Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.081
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Legality of Law Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Terpadu (JITPU) Clavia: Journal of Law Sawerigading Law Journal
Basri Oner
Bosowa University Faculty Of Law
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Muhammad Nur Sakhkhar; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7252

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta mengkaji penerapan alat bukti dalam proses penyidikannya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum pidana. Penyidik berperan sejak tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penetapan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional, teliti, dan berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal maupun penetapan status tersangka. Penerapan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menunjukkan bahwa keterangan saksi dan petunjuk berupa rekaman CCTV memiliki peran dominan dalam pembuktian. Namun demikian, efektivitas pembuktian sering terkendala oleh faktor teknis, keterbatasan sarana, dan hambatan struktural di lapangan. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan teknologi forensik dan peningkatan kapasitas penyidik menjadi hal yang penting untuk memperkuat kualitas penegakan hukum di masa mendatang. This study aims to analyze the authority of investigators to enforce the law against perpetrators of theft with violence and to examine the application of evidence in the investigation process at the South Sulawesi Regional Police. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results of the study indicate that the authority of investigators to handle the crime of theft with violence, as regulated in Article 365 of the Criminal Code (KUHP), is an important part of the criminal law enforcement process. Investigators play a role from the stage of receiving reports and conducting investigations to determining suspects and preparing case files for submission to the public prosecutor. In its implementation, investigators are required to work professionally and carefully, guided by the provisions of criminal procedure law, to avoid errors in the application of articles or in the determination of suspect status. The application of evidence, as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), shows that witness statements and CCTV recordings play a dominant role in providing evidence. However, the effectiveness of proof is often hampered by technical factors, limited resources, and structural barriers in the field. Therefore, optimizing the use of forensic technology and improving investigators' capacity are crucial to strengthening the quality of law enforcement in the future.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI TERKAIT PUNGUTAN LIAR OLEH CALO CALON SISWA DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Nurhumaera Putri K; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait praktik pungutan liar oleh calo Calon Siswa (Casis) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris, dengan sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kode etik profesi Polri, serta putusan sidang etik, dan bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan aparat penyidik, pejabat Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), serta praktisi hukum di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri di Polda Sulawesi Selatan telah dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan internal, sidang kode etik, serta penjatuhan sanksi berupa demosi, mutasi, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Namun demikian, efektivitas penerapannya belum optimal karena masih terdapat sejumlah hambatan, seperti rendahnya transparansi proses, kuatnya solidaritas korps (esprit de corps), adanya intervensi pihak eksternal, serta karakter sidang etik yang masih bersifat tertutup dan formalistik. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan lemahnya efek jera bagi pelanggar dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesionalisme institusi Polri. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem penegakan kode etik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip-prinsip good governance. This study aims to analyze the form and implementation of law enforcement against members of the Indonesian National Police (Polri) who violate the Police Professional Code of Ethics related to the practice of extortion by prospective student brokers (Casis) in the South Sulawesi Regional Police, and to identify factors that hinder the effectiveness of such law enforcement. This study uses a normative juridical method combined with an empirical approach, with data sources consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations, the Polri professional code of ethics, and ethics hearing decisions, and secondary legal materials such as academic literature and previous research results. Empirical data were obtained through interviews with investigators, officials from the Professional and Security Division (Propam), and legal practitioners in the South Sulawesi Regional Police area. The results of the study indicate that law enforcement against violations of the Polri professional code of ethics within the South Sulawesi Regional Police has been implemented through internal inspection mechanisms, code-of-ethics hearings, and the imposition of sanctions, including demotions, transfers, and dishonorable discharges. However, its implementation has not been optimally effective due to several obstacles, such as low process transparency, strong esprit de corps (esprit de corps), external intervention, and the closed and formalistic nature of ethics hearings. These obstacles result in a weak deterrent effect for violators and undermine public trust in the professionalism of the Indonesian National Police (Polri). Therefore, reform of the code of ethics enforcement system is needed to make it more transparent, accountable, and oriented towards the principles of good governance.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN RESOR BONE Gunawan Gunawan; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7618

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Bone serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta data empiris yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya. Penyidik terikat pada prosedur formal terkait tahapan penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penyusunan berkas perkara. Namun demikian, pelaksanaan penyidikan tidak terlepas dari potensi penyimpangan, sehingga etika profesional menjadi aspek fundamental dalam pelaksanaan tugas penyidik. Hasil penelitian juga mengungkap sejumlah hambatan dalam penyidikan kasus pembunuhan, antara lain keterbatasan kompetensi penyidik, khususnya bagi penyidik yang baru ditugaskan dan belum memiliki pengalaman yang memadai. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat forensik, perangkat identifikasi, serta fasilitas pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) turut menjadi kendala yang berdampak pada efektivitas penyidikan. Beberapa alat forensik harus didatangkan dari kepolisian tingkat daerah sehingga menghambat kecepatan proses penyidikan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta penguatan standar prosedur operasional untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah Kepolisian Resor Bone. This study aims to analyze the implementation of criminal investigation procedures in murder cases within the jurisdiction of the Bone Resort Police and to identify the factors that hinder the effectiveness of homicide investigations. The research employed a normative-empirical legal approach, combining statutory analysis, legal theory, and empirical findings from interviews and documentation. The results indicate that investigation procedures are generally carried out in accordance with applicable legal provisions, including the Indonesian Criminal Procedure Code and related regulatory instruments. Investigators are required to follow formal protocols at every stage of the investigation, including the preliminary inquiry, evidence collection, witness examination, and case file preparation. However, discretionary misuse or deviation from procedural standards remains possible; therefore, investigative ethics is essential to ensure professionalism in law enforcement practices. The study further reveals several constraints affecting the investigation of murder cases, including limited investigator expertise, particularly among newly appointed officers who lack sufficient investigative experience. In addition, inadequate facilities and investigative tools—such as forensic equipment and crime scene processing instruments—pose significant challenges. Some forensic tools must be requested from higher-level police departments, resulting in delays and inefficiencies throughout the investigation process. Based on these findings, it is necessary to strengthen investigators' competence through continuous training, improve logistical and technological support, and reinforce operational standards to enhance professionalism and effectiveness in handling homicide investigations within the Bone Resort Police jurisdiction.
TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR PELABUHAN KOTA BARU-BATU LICIN DALAM KESELAMATAN PELAYARAN Muh. Arfan; Baso Madiong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7621

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran di Pelabuhan Kotabaru–Batulicin serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Syahbandar memiliki peran sentral dalam memastikan terpenuhinya standar keselamatan pelayaran yang mencakup aspek teknis, administratif, dan operasional sebelum kapal melakukan aktivitas keberangkatan maupun kedatangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Syahbandar Pelabuhan Kotabaru–Batulicin telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun demikian, implementasi pengawasan keselamatan pelayaran masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor internal yang menjadi hambatan meliputi desain konstruksi kapal, kekuatan struktur dan kelayakan teknis, keterlambatan dalam pemeliharaan kapal, serta keterbatasan sarana pendukung. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi cuaca ekstrem, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya manajemen keselamatan pelayaran, serta keterbatasan digitalisasi sistem pelayanan pada lingkup Kesyahbandaran. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penerapan prosedur keselamatan pelayaran yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia, modernisasi sistem berbasis digital, serta koordinasi lintas instansi untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran secara berkelanjutan. This study aims to analyze the role and responsibilities of the Harbourmaster in ensuring maritime safety at Kotabaru–Batulicin Port and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The Harbourmaster plays a critical role in enforcing maritime safety standards covering technical, administrative, and operational aspects before vessels are permitted to depart or dock. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach using interviews, field observations, and review of relevant legal documents. The findings indicate that, in principle, the Harbourmaster at Kotabaru–Batulicin Port has carried out its duties and authority in accordance with applicable regulations, particularly Law Number 66 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 17 of 2008 on Shipping. However, practical implementation remains hindered by several challenges. Internal constraints include vessel structural design, technical seaworthiness, untimely maintenance, and limited operational facilities. Meanwhile, external factors consist of extreme weather conditions, inadequate human resource competence, suboptimal maritime safety management, and limited digitalization of administrative and operational systems. These conditions affect the overall effectiveness of maritime safety enforcement and operational supervision. Therefore, strengthening regulatory enforcement, improving technical capacity of personnel, accelerating digital transformation, and enhancing inter-agency coordination are essential strategies to optimize the Harbourmaster’s role in achieving sustainable and reliable maritime safety.
ANALISIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN: STUDI KASUS PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE NOMOR: 166/PID.SUS/2024/PN PRE Muhammad Hasyim; Baso Madiong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada kematian, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data lapangan terhadap aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pre dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor manusia seperti kelalaian pengemudi, pelanggaran rambu lalu lintas, serta kurangnya kepatuhan terhadap prinsip keselamatan berkendara. Selain itu, kondisi kendaraan yang tidak layak serta faktor jalan dan lingkungan juga turut berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pembuktian unsur kealpaan, dampak sosial dan psikologis terhadap keluarga korban, sikap terdakwa selama proses persidangan, serta nilai kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Pertimbangan hakim juga mencerminkan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, mencegah terulangnya pelanggaran serupa, dan mewujudkan keseimbangan antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, putusan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan implementatif dalam penanganan perkara serupa sekaligus mendorong peningkatan kesadaran keselamatan berlalu lintas di masa mendatang. This study aims to analyze the contributing factors to fatal traffic accidents and to examine the legal considerations judges apply in determining criminal verdicts against offenders. The research employs a mixed method combining normative and empirical approaches. The normative approach is conducted through a review of relevant legislation, legal doctrines, and judicial decisions, while the empirical approach involves field data collection through interviews, observations, and documentation with law enforcement officials and stakeholders involved in the case settlement process. The research findings indicate that the fatal traffic accident in Decision Number 166/Pid.Sus/2024/PN Pre of the Parepare District Court was influenced by multiple factors, particularly human error, including driver negligence, traffic regulation violations, and non-compliance with road safety principles. Mechanical vehicle conditions, environmental factors, and infrastructure limitations also contributed to the incident. In determining the verdict, the judge considered the proven elements of negligence, the consequences suffered by the victim and their family, the defendant's attitude during the trial, and the broader legal benefit for society. The judicial reasoning aligns with the objectives of sentencing, including deterrence, preventing recurring violations, and achieving a balance among legal certainty, substantive justice, and social utility. Therefore, the decision is expected to serve as a useful reference for similar cases and to strengthen public awareness of traffic safety in the future.
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA MELALUI KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE DI POLRES WAJO Muh Ilham; Mustawa Nur; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7688

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penghentian perkara pidana dengan restoratif serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat kepolisian dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui studi pustaka, observasi, serta wawancara dengan penyidik dan pihak terkait. Analisis dilakukan menggunakan teori keadilan restoratif dan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Polres Wajo masih terbatas oleh beberapa faktor: rendahnya pemahaman korban terhadap legitimasi perdamaian informal, konflik antara norma adat dan hukum formal, minimnya sarana prasarana mediasi, kurangnya pelatihan penyidik, serta lemahnya pengawasan dan dokumentasi administratif. Akibatnya, efektivitas kebijakan restorative justice belum optimal. This study aims to analyze the practice of stopping criminal cases with restorative and identify obstacles faced by police officers and the community. The method used is qualitative research with an empirical juridical approach, through literature studies, observations, and interviews with investigators and related parties. The analysis was carried out using restorative justice theory and legal effectiveness theory. The results of the study show that the implementation of restorative justice in the Wajo Police is still limited by several factors: low victim's understanding of the legitimacy of informal peace, conflicts between customary norms and formal law, lack of mediation infrastructure, lack of investigator training, and weak supervision and administrative documentation. As a result, the effectiveness of restorative justice policies has not been optimal.
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II MACCINI BAJI DALAM PEMERIKSAAN DOKUMEN KESELAMATAN KAPAL Abdul Gani; Yulia A Hasan; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Maccini Baji dalam pemeriksaan dokumen keselamatan kapal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan normatif sebagai pendukung. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor UPP Kelas II Maccini Baji dan Marine Inspector, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait keselamatan pelayaran. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi UPP Kelas II Maccini Baji dalam pemeriksaan dokumen keselamatan kapal pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemeriksaan administratif, verifikasi teknis, dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan kapal. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah Marine Inspector, belum memadainya sarana dan prasarana operasional pemeriksaan, serta keterbatasan dukungan anggaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemeriksaan dokumen keselamatan kapal tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan sumber daya dan sarana pendukung diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran di wilayah kerja UPP Kelas II Maccini Baji. This research aims to analyze the implementation of the functions of the Class II Maccini Baji Port Authority Unit Office (UPP) in conducting ship safety document inspections and to identify the obstacles encountered in their implementation. The research employed an empirical legal approach supported by a normative approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Class II Maccini Baji Port Authority Unit Office and Marine Inspectors, while secondary data were collected through a literature review of laws and regulations, scientific journals, and documents related to maritime safety. The data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, interpretation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the functions of the Class II Maccini Baji Port Authority Unit Office in inspecting ship safety documents has generally been carried out in accordance with applicable laws and regulations through administrative inspections, technical verification, and supervision of compliance with ship safety requirements. However, the effectiveness of its implementation is still constrained by several factors, including the limited number of Marine Inspectors, inadequate operational facilities and infrastructure, and insufficient budget support. The findings demonstrate that the effectiveness of ship safety document inspections is determined not only by compliance with regulatory requirements but also by the availability of competent human resources and adequate institutional support. Therefore, strengthening human resources and supporting facilities is necessary to enhance the effectiveness of maritime safety supervision within the jurisdiction of the Class II Maccini Baji Port Authority Unit Office.
Co-Authors Abdul Gani Adang, Chiep Panji Adith Sebastian Putra Bernard Agita Putri Samakori Ahmad Muchlis Ahmad Taufiq Alfahira Taufan Almusawir, Almusawir Andi Tira, Andi Aprilian Amel Asriani Hasan Astaman Astaman, Astaman Baso Madiong Bernanrd, Gabriella Putri Bhaskara Aditya Sutisna Bobby Ashari Lukman Budi Mangawi Dappi, Setti Darwis, Indriani Fajarina, Mauidza Farel Al Ghany Fauzi Ahmad Muda Febryana Edam Fentia Tangnga Glen March Tangiloang Gunawan Gunawan hajriana ashadi Halwan, Muhammad Hamid, Abd. Haris Hermansyah Hermansyah Ipdulkipli, Iip Juirienius Wilson Todolo Juliati, Juliati Kristalara, Intan M. Aswan Alimuddin M. Athariq Favero Mansyur Mansyur MARWAN MAS Marwan Mas Mbotengu, Noris Muh Ilham Muh. Arfan Muh. Reza At-Takhrij Muh.Faizal Rizal Muhammad Firmansyah Muhammad Hasyim Muhammad Idrus Muhammad Izhar Kurniawan Muhammad Nur Sakhkhar Mustawa, Mustawa Nirmala Nirmala Nisa Afsyari Ramadani Nur Indah, Nur Nurhumaera Putri K Nursapira, Nursapira Nurul Jannatun Ma’wah Oktavia, Aryva Sulfianti Ondrey, Muh. Luky Rahman, Muh. Ashadi REJEKI, ANGGI SRI Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Ruslan Mustari Ruslan Renggong Sadar, Aprillia Sahiruddin Sahiruddin Sakhkhar, Muhammad Nur Salsabila, Sabrina Saputra, Andi Irham Andry Sari, Muhammad Khairil Siahaya, Franssiscus Patrick Sinta, Atifa Batara Siti Anggur, Beby Ais Siti Zubaidah Siti Zubaidah Sri Rezki Amelia S Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Teguh Indraswara, Andi Iman Waspada, Waspada Yamin, Muhammad Halwan Yulia A. Hasan Yunus Yunus Zakariah, Fadil Rahmat