Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.081
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Legality of Law Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Terpadu (JITPU) Clavia: Journal of Law Sawerigading Law Journal
Basri Oner
Bosowa University Faculty Of Law
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR M. Athariq Favero; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, perundang-undangan serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kabupaten Bone meliputi faktor ekonomi, keuntungan besar, tingginya permintaan masyarakat,kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di tengah masyarakat, faktor lingkungan masyarakat, dan kurangnya pengawasan serta upaya penanggulangan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kabupaten Bone yaitu dengan upaya non penal, melakukan sosialisasi dan melakukan operasi pengawasan gabungan oleh aparat penegak hukum, BPOM, dan Pemerintah dan upaya penal, upaya penindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai jalan terakhir untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. This study aims to analyze the factors causing and efforts to combat the crime of distributing pharmaceutical products without a distribution permit in Bone Regency. This study uses a normative-empirical method with a qualitative approach. Data was obtained through literature studies, legislation, and direct interviews with law enforcement officials and the Food and Drug Supervisory Agency. The results of the study show that the factors causing the crime of distributing pharmaceutical products without a distribution permit in Bone Regency include economic factors, large profits, high public demand, lack of knowledge and legal awareness in the community, community environmental factors, and a lack of supervision and efforts to combat the crime of distributing pharmaceutical products without a distribution permit in Bone Regency, namely through non-penal measures, conducting socialization and joint surveillance operations by law enforcement officials, BPOM, and the government, and penal measures, namely legal action taken by law enforcement officials as a last resort to achieve justice in the community.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SENJATA API Bhaskara Aditya Sutisna; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8803

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana kepemilikan dan peredaran senjata api serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan peredaran senjata api dalam Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Mks. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris, dengan menggabungkan kajian hukum dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa WBJ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana kepemilikan dan peredaran bahan peledak. Majelis Hakim mendasarkan putusan pada analisis komprehensif terhadap dakwaan, fakta persidangan, serta pembuktian unsur kesengajaan (mens rea) dan peran aktif terdakwa. Meski UU No. 12/Drt/1951 memuat ancaman pidana berat, hakim menjatuhkan vonis satu tahun penjara dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek hukum dan kemanusiaan. Pertimbangan ini mencakup faktor memberatkan dan meringankan, seperti sikap kooperatif dan pengakuan terdakwa di persidangan. Putusan tersebut dinilai adil dan proporsional dalam mewujudkan penegakan hukum. Selain memberikan efek jera bagi terdakwa, vonis ini berfungsi sebagai pencegahan umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. This study aims to analyze the elements of the criminal acts of possession and distribution of firearms, as well as the legal considerations of the panel of judges in passing verdicts against perpetrators of firearm possession and distribution in Case Number 815/Pid.Sus/2024/PN Mks. The research method used is empirical normative, combining legal studies with data and facts obtained from field studies of relevant legislation and analysis of court decisions. The study results show that the defendant, WBJ, was legally and convincingly proven guilty of the criminal act of possessing and distributing explosives. The panel of judges based their decision on a comprehensive analysis of the charges, trial facts, as well as the evidence of intent (mens rea) and the active role of the defendant. Although Law No. 12/Drt/1951 stipulates severe criminal penalties, the judge handed down a one-year prison sentence by considering a balance between legal and humanitarian aspects. This consideration includes both aggravating and mitigating factors, such as the defendant's cooperative attitude and confession during the trial. The verdict is considered fair and proportionate in upholding the law. In addition to providing a deterrent effect for the defendant, this sentence also serves as a general deterrent for the public to prevent similar actions.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI MAKASSAR Febryana Edam; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat (percobaan) serta mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin dalam Putusan Nomor 87/Pid.C/2025/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, dengan data bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dipengaruhi oleh faktor subjektif pelaku yang merupakan lansia serta faktor ekonomi sebagai motif penjualan. Penerapan sanksi pidana dalam putusan ini mencerminkan transisi menuju keadilan restoratif dan integratif, di mana pemidanaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan pembinaan pribadi pelaku dalam lingkup tindak pidana ringan. This study aims to analyze the judge’s legal considerations in imposing suspended (probationary) criminal sanctions and to examine the implementation of criminal sanctions against business actors selling unlicensed alcoholic beverages in Decision Number 87/Pid.C/2025/PN Mks. The research uses a normative legal method with a case study approach, with data sourced from court decisions, regulations, and relevant legal literature. The results show that the judge’s considerations were influenced by subjective factors—the perpetrator being an elderly person and economic factors as the motive for the sale. The application of criminal sanctions in this decision reflects a transition toward restorative and integrative justice, where punishment is not only repressive but also takes into account aspects of community protection and the personal rehabilitation of the perpetrator within the scope of minor criminal offenses.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TAMBANG PASIR LAUT DI TAKALAR  NOMOR 75/PID.SUS-TPK/2023/PN MKS Fentia Tangnga; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8811

Abstract

Studi ini meneliti pertimbangan hukum hakim dalam kasus korupsi penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar, serta dampak putusan tersebut terhadap persepsi publik tentang keadilan. Studi ini menggunakan metodologi normatif-empiris, pendekatan regulasi hukum, dan studi kasus. Wawancara dan analisis putusan pengadilan memberikan data primer, sedangkan publikasi ilmiah dan literatur hukum memberikan data sekunder. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur kejahatan korupsi yang dituduhkan—lebih khusus lagi, prasyarat ketidakabsahan dan kerugian keuangan negara—tidak terpenuhi, sehingga berujung pada pembebasan. Putusan hakim didasarkan pada gagasan pembuktian dalam hukum acara pidana. Namun, dari perspektif sosiologis, keputusan tersebut menghasilkan pandangan yang berbeda tentang rasa keadilan dalam masyarakat, terutama dalam konteks keinginan untuk mengakhiri korupsi. Oleh karena itu, faktor penting dalam mengevaluasi pembebasan dalam persidangan korupsi adalah mencapai keseimbangan antara kejelasan hukum, kepraktisan, dan keadilan. This study examines the judge's legal considerations in a sea sand mining corruption case in Takalar Regency, as well as the impact of the ruling on the public's impression of justice. The study uses a normative-empirical methodology, a statutory regulatory approach, and case studies. Interviews and court decision analysis provided primary data, while scientific publications and legal literature provided secondary data. The data was analyzed using a descriptive qualitative method. The results demonstrate that the elements of the alleged crime of corruption—more especially, the prerequisites of unlawfulness and state financial loss—were not met, leading to the acquittal. The judge's rulings were based on the criminal procedural law's notion of proof. However, from a sociological perspective, the decision resulted in differing views of the sense of justice in society, especially in light of the desire to end corruption. Therefore, a crucial factor in evaluating acquittals in corruption trials is striking a balance between legal clarity, expediency, and fairness.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI KABUPATEN TANA TORAJA Glen March Tangiloang; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8813

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor jaminan kredit di Kabupaten Tana Toraja khususnya pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Mak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut agar sesuai dengan nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan khususnya pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Mak didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 372 KUHP, di mana terdakwa secara sengaja dan melawan hukum menjual sepeda motor yang menjadi objek jaminan kredit tanpa izin pihak koperasi. Secara hukum, tindakan ini juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang melarang pengalihan benda jaminan tanpa persetujuan tertulis kreditur. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta yuridis di persidangan serta nilai keadilan substantif dengan memperhatikan aspek preventif dan edukatif bagi masyarakat. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama satu tahun sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kepercayaan dalam perjanjian kredit. This study aims to analyze the application of criminal law to the crime of embezzlement of a motorcycle used as credit collateral in Tana Toraja Regency, particularly in Decision Number 75/Pid.B/2025/PN Mak, as well as the judge’s considerations in rendering a verdict against the offender in accordance with the value of justice. The research method employed is juridical-empirical legal research using both primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through field research and library research. The results of the study indicate that the application of law to the crime of embezzlement, specifically in Decision Number 75/Pid.B/2025/PN Mak, was based on the fulfillment of the elements of Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), in which the defendant intentionally and unlawfully sold the motorcycle serving as credit collateral without the permission of the cooperative. Legally, this act also violated the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, which prohibits the transfer of collateral without the written consent of the creditor. The judge’s considerations in rendering the decision were based on juridical facts presented during the trial and the value of substantive justice, taking into account preventive and educational aspects for society. The judge imposed a sentence of one year imprisonment as an effort to enforce the law against the breach of trust in the credit agreement.
ANALISIS HUKUM GABUNGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN: Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mak Juirienius Wilson Todolo; Basri Oner; hajriana ashadi
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8816

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap perkara gabungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mak, dengan fokus pada pemenuhan unsur delik dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dasar pencurian berupa pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, serta disertai keadaan yang memperberat karena dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai gabungan tindak pidana karena terdiri atas lebih dari satu perbuatan yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mendasarkan pertimbangan pada adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, serta menilai faktor yang memperberat dan meringankan sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana. Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam sistem pemidanaan. This study examines the legal application in a case concerning the concurrence of aggravated theft as reflected in Decision Number 78/Pid.B/2025/PN Mak, focusing on the fulfillment of criminal elements and the imposition of criminal liability. The research employs a normative legal method through statutory and case analysis approaches. The findings reveal that the defendant's conduct satisfied the essential elements of theft, namely the unlawful taking of another person's property, accompanied by aggravating circumstances due to the joint commission of the act by more than one person. The acts were further categorized as a concurrence of crimes since they involved multiple actions with distinct legal implications. In determining the sentence, the court considered the existence of fault and the defendant's capacity for responsibility, as well as aggravating and mitigating factors before imposing punishment. The judgment demonstrates the implementation of justice, legal certainty, and proportionality within the sentencing framework.
IMPLEMENTASI PEDOMAN OPERASIONAL DAN INDIKATOR KEADAAN MENDESAK DALAM PENANGANAN PERKARA PENGEDAR NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA Nurul Jannatun Ma’wah; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8827

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pedoman operasional di Kepolisian Resor Bulukumba dalam penanganan kasus pengedaran narkotika serta indikator keadaan mendesak sebagai pertimbangan terhadap pelaku pengedar. Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Bulukumba menggunakan metode hukum normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, disajikan deskriptif, dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pedoman operasional telah diterapkan sistematis sesuai ketentuan hukum mulai tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca penanganan. Indikator keadaan mendesak ditentukan melalui penilaian faktor ekonomi, tekanan sosial, ketergantungan narkotika, dan relasi kuasa dalam jaringan. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan awal, tes urin, pendalaman latar belakang, pengembangan jaringan, serta assessment medis dan hukum melalui analisis evaluasi dan gelar perkara, sehingga keputusan penanganan lebih objektif, proporsional, dan mampu membedakan pelaku terdesak dari pelaku berorientasi keuntungan serta memberikan dasar pertimbangan bagi penyidik dalam menentukan strategi penanganan yang tepat, berkeadilan, dan mendukung efektivitas penegakan hukum narkotika daerah. This research aims to analyze the implementation of operational guidelines at the Kepolisian Resor Bulukumba in handling narcotics distribution cases and the indicators of urgent circumstances as considerations in dealing with narcotics dealers. The study was conducted using a normative-empirical legal research method, with data collected through interviews and literature review. Data were analyzed qualitatively, presented descriptively, and concluded deductively. The findings indicate that operational guidelines have been implemented systematically in accordance with applicable legal provisions, covering the preparation, implementation, and post-handling stages. Indicators of urgent circumstances are determined through the assessment of economic factors, social pressure, narcotics dependency, and power relations within distribution networks. Identification is carried out through initial examination, urine testing, background investigation, network development, and medical and legal assessments through evaluation analysis and case conferences. This process ensures that handling decisions are objective and proportional, enabling investigators to distinguish offenders acting under urgent circumstances from those motivated by profit, while providing a basis for determining appropriate, fair, and effective narcotics law enforcement strategies at the regional level.
ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PERKARA PIDANA KORUPSI NOMOR 106/ Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Mks Fauzi, Ahmad; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor: 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, serta menggali pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdakwa terbukti secara formil melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair, tidak ditemukan unsur mens rea berupa niat jahat atau itikad untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai kelalaian administratif yang berkaitan dengan pengawasan proyek pembangunan gedung perpustakaan, yang sebagian besar telah terealisasi. Putusan lepas ini didasarkan pada pertimbangan yuridis bahwa unsur korupsi tidak terpenuhi secara substantif, serta pertimbangan filosofis yang mengedepankan keadilan substantif dan proporsionalitas sanksi. Dari sisi sosiologis, hakim mempertimbangkan kontribusi terdakwa sebagai pejabat publik dan dampak sosial dari pemidanaan yang tidak sebanding dengan tingkat kesalahan yang terjadi. Putusan ini mencerminkan pendekatan hukum yang adaptif terhadap konteks sosial, serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana. This study aims to analyze Decision Number: 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks which states that the defendant is acquitted of all legal charges in a corruption case, and to explore the legal considerations used by the Panel of Judges in making the decision. This study uses a normative legal method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study indicate that although the defendant was formally proven to have committed the act charged in the subsidiary indictment, no elements of mens rea were found in the form of malicious intent or intention to enrich oneself or others. The defendant's actions are more appropriately qualified as administrative negligence related to the supervision of the library building construction project, most of which have been realized. This acquittal decision is based on legal considerations that the elements of corruption are not substantively fulfilled, as well as philosophical considerations that prioritize substantive justice and proportionality of sanctions. From a sociological perspective, the judge considered the defendant's contribution as a public official and the social impact of the punishment that was not comparable to the level of error that occurred. This decision reflects an adaptive legal approach to the social context, and promotes the principles of restorative justice and the presumption of innocence in the criminal justice system.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA API TANPA IZIN DI KOTA MAKASSAR Muh.Faizal Rizal; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.6657

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan tersebut terhadap warga sipil di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui wawancara, studi kepustakaan, dan telaah dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai mekanisme penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga proses pelimpahan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin oleh warga sipil telah mengikuti prosedur hukum, yang meliputi penyelidikan, pemeriksaan saksi, pemanggilan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) sebelum dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses peradilan. Namun demikian, implementasi penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala seperti lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal, meningkatnya akses masyarakat terhadap senjata api dengan harga terjangkau, belum optimalnya penerapan sanksi yang bersifat represif dan maksimal, serta keterbatasan informasi kepolisian mengenai jalur distribusi senjata api ilegal. Dengan demikian, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, penguatan regulasi, serta pengetatan mekanisme pengawasan distribusi senjata api guna meminimalisir terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. This study aims to analyze the legal handling process of unauthorized firearm use and identify the challenges faced by law enforcement authorities in enforcing these regulations among civilians in Makassar City. The research was conducted at the Makassar Metropolitan Police Department (Polrestabes Makassar) using a normative legal research method combined with an empirical approach through interviews, literature review, and examination of relevant legal documents. The collected data were qualitatively analyzed to obtain a comprehensive understanding of the enforcement mechanisms, beginning from the investigative stage to the case transfer process. The findings indicate that the legal handling process of unauthorized firearm use among civilians has followed established legal procedures, including investigation, witness examination, suspect summons, detention, search, seizure of evidence, and criminal investigation until the case file is declared complete (P21) before being submitted to the Public Prosecutor for trial. However, the implementation of law enforcement still encounters several obstacles, including weak monitoring of illegal firearm circulation, increased civilian access to firearms at affordable prices, suboptimal application of strict punitive sanctions, and limited police intelligence regarding illegal firearm distribution networks. Therefore, strengthening interagency coordination, improving regulatory frameworks, and enhancing firearm distribution monitoring systems are necessary to reduce the recurrence of similar criminal acts in the future.
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Darwis, Indriani; Madiong, Baso; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6671

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai langkah preventif dalam melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok aktif maupun pasif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada sejumlah instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi penerapan regulasi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KTR belum mencapai tingkat optimal. Hal ini tampak dari tingginya tingkat pelanggaran di area yang ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok, lemahnya fungsi pengawasan, serta keterbatasan sarana pendukung seperti papan informasi, ruang khusus merokok, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain faktor struktural, hambatan kultural seperti kuatnya budaya merokok, rendahnya literasi kesehatan, kurangnya kampanye publik, serta inkonsistensi penegakan sanksi turut memperburuk implementasi kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah KTR sangat bergantung pada peningkatan komitmen pemerintah daerah, penguatan instrumen penegakan hukum, penyediaan anggaran yang memadai, serta kolaborasi lintas sektor termasuk lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan pendekatan tersebut, efektivitas kebijakan diharapkan meningkat sehingga tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of South Sulawesi Provincial Regulation Number 1 of 2015 on Smoke-Free Areas (Kawasan Tanpa Rokok/KTR), a preventive public health policy designed to protect communities from the harmful effects of both active and passive cigarette smoke exposure. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, focusing on selected government institutions in South Sulawesi Province where the regulation has been applied. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document review, and subsequently analyzed using qualitative procedures, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the Smoke-Free Area regulation has not been fully effective. This is reflected in the high prevalence of violations, weak enforcement mechanisms, and limited availability of supporting facilities such as signage, designated smoking rooms, and reporting systems for breaches. In addition to structural barriers, sociocultural factors—including strong smoking habits, low health awareness, limited public campaigns, and inconsistent law enforcement—have contributed to the policy's weak implementation. The study concludes that improving the effectiveness of the regulation requires strengthening institutional commitment, enhancing law enforcement capacity, increasing budget allocation, and fostering multisector collaboration involving educational institutions, health facilities, and civil society organizations. Through these strategic measures, the Smoke-Free Policy is expected to function more effectively and sustainably in safeguarding public health.
Co-Authors Abdul Gani Adang, Chiep Panji Adith Sebastian Putra Bernard Agita Putri Samakori Ahmad Muchlis Ahmad Taufiq Alfahira Taufan Almusawir, Almusawir Andi Tira, Andi Aprilian Amel Asriani Hasan Astaman Astaman, Astaman Baso Madiong Bernanrd, Gabriella Putri Bhaskara Aditya Sutisna Bobby Ashari Lukman Budi Mangawi Dappi, Setti Darwis, Indriani Fajarina, Mauidza Farel Al Ghany Fauzi Ahmad Muda Febryana Edam Fentia Tangnga Glen March Tangiloang Gunawan Gunawan hajriana ashadi Halwan, Muhammad Hamid, Abd. Haris Hermansyah Hermansyah Ipdulkipli, Iip Juirienius Wilson Todolo Juliati, Juliati Kristalara, Intan M. Aswan Alimuddin M. Athariq Favero Mansyur Mansyur MARWAN MAS Marwan Mas Mbotengu, Noris Muh Ilham Muh. Arfan Muh. Reza At-Takhrij Muh.Faizal Rizal Muhammad Firmansyah Muhammad Hasyim Muhammad Idrus Muhammad Izhar Kurniawan Muhammad Nur Sakhkhar Mustawa, Mustawa Nirmala Nirmala Nisa Afsyari Ramadani Nur Indah, Nur Nurhumaera Putri K Nursapira, Nursapira Nurul Jannatun Ma’wah Oktavia, Aryva Sulfianti Ondrey, Muh. Luky Rahman, Muh. Ashadi REJEKI, ANGGI SRI Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Ruslan Mustari Ruslan Renggong Sadar, Aprillia Sahiruddin Sahiruddin Sakhkhar, Muhammad Nur Salsabila, Sabrina Saputra, Andi Irham Andry Sari, Muhammad Khairil Siahaya, Franssiscus Patrick Sinta, Atifa Batara Siti Anggur, Beby Ais Siti Zubaidah Siti Zubaidah Sri Rezki Amelia S Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Teguh Indraswara, Andi Iman Waspada, Waspada Yamin, Muhammad Halwan Yulia A. Hasan Yunus Yunus Zakariah, Fadil Rahmat