Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Unes Law Review Jurnal Hukum Sasana UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Greenation International Journal of Law and Social Sciences Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Iyah Faniyah, Iyah
Universitas Ekasakti
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perjanjian Kerja Sama Pemilik Sarana Apotik (PSA) Dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) Amanda Putri, A. Yoma; Faniyah, Iyah
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/xvwaex90

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan penyelesaiannya sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA). Penelitian ini merupakan penelitian normatif didukung penelitian empiris. Kemudian data di analisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik didasarkan pada Akta Perjanjian yang dibuat dihadapkan Notaris, yang berisikan hak dan kewajiban yang telah disepakati para pihak. Penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi sengketa antara kedua belah adalah melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja.
Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat di Sumatera Barat Utama, Daswar; Faniyah, Iyah
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/v4pnv717

Abstract

Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masayarakat Di Sumatera Barat adalah mengajukan rancangan undang undang sesuai dengan aspirasi dari daerah yang diwakilinya. Salah satu kegiatan anggota DPD RI yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPD. Penyerapan aspirasi daerah dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pada segi substansi, sejauh mana anggota DPD bisa menangkap pokok masalah dalam kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah, serta sejauh mana perbedaan aspirasi antar daerah tidak membelah anggota DPD, bagaimana DPD bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak Hak Masayarakat Di Sumatera Barat berdasarkan teori Lembaga Perwakilan yakni Teori mandat berarti seseorang dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat, sehingga disebut sebagai mandataris (orang yang menerima mandat). Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peran dpd dalam memperjuangkan hak hak masayarakat di Sumatera Barat adalah Prosedur kerja lembaga pembentuk undang-undang yang bersifat top down dan arogansi pejabat negara (sebagai sisa-sisa kebiasaan dari sistem pemerintahan yang secara tradisional tertutup). Praktik administrasi yang bersifat rutin dan mekanis juga melemahkan kemampuan mengelola partisipasi. faktor penghambat internal terdiri dari anggaran dan sarana dan segi politis. faktor eksternal terdiri dari hambatan masyarakat dan hambatan sumber daya manusia.  Hambatan masyarakat timbul karena kebiasaan dan tata cara hubungan masyarakat. Kebiasaan ini berupa tradisi yang sudah melembaga sehingga sukar untuk dirubah. Kondisi masyarakat seperti ini akan menghambat proses penyerapan oleh anggota DPD yang dilakukan dalam acara kunjungan kerjanya.
Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Yardi, Novry; Rosadi, Otong; Faniyah, Iyah
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8dhk8m28

Abstract

Ketentuan Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang mengatur tentang ketentuan limitasi penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Pasaman Barat. Salah satunya adalah pada kasus Nomor LP: LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu, Pertama, bagaimanakah dampak pengaturan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020?  Apa kendala penyidik dalam menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris.  Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Dampak pengaturan ketentuan limitasi waktu penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Pasaman Barat pada kasus Nomor LP: LP/362/X/2020-SPKT Res Pasbar, bahwa diberlakukan ketentuan mengenai limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah, yang Penetapan diatur dalam Pasal 188 Pemilukada, menunjukkan bahwa batas waktu yang ketat, memaksa penyidik untuk memprioritaskan kasus-kasus yang lebih mudah atau jelas. Kedua, Kendala penyidik dalam menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan ketentuan limitasi waktu penyidikan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, baik dari segi hukum maupun non-hukum, dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan ini memunculkan serangkaian tantangan yang signifikan.
Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Sertifikat Kepelautan Palsu di Perairan Sumatera Barat (Studi Pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Barat) Handoko, Bobi; Faniyah, Iyah
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/g7fzad95

Abstract

Marak beredarnya isu sertifikat pelaut palsu yang diklaim dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan digunakan oleh pelaut negara lain. Salah satunya juga terjadi di Ditpolairud Polda Sumbar, dengan LP-A/IX/2020/SPKT Polda-SBR. Dari hasil pemeriksaan diduga kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) juncto Pasal 117 ayat (2) UU Pelayaran dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana. Penegakan hukum terhadap pemakai sertifikat kepelautan palsu di perairan Sumatera Barat oleh Ditpolairud Polda Sumbar adalah diawali adanya laporan polisi,  Personil Subditgakkum melaksanakan Penyelidikan di sekitar Perairan  Teluk Bayur Kota Padang.
Problematika Pengumpulan Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Informasi Data Mesin ATM Bank BNI Cabang Padang (Studi Pada Satreskrim Polresta Padang) Chandra, Rudi; Faniyah, Iyah; Delmiati, Susi
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/f8c1n842

Abstract

Pada tanggal 22 Oktober 2020 diterima Laporan Polisi Nomor: LP/569/A/X/2020/Resta-SPKT unit III, terkait kasus skimming yang terjadi pada mesin ATM Bank BNI. Skiming adalah salah satu tindak pidana di bidang perbankan, dimana pelaku tindak pidana ini menyalin informasi data kartu ATM nasabah pada strip magnetik secara illegal. Tindak pidana skimming ini diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP atau Pasal 46 juncto Pasal 30 atau Pasal 47 juncto Pasal 31 UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin atm Bank BNI Cabang Padang di Satreskrim Polresta Padang adalah didasarkan pada keterangan saksi-saksi, ahli, para tersangka serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya bahwa para tersangka, telah melakukan pembobolan data mesin ATM Bank BNI. Tindak pidana yang dilanggar adalah Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 46 Ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 48 Ayat (2) UU ITE juncto Pasal 55 KUH Pidana. Kedua, Problematika yang dihadapi penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam pengumpulan alat bukti tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang adalah mencakup problematika hukum dan problematika non hukum. Problematika hukum adalah belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pembobolan ATM. Untuk mengatasinya pihak kepolisian selaku penyidik menggunakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 46 Ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 48 Ayat (2) UU ITE juncto Pasal 55 KUHP. Problematika non hukum adalah: 1) sulit mendatangkan ahli di bidang ITE; 2) pada saat pemeriksaan para tersangka menyampaikan keterangan yang berbelit-belit 3) hasil analisis forensik digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika memakan waktu yang lama.
Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Penerbitan Covernote Satria Trisna, Iqbal; Faniyah, Iyah; Arliman, Laurensius
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7s125m44

Abstract

Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, termasuk dalam penerbitan covernote. Sebagaimana kasus yang terjadi pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks dan putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr yang mana kedua putusan tersebut muncul akibat adanya kegagalan dari sebuah covernote yang diterbitkan oleh Notaris, sehingga merugikan pihak bank selaku kreditur. Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris atas penerbitan covernote pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks adalah pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban secara perdata karena ditolaknya gugatan Notaris terhadap pembatalan covernote yang telah diterbitkannya. Sedangkan pada putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr adalah pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana putusan Hakim menyatakan bahwa covernote dan PPJB yang diterbitkan oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum.
Registration of Transfer of Land Ownership Due to Inheritance in order to Ensure Legal Certainty Redhawati, Desi; Faniyah, Iyah
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/8786zs18

Abstract

Land is the highest value of wealth and is also a source of life. To prevent disputes from occurring, the Government will hold land registration in accordance with article 19 paragraph (1) of the UUPA. The transfer of land rights is the transfer/transfer of land rights from the old right holder to the new right holder. Based on Article 42 paragraphs (1) and (2) of Government  Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration regulates the obligation of heirs to register the transfer of their rights to the Land Office. But the reality is that there are still many heirs who have not registered their transition eventhough there are clear rules that regulate it. The approach method uses the normative juridical approach as the main approach supported by the empirical juridical approach. Based on the results of the discussion and analysis, it is concluded as follows: First, the registration of the transfer of ownership of land due to inheritance in order to ensure legal certainty, based on the  completeness of the rights, must meet 2 (two) conditions, namely the material condition and the immaterial condition.But in reality, there are still many heirs who have not registered the transfer of their rights. The causative factors include: the level of public education is still low so that there is a lack of legal awareness about the importance of land registration, the cost of managing certificates is expensive, not all heirs have the cost for the transition process, ignorance of land registration requirements and procedures. Second, as a result of the law, there is a transfer of ownership of land because the heirs are the heirs as the holders of the right to get legal protection because materially and immaterially, the rights and obligations of the heirs are directly transferred to the heirs.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Faniyah, Iyah; Syurya Alhadi. A
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fpt63m70

Abstract

Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Namun, dalam praktiknya banyak terjadi penarikan objek jaminan fidusia dari konsumen secara paksa saat konsumen tidak membayar kredit tepat waktu. Penelitian ini membahas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia dan kendala-kendala yang dihadapi untuk memperoleh perlindungan hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait penarikan jaminan fidusia oleh debt collector. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penarikan jaimanan fiducia oleh debt collector pada Perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan mencakup: 1) Perlindungan hukum preventif adalah adanya POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang memuat ketentuan penagihan kredit oleh debt collector, yaitu: (1) menunjukkan identitas resmi; (2) memiliki sertifikat profesi; (3) adanya perjanjian tertulis penggunaan jasa debt collector; (4) Penagihan tidak boleh memakai ancaman, kekerasan atau mempermalukan debitur; (5) dilarang menggunakan kekerasan verbal; (7) dilarang meneror; b) Perlindungan hukum represif yaitu a) adanya sanksi pidana terhadap perusahaan pembiayaan yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam perjanjian dengan konsumen; b) eksekusi atas objek jaminan fiduasia yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan undang-undang dapat membatalkan perjanjian; c) Sanksi pidana terhadap perusahaan pembiayaan yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa dari konsumen. Kedua, Kendala-kendala yang dihadapi konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan adalah: a) Ketentuan penarikan objek jaminan fidusia yang kontradiktif satu sama lain dan rumusannya tidak jelas serta tegas, b) Terlalu banyak peranan lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, c) Tidak ada Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait penarikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian yang telah disepakati oleh konsumen dan perusahaan pembiayaan, d) Perusahaan pembiayaan tidak patuh terhadap aturan yang ada, e) perusahaan pembiayaan tidak melaksanakan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dengan sukarela, dan f) pengetahuan konsumen yang rendah terkait perlindungan hukum terhadap dirinya.
Penggunaan Sistem e-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Faniyah, Iyah; Putra Pratama, Bisma; Yendri, Nofri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/bd8zbm44

Abstract

Pelaksanaan sistem E-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan cara memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. Pihak yang Menyampaikan Usulan Usulan pencantuman Barang/Jasa. Penyampaian Usulan Kebutuhan Barang/Jasa Oleh Kementerian/ Lembaga/Institusi. Apabila barang/Jasa sebagaimana dimaksud tidak layak untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP menyampaikan surat penolakan kepada Pimpinan Institusi. Berdasarkan hasil proses pemilihan, LKPP membuat Surat Penetapan Barang/Jasa yang akan dicantumkan dalam Katalog Elektronik dengan ketentuan: LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan. Pengaruh Sistem E-Katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pada balai pelaksanaan jalan nasional Provinsi Sumatera Barat terhadap persaingan usaha menimbulkan kompetisi yang terjadi antara perusahaan berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal.  Persaingan secara sehat ini menjamin untuk mengedepankan etika bisnis. akses pasar berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara parsial persaingan bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada proses e katalog. Pengaruh Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat Terhadap Persaingan Usaha telah sesuai dengan prinsip Persaingan usaha yakni prinsip Persaingan sehat atau healthy competition, dimana Persaingan sehat memiliki ciri-ciri menjamin persaingan di pasar yang berhubungan erat dengan pencapaian efisiensi seperti pengaruh dari sistem E- katalog yang dijalankan.
Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam Penegakan Hukum Menggunakan Pendekatan Problem Solving Berbasis Keadilan Restoratif Suharyono; Mustari Pide, A. Suriyaman; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7nvsw884

Abstract

Penegakan hukum oleh Penyidik Polri tunduk pada UUD NRI 1945, UU Kepolisian, Perpol, Perkap beserta turunan peraturan dibawahnya. Perkembangan penyelesaian perkara hukum dewasa ini menghadirkan pemulihan yang berkeadilan baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana mengedepankan win-win solusi bagi para pihak. Maka diperlukan peran penyidik menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. Fokus penelitian ini guna menjawab bagaimanakah peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif di Ditreskrimum Polda Sumatera Barat. Kedua, apa kendala yang ditemui oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Barat dalam mengadakan penegakan hukum dengan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif didukung yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa peran penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif adalah memberikan solusi dengan melibatkan para pihak guna mencari alternatif perbaikan keadaan akibat perbuatan melawan hukum yang mewajibkan adanya kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat. Kendala penyidik dalam penegakan hukum menggunakan pendekatan problem solving berbasis keadilan restoratif, mencakup kendala yuridis: payung hukum tentang keadilan restoratif khususnya pada Polri masih bersifat internal yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif itupun belum memberikan keleluasaan penerapan keadilan restoratif sebab dibatasi syarat-syarat formil dan materiil. Kendala non yuridis: masyarakat yang masih mengedepankan ego untuk pembalasan akibat derita yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, terlebih pada korban yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga tidak membutuhkan ganti kerugian. Meskipun ada diskresi kepolisian namun kewenangan tersebut tidak berarti sepanjang tidak ditemukan kesepakatan para pihak.
Co-Authors A. Yoma Amanda Putri Ade saputra Ade Saputra Adhi Wibowo Adhi Wibowo Adhiyaksa, Fagher Aizal, Endi Alexander, Dicky Ali, Nirdes Amanda Putri, A. Yoma Amiruddin Anthony Simarmata Ayu Kumala Sari Hamidi Azhari Azman Tanjung Baihiqi, Wachid Bisma Putra Pratama Bobi Handoko Darmini Roza Daswar Utama Della Monita Dodi, Hendri Ekasaputra, Marrio Ela Nurlaelawati Endi Aizal Evi Sumarni Evi Sumarni, Evi Fadhli Marta Saputra Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fajar Maulana Fauzi, Hasnul Febria, Thomas Ferdianto Purna Filsuf Yudhistira Fitriati Fitriati Fujiyanto, Azan Gusdarnelis, Dwi Hadiputra, Ricky Hamidi, Ayu Kumala Sari Handriyadi, Soni Hanif Kurniawan Hendra Jesastra Saragih Hendri Yahya Hendro, Bevi Henita, Citra Hikman, Bilsofer Irawan, Yessy Irmon Irmon Irmon, Irmon Kemala, Dewi Kurniawan, Hanif Laurensius Laurensius Arliman S Lazzuardy, Aldy Legowo, Yudha Leo Murphi Mahdapati, Jade Maulana Mahendra, Vino Nandio Marlina, yuli Marta Saputra, Fadhli Maulana, Fajar Miko, Andria Monita, Della muhammad irfan Muhammad Irfan Murphi, Leo Mustari Pide, A. Suriyaman Muzhendra Muzhendra Muzhendra, Muzhendra Nefri, Ardi Neni Vesna Madjid Nirdes Ali Nisep Rahmad Noffezar Noffezar Noffezar, Noffezar Nora Wulan Sari Nurhadiansyah Nurlaelawati, Ela Otong Rosadi Perdana, Ginta Rikar Pratama, Rezky Purna, Ferdianto Putra, Randhya Sakthika Rafendi, Teguh Chaisar Rafki, Nashri Randhya Sakthika Putra Redhawati, Desi Romi Satriadi Roy Capri Tiskartono Rudi Chandra Sandi, Fandra Ari Saputra, Ilhamda Akmal Saragih, Hendra Jesastra Sari, Nora Wulan Satria Trisna, Iqbal Satriadi, Romi Sebridiol, Fuja Setyawan, Donny Haryono Simarmata, Anthony Suharyono Susi Delmiati Sutrisno, Sutrisno Syamza, Ridwan Syofiarti Syurya Alhadi. A Tanjung, Azman Tiskartono, Roy Capri Utama, Daswar Wachid Baihiqi Waruwu, Berkat Maha Putra Widya Sari Yahya, Hendri Yardi, Novry Yazrul, Ade Yendri, Nofri Yessy Irawan Yovino Harzi, Shahum Yudha Legowo Yudhistira, Filsuf Yusyaf, Noviandi