Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.722
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Unes Law Review Jurnal Hukum Sasana UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Greenation International Journal of Law and Social Sciences Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Iyah Faniyah, Iyah
Universitas Ekasakti
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 106 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 106 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK POLICE 4.0 UNTUK MERESPON SECARA CEPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA PADA WILAYAH HUKUM POLRES PAYAKUMBUH Faniyah, Iyah; Maulana, Fajar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.307

Abstract

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Kepolisian yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), merespon dengan cepat dengan mengeluarkan kebijakan penerapan Teknologi Informasi Elektronik Era Police 4.0. Kebijakan ini didasarkan kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Polisi 110. Dengan adanya Teknologi Informasi Quick Respon, maka Polres Payakumbuh telah berhasil mengungkap sejumlah tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh, dari tahun 2020 sampai tahun 2021, serta pengungkapan tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana penerapan teknologi informasi elektronik Police 4.0. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana pada wilayah hukum Kepolisian Resor Payakumbuh? Kedua, Kendala apa saja yang dihadapi Kepolisian Resor Payakumbuh dalam penerapan teknologi informasi elektronik Police 4.0. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan: Pertama penerapan pelaksanaan sistem informasi polri dalam merespon cepat terjadinya tindak pidana di era Police 4.0 di Wilayah hukum Kepolisian Resor Payakumbuh adalah sangat membantu Sat Reskrim Polres Payakumbuh dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Dengan sistem informasi, identitas pelaku dapat diketahui dengan cepat, serta memudahkan penyidik/penyidik pembantu dalam mengumpulkan alat bukti agar perkara tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Kedua, kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Payakumbuh dalam penerapan teknologi informasi elektronik Police 4.0. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana yakni keterbatasan personil yang mampu mengoperasionalkan sistem informasi dan keterbatasan jumlah teknologi informasi yang belum sebanding dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh.
KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN HASIL PEMERIKSAAN TES KESEHATAN IKATAN DOKTER INDONESIA OLEH KPU TERHADAP PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN SOLOK 2020 Murphi, Leo; Rosadi, Otong; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.346

Abstract

Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota mensyaratkan calon mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pendekatan pada penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Kepastian Hukum Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 adalah menentukan standar Minimal dalam melaksanakan tes Kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dipastikan bertindak secara independen, IDI merekomendasikan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan. Dokter yang tugaskan tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan bakal calon. Selain itu harus siap bekerja diluar jam kerja sesuai dengan ketentuan berdasarkan regulasi yang dipaparkan. Guna Kepastian hukum terhadap hasil tes Kesehatan maka bagi pasangan calon yang tidak lolos dapat mengajukan gugatan keberatan ke Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu akan merekomendasikan untuk melakukan tes kesehatan ulang dan jika kembali tidak lolos tes kesehatan maka panwaslu akan menerbitkan SK bagi pasangan yang tidak lolos tes Kesehatan. Pasangan calon bisa melakukan upaya hukum ke PTUN terkait penetapan tidak lolos tes kesehatan yang dikeluarkan oleh KPU. Kendala-Kendala Yang Ditemukan Dalam Penetapan Hasil Tes Kesehatan IDI Terhadap Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok 2020 Dan Solusinya diantaranya Kurang nya sarana dan prasarana kesehatan di daerah. Ketidak percayaan pasangan calon pilkada terhadap pelaksanaan tes kesehatan oleh IDI, Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah.
Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Illegal Mining pada Tingkat Penyidikan Ali, Nirdes; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.405

Abstract

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pertambangan illegal dengan menerapkan unsur unsur tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari illegal mining pada tingkat penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu sebelumnya penyidik melakukan penelusuran aset dan aktivitas keuangan tersangka sedetil mungkin. Adapun unsur unsur yang diterapkan adalah pelaku yang melakukan Perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal) dan Merupakan hasil tindak pidana. Unsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Kendala yang ditemui dalam penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari illegal mining di tingkat penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah dalam hal penelusuran Asset karena para tersangka ini memakai rekening atas nama orang lain. Kendala lain masalah waktu yang lama dan jarak yang jauh karena banyak yang harus diperiksa saksi, saksi ahli, PPATK juga seperti kasus yang sedang ditangani ini koordinasi bersama PPATK karena jarak jadi sulit. Sementara dalam pemberkasannya harus ada pemeriksaan dari PPATK. Surat sudah lama tapi sampai sekarang belum juga registrasinya, dikarenakan saksinya juga jauh.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya Gusdarnelis, Dwi; Iyah Faniyah; Bisma Putra Pratama
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.445

Abstract

Asuransi merupakan suatu lembaga yang akan mengambil alih setiap risiko yang mungkin timbul atau dihadapi dimasa yang akan datang. sehingga asuransi memberikan perlindungan terhadap Nasabah. Salah satu permasalahan dalam melakukan asuransi yaitu penolakan klaim polis asuransi yang diajukan oleh Nasabah kepada Perusahaan Asuransi dengan berbagai alasan penolakan yang dilontarkan. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan dapat membantu Nasabah dalam menyelesaikan permasalahan penolakan klaim polis asuransi. Dalam mengatasi penyelesaian sengketa terhadap Nasabah dalam penolakan klaim polis asuransi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum penyelesaian sengketa Nasabah tidak sebatas memfasilitasi perlindungan Nasabah yang menampung dan menjadi lembaga mediasi, tetapi juga menjadi lembaga yang melakukan keberpihakan kepada Nasabah dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian Oleh Perusahaan Asuransi terhadap Nasabahnya yaitu: sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa sehingga dilaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya dan Otoritas Jasa Keuangan sekaligus sebagai pengawas dalam hasil yang dicapai dengan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Kendala-kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa penolakan klaim asuransi kerugian oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya yaitu kendala non Hukum yang mencakup Kendala Internal dan Eksternal antara lain Pengaduan yang disampaikan Nasabah kurang jelas, Bukti Pengaduan berupa dokumen pendukung yang dismpaikan kurang lengkap, Kurangnya informasi yang didapat, Kurangnya pemahaman Nasabah terhadap produk-produk asuransi.
Enforcement of Asn Discipline Laws Based on The Online Personnel System Application And Its Impact on Performance In The Office of The Lubuk Sikarah District, Solok City Otong Rosadi; Iyah Faniyah; Sutrisno, Sutrisno
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (January - February 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i2.304

Abstract

This research examines disciplinary law enforcement through the Online Civil Service System (KEPO), its obstacles and impact on ASN discipline. This type of research is normative juridical supported by empirical juridical. The data used is secondary and primary data. Secondary data was obtained from document studies and primary data was obtained by interviews. The data obtained was analyzed qualitatively, presented in a qualitative descriptive manner. First research results: In general, enforcement of disciplinary law through the KEPO system for ASN at the Kantor Camat Lubuk Sikarah is less effective. Even though discipline has been enforced by reducing or cutting additional employee income in accordance with Solok Mayor Regulation Number 17 of 2022 concerning Providing Additional Income to Regional ASN Employees. Second, the obstacles in enforcing disciplinary law through the KEPO system are: a) the legal factor is still weak: regulating the presence of a 50 meter radius, b) the law enforcement factor is still reluctant, c) the server facility factor is inadequate, d) the community understanding factor ASN in Kantor Camat Lubuk Sikarah regarding KEPO, e) Cultural Factors in the work environment in Lubuk Sikarah District, ASN's culture is reticent. Another finding from the research: there are ASNs who do not yet have an Android cellphone (camera) and a stable internet network. Meanwhile, the impact of implementing or enforcing ASN disciplinary laws on ASN performance in general has relatively increased, although it is still not effective.
PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Studi Putusan Nomor : 42/Pid.B/2016/PN.Swl dan Putusan Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Swl) Hendro, Bevi; Faniyah, Iyah; Wibowo, Adhi
UNES Law Review Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i2.21

Abstract

Based on Article 363 paragraph (1) of the 4th Criminal Code, people who commit theft carried out by 2 persons together or more are threatened with a maximum imprisonment of 7 years. Therefore the Case of Crime of Theft with Violence using Firearms based on Decision Number: 42 / Pid.B / 2016 / PN.Swl and Decision Number: 43 / Pid.B / 2016 / PN. 1 (one) year and 10 (ten) months, charge the Defendant to pay a court fee of Rp. 5,000.00 (five thousand rupiah) and pay attention to Article 365 paragraph (2) of the 2nd Book of the Criminal Law. The specification of this research is descriptive analytical. While the approach method used is normative juridical. The data source used is secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively analytically. Based on the results of research and discussion, it can be concluded; First, the application of a criminal against a member of the National Police who commits a crime of theft with violence using firearms in the decision number: 42 / Pid.B / 2016 / PN.Swl and Decision Number: 43 / Pid.B / 2016 / PN.Swl are: Article 365 paragraph (2) of the 2nd Criminal Code, namely: "A maximum sentence of twelve years imprisonment, is imposed, (2nd) if the act is carried out by two people together or more", with the elements of criminal charges of the Prosecutor General, namely: Whose element of goods; Take something; Elements that are entirely or partially owned by others; Elements With the intention to be owned illegally; Elements That are carried out preceded by, accompanied by, or followed by violence or threats of violence, against a person with a view to preparing or facilitating theft, or in the event of being caught red-handed, to allow themselves to escape or other participants, or to retain possession of stolen property; Elements are carried out by 2 (two) people or more together. Secondly, the consideration of the judge in the application of the criminal to a member of the police who committed a crime of theft with violence using firearms in the decision Number: 42 / Pid.B / 2016 / PN.Swl and Decision Number: 43 / Pid.B / 2016 / PN. Swl are: juridical considerations: prosecutor's indictment, witness testimony, defendant's testimony, evidence. considerations that are non-juridical: the background of the defendant and the religion or belief held by the defendant, the physical and spiritual condition of the defendant, as a result of the defendant's actions
EFEKTIFITAS BIMBINGAN KLIEN NARKOTIKA OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Yazrul, Ade; Faniyah, Iyah
UNES Law Review Vol. 1 No. 3 (2019)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ulr.v1i3.35

Abstract

The implementation of narcotics client guidance by Community Guidance to prevent criminal acts of narcotics abuse is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Correctional Clients Guidance in practice is still a lot of dependence on narcotics. Based on the results of the study, it can be concluded that: First, the role of Bapas Class I Padang Community Supervisor in guiding clients of narcotics abuse has been carried out well, because the guidance provided by Bapas Class I Padang Community Supervisor is in the form of Post-Rehabilitation Program which is a follow-up stage given to narcotics addicts after undergoing rehabilitation which aims to guide the narcotics client to develop attitudes to society and not repeat it again. Secondly, the effectiveness of narcotics clients in preventing narcotics criminal acts at Padang Class I Correctional Facilities in principle can be said to be quite effective because every client who follows the Post-Rehabilitation Program does not have a client who repeats narcotics abuse. Third, Constraints faced in Narcotics Client Guidance at Padang Class I Correctional Institution are limited conditions and functions and lack of Human Resources (HR), as well as clients who have undergone rehabilitation to undergo post-rehabilitation services, many who have not been serious about recovering, because of the lack of family and community support in realizing the recovery of former addicts, and the lack of a place to channel their interests and potential to return to the social environment of the community. In addition, the demands of the client's economic needs become an element of strengthening the absence of clients because they cannot leave their jobs which are mostly from the private sector. Besides that, budget problems are an important factor in post-rehabilitation implementation in order to run optimally.
PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS ATAS MEREK KOPI TORAJA DAN KOPI GAYO YANG DIDAFTARKAN OLEH NEGARA LAIN Hamidi, Ayu Kumala Sari; Faniyah, Iyah
UNES Law Review Vol. 2 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ulr.v2i1.60

Abstract

The existence of IPR, especially Geographical Indications and Brands, is the basis of policy making in the world of Trade. Indonesia is a country that is rich in potential Geographical Indication products and then Law No. 20 of 2016 concerning Geographical Indications and brands for National Regulations and in TRIPS as International Arrangements. but there are still violations of cases regarding Geographical Indications and Trademarks and occur in Toraja coffee and Gayo coffee. The formulation of the problem in this research is how is the trademark legal law for Geographical Indications in the case of Toraja coffee and Gayo coffee registered by other countries? How is the legal settlement of the Violation of Brand Geographical Indications carried out by other Countries against Toraja coffee and Gayo coffee?The specification of this study is Descriptive Analysis. The approach is a normative juridical approach using secondary data obtained through library studies. The data is then analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of research and analysis, answers can be obtained: 1) Legal protection against Toraja coffee and Gayo coffee registered by other countries, namely by registering the trademark to the Director General of Intellectual Property Rights and after obtaining a Geographical Indication certificate from the Director General of Intellectual Property Rights, the geographical indication of a product's brand it gets strong protection. 2) Legal settlement of brand violations and geographical indications of the brand of Toraja coffee and Gayo coffee are litigation methods carried out through the Commercial Court institution, for Toraja Coffee to be carried out at the Ujung Pandang Commercial Court and Gayo Coffee at the Medan Commercial Court.
UPAYA PENANGANAN TERJADINYA TINDAK PIDANA DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KAWASAN BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU Saputra, Ade; Faniyah, Iyah
UNES Law Review Vol. 3 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.188

Abstract

Efforts to deal with the occurrence of crimes at Minangkabau International Airport by the Minangkabau International Airport Regional Police is to carry out investigations and investigations. Criminal acts that occur are still general crimes so that the handling is still carried out by the Police as is the handling of criminal acts in general. In the event of a special crime in the Minangkabau International Airport area, special handling will also be carried out. Criminal acts that specifically occur in airport areas such as aviation crime, narcotics crime, customs crime, smuggling and so on. Collaboration with various related institutions is carried out against these special crimes in terms of their handling. Obstacles in the Effort to Handling Criminal Actions at Minangkabau International Airport By the Regional Police of the Minangkabau International Airport Area is to socialize what the community should do in order to avoid criminal acts. Another obstacle is the lack of responsiveness of law enforcement officers to reports provided by victims, so that the process of handling crimes that occur at airports is slow. There are still many visitors who do not understand the environmental safety standards of the Minangkabau international airport.
RESTRUKTURISASI KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PERUSAHAAN PEMBIAYAAN AKIBAT SITUASI PANDEMIC COVID-19 Marta Saputra, Fadhli; Faniyah, Iyah
UNES Law Review Vol. 4 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i2.226

Abstract

With the increase and spread of the number of cases of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), the impact of increasing the percentage of non-performing loans at PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Padang Branch, from the data obtained from bad loans before the Covid-19 Pandemic there were around 500 (five hundred). Restructuring of Motor Vehicle Loans for Financing Companies Due to the Covid-19 Pendemic Situation at PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Padang Branch is implemented in the form of rescheduled installment payments and there are consumers (creditors) who have been given restructuring with terms and conditions agreed by both parties, provided that the debtor or customer who submitted it is affected by Covid 19, the collateral or product being credited is still with the debtor, it is not transferred or over credited to another party, the financing value (principal debt) is below Rp10 billion. Preventive supervision of the Financial Services Authority (OJK) in the West Sumatra Region OJK will send a letter of warning to Financing Companies that do not carry out restructuring programs during the current COVID-19 pandemic, and repressively to Financing Companies that do not implement Restructuring programs as per government policy. OJK will impose administrative sanctions in the form of fines to financing companies.
Co-Authors A. Yoma Amanda Putri Ade saputra Ade Saputra Adhi Wibowo Adhi Wibowo Adhiyaksa, Fagher Aditya Saputra Aizal, Endi Alexander, Dicky Ali, Nirdes Amanda Putri, A. Yoma Amiruddin Anthony Simarmata Ayu Kumala Sari Hamidi Azhari Azman Tanjung B. Patmawanti Baihiqi, Wachid Bisma Putra Pratama Bobi Handoko Darmini Roza Daswar Utama Della Monita Desi Redhawati Dodi, Hendri Ekasaputra, Marrio Ela Nurlaelawati Endi Aizal Evi Sumarni Evi Sumarni, Evi Fadhli Marta Saputra Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fajar Maulana Fauzi, Hasnul Febria, Thomas Ferdianto Purna Filsuf Yudhistira Fitriati Fitriati Fujiyanto, Azan Gusdarnelis, Dwi Hadiputra, Ricky Hamidi, Ayu Kumala Sari Handriyadi, Soni Hanif Kurniawan Hendra Jesastra Saragih Hendri Yahya Hendro, Bevi Henita, Citra Hikman, Bilsofer Irawan, Yessy Irmon Irmon Irmon, Irmon Kemala, Dewi Kurniawan, Hanif Laurensius Laurensius Arliman S Lazzuardy, Aldy Legowo, Yudha Leo Murphi Mahdapati, Jade Maulana Mahendra, Vino Nandio Marlina, yuli Marta Saputra, Fadhli Maulana, Fajar Miko, Andria Monita, Della Muhammad Irfan muhammad irfan Murphi, Leo Mustari Pide, A. Suriyaman Muzhendra Muzhendra Muzhendra, Muzhendra Nefri, Ardi Neni Vesna Madjid Nirdes Ali Nisep Rahmad Noffezar Noffezar Noffezar, Noffezar Nora Wulan Sari Nurhadiansyah Nurlaelawati, Ela Otong Rosadi Perdana, Ginta Rikar Pratama, Rezky Purna, Ferdianto Putra, Randhya Sakthika Rafendi, Teguh Chaisar Rafki, Nashri Randhya Sakthika Putra Romi Satriadi Roy Capri Tiskartono Rudi Chandra Salim, Muhamad Fiqhan Sandi, Fandra Ari Saputra, Ilhamda Akmal Saragih, Hendra Jesastra Sari, Nora Wulan Satria Trisna, Iqbal Satriadi, Romi Sebridiol, Fuja Setyawan, Donny Haryono Simarmata, Anthony Suharyono Susi Delmiati Sutrisno, Sutrisno Syamza, Ridwan Syofiarti Syurya Alhadi. A Tanjung, Azman Tiskartono, Roy Capri Utama, Daswar Wachid Baihiqi Wachid, Syaiful Waruwu, Berkat Maha Putra Widya Sari Yahya, Hendri Yardi, Novry Yazrul, Ade Yendri, Nofri Yessy Irawan Yovino Harzi, Shahum Yudha Legowo Yudhistira, Filsuf Yusyaf, Noviandi