Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.722
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Unes Law Review Jurnal Hukum Sasana UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Greenation International Journal of Law and Social Sciences Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Iyah Faniyah, Iyah
Universitas Ekasakti
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 106 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 106 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA Faniyah, Iyah; Sumarni, Evi
UNES Law Review Vol. 4 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i4.284

Abstract

The Religious Courts based on Article 49 of the Law on Religious Courts have expanded their authority to settle sharia economic cases. Based on Article 10 of PERMA Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Disputes, it is emphasized that judges in ordinary examination procedures must seek reconciliation through mediation. In practice, mediation efforts are often unsuccessful, as happened in the Padang Religious Court, of the 4 sharia economic cases that were entered, only one case was successfully mediated. Based on the results of the research, discussion and analysis, it can be concluded: first, mediation efforts in resolving Sharia economic disputes at the Padang Religious Court are mediators using informative, educative and persuasive methods. In the Padang Religious Court, there are internal factors: (1) mediators from judges who do not have certificates, (2) mediation seems only a formality, External factors: (1) litigants who are reluctant to be mediated, (2) The place to hold mediation is not yet conducive so it is not comfortable to negotiate
PENDAMPINGAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN KEPADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN PADA PROYEK STRATEGIS UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM Faniyah, Iyah; Tanjung, Azman
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.324

Abstract

Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum pada dasarnya melaksanakan tugas dibidang penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang pada Bidang Perdata/ Tun untuk dapat bertindak atas nama negara pemerintah untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada pemerintah atau instansi pemerintah, BUMN/BUMD. Berdasarkan penelitian dapat dijelaskan bahwa: Pertama, pelaksanaan pendampingan pada proyek strategis telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2020, 2021, pendampingan hukum dimulai dengan adanya kerja sama bidang hukum (Moi) antara pemerintah Kota Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman yang diikuti dengan kerja sama bidang hukum antara Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan pada proyek strategis tersebut adalah kendala internal: berupa kurangnya sosialisasi dan pemahaman fungsi tugas dan wewenang Kejaksaan kepada seluruh instansi terkait khususnya dalam bidang pendampingan hukum, kendala eksternal: permohonan pendampingan baru diajukan oleh pemerintah Kota Pariaman pada saat pelaksanaan pembangunan proyek tersebut akan dilaksanakan sehingga tim pendamping tidak dapat secara maksimal mengantisipasi segala potensi, kendala hambatan baik teknis, yuridis maupun administrasif atas proyek yang didampingi, serta rapat secara berkala untuk memberi masukan, saran, pendapat hukum terkait kemajuan / progres proyek hanya dilakukan diawal kegiatan, sehingga berbagai kendala permasalahan yuridis terlambat di antisipasi oleh tim pendamping.
PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP MENINGKATNYA KEJAHATAN KONVENSIONAL PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL Faniyah, Iyah; Yahya, Hendri
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.400

Abstract

Conventional crimes, namely: conventional/national crimes are crimes against life, property and honor that cause both physical and psychological harm, whether committed in ordinary ways or in a new dimension, which occur within the country. The effect of the Covid-19 Pandemic Period on Increasing Conventional Crime in the Legal Area of ​​the West Sumatra Regional Police is the reduction in their moral values ​​and social and economic conditions due to the pandemic. So it is not wrong to say that a person's actions for a reason are interrelated, either directly or indirectly. From a criminological point of view, the increase in crime rates during the pandemic was an action driven by the weakening economy. Criminal cases in West Sumatra that experienced an increase during the Covid-19 Pandemic were cases of Curat, Curas and Curanmor and Begal. Based on sociological theory, the existence of crime during a pandemic occurred due to an imbalance in the structure of society. There are people who are still well off and not a few people who are experiencing difficulties during the Covid-19 pandemic. Conventional Crime Control Efforts During the Covid 19 Pandemic in the Legal Area of ​​the West Sumatra Regional Police are Preemptive Efforts, namely increasing the functions of Bimas (Community Guidance and Counseling), Shabara, as well as precincts related to robbery crimes; The service and service program, namely the KAMTIBMAS (Community Order Security) safari to community leaders and village officials; Community development through Polmas (activating Polmas); and Collaborate with the mass media to convey to the public to always be vigilant against the crime of robbery.
PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT Faniyah, Iyah; Fahmiron, Fahmiron; Satriadi, Romi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.512

Abstract

Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp dan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menerapkan unsur memberatkan pidana yaitu Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut dikarenakan para korban pencabulan ini masih di bawah umur serta perbuatan ini telah memenuhi kualifikasi serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp adalah pertimbangan yuridis perbuatan terdakwa yang unsur-unsurnya yaitu unsur setiap orang dan unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada putusan Nomor 61/Pid.Sus/ 2020/Pn.Pdp dengan pertimbangan yuridis yang sama namun dikaitkan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yaitu unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (Aanslibing) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia Ekasaputra, Marrio; Faniyah, Iyah; Rosadi, Otong
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.844

Abstract

Land is the main source of people's prosperity and well-being. In an effort to control and own limited areas of land, sometimes people try to control and own emerging land. There is no definite data on the extent of state land originating from emerging land, so the process of controlling emerging land is outside the state's control. The BAL does not specifically regulate the issue of emerging land, but in a general formulation, that emerging land is under state control. Judicial regulation regarding emerging land, starting with the Minister of State for Agrarian Affairs Decree Number 410-1293 of 1996 concerning Controlling the Status of Rising Land and Reclamation Land and ATR/KBPN Ministerial Regulation No. 17 of 2016 concerning Land Management in Coastal Areas and Small Islands and PP no. 16 of 2004 concerning Land Use Management. Until now there has not been found a law that strictly regulates the existence of land arising. This research is a legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used in this study is a normative juridical approach. The data used are secondary data obtained through library research and document studies. The data was then analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form.
Efektivitas Penerapan Jumlah Denda Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi Faniyah, Iyah; Yovino Harzi, Shahum
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1277

Abstract

Pasal 267 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengendara kendaraan bermotor roda dua dalam mematuhi peraturan berlalulintas sehingga terciptanya ketertiban dan kenyamanan di jalan raya. Namun walaupun aturan hukumnya sudah ada, dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti yang terjadi di Kota Bukittinggi. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang penerapan Jumlah denda kepada pengendara kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum polres Bukittinggi. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis Normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendukung pendekatan utama dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif
Pengintegrasian Data Pribadi Pada Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dalam Rangka Pelayanan Publik Sebridiol, Fuja; Faniyah, Iyah
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7095wx48

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat salah satunya diwujudkan dengan menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) huruf (K) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan tugas Kepolisian untuk menerbitkan surat keterangan dalam rangka pelayanan publik bagi masyarakat. Namun data pribadi dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, belum terintegrasi antar lembaga yang memiliki otoritas pencatatan kriminal. Sehingga belum mencapai pelayanan publik yang mampu memberikan perlindungan hukum dan memberikan rasa aman di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pengintegrasian data pribadi pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam rangka pelayanan publik dilakukan dengan cara pelaporan periodik oleh jajaran Kepolisian pada tingkat Polres dan Polsek serta data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Selain itu kewenangan yang dimiliki Direktorat Intelejen Keamanan dalam pengintegrasian data pribadi, termasuk kewenangan pasif dimana yaitu dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan permohonan, bukan inisiatif lembaga. Hambatan yang ditemui Kepolisian dalam pengintegrasian data pribadi pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian terdiri dari hambatan internal yaitu kewenangan pengintegrasian data pribadi bersifat pasif artinya bertindak menanggapi atas permintaan masyarakat. Kepolisian hanya sebagai pihak yang menilai dan merespons bukan yang memulai. Selain itu adanya hambatan eksternal yaitu belum ada sistem integrasi data pribadi antar lembaga dan belum ada platform nasional yang memungkinkan pertukaran data pribadi secara otomatis. Sebab terdapat kelemahan yaitu kebocoran data dalam sebuah sistem yang cenderung dapat diretas oleh pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab.
Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kecil di Kota Padang Rafki, Nashri; Faniyah, Iyah
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dny4w119

Abstract

Pasal 3A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa pengusaha kecil dikecualikan dari kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun diberikan hak untuk memilih dikukuhkan sebagai PKP dengan konsekuensi wajib melaksanakan kewajiban PPN sama seperti PKP lainnya tanpa ada fasilitas khusus. Menyimpang dari aturan tersebut PMK 48 tahun 2023 mengatur bahwa pedagang emas wajib daftar PKP tanpa batasan omset yang mengabaikan ketentuan tentang pengusaha kecil. Pengusaha kecil dari sisi kemampuan ekonomi, administrasi dan pengetahuan perpajakan memiliki posisi lebih lemah dibanding pengusaha ]ainnya. Diberlakukannya ketentuan hukum yang sama tanpa ada fasilitas khusus mengakibatkan adanya ketidakadilan bagi pengusaha keci] di kota Padang. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPN pengusaha kecil mencakup pendaftaran, pemungutan, penyetoran dan pelaporan. Temuan penelitian menunjukkan pilihan mendaftar menjadi PKP semata-mata karena dorongan dari mitra bisnis, bukan dari kesadaran pribadi dan kepatuhan dari pedagang emas untuk mcndaftarkan diri sebagai PKP sangat rendah. Selain itu, hanya sedikit pegusaha kecil yang memperhitungkan Pajak Masukan yang berakibat merugikan bagi pengusaha kecil karena terjadi pembebanan pajak berganda yaitu dipungut PPN ketika berbelanja barang dan/atau jasa dan dipungut PPN ketika bertransaksi dengan pemungut PPN bendahara pemerintah dan/atau BUMN. Kedua, Kendala utama dari aspek hukum adalah ketentuan Pasal 9A UU PPN belum memiliki aturan pelaksanaan hingga saat ini. Selain itu terdapat disharmonisasi ketentuan UMKM dengan ketentuan PPN sehingga fungsi penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif. Kendala non hukum yang dihadapi oleh pengusaha kecil adalah keterbatasan kemarnpuan ekonomi, administrasi dan pengetahuan perpajakan sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban PPN. Untuk itu perlu segera diterbitnya aturan pelaksanaan Pasal 9A UU PPN yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban PPN bagi pengusaha kecil sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dan pada akhimya bisa memberikan dampak peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Penerapan Unsur Subjektif Pada Tindak Pidana Penipuan Pendanaan Proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur Waruwu, Berkat Maha Putra; Faniyah, Iyah
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/0m27ke47

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur subjektif pada kasus tindak pidana penipuan pendanaan proyek pekerjaan pengendalian banjir batang sumpur oleh Satreskrim Polresta Padang dilakukan dengan menilai unsur niat atau mens rea dengan bukti kuat bahwa sejak awal tersangka memiliki niat atau kesengajaan untuk menipu korban, karena ia mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah tetapi tetap menggunakannya untuk memperoleh uang dari korban.  Unsur subjektif dalam tindak pidana ini juga dapat dilihat dari modus operandi yang dilakukan oleh tersangka. Tidak hanya menggunakan dokumen yang tidak sah, tersangka juga melibatkan pihak ketiga yang turut serta dalam pertemuan dengan korban. unsur subjektif dalam kasus ini juga dapat dilihat dari bagaimana tersangka menggunakan pengetahuan dan akses yang dimilikinya untuk menciptakan skema penipuan yang lebih meyakinkan. Kendala yang ditemui oleh Satreskrim Polresta Padang dalam penerapan unsur subjektif pada kasus tindak pidana penipuan pendanaan proyek pekerjaan pengendalian banjir Batang Sumpur diantaranya kesulitan dalam membuktikan bahwa tersangka memiliki niat untuk menipu sejak awal transaksi yaitu dengan adanya dokumen yang tampak sah secara administratif, seperti SI (Standing Instruction) dan cek yang diberikan oleh tersangka. Dokumen-dokumen ini sering kali menjadi dasar bagi tersangka untuk berargumen bahwa ia sebenarnya memiliki niat baik dan hanya mengalami kendala dalam pelaksanaan kewajibannya. keterangan saksi yang tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur subjektif. Perbedaan penafsiran antara kasus penipuan dan wanprestasi dalam ranah perdata.
The Role of Palanta Baselo Nagari Sungai Duo in Resolving Criminal Acts Through Restorative Justice in Multi-Ethnic Communities Fitriati; Iyah Faniyah; Nurhadiansyah
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 2 (2025): December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i2.20143

Abstract

Legal issues in a multiethnic society lie in the implementation of Article 2 of the Regulation of the Chief of Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. One form of restorative justice is Palanta Baselo Nagari Sungai Duo which is used to resolve criminal cases in a multiethnic society in the jurisdiction of the Sitiung Police, Dharmasraya Police. This study aims to analyze the challenges faced by Palanta Baselo in handling criminal cases based on restorative justice. This research is empirical legal research with analytical descriptive specifications. The findings of the study conclude that the resolution of criminal cases through Palanta Baselo Nagari Sungai Duo in a multiethnic society in the jurisdiction of the Sitiung Police, Dharmasraya Police has been implemented. However, in practice, there is still a lack of facilities and infrastructure to support mediation. In addition, traditional figures who act as mediators also lack the skills to reconcile the disputing parties. Although the penghulu (traditional figure) is a respected and revered figure, they have not been equipped with the knowledge and skills to carry out mediation efforts effectively.
Co-Authors A. Yoma Amanda Putri Ade Saputra Ade saputra Adhi Wibowo Adhi Wibowo Adhiyaksa, Fagher Aditya Saputra Aizal, Endi Alexander, Dicky Ali, Nirdes Amanda Putri, A. Yoma Amiruddin Anthony Simarmata Ayu Kumala Sari Hamidi Azhari Azman Tanjung B. Patmawanti Baihiqi, Wachid Bisma Putra Pratama Bobi Handoko Darmini Roza Daswar Utama Della Monita Desi Redhawati Dodi, Hendri Ekasaputra, Marrio Ela Nurlaelawati Endi Aizal Evi Sumarni Evi Sumarni, Evi Fadhli Marta Saputra Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fajar Maulana Fauzi, Hasnul Febria, Thomas Ferdianto Purna Filsuf Yudhistira Fitriati Fitriati Fujiyanto, Azan Gusdarnelis, Dwi Hadiputra, Ricky Hamidi, Ayu Kumala Sari Handriyadi, Soni Hanif Kurniawan Hendra Jesastra Saragih Hendri Yahya Hendro, Bevi Henita, Citra Hikman, Bilsofer Irawan, Yessy Irmon Irmon Irmon, Irmon Kemala, Dewi Kurniawan, Hanif Laurensius Laurensius Arliman S Lazzuardy, Aldy Legowo, Yudha Leo Murphi Mahdapati, Jade Maulana Mahendra, Vino Nandio Marlina, yuli Marta Saputra, Fadhli Maulana, Fajar Miko, Andria Monita, Della Muhammad Irfan muhammad irfan Murphi, Leo Mustari Pide, A. Suriyaman Muzhendra Muzhendra Muzhendra, Muzhendra Nefri, Ardi Neni Vesna Madjid Nirdes Ali Nisep Rahmad Noffezar Noffezar Noffezar, Noffezar Nora Wulan Sari Nurhadiansyah Nurlaelawati, Ela Otong Rosadi Perdana, Ginta Rikar Pratama, Rezky Purna, Ferdianto Putra, Randhya Sakthika Rafendi, Teguh Chaisar Rafki, Nashri Randhya Sakthika Putra Romi Satriadi Roy Capri Tiskartono Rudi Chandra Salim, Muhamad Fiqhan Sandi, Fandra Ari Saputra, Ilhamda Akmal Saragih, Hendra Jesastra Sari, Nora Wulan Satria Trisna, Iqbal Satriadi, Romi Sebridiol, Fuja Setyawan, Donny Haryono Simarmata, Anthony Suharyono Susi Delmiati Sutrisno, Sutrisno Syamza, Ridwan Syofiarti Syurya Alhadi. A Tanjung, Azman Tiskartono, Roy Capri Utama, Daswar Wachid Baihiqi Wachid, Syaiful Waruwu, Berkat Maha Putra Widya Sari Yahya, Hendri Yardi, Novry Yazrul, Ade Yendri, Nofri Yessy Irawan Yovino Harzi, Shahum Yudha Legowo Yudhistira, Filsuf Yusyaf, Noviandi