Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.081
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Legality of Law Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Terpadu (JITPU) Clavia: Journal of Law Sawerigading Law Journal
Basri Oner
Bosowa University Faculty Of Law
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
FUNGSI INSPEKTORAT PENGAWASAN KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA PENGANIAYAAN Rejeki, Anggi Sri; Madiong, Baso; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.8048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan online melalui metode phishing pada transaksi digital di wilayah hukum Polrestabes Makassar, serta mengidentifikasi strategi dan efektivitas upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan mengintegrasikan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan data empiris lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maraknya tindak pidana phishing dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, rendahnya literasi digital, serta faktor psikologis seperti sikap mudah percaya dan dorongan memperoleh keuntungan instan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi sehingga menjadikan tindak pidana phishing sebagai bentuk kejahatan siber yang kompleks dan sulit diberantas hanya melalui satu pendekatan penegakan hukum. Adapun upaya Polrestabes Makassar dalam menangani kejahatan ini dilakukan melalui strategi preemtif berupa edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, preventif melalui patroli siber dan pemblokiran akses ilegal, serta represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku. Meskipun demikian, proses penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam forensik digital, keterbatasan sarana pendukung teknologi, perkembangan modus kejahatan siber yang sangat dinamis, serta hambatan pelacakan pelaku lintas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta intensifikasi edukasi publik guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana phishing di Kota Makassar. This study aims to analyze the contributing factors behind online fraud involving phishing-based digital transactions within the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police (Polrestabes Makassar), and to examine the strategies and effectiveness of law enforcement efforts to address such crimes. This research applies a normative-empirical legal method by combining statutory, conceptual, and field-based empirical approaches. The findings reveal that interconnected factors, including economic motives, social environmental influences, low levels of education and digital literacy, and psychological aspects such as trust, vulnerability, and the desire for instant financial gain, drive phishing-related online fraud. These intertwined factors create a complex cybercrime ecosystem, making phishing difficult to eradicate through a single legal or operational strategy. Polrestabes Makassar has implemented a structured and continuous approach through preemptive strategies such as public awareness campaigns, preventive measures including cyber patrols and blocking illegal access, and repressive actions involving investigation, digital forensics, prosecution, and the arrest of perpetrators. However, several challenges remain, including limited law enforcement personnel specialized in digital forensics, inadequate technological infrastructure, rapidly evolving crime patterns, and cross-jurisdictional difficulties in tracking offenders. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing multi-agency collaboration, and intensifying public digital literacy programs are crucial to improving the effectiveness of prevention and law enforcement in combating phishing crimes within Makassar's jurisdiction.
Analisis Pelaksanaan Kampanye Anti Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tamsanumajar, Erwin; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti; Hamid, Abd. Haris; Oner, Basri
Sawerigading Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026 - September 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v5i1.463

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial yang semakin kompleks dan berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, serta masa depan generasi muda. Di Indonesia, tren penyalahgunaan narkoba masih menunjukkan peningkatan, terutama pada kelompok usia remaja dan pelajar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada strategi preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kampanye anti narkoba melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pelaksanaan kampanye anti narkoba melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris. Subjek penelitian terdiri dari aparat kepolisian dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kampanye anti narkoba. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye anti narkoba oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui tiga model utama, yaitu edukasi formal di lingkungan pendidikan, kampanye berbasis komunitas, dan kampanye digital melalui media sosial. Pelaksanaan kampanye tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti dukungan institusi, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi kampanye yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Pelajar oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Risman, Risman; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti; Hamid, Abd. Haris; Oner, Basri
Sawerigading Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026 - September 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v5i1.464

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam kesehatan, masa depan generasi muda, serta stabilitas sosial masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelompok usia remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial yang dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang efektif melalui peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam meningkatkan kesadaran hukum dan melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya pencegahan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang terlibat dalam kegiatan pencegahan narkotika. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya pre-emtif melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada pelajar, upaya preventif melalui pengawasan dan pelaksanaan tes urine di lingkungan sekolah, serta upaya represif melalui tindakan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Efektivitas pelaksanaan upaya tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional, serta faktor eksternal seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan pelajar.
TINDAK PIDANA ATAS PEMALSUAN AKTA TANAH DALAM KELUARGA Nisa Afsyari Ramadani; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6611

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen akta tanah merupakan salah satu bentuk tindak pidana pidana serius yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukan di Kapolrestabe Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan yaitu Normatif Empiris menggunakan jenis dan sumber data primer dan data skunder. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen akta tanah dalam keluarga sebagaimana dianalisiskan telah memenuhi hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. The purpose of this research is to identify and analyze the elements of the criminal act of document forgery in land deeds, which is a serious criminal offense subject to penalties in accordance with the applicable laws in Indonesia. This study aims to examine and analyze the elements of document forgery and evaluate the application of sanctions against perpetrators of such crimes. The research was conducted at the Makassar Police Department (Kapolrestabes Makassar), Makassar District Court, and the South Sulawesi High Prosecutor's Office, Makassar City. The research employs a Normative-Empirical approach, utilizing both primary and secondary data sources. The collected data were then analyzed using qualitative methods. The findings indicate that the forgery of land deed documents within a family, as analyzed, fulfills the legal criteria and is in accordance with the judge's considerations in rendering a verdict.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN SKINCARE BERBAHAYA DI KOTA MAKASSAR Alfahira Taufan; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8767

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana penjualan skincare berbahaya di Kota Makassar dan faktor yang menghambat upaya penegakan hukum tindak pidana penjualan skincare berabahaya di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Bentuk pertanggugjawaban pidana penjualan skincare berbahaya yakni pelaku Mira Hayati dapat dipertanggungjawabkan secara pidana  berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan karena perbuatannya telah memenuhi unsur, yaitu unsur setiap orang dan unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu: Faktor yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan personel dalam melakukan pengawasan menyeluruh di lapangan, kurangnya pengetahuan konsumen dan rendahnya pelaporan, sulitnya pembuktian dalam proses pidana, perbedaan penerapan sanksi pidana, serta identitas pelaku yang sulit dilacak.
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT Aprilian Amel; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8769

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan secara jamak, dan sistem penjatuhan pidana perkara Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan sumber data primer yang berasal dari wawancara, perundang-undangan, juga putusan pengadilan, dan sumber data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah, serta analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs menunjukkan bahwa penanganan kasus dengan karakter perbuatan jamak dan berkelanjutan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konstruksi hukum perbuatan berlanjut dan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tepat. Perbuatan Pelaku memenuhi unsur perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP karena didasarkan pada satu kehendak jahat, dilakukan secara sistematis, terhadap korban yang berbeda, dan dalam waktu yang saling berkaitan. Sistem penjatuhan pidana yang digunakan oleh pengadilan tidak hanya menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, tetapi juga pidana tambahan berupa kewajiban membayar restitusi kepada para korban. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, pemulihan korban menjadi salah satu fokus utama selain penghukuman terhadap Pelaku. Pengadilan juga menggunakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar pemidanaan, yang merupakan bentuk pengakuan terhadap hukum lex specialis yang lebih melindungi korban kekerasan seksual dibandingkan KUHP. This study aims to determine the Application of law to criminal acts of morality committed in multiple ways, and the sentencing system for case Number 72/Pid.B/2024/PN Mrs. The research method used is empirical normative with primary data sources derived from interviews, legislation, also court decisions, and secondary data sources derived from books and scientific journals, as well as data analysis using qualitative descriptive methods. The results of the research in Decision Number 72/Pid.B/2024/PN Mrs show that handling cases with the character of multiple and ongoing acts requires a deep understanding of the legal construction of ongoing acts and the proper application of the Crime of Sexual Violence Law. The perpetrator's actions fulfill the elements of ongoing acts (voorgezette handeling) as regulated in Article 64 of the Criminal Code because they are based on one evil intention, carried out systematically, against different victims, and in interrelated times. The sentencing system used by the court not only imposes the main sentence in the form of imprisonment, but also additional sentences in the form of the obligation to pay restitution to the victims. This demonstrates the application of the principle of restorative justice in the criminal justice system, victim recovery being one of the main focuses besides punishment of the perpetrator. The court also uses the provisions of Article 14 paragraph (1) letter a in conjunction with Article 15 paragraph (1) letter e of the Crime of Sexual Violence Law as the basis for sentencing, which is a form of recognition of the lex specialis law which is more protective of victims of sexual violence than the Criminal Code.
PENERAPAN PREVENSI KHUSUS TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II/B JENEPONTO Muh. Reza At-Takhrij; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8783

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prevensi khusus terhadap warga binaan di Lembaga Kemasyarakatan Kelas II/B Jeneponto dan hak-hak warga binaan telah diwujudkan di Lembaga Kemasyarakatan Kelas II/B Jeneponto. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Jeneponto dengan tipe penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan yaitu diambil dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan hasil wawancara dan studi dokumen dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prevensi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Jeneponto menunjukkan upaya holistik dan terstruktur untuk mencegah residivisme melalui pembinaan yang komprehensif. Melalui dua pilar utama, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian, Lapas berupaya merehabilitasi narapidana dari berbagai aspek. Sedangkan Terhadap hak-hak warga binaan menunjukkan implementasi yang terpenuhi yang berdasar pada peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini, mulai dari pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, kebebasan beribadah, akses pendidikan, bantuan hukum, hingga kesempatan untuk mendapatkan pembinaan dan remisi, menjadi fondasi sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan berkeadilan. This study aims to determine and analyze the implementation of special prevention for inmates in Class II/B Jeneponto Correctional Institutions and the rights of inmates have been realized in Class II/B Jeneponto Correctional Institutions. This study was conducted at Class II/B Jeneponto Correctional Institutions with a qualitative research type using an empirical normative approach method. The data sources used were taken from primary data and secondary data with interview collection techniques and document studies and then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of special prevention at Class II/B Jeneponto Correctional Institutions shows a holistic and structured effort to prevent recidivism through comprehensive guidance. Through two main pillars, namely Personality Guidance and Independence Guidance, the Prison seeks to rehabilitate inmates from various aspects. Meanwhile, the rights of inmates show fulfilled implementation based on laws and regulations. These rights, ranging from adequate health and food services, freedom of worship, access to education, legal aid, to the opportunity to receive guidance and remission, are the foundation of a humane and just correctional system.
ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Sri Rezki Amelia S; Basri Oner; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8790

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemidanaan yang diterapkan terhadap anak di bawah umur dalam kasus peredaran narkoba, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris atau penelitian lapangan, dengan metode studi kasus dan pengumpulan data melalui kajian pustaka serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang diterapkan dalam kasus tersebut telah menganut asas keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak tersebut dijatuhi hukuman rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan diwajibkan menjalani pelatihan kerja, bukan hukuman penjara. Hal ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak anak. Namun demikian, perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana masih menghadapi tantangan, terutama dalam mencegah keterlibatan anak dalam jaringan perdagangan narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan anak yang lebih restoratif dan memperkuat perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terkait narkotika. This study aims to analyze the criminal justice system applied to minors in drug trafficking cases, and examine the forms of legal protection provided to children in conflict with the law. This study uses a juridical and empirical approach or field research, with a case study method and data collection through literature review and interviews with relevant parties. The results show that the criminal justice system applied in this case adheres to the principle of restorative justice as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The child was sentenced to rehabilitation at a Special Child Development Institution (LPKA) and required to undergo job training, rather than imprisonment. This reflects the state's efforts to balance law enforcement with the protection of children's rights. However, legal protection for child perpetrators of crimes still faces challenges, particularly in preventing children's involvement in drug trafficking networks. This research is expected to contribute to the development of a more restorative juvenile justice system and strengthen legal protection for children involved in drug-related crimes. 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF Adith Sebastian Putra Bernard; Yulia A Hasan; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perizinan kapal penangkap ikan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan yang terjadi di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung data empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan dilakukan secara bertahap melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pemenuhan persyaratan teknis kapal seperti pengukuran tonase, Buku Kapal Perikanan (BKP), Sertifikat Kelayakan Kapal Perikanan (SKKP), pemasangan Vessel Monitoring System (VMS), hingga penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagai izin operasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta ketentuan UNCLOS 1982. Dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran administratif berupa ketidaksesuaian dokumen, penyalahgunaan izin, tidak dipasangnya VMS, serta pengoperasian kapal tanpa SIPI yang sah. Terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin, serta sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan kedaulatan negara, dan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah ZEE. This study aims to analyze the licensing mechanism for fishing vessels in conducting fishing activities in the Exclusive Economic Zone (EEZ) and to analyze law enforcement efforts against licensing violations that occur in Makassar City. This study uses a normative legal research method with a statutory approach supported by empirical data through interviews and literature studies. The results of the study indicate that the licensing mechanism is carried out in stages through the Online Single Submission (OSS) system with the issuance of a Business Identification Number (NIB), a Fishery Business License (SIUP), fulfillment of vessel technical requirements such as tonnage measurement, a Fishing Vessel Book (BKP), a Fishing Vessel Eligibility Certificate (SKKP), installation of a Vessel Monitoring System (VMS), to the issuance of a Fishing Permit (SIPI) as an operational permit based on the provisions of Law Number 31 of 2004 in conjunction with ... Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and the provisions of UNCLOS 1982. In practice, administrative violations are still found in the form of document discrepancies, misuse of permits, failure to install VMS, and the operation of vessels without a valid SIPI. For these violations, administrative sanctions can be imposed in the form of warnings, freezing and revocation of permits, as well as criminal sanctions in accordance with the provisions of laws and regulations to ensure legal certainty, protection of state sovereignty, and the sustainability of fishery resources in the EEZ.
ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 114 AYAT (2) UNDANG UNDANG  35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PUTUSAN NO 46/Pid.Sus/2025/PN Plp Agita Putri Samakori; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8796

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika, dan  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Palopo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara. Sumber data utama berasal dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan penerapan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Plp telah tepat karena unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, serta unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Terdakwa secara sadar menerima, menyimpan, dan mendistribusikan sabu seberat 10,1857 gram untuk diserahkan kepada pembeli dengan memperoleh imbalan.Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan, melainkan mencakup pertimbangan yuridis melalui pembuktian terpenuhinya seluruh unsur delik, pertimbangan sosiologis mengenai dampak peredaran narkotika yang meresahkan dan merusak tatanan sosial masyarakat, serta pertimbangan filosofis yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana penegakan keadilan, perlindungan generasi muda, dan upaya preventif terhadap kejahatan narkotika yang bertentangan dengan nilai moral, kemanusiaan, dan tujuan negara This study aims to analyze:  the application of the elements of narcotics crimes, and  the judges’ considerations in imposing sentences on narcotics offenders in Decision Number 46/Pid.Sus/2025/PN Palopo rendered by Pengadilan Negeri Palopo. The research employs a normative legal research method using statutory and case approaches, supported by empirical data obtained through interviews. The primary data sources consist of court decisions, relevant statutory regulations, and secondary legal materials in the form of legal literature and academic journals. The results of the study indicate that:  the application of Article 114 paragraph (2) of Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika in Decision Number 46/Pid.Sus/2025/PN Plp was appropriate, as the elements of “every person,” “without rights or unlawfully,” and “acting as an intermediary in the sale and purchase of Category I narcotics exceeding 5 grams” were legally and convincingly proven, since the Defendant knowingly received, stored, and distributed 10.1857 grams of methamphetamine to be delivered to buyers in exchange for payment. ) The judges’ considerations were not solely based on aggravating and mitigating circumstances, but also included juridical considerations through the establishment of all elements of the offense, sociological considerations regarding the disturbing and destructive impact of narcotics trafficking on the social order of society, and philosophical considerations that position punishment as a means of upholding justice, protecting the younger generation, and serving as a preventive effort against narcotics crimes that contradict moral values, humanity, and the objectives of the state.
Co-Authors Abdul Gani Adang, Chiep Panji Adith Sebastian Putra Bernard Agita Putri Samakori Ahmad Muchlis Ahmad Taufiq Alfahira Taufan Almusawir, Almusawir Andi Tira, Andi Aprilian Amel Asriani Hasan Astaman Astaman, Astaman Baso Madiong Bernanrd, Gabriella Putri Bhaskara Aditya Sutisna Bobby Ashari Lukman Budi Mangawi Dappi, Setti Darwis, Indriani Fajarina, Mauidza Farel Al Ghany Fauzi Ahmad Muda Febryana Edam Fentia Tangnga Glen March Tangiloang Gunawan Gunawan hajriana ashadi Halwan, Muhammad Hamid, Abd. Haris Hermansyah Hermansyah Ipdulkipli, Iip Juirienius Wilson Todolo Juliati, Juliati Kristalara, Intan M. Aswan Alimuddin M. Athariq Favero Mansyur Mansyur Marwan Mas MARWAN MAS Mbotengu, Noris Muh Ilham Muh. Arfan Muh. Reza At-Takhrij Muh.Faizal Rizal Muhammad Firmansyah Muhammad Hasyim Muhammad Idrus Muhammad Izhar Kurniawan Muhammad Nur Sakhkhar Mustawa, Mustawa Nirmala Nirmala Nisa Afsyari Ramadani Nur Indah, Nur Nurhumaera Putri K Nursapira, Nursapira Nurul Jannatun Ma’wah Oktavia, Aryva Sulfianti Ondrey, Muh. Luky Rahman, Muh. Ashadi REJEKI, ANGGI SRI Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Ruslan Mustari Ruslan Renggong Sadar, Aprillia Sahiruddin Sahiruddin Sakhkhar, Muhammad Nur Salsabila, Sabrina Saputra, Andi Irham Andry Sari, Muhammad Khairil Siahaya, Franssiscus Patrick Sinta, Atifa Batara Siti Anggur, Beby Ais Siti Zubaidah Siti Zubaidah Sri Rezki Amelia S Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Teguh Indraswara, Andi Iman Waspada, Waspada Yamin, Muhammad Halwan Yulia A. Hasan Yunus Yunus Zakariah, Fadil Rahmat