-juridical considerations, namely: matters related to the history and condition of the defendant.
Legal Protection of Drivers in Train Accidents at Crossings Without Door Bars Faniyah, Iyah; Adhiyaksa, Fagher
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/cgvn5756

Abstract

Legal Protection for Machinists in Train Accidents at Crossings Without Door Bars in the Area of PT. Kereta Api Indonesia Persero Divre West Sumatra is based on Article 124 of Law Number 23 of 2007 concerning railways. PT KAI provides protection to machinists by being responsible if third parties can prove from the chronological results of investigations and investigations if it is proven that the machinist really made a mistake that resulted in an accident and caused casualties. Form its legal liability by insuring losses suffered by third parties. In train accidents at crossings without door bars, machinists are not given responsibility alone but are protected by the company.  The legal responsibility of PT Kereta Api Indonesia Persero Divre West Sumatra to victims of train accidents at crossings without door bars is that the security and safety of public road users is not the responsibility of the transportation organizing body, in this case PT. (Persero) Indonesian Railways. The crossing gate bars are not for the security of public road users, but to secure and facilitate train travel alone. Criminal liability by the machinist for train accidents must be seen from the element of guilt and also see the responsible ability of a machinist, if all elements have been fulfilled then the machinist can be held responsible for train accidents. When crossing a crossing, it also bears the risk that if the crossbar is not provided as an adequate facility in limiting road users from passing and allowing the train to pass first. 
Restorative Justice Approach in Resolving Corruption Cases Based on State Financial Loss Recovery in Indonesia Setyawan, Donny Haryono; Iyah Faniyah; Otong Rosadi
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/e060xt69

Abstract

Efforts to recover state losses due to corruption are carried out through additional criminal payments as stipulated in Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001. These efforts have not succeeded and have given rise to other problems in law enforcement, namely arrears in substitute money, budget inefficiencies, and overcapacity in prisons. Therefore, other methods are needed as alternatives in dealing with corruption. This research study is about optimizing the recovery of state financial losses due to corruption crimes carried out with a restorative justice approach and the existence of restorative justice in corruption crimes based on state financial recovery. The specification of this study is descriptive analytical, with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Based on the results of the study, restorative justice is optimal in recovering state financial losses and community losses, because recovery of state financial losses or community losses is a condition for solving corruption crimes with a restorative justice approach. This optimization causes the resolution of corruption crimes using a restorative justice approach to be more effective in preventing arrears of new substitute money than if cases were resolved through the courts, effective in overcoming the problem of budget inefficiencies in handling corruption cases with small losses, and effective in preventing the addition of new prisoners / prisoners in prisons that are already overcapacity. The existence of restorative justice in corruption crimes based on the recovery of state financial losses is only limited to policies that are at the stage before the investigation or pre-investigation. The settlement is in the form of a decision whether an investigation is carried out on a corruption report or not. The decision to be taken depends on the factor whether loss recovery has been made or not. If the loss has been recovered then the report is not continued to the investigation, otherwise if the loss is not recovered then an investigation is carried out (ultimum remedium).
Enforcement of Asn Discipline Laws Based on The Online Personnel System Application And Its Impact on Performance In The Office of The Lubuk Sikarah District, Solok City Otong Rosadi; Iyah Faniyah; Sutrisno, Sutrisno
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (January - February 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i2.304

Abstract

This research examines disciplinary law enforcement through the Online Civil Service System (KEPO), its obstacles and impact on ASN discipline. This type of research is normative juridical supported by empirical juridical. The data used is secondary and primary data. Secondary data was obtained from document studies and primary data was obtained by interviews. The data obtained was analyzed qualitatively, presented in a qualitative descriptive manner. First research results: In general, enforcement of disciplinary law through the KEPO system for ASN at the Kantor Camat Lubuk Sikarah is less effective. Even though discipline has been enforced by reducing or cutting additional employee income in accordance with Solok Mayor Regulation Number 17 of 2022 concerning Providing Additional Income to Regional ASN Employees. Second, the obstacles in enforcing disciplinary law through the KEPO system are: a) the legal factor is still weak: regulating the presence of a 50 meter radius, b) the law enforcement factor is still reluctant, c) the server facility factor is inadequate, d) the community understanding factor ASN in Kantor Camat Lubuk Sikarah regarding KEPO, e) Cultural Factors in the work environment in Lubuk Sikarah District, ASN's culture is reticent. Another finding from the research: there are ASNs who do not yet have an Android cellphone (camera) and a stable internet network. Meanwhile, the impact of implementing or enforcing ASN disciplinary laws on ASN performance in general has relatively increased, although it is still not effective.
PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Studi Putusan Nomor : 42/Pid.B/2016/PN.Swl dan Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Swl) Hendro, Bevi; Faniyah, Iyah; Wibowo, Adhi
UNES Law Review Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i2.21

Abstract

Based on Article 363 paragraph (1) of the 4th Criminal Code, people who commit theft carried out by 2 persons together or more are threatened with a maximum imprisonment of 7 years. Therefore the Case of Crime of Theft with Violence using Firearms based on Decision Number: 42 / Pid.B / 2016 / PN.Swl and Decision Number: 43 / Pid.B / 2016 / PN. 1 (one) year and 10 (ten) months, charge the Defendant to pay a court fee of Rp. 5,000.00 (five thousand rupiah) and pay attention to Article 365 paragraph (2) of the 2nd Book of the Criminal Law. The specification of this research is descriptive analytical. While the approach method used is normative juridical. The data source used is secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively analytically. Based on the results of research and discussion, it can be concluded; First, the application of a criminal against a member of the National Police who commits a crime of theft with violence using firearms in the decision number: 42 / Pid.B / 2016 / PN.Swl and Decision Number: 43 / Pid.B / 2016 / PN.Swl are: Article 365 paragraph (2) of the 2nd Criminal Code, namely: "A maximum sentence of twelve years imprisonment, is imposed, (2nd) if the act is carried out by two people together or more", with the elements of criminal charges of the Prosecutor General, namely: Whose element of goods; Take something; Elements that are entirely or partially owned by others; Elements With the intention to be owned illegally; Elements That are carried out preceded by, accompanied by, or followed by violence or threats of violence, against a person with a view to preparing or facilitating theft, or in the event of being caught red-handed, to allow themselves to escape or other participants, or to retain possession of stolen property; Elements are carried out by 2 (two) people or more together. Secondly, the consideration of the judge in the application of the criminal to a member of the police who committed a crime of theft with violence using firearms in the decision Number: 42 / Pid.B / 2016 / PN.Swl and Decision Number: 43 / Pid.B / 2016 / PN. Swl are: juridical considerations: prosecutor's indictment, witness testimony, defendant's testimony, evidence. considerations that are non-juridical: the background of the defendant and the religion or belief held by the defendant, the physical and spiritual condition of the defendant, as a result of the defendant's actions
Co-Authors A. Yoma Amanda Putri Ade Saputra Ade saputra Adhi Wibowo Adhi Wibowo Adhiyaksa, Fagher Aizal, Endi Alexander, Dicky Ali, Nirdes Amanda Putri, A. Yoma Amiruddin Anthony Simarmata Ayu Kumala Sari Hamidi Azhari Azman Tanjung Baihiqi, Wachid Bisma Putra Pratama Bobi Handoko Darmini Roza Daswar Utama Della Monita Dodi, Hendri Ekasaputra, Marrio Ela Nurlaelawati Endi Aizal Evi Sumarni Evi Sumarni, Evi Fadhli Marta Saputra Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fajar Maulana Fauzi, Hasnul Febria, Thomas Ferdianto Purna Filsuf Yudhistira Fitriati Fitriati Fujiyanto, Azan Gusdarnelis, Dwi Hadiputra, Ricky Hamidi, Ayu Kumala Sari Handriyadi, Soni Hanif Kurniawan Hendra Jesastra Saragih Hendri Yahya Hendro, Bevi Henita, Citra Hikman, Bilsofer Irawan, Yessy Irmon Irmon Irmon, Irmon Kemala, Dewi Kurniawan, Hanif Laurensius Laurensius Arliman S Lazzuardy, Aldy Legowo, Yudha Leo Murphi Mahdapati, Jade Maulana Mahendra, Vino Nandio Marlina, yuli Marta Saputra, Fadhli Maulana, Fajar Miko, Andria Monita, Della Muhammad Irfan muhammad irfan Murphi, Leo Mustari Pide, A. Suriyaman Muzhendra Muzhendra Muzhendra, Muzhendra Nefri, Ardi Neni Vesna Madjid Nirdes Ali Nisep Rahmad Noffezar Noffezar Noffezar, Noffezar Nora Wulan Sari Nurhadiansyah Nurlaelawati, Ela Otong Rosadi Perdana, Ginta Rikar Pratama, Rezky Purna, Ferdianto Putra, Randhya Sakthika Rafendi, Teguh Chaisar Rafki, Nashri Randhya Sakthika Putra Redhawati, Desi Romi Satriadi Roy Capri Tiskartono Rudi Chandra Sandi, Fandra Ari Saputra, Ilhamda Akmal Saragih, Hendra Jesastra Sari, Nora Wulan Satria Trisna, Iqbal Satriadi, Romi Sebridiol, Fuja Setyawan, Donny Haryono Simarmata, Anthony Suharyono Susi Delmiati Sutrisno, Sutrisno Syamza, Ridwan Syofiarti Syurya Alhadi. A Tanjung, Azman Tiskartono, Roy Capri Utama, Daswar Wachid Baihiqi Waruwu, Berkat Maha Putra Widya Sari Yahya, Hendri Yardi, Novry Yazrul, Ade Yendri, Nofri Yessy Irawan Yovino Harzi, Shahum Yudha Legowo Yudhistira, Filsuf Yusyaf, Noviandi