Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Unes Law Review Jurnal Hukum Sasana UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Greenation International Journal of Law and Social Sciences Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Iyah Faniyah, Iyah
Universitas Ekasakti
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Cerai Talak Yang Tidak Diikrarkan Miko, Andria; Faniyah, Iyah; Febria, Thomas
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/40xc8n77

Abstract

Dalam Kompilasi Hukum Islam Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan sesuai dengan rasa keadilan. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan asas keadilan terhadap penetapan cerai talak yang tidak diikrarkan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I.B. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan asas keadilan terhadap perkara cerai talak yang tidak diikrarkan pada perkara cerai talak nomor 139/Pdt.G/2024/PA.LK, adalah hakim menerapkan asas keadilan dalam aspek putusan cerai berdasarkan alasan yang sah, pemberian hak jawab secara adil, perlindungan terhadap pihak rentan serta pertimbangan hakim jelas, dasar hukum dan fakta hukum dinyatakan secara eksplisit. Implikasi hukum terhadap perkara cerai talak yang tidak diikrarkan adalah gugurnya putusan cerai talak sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya ikatan perkawinan utuh kembali walaupun secara sosial mereka sudah berpisah dan tidak dapat dipersatukan lagi.
Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Syamza, Ridwan; Faniyah, Iyah
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/b6rq1t71

Abstract

Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi oleh Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, Jaksa Eksekutor menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang menjadi dasar bagi pelaksanaan eksekusi. Kedua, jika dalam jangka waktu yang ditentukan terpidana tidak membayar uang pengganti, maka jaksa melakukan upaya pelacakan aset Ketiga, setelah aset terpidana ditemukan, Jaksa Eksekutor akan melakukan penyitaan dan pelelangan asetKeempat, apabila setelah dilakukan penyitaan dan pelelangan aset jumlah uang yang diperoleh masih tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Jaksa Eksekutor akan mengajukan pidana tambahan berupa kurungan penjara kepada terpidana Kendala yang ditemui oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi adalah minimnya aset yang dapat disita dari terpidana, terpidana telah mengalihkan atau menyembunyikan asetnya sebelum kasusnya diproses secara hukum. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang forensik keuangan dan investigasi aset. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Eksekutor Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat  terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi belum berjalan efektif karena terdapat kenaikan jumlah tindak pidana korupsi yang disidik.
Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Upaya Penegakan Tugas Serta Fungsi Jabatan oleh Majelis Pengawas Daerah Marlina, Yuli; Faniyah, Iyah; Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/6ct0z286

Abstract

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya.” pembinaan dan pengawasan notaris didaerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris sesuai Pasal 69 dan 70 UUJN. Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan MPD di lapangan tahun 2022 sampai dengan 2024 didapatkan data notaris yang melakukan pelanggaran kode etik baik dari pengaduan masyarakat ataupun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap notaris di wilayah kerja MPD Pariaman. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data berasal dari data sprimer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data primer dikumpulkan dengan cara melalui penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara, dan data sekunder dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Data yang didapat kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : Pertama Pembinaan Notaris dalam Upaya Penegakan Tugas serta Fungsi Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman dilakukan secara preventif, seperti melalui sosialisasi hukum bersama Kanwil Kemenkumham atau rapat koordinasi MPD, serta secara korektif, seperti pemanggilan notaris yang terlambat menyerahkan laporan bulanan atau tidak mematuhi standar protokol. Kewenangan MPD ini didasarkan pada atribusi dari UUJN serta delegasi kewenangan dari MPW. Kedua Pelaksanaan Pengawasan Notaris dalam Upaya Penegakan Tugas serta Fungsi Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman melalui  pemeriksaan protokol Notaris, pemeriksaan laporan bulanan notaris. pemeriksaan fisik kantor, klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat, serta menyampaikan rekomendasi ke MPW. Ketiga Tindak Lanjut dari Pembinaan dan Pengawasan Notaris  Pariaman oleh Majelis Pengawas Daerah adalah pemberian teguran tertulis, sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran ringan, pemanggilan klarifikasi untuk memastikan objektivitas penanganan dugaan pelanggaran, rekomendasi pemeriksaan ke MPW jika pelanggaran berat atau berulang terjadi.
PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SIJUNJUNG Nurlaelawati, Ela; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (April 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The certification of a land right for micro business and small is a government program which is implemented by National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional). The program has purpose to provide certainty and legal protection for a right holder of a land and it is expected to alleviate the problems of micro business and small that do not have land right certificate. It can be committed by enhancing the access to capital of banks, so that, both of them can be more developed in order to improve people’s welfare. The findings of this study are based on two problems above. First, the issuance process of land right certificate for micro business and small in the district Sijunjung consists of pre-certification, certification, and post-certification. (1) Pre-certification of a land, is the authority of Department of Cooperatives, Industry, and Trade in the district Sijunjung. (2) Certification of a land right, is the authority of the National Land agency in the district Sijunjung. (3) Post-certification of a land right, is the authority of Department of Cooperatives, Industry, and Trade . Second, the implications of the issuance of land right certificate for both micro and small in the district Siunjung are: (1) ensuring legal certainty and legal protection for rights holders over land ownership, (2) providing the information required in performing legal acts of land affairs to related departments, (3) Resolve the land disputes, such as dispute of state administrative, civil, and criminal, (4) Land right certificate for micro and small owned by people or society can be used as collateral in banks to access the capital.
TMPLENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT Baihiqi, Wachid; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pembiayaan syariah terutama Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang pesat terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan ini tidak hanya dalam hal overhaul tapi juga dari segi jenis usaha atau kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kegiatan usaha Perbankan Syariah merupakan sub sistem dalam sistem perbankan syariah dan keuangan syariah telah menjadi bagian dari keseluruhan sistem dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari prinsip ekonomi syariah berdasarkan peraturan dasar yang dibangun dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip syariah dalam kegiatan bisnis Perbankan Syariah di Indonesia diwujudkan dalam Dewan Fatwa Majelis Ulama Nasional (DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional, yang dapat dinyatakan sebagai hasil ijtihad para ulama terhadap permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang ada. Dasarnya Alquran dan Sunnah. Sehingga secara tidak langsung peraturan di DSN-MUI mengikat Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Syariah untuk dipatuhi.
LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN SISTEM ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Aizal, Endi; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.31

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraaan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Inovasi Pemerintah untuk mewujudkan itu semua direalisasikan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa, yang menekankan: indikator transparansi, indikator meningkatkan persaingan usaha yang sehat, indikator memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, indikator mendukung proses monitoring dan audit, dan indikator memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN MENTAWAI Irmon, Irmon; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 2 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government's effort to tackle the problem of narcotics abuse is to enact Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. In its development to protect addicts and victims of narcotics abuse, it no longer boils down to imprisonment sanctions, but empties into rehabilitation as stipulated in SEMA Number 4 of 2010 and SEMA Number 11 of 2011. As for rehabilitation, every addict and victim of narcotics abuse must an assessment process was carried out by the Integrated Assessment Team. The Assessment Process is the initial process where narcotics addicts and victims of narcotics abuse report to the Police and Obligatory Report Receiving Agencies (IPWL), as Satresnarkoba Polres Mentawai did which conducted four assessments during 2015 to 2017
PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA MENGHASUT ORANG LAIN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR AGAM Muzhendra, Muzhendra; Faniyah, Iyah; Wibowo, Adhi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The offense of incitement is regulated in Article 160 and Article 161 paragraph (1) of the Criminal Code as an act whose offensive is directed to public order in which the regulation of this criminal act is intended to protect the legal interest of public order. The occurrence of an anarchist rally originated from the incitement of the suspect by inciting the masses, so that the words and sentences made by the suspect at the time of the mass rally became brutal and anarchic. Against the instigating action that resulted in anarchism, the mass of the investigator requested responsibility through the investigation process by applying the elements of the provision so that it could be qualified as a criminal act to incite others.
PENGGUNAAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM KOMPUTER FORENSIK PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MAYANTARA DI DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMBAR Noffezar, Noffezar; Fitriati, Fitriati; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 5 of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions states that electronic information and / or printed results from electronic information are valid evidence and have legal legal consequences. The use of digital evidence through computer forensics by investigators still encounters various problems. This research is legal research with analytical descriptive specifications. The form of print out of electronic evidence is contained in the minutes of investigation. Without going through Digital Forensics, an electronic document cannot be used as evidence because the validity of the electronic document cannot be guaranteed. In the investigation process physical evidence and digital evidence are part of a complementary investigation process. Constraints on the use of digital evidence on computer forensics are the few people who can be asked to become expert witnesses. The absence of a forensic computer laboratory at the West Sumatra Regional Police. Digital proofing is carried out by experts. Efforts are being made to overcome the obstacles in proof using digital evidence with computer forensics, among others, by using information or opinions from telematics experts who have expertise in their fields.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor PasamanBarat) Putra, Randhya Sakthika; Faniyah, Iyah; Wibowo, Adhi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Act Number 22 Year 2001 on Oil and Natural Gas regulated on prohibited and threatening acts with criminal sanctions for anyone who violates them. One of the prohibited acts is to commit criminal misuse of subsidized fuel oil (BBM). To be able to qualify such action, the police as investigator must pay attention to the elements of the provisions of Article 23 and Article 53 letter b and Article 55, so that will realize the effectiveness of law enforcement on the crime of misuse of subsidized fuel through the process of investigation with all the constraints faced in law enforcement.
Co-Authors A. Yoma Amanda Putri Ade saputra Ade Saputra Adhi Wibowo Adhi Wibowo Adhiyaksa, Fagher Aizal, Endi Alexander, Dicky Ali, Nirdes Amanda Putri, A. Yoma Amiruddin Anthony Simarmata Ayu Kumala Sari Hamidi Azhari Azman Tanjung Baihiqi, Wachid Bisma Putra Pratama Bobi Handoko Darmini Roza Daswar Utama Della Monita Dodi, Hendri Ekasaputra, Marrio Ela Nurlaelawati Endi Aizal Evi Sumarni Evi Sumarni, Evi Fadhli Marta Saputra Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fajar Maulana Fauzi, Hasnul Febria, Thomas Ferdianto Purna Filsuf Yudhistira Fitriati Fitriati Fujiyanto, Azan Gusdarnelis, Dwi Hadiputra, Ricky Hamidi, Ayu Kumala Sari Handriyadi, Soni Hanif Kurniawan Hendra Jesastra Saragih Hendri Yahya Hendro, Bevi Henita, Citra Hikman, Bilsofer Irawan, Yessy Irmon Irmon Irmon, Irmon Kemala, Dewi Kurniawan, Hanif Laurensius Laurensius Arliman S Lazzuardy, Aldy Legowo, Yudha Leo Murphi Mahdapati, Jade Maulana Mahendra, Vino Nandio Marlina, yuli Marta Saputra, Fadhli Maulana, Fajar Miko, Andria Monita, Della Muhammad Irfan muhammad irfan Murphi, Leo Mustari Pide, A. Suriyaman Muzhendra Muzhendra Muzhendra, Muzhendra Nefri, Ardi Neni Vesna Madjid Nirdes Ali Nisep Rahmad Noffezar Noffezar Noffezar, Noffezar Nora Wulan Sari Nurhadiansyah Nurlaelawati, Ela Otong Rosadi Perdana, Ginta Rikar Pratama, Rezky Purna, Ferdianto Putra, Randhya Sakthika Rafendi, Teguh Chaisar Rafki, Nashri Randhya Sakthika Putra Redhawati, Desi Romi Satriadi Roy Capri Tiskartono Rudi Chandra Sandi, Fandra Ari Saputra, Ilhamda Akmal Saragih, Hendra Jesastra Sari, Nora Wulan Satria Trisna, Iqbal Satriadi, Romi Sebridiol, Fuja Setyawan, Donny Haryono Simarmata, Anthony Suharyono Susi Delmiati Sutrisno, Sutrisno Syamza, Ridwan Syofiarti Syurya Alhadi. A Tanjung, Azman Tiskartono, Roy Capri Utama, Daswar Wachid Baihiqi Waruwu, Berkat Maha Putra Widya Sari Yahya, Hendri Yardi, Novry Yazrul, Ade Yendri, Nofri Yessy Irawan Yovino Harzi, Shahum Yudha Legowo Yudhistira, Filsuf Yusyaf, Noviandi