Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.958
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction Justitia et Pax Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Adat dan Budaya Indonesia IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Law and Legal Reform Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Agustinus Astono
Faculty Of Law Universitas Panca Bhakti
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Progresifitas Kedudukan Boru Batak dalam Adat Batak Toba Syarifah Arabiyah; M Fahmi Hazdan; Thadeus Yus; Prisila Rieska Pratiwilayan; Agustinus Astono
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.898

Abstract

Indonesia memiliki keragaman budaya dengan adat istiadat unik di setiap daerah yang mencerminkan identitas khas. Prinsip "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" menegaskan bahwa hukum harus menyesuaikan perkembangan masyarakat. Hukum adat sering dianggap statis, seperti hukum adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris, mencerminkan struktur patriarkal di mana laki-laki memegang peran dominan dalam keluarga dan masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran Boru Batak dalam hukum adat Batak Toba, khususnya terkait hak waris. Tujuannya adalah menunjukkan pengakuan yang semakin meningkat terhadap perempuan dalam sistem ini, menciptakan keadilan dan kesetaraan yang lebih baik. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis-yuridis dengan data primer dari wawancara, diskusi, dan kuesioner, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber referensi lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat Batak Toba masih sering dianggap tidak adil terhadap Boru Batak, ada perkembangan dalam pengakuan hak waris perempuan. Studi ini menekankan perlunya penelitian lanjutan untuk memperkuat kedudukan hukum perempuan dalam sistem adat Batak Toba.
Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kuala Mandor B Astono, Agustinus; Satria, Rahmad; Serah, Yenny Aman; Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi; Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak keluarga di masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak buruk yang dapat timbul dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Metode pelaksanaan penyuluhan mencakup pemberian materi presentasi dan diskusi interaktif yang melibatkan tim penyuluh hukum, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesadaran hukum yang lebih baik, peningkatan ketertiban hukum, serta pengurangan praktik perkawinan di bawah tangan. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi peningkatan literasi hukum tentang pencatatan perkawinan melalui kerja sama antara akademisi, instansi terkait, dan masyarakat, penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, serta keterlibatan aktif instansi pemerintah dalam memantau dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan.
Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat’n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup Satria, Rahmad; Yuliastini, Anita; Fitrian, Yuko; Astono, Agustinus
Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jabi.v6i2.66723

Abstract

Hukum Adat, meskipun diakui keberadaannya oleh UUD 1945, tetapi dalam faktanya masih terdapat paradoks antara Hukum Adat dan Hukum Nasional. Berdasarkan fakta yang didapatkan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Daerah Kabupaten Landak, Masyarakat Hukum Adat, dalam hal ini Masyarakat Dayak Kanayat’n, sering dijadikan ”kambing hitam” dalam kerusakan terhadap ekosistem lingkungan, terutama dalam peristiwa kebakaran hutan. Kesalahpahaman dalam hal tersebut kemudian menjadi suatu kesimpulan bahwa Masyarakat Dayak Kanayat’n memiliki kecenderungan untuk dianggap sebagai masyarakat yang konservatif, tidak ingin berpikir maju, dan selalu mempertahankan status quo. Anggapan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Masyarakat Dayak Kanayat’n, terlebih aturan Hukum Adat Dayak Kanayat’n sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, kemudian diprogresifkan melalui Musyawarah Adat (Musdat). Metode penelitian hukum berupa model penelitian yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Kesimpulannya, pemikiran atau pemaknaan hukum progresif dalam musyawarah adat Dayak Kanayat’n menunjukkan bahwa peraturan adat, terutama dalam pelestarian lingkungan, jika diterapkan sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat, mengarah pada gagasan bahwa hukum dibuat untuk memanusiakan seluruh manusia, bukan sebaliknya. Musyawarah adat Dayak Kanayat’n pada tahun 2010 hadir sebagai gerbang penunjuk arah bagi setiap masyarakat, terutama masyarakat Dayak Kanayat’n, yang membutuhkannya. Dalam konteks ini, hukum adat memperoleh validitas dan relevansi yang mendalam dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.
Contextualization of Progressive Law in Designing Hybrid Legal Counseling Methods as an Effort to Build Public Legal Awareness Serah, Yenny Aman; Purwanto, Purwanto; Febrianawati, Febrianawati; Mutiara Sirait, Resmaya Agnesia; Astono, Agustinus
International Journal of Law Reconstruction Vol 8, No 2 (2024): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v8i2.40062

Abstract

Conservatism, combined with a positivist view of the law, causes the law to become rigid and merely an artificial construct. Legal actors, who should be reformist agents of change, now focus solely on rules. The implications of this static application of the law by legal actors, particularly in relation to legal counselling methods, hinder legal counselling programs aimed at building public legal awareness. Based on this, it is necessary to find a legal counselling method that is more relevant to current times—one that aligns with public aspirations, is creative, innovative, and can be effectively implemented in the community. The problem formulation in this study is how to contextualize progressive law in designing a hybrid legal counselling method as an effort to build public legal awareness. The purpose of this study is to explore and contextualize progressive law in designing such a method. This study employs an empirical legal research method with a sociological-juridical approach. The research was conducted in West Kalimantan Province, focusing on Bengkayang Regency and Landak Regency. The conclusions of this study were drawn deductively. This study concludes that the contextualization of progressive law within the hybrid legal counselling method in West Kalimantan must be based on legal awareness and the needs of the community. This method aims to liberate society from conservative rules. Additionally, the effectiveness of this method is highly dependent on the ability of legal counsellors to continuously innovate and progress while upholding legal ethics.
Accessibility Legal Aid In Realize Fair Teacher Protection Yenny Aman Serah; Rini Setiawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait; Liza Marina; Agustinus Astono
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 3 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5256

Abstract

Rule law, in essence, has accommodated giving teacher protection; however, the reality of teacher criminalization still happen. This study aims for uncovering the challenge of fulfillment right accessibility help law as a form of fair teacher protection. The method used was socio-juridical with an approach qualitative, through tool-collecting data questionnaires, interviews, and discussions focused on teacher respondents, unit education, teacher organizations, and agencies that handle education and protection child. Research results showed that not yet a clear existence mechanism for giving protection law impacted teachers’ accessibility and help the law to the teacher yet running optimally. By substantive mechanism gift help law to the teacher, they yet accommodated. So that when occurring, problems between teachers and students were solved with various actions, of which 48.57% stated through deliberation; however, there was take action alone with each other dropping on social media. Even the teachers who experienced criminalization no get help law. In research, this uncovers required something institutional level idealized area as a Legal Service and Teacher Protection Unit (LSTPU) can be made receptacle fulfillment accessibility help law in realizing fair teacher protection. Researchers recommend that the formation of LSTPU institutions through policy Required Regional Regulations (RRG) conducted assessment continued
Raising Public Legal Awareness in the Digital Age: Global Practices and Indonesia’s Path Forward Serah, Yenny Aman; Jha, Gautam Kumar; Purwanto; Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Astono, Agustinus
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 1 (2025): January, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i1.19654

Abstract

This article explores the utilization of digital technology to enhance public legal awareness from a comparative global perspective. In the digital era, technology has become a significant tool for expanding access to legal information and empowering individuals to understand their legal rights and obligations. This study analyzes various global practices, including digital initiatives such as law-based mobile applications, e-learning platforms, social media-based legal awareness campaigns, and online legal aid systems. Furthermore, the article evaluates the necessary legal reforms to effectively support the use of digital technology in legal contexts, with a focus on Indonesia. By comparing approaches in countries such as the United States, the United Kingdom, and Scandinavian nations, this research provides recommendations to strengthen inclusive and equitable digital legal awareness strategies. The article underscores the importance of technological innovation in fostering a legally informed society and supporting legal transformation in the digital age.
Women's Right and Alternative Solutions to Prevent Violence for Muslim Marriage Dispensation Couples in Ponorogo Fatmawati, Indah; Nur Armada, Ritus; Astono, Agustinus
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/ijougs.v6i1.11600

Abstract

Of the many cases of dispensation from marriage, it is known that the bride-to-be is already pregnant, while the man as the groom-to-be is willing to marry for responsible reasons. Of course, this is considered morally right, but if viewed from a gender perspective, even if the marriage takes place, a series of accompanying problems will arise, including divorce, violence and gender injustice against women. From the data that the researchers found at the Religious Court class 1A in Ponorogo Regency, from 2021 to 2022 there were 345 cases of dispensation of marriage, of which more than 125 cases were filed because the prospective bride was pregnant. Furthermore, from the reports of the Women and Children Protection Unit (PPA) POLRES Ponorogo, it was also found that there were approximately 9 cases of violence against female partners who did dispensation of marriage. This is certainly interesting to study considering the cases that occurred showed that there was both physical and sexual violence that occurred in underage marriages. This study aims to examine women's rights by looking at the role of men and alternative solutions in preventing acts of violence against women in marriage dispensation couples with a gender perspective. Furthermore, the research was carried out by interviews and direct observation and also supported by existing secondary data. From this research, it can be concluded that the role of men must be taken into account by being responsible for marrying the woman they are pregnant with in preventing violence, while alternative solutions must continue to be actualized by maximizing the role of stakeholders in preventing violence against women.
Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja Fitriani, Rizki Amalia; Satria, Rahmad; Astono, Agustinus; Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi; Utomo, Setyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5761

Abstract

Labor and wages are like two sides of a coin which is always a problem. The regulation of wages is regulated in Law  Number  13 of 2003 concerning Manpower and confirmed through Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 15 of 2018 concerning Minimum Wages.  This study aims to answer the factors that cause the ineffective supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers, as well as the efforts that can be made by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection in making effective supervision of the provision of minimum wages for workers through normative juridical research method  (doctrinal) is an approach that views law as a doctrine or a set of normative rules  (law in  the  book).  The factors causing the ineffectiveness of the supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers are due to limited personnel and the efforts that can be made by the UPT through:  (a) conducting a sudden inspection  (Sidak) to the  worker s  premises, and  (b) impose strict sanctions on employers World Health Organization provide workers wages that are not in accordance with the minimum wage as stipulated in the laws and regulations in the field of wages.  Tenaga kerja dan upah bagaikan dua sisi mata uang yang selalu menjadi permasalahan. Pengaturan tentang upah diatur dalam ketentuan terkait Ketenagakerjaan serta dipertegas melalui ketentuan mengenai Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan mengenai Upah Minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor yang menyebabkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja, serta upaya yang dapat dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan dalam mengefektifkan pengawasan terhadap pemberian upah minimum pekerja melalui metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) adalah suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Faktor penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja dikarenakan keterbatasan personil serta upaya yang dapat dilakukan oleh UPT melalui:   (a) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat pekerja; dan (b) memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang memberikan upah pekerjanya tidak sesuai dengan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan.              
Building Legal Awareness Through Digital Platforms: Conceptualizing Web Applications in Responsive Legal Counseling Serah, Yenny Aman; Purwanto, Purwanto; Febrianawati, Febrianawati; Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Astono, Agustinus
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.29611

Abstract

The phenomenon of low legal awareness remains a common characteristic of society in Indonesia, particularly in the province of West Kalimantan. This demonstrates the need for new innovations in legal education methods that are relevant to the current digital era. This study aims to conceptualize a web-based legal education model through the development of the SAHABAT (Sobat Hukum Kalimantan Barat) application as a responsive and inclusive digital medium to improve public legal literacy. The research method used a socio-legal approach with a qualitative descriptive method, involving literature studies, in-depth interviews, and field observations on the need for access to legal information. The data used in this study was primary data obtained directly from legal educators at the West Kalimantan Provincial Office of the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study show that the community needs an outreach platform that is easily accessible, interactive, and contextual to legal issues. The SAHABAT application is designed to provide popular legal information, online consultations, and topic-based legal education through interactive features. This study confirms that digitizing legal counseling through platforms such as SAHABAT can be a means of helping to increase legal awareness and community participation in realizing a responsive legal culture. This study recommends the integration of the SAHABAT application into the national legal counseling strategy as part of the digital transformation of public services in the legal field.
Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan Satria, Rahmad; Yuliastini, Anita; Fitrian, Yuko; Astono, Agustinus; Serah, Yenny Aman
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v4i1.19866

Abstract

Perkawinan anak merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi merusak masa depan generasi muda. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Desa Seranggam. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode service learning dengan teknisnya yaitu penyuluhan hukum yang dilakukan di aula desa seranggam bersama tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan aparatur desa seranggam. Program penyuluhan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak dan pentingnya kepatuhan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta dengan metode diskusi yang terarah dengan masyarakat melahirkan beberapa rencana aksi strategis.
Co-Authors Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus Cesy Iola Kariza Dami Dami Fatmawati, Indah Febrianawati, Febrianawati Fitrian, Yuko Fitriani, Rizki Amalia Gautam Kumar Jha Ivan Wagner Liza Marina M Fahmi Hazdan Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi Nur Armada, Ritus Prisila Rieska Pratiwilayan Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Rahmad Satria Rahmad Satria, Rahmad Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Rini Setiawati Rizki Amalia Fitriani Serah, Yenny Aman Setyo Utomo Setyo Utomo Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Syarifah Arabiyah Temmy Hastian Thadeus Yus Weni Sentia Marsalena Weni Sentia Marsalena Ya’ Rakha Muyassar Yenny AS Yuliastini, Anita