Articles
<![CDATA[Legal Protection of Drivers in Train Accidents at Crossings Without Door Bars ]]>
<![CDATA[Faniyah, Iyah]]>;
<![CDATA[Adhiyaksa, Fagher]]>
<![CDATA[ Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Law Program, Ekasakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/cgvn5756
<![CDATA[Legal Protection for Machinists in Train Accidents at Crossings Without Door Bars in the Area of PT. Kereta Api Indonesia Persero Divre West Sumatra is based on Article 124 of Law Number 23 of 2007 concerning railways. PT KAI provides protection to machinists by being responsible if third parties can prove from the chronological results of investigations and investigations if it is proven that the machinist really made a mistake that resulted in an accident and caused casualties. Form its legal liability by insuring losses suffered by third parties. In train accidents at crossings without door bars, machinists are not given responsibility alone but are protected by the company. The legal responsibility of PT Kereta Api Indonesia Persero Divre West Sumatra to victims of train accidents at crossings without door bars is that the security and safety of public road users is not the responsibility of the transportation organizing body, in this case PT. (Persero) Indonesian Railways. The crossing gate bars are not for the security of public road users, but to secure and facilitate train travel alone. Criminal liability by the machinist for train accidents must be seen from the element of guilt and also see the responsible ability of a machinist, if all elements have been fulfilled then the machinist can be held responsible for train accidents. When crossing a crossing, it also bears the risk that if the crossbar is not provided as an adequate facility in limiting road users from passing and allowing the train to pass first. ]]>
<![CDATA[Restorative Justice Approach in Resolving Corruption Cases Based on State Financial Loss Recovery in Indonesia ]]>
<![CDATA[Setyawan, Donny Haryono]]>;
<![CDATA[Iyah Faniyah]]>;
<![CDATA[Otong Rosadi]]>
<![CDATA[ Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Law Program, Ekasakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/e060xt69
<![CDATA[Efforts to recover state losses due to corruption are carried out through additional criminal payments as stipulated in Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001. These efforts have not succeeded and have given rise to other problems in law enforcement, namely arrears in substitute money, budget inefficiencies, and overcapacity in prisons. Therefore, other methods are needed as alternatives in dealing with corruption. This research study is about optimizing the recovery of state financial losses due to corruption crimes carried out with a restorative justice approach and the existence of restorative justice in corruption crimes based on state financial recovery. The specification of this study is descriptive analytical, with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Based on the results of the study, restorative justice is optimal in recovering state financial losses and community losses, because recovery of state financial losses or community losses is a condition for solving corruption crimes with a restorative justice approach. This optimization causes the resolution of corruption crimes using a restorative justice approach to be more effective in preventing arrears of new substitute money than if cases were resolved through the courts, effective in overcoming the problem of budget inefficiencies in handling corruption cases with small losses, and effective in preventing the addition of new prisoners / prisoners in prisons that are already overcapacity. The existence of restorative justice in corruption crimes based on the recovery of state financial losses is only limited to policies that are at the stage before the investigation or pre-investigation. The settlement is in the form of a decision whether an investigation is carried out on a corruption report or not. The decision to be taken depends on the factor whether loss recovery has been made or not. If the loss has been recovered then the report is not continued to the investigation, otherwise if the loss is not recovered then an investigation is carried out (ultimum remedium).]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO DAN KECIL PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT) SEJAHTERA PADANG ]]>
<![CDATA[Iyah Faniyah]]>;
<![CDATA[Azhari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana: December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v5i2.97
<![CDATA[Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sejahtera Padang sebagai lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi usaha mikro dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan koperasi, yang dapat memberikan pelayanan kebutuhan akan modal pada masyarakat, pelaku usaha mikro dan kecil bisa mendapatkan bantuan modal dari produk-produk pembiayaan yang disediakan seperti: Mudharabah, Qardul Hasan, Musyarakah, Ba’i Bitsamal Ajil, dan Murabahah. Pelaksanaan prinsip syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sejahtera Padang melalui sistem akad persekutuan (mudharabah dan musyarakah) sebagai metoda pemenuhan kebutuhan akan modal dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil, namun dari prinsip-prinsip syariah tersebut KJKS-BMT lebih cendrung menggunakan sistem akad jual beli (murabahah) karena kelenturan dan keluwesannya, yang mudah dipahami oleh nasabah/anggota dan kecil resikonya. Kedua, Hambatan yang dihadapi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitu Maal Wat Tamwi Sejahtera Padang maupun dari pihak penerima pembiayaan modal kerja yaitu permasalahan internal dan eksternal seperti rendahnya sumber daya insani, kopetensi pihak-pihak terkait (stake holder), dan belum adanya aturan hukum positif secara khusus yang mengatur serta lemahnya pengawasan. Upaya penyelesaianya dengan cara melakukan berbagai langkah yaitu, lebih profesional dan melakukan pembinaan kepada pengelola maupun anggota.]]>
<![CDATA[Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dengan Kerugian Negara di Bawah Lima Puluh Juta Rupiah oleh Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto ]]>
<![CDATA[Sandi, Fandra Ari]]>;
<![CDATA[Iyah Faniyah]]>;
<![CDATA[Amiruddin]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/c7ch2268
<![CDATA[Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kewenangan Kejaksaan melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi (UU Tipikor). Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan: pertama, penanganan Tindak Pidana Korupsi dana desa dengan kerugian Negara dibawah lima puluh juta Rupiah pada Kejaksan Negeri Sawahlunto, dimana memangil pelapor Badan Musyawarah desa dan terlapor kepala desa taratak bancah (YEP) dan pengawas Kepala desa yaitu inspektorat kota Sawahlunto, dan KAUR keuangan Desa Taratak Bancah, serta mengumpulkan data, dokumen dan bahan keterangan terhadap pelapor, terlapor, pegawas dan KAUR, dan melalui wawancara untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara dibawah 50 juta rupiah adalah situasi darurat bencana virus covid-19 yang terjadi bertahun-tahun sehingga butuh waktu yang panjang guna pengumpulan data tersebut. Namun, setiap kendala yang terjadi dapat diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto sehingga dapat dilakukannya pengembalian kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi anggaran dana desa Taratak Bancah Kota Sawahlunto. ]]>
<![CDATA[Penerapan Pidana oleh Hakim Terhadap Anggota Polri Penyalahguna Narkotika Dengan Bukti Surat ]]>
<![CDATA[Rafendi, Teguh Chaisar]]>;
<![CDATA[Iyah Faniyah]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/w50j9j28
<![CDATA[Narkotika pada saat ini adalah suatu hal yang sangat menjadi perhatian dan menjadi point centre dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam hal pemberantasan dalam penyalahgunaannya. Ancaman hukuman bagi Anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkotika berupa penundaan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian. Penelitian ini mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Polri Penyalahguna Narkotika Dengan Bukti Surat dalam Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN Pmn, Putusan No.814/Pid.Sus/2021/PN Pdg, dimana dalam Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN Pmn pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman kurungan selama 2 bulan tanpa adanya rahabilitasi hal ini ditetapkan karena didasari oleh hasil tes urine yang telah dilakukan oleh tim kesehatan pada saat pemerikasaan seluruh anggota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anggota Polri penyalahguna narkotika dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana oleh hakim terhadap anggota Polri penyalahguna narkotika. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggambarkan tentang penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota polri penyalahguna narkotika dengan bukti surat dalam Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN Pmn, Putusan No.814/Pid.Sus/2021/PN Pdg. ]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Konsumen Pengguna Aplikasi Transportasi Online Akibat Transaksi yang Tidak Bisa Dibatalkan ]]>
<![CDATA[Mahendra, Vino Nandio]]>;
<![CDATA[Iyah Faniyah]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 2 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/qyec3936
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha dan konsumen. Di Kota Padang pada tanggal 4 Januari 2021 terjadi kasus sengketa konsumen yang dilakukan penyelesaian melalui BPSK dengan cara arbitrase. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama, di dukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Terhadap semua data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa Pertama, Penyelesaian sengketa konsumen pengguna aplikasi gojek akibat transaksi yang tidak bisa dibatalkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang adalah ditempuh dengan cara arbitrase dan BPSK sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa atau disebut sebagai arbiter. Dengan seluruh proses sidang sengketa konsumen yang telah dilalui oleh para pihak sebanyak tiga kali persidangan sehingga menimbulkan hasil dari keputusan BPSK adalah menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa bersepakat untuk berdamai dengan menandatangani surat pernyataan perdamian dan surat pedamaian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan BPSK sehingga dengan adanya kesepakatan damai yang dituangkan ke dalam putusan BPSK yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kedua, Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna aplikasi gojek atas kerugian akibat transaksi yang tidak bisa dibatalkan, adalah konsumen dapat menuntut haknya untuk mendapatkan ganti kerugian konpensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menjadi kewajiban pelaku usaha yaitu pihak Gojek untuk memberikan ganti kerugian tersebut dan apabila pihak Gojek tidak mampu memberikan ganti kerugian maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui BPSK.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalulintas Karena Kelalaian Penyelenggara Jalan ]]>
<![CDATA[Iyah Faniyah]]>;
<![CDATA[Alexander, Dicky]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/qmqtnz35
<![CDATA[Ancaman pidana bagi penyelenggara yang mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan tercantum pada Pasal 273 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan (UULLAJ). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalulintas Akibat Kelalaian Penyelenggara Jalan diatur pada Pasal 273 UULLAJ adalah adanya ancaman pidana bagi penyelenggara. Pelaku tindak pidana dalam hal ini penyelenggara jalan yang terbukti karena kelalainnya tidak segera memperbaiki jalan namun tidak memberikan rambu perbaikan yang mengakibatkan timbulnya korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia, dapat dipidana. Hak untuk menggugat penyelenggara jalan bisa melalui mekanisme gugatan warga atau Citizen Law Suit. Dasar gugatan merujuk pada Pasal 258 UULLAJ. Permasalahan pengaturan yang ideal dalam perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalulintas akibat kelalaian penyelenggara jalan adalah subjek hukum yang menerima pendelegasian kewenangan tersebut harus diatur secara tegas. Pelanggaran Pasal 273 UULLAJ dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Kepentingan Publik. Lemahnya penegkan hukum terhadap Pasal 273 UULLAJ disebabkan lemahnya kemampuan penegak hukum yang melakukan penyidikan kasus kecelakaan tersebut, dimana kesulitan yang dihadapi penyidik adalah mengidentifikasikan sumber yang benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menetapkan subyek hukumnya.]]>
<![CDATA[Penyidikan Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Tangki Air Silinder Vertikal Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia ]]>
<![CDATA[Henita, Citra]]>;
<![CDATA[Faniyah, Iyah]]>;
<![CDATA[Laurensius]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/zs1ve572
<![CDATA[Ketentuan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 113 juncto Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 120 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengatur perusahaan yang melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air Silinder vertikal yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini telah terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat ditemukan Peusahaan yang melakukan Tindak Pidana mengedarkan barang dan jasa industri yang tidak memenuhi SNI, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, di sebuah Pabrik yang beralamat di Kota Pariaman milik tersangka Mendri Aiskoto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Penyidikan tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan tangki air Silinder vertikal yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, bahwa dari proses penyidikan yang dilihat dari keterangan Saksi, Ahli, bukti surat serta petunjuk dan pengakuan tersangka serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita maka perbuatan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa Tangki air vertikal Silinder Vertikal merk Anso Duo yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) milik tersangka Mendri Aiskoto dapat diduga kuat sebagai tersangka dalam perkara ini dan mempertanggung jawabkan secara hukum. Kedua, kendala yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan tangki air Silinder vertikal yang tidak memenuhi standar Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, bahwa kendala hukum dan non-hukum yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan tangki air silinder vertikal yang tidak memenuhi SNI.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice ]]>
<![CDATA[Nefri, Ardi]]>;
<![CDATA[Faniyah, Iyah]]>
<![CDATA[ Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60034/pwmr1d81
<![CDATA[Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan delik dengan mencari penyelesaian yang bersifat adil menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Pertimbangan penyelidik dalam penghentian penyelidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polresta Padang adalah dengan persyaratan khusus yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba pelaku tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika atau pengedar. Telah dilaksanakan assessmen oleh tim asessmen terpadu dan pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Akibat hukum dari penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif adalah tidak dilanjutkannya proses hukum terhadap pelaku. Kendala penyelidik dalam penghentian penyelidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba Polresta Padang terdiri atas faktor eksternal yakni Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap restorative justice yang dilakukan oleh polisi, masyarakat menganggap polisi justru melakukan pelanggaran hukum karena tidak menindak pelaku kejahatan tetapi justru memberikan kesempatan untuk bebas dari tuduhan dengan dalih restorative justice. Faktor internal yang menjadi hambatan yakni kendala finansial, kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi, masih lemahnya penegakan hukum, dan adanya oknum aparat.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau ]]>
<![CDATA[Monita, Della]]>;
<![CDATA[Faniyah, Iyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/6hwk1c70
<![CDATA[Gadai di dalam Hukum Perdata, diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Gadai juga diatur dalam Hukum Adat, seperti yang menjadi objek kajian tulisan ini yaitu gadai tanah Harta Pusaka Tinggi Di Nagari IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi di Nagari IV Koto Hilir adalah diawali dengan pihak penggadai menyampaikan keinginan untuk melakukan gadai tanah, mencari pihak yang akan menerima gadai, menentukan besarnya jumlah uang gadai, membuat surat perjanjian. Surat perjanjian gadai ini harus ditandatangani para pihak dan harus ada tanda tangan mamak kepala waris masing-masing pihak, dan kepala jorong. Setelah surat perjanjian dibuat dan ditandatangani pihak penerima gadai memberikan uang pinjaman kepada si penggadai. Berakhirnya proses gadai tanah dari harta pusako tinggi adalah sesuai dengan yang disepakati pada awal perjanjian. Apabila Pemberi gadai sudah mampu membayar uang yang dipinjamnya kepada pihak penerima gadai maka disitu perjanjian pelaksanaan salang-pisalang tanah harta pusako tinggi di Nagari IV Koto Hilir berakhir. Namun ada ketentuan-ketentuan adat yang harus ditaati oleh masyarakat yang akan menegmbalikan tanah dari hasil pelaksanaan Isalang-pisalang yaitu:a). Apabila dalam surat perjanjian ditentukan jangka waktu tebus, maka apabila sebelum jangka waktu itu berakhir maka sipemilik tanah harus menunggu tanaman yang ditanam di atas tanah yang menjadi objek gadai siap dipanen oleh si penerima gadai tanah, b) Apabila si penggadai tanah tidak mampu membayar uang pinjaman sampai waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian maka tanah akan tetap dikuasai oleh penerima gadai sampai pemilik tanah mampu membayar uang pinjaman tersebut, meskipun tanah gadai sudah berumur tahunan.]]>
