Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Building Legal Awareness Through Digital Platforms: Conceptualizing Web Applications in Responsive Legal Counseling Serah, Yenny Aman; Purwanto, Purwanto; Febrianawati, Febrianawati; Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara; Astono, Agustinus
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.29611

Abstract

The phenomenon of low legal awareness remains a common characteristic of society in Indonesia, particularly in the province of West Kalimantan. This demonstrates the need for new innovations in legal education methods that are relevant to the current digital era. This study aims to conceptualize a web-based legal education model through the development of the SAHABAT (Sobat Hukum Kalimantan Barat) application as a responsive and inclusive digital medium to improve public legal literacy. The research method used a socio-legal approach with a qualitative descriptive method, involving literature studies, in-depth interviews, and field observations on the need for access to legal information. The data used in this study was primary data obtained directly from legal educators at the West Kalimantan Provincial Office of the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study show that the community needs an outreach platform that is easily accessible, interactive, and contextual to legal issues. The SAHABAT application is designed to provide popular legal information, online consultations, and topic-based legal education through interactive features. This study confirms that digitizing legal counseling through platforms such as SAHABAT can be a means of helping to increase legal awareness and community participation in realizing a responsive legal culture. This study recommends the integration of the SAHABAT application into the national legal counseling strategy as part of the digital transformation of public services in the legal field.
Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan Satria, Rahmad; Yuliastini, Anita; Fitrian, Yuko; Astono, Agustinus; Serah, Yenny Aman
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v4i1.19866

Abstract

Perkawinan anak merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi merusak masa depan generasi muda. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Desa Seranggam. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode service learning dengan teknisnya yaitu penyuluhan hukum yang dilakukan di aula desa seranggam bersama tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan aparatur desa seranggam. Program penyuluhan hukum memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak dan pentingnya kepatuhan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta dengan metode diskusi yang terarah dengan masyarakat melahirkan beberapa rencana aksi strategis.
Perempuan Dayak dalam Peran Menjaga Lingkungan Hidup Perspektif Ekofeminisme terhadap Hukum Lingkungan di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak) Astono, Agustinus; Muyassar, Ya’ Rakha; Wagner, Ivan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1: April (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i1.308

Abstract

Perkembangan industri perkebunan di Kalimantan Barat memicu beberapa permasalahan baru yaitu sengketa lahan dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang akhirnya mereduksi hak-hak masyarakat adat oleh kapitalisme bentuk baru yang biasa disebut sebagai kapitalis patriarki, yang pada tahapan akhirnya memarjinalisikan hak-hak kaum perempuan dayak. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis yuridis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan Dayak berperan dalam menjaga lingkungan hidup dengan paradigma ekofeminisme terhadap hukum lingkungan di Kalimantan Barat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menemukan peran perempuan Dayak dalam menjaga lingkungan hidup dengan perspektif ekofeminisme terhadap hukum lingkungan di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
Aplikasi Whatsapp Bajakan sebagai Ancaman Kejahatan Siber di Indonesia Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina; Astono, Agustinus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1: April (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i1.355

Abstract

Fenomena penggunaan aplikasi WhatsApp bajakan menjadi sorotan penting dalam ranah keamanan siber di Indonesia. Meskipun menawarkan fitur-fitur menarik, seperti pesan anti-lihat dan penyembunyian status online, aplikasi ini melanggar hak cipta serta menimbulkan ancaman terhadap privasi data pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran dan dampak penggunaan aplikasi WhatsApp bajakan terhadap keamanan siber di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap data hukum dan literatur terkait, studi ini mengungkap bahwa penggunaan aplikasi WhatsApp bajakan memicu risiko kebocoran data pribadi dan pelanggaran hak cipta yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Kesadaran masyarakat akan risiko penggunaan aplikasi bajakan dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam melindungi keamanan dan privasi di era digital yang semakin kompleks.
Peran Pengadilan Agama dalam Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Punggur Besar Muyassar, Ya’ Rakha; Astono, Agustinus; Kariza, Cesy Iola
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1: April (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i1.376

Abstract

Penelitian ini mendesak karena kurangnya peran dan inisiatif Pengadilan Agama dalam memberikan akses hukum kepada masyarakat pedesaan, seperti yang terjadi di Desa Punggur Besar. Permasalahan hukum terkait pencatatan perkawinan dan itsbat nikah di sana memiliki dampak serius terhadap kepastian hukum masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, serta menghambat akses mereka terhadap program bantuan pemerintah. Kurangnya kegiatan sidang keliling Pengadilan Agama setempat menyebabkan masyarakat kehilangan akses untuk memperoleh hak-hak mereka. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Rumusan masalah yang dipakai di dalam tema ini adalah bagaimana peranan Pengadilan Agama Sui. Raya di dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Desa Punggur Besar. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menemukan peranan Pengadilan Agama Sui. Raya di dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Punggur Besar.
Progresifitas Kedudukan Boru Batak dalam Adat Batak Toba Arabiyah, Syarifah; Hazdan , M Fahmi; Yus, Thadeus; Pratiwilayan, Prisila Rieska; Astono, Agustinus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.898

Abstract

Indonesia memiliki keragaman budaya dengan adat istiadat unik di setiap daerah yang mencerminkan identitas khas. Prinsip "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" menegaskan bahwa hukum harus menyesuaikan perkembangan masyarakat. Hukum adat sering dianggap statis, seperti hukum adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris, mencerminkan struktur patriarkal di mana laki-laki memegang peran dominan dalam keluarga dan masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran Boru Batak dalam hukum adat Batak Toba, khususnya terkait hak waris. Tujuannya adalah menunjukkan pengakuan yang semakin meningkat terhadap perempuan dalam sistem ini, menciptakan keadilan dan kesetaraan yang lebih baik. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis-yuridis dengan data primer dari wawancara, diskusi, dan kuesioner, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber referensi lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat Batak Toba masih sering dianggap tidak adil terhadap Boru Batak, ada perkembangan dalam pengakuan hak waris perempuan. Studi ini menekankan perlunya penelitian lanjutan untuk memperkuat kedudukan hukum perempuan dalam sistem adat Batak Toba.
PENERAPAN JARINGAN SENSOR UNTUK MEMINIMALISIR KRIMINALITAS DI KABUPATEN KUBU RAYA: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Astono, Agustinus; Muyassar, Ya' Rakha
Justitia et Pax Vol. 40 No. 1 (2024): Justitia et Pax Volume 40 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v40i1.7855

Abstract

This research is urgent to maintain public order and security in Kubu Raya Regency, one of the areas with the highest crime rate in West Kalimantan. According to Aipda Ade, Kasubbag Penmas Polres Kubu Raya, frequent crimes in 2023 include motorcycle theft, grand theft, and theft with violence. Therefore, effective measures are needed to overcome this recurring crime problem. The research problem formulated is why the application of sensor networks is needed to minimize crime in Kubu Raya Regency. This research uses a normative legal method with a statutory approach, analyzing community behavior and prevailing norms. Data were collected from primary and secondary legal materials, including laws and official documents from the Kubu Raya Regional Government and Kubu Raya District Police. The conclusion of this research is that sensor networks can detect suspicious movements or activities, such as the movement of unknown individuals or vehicles. With real-time information provided by sensor networks, security forces can respond to criminal activity quickly and appropriately. The application of sensor networks is an innovative and effective solution to overcome security problems in Kubu Raya Regency. This system is expected to reduce the crime rate and increase the sense of security and comfort for the community in their daily activities.
Understanding Customary Criminal Law in Indonesia Siswadi; Damaryanti, Henny; Astono, Agustinus; Meligun, Welhelmus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1576

Abstract

  Hukum pidana adat di Indonesia berakar pada nilai-nilai komunal yang menempatkan hukum sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan kosmis. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang menekankan kepastian dan sanksi retributif, hukum pidana adat lebih berorientasi pada pemulihan, rekonsiliasi, dan harmoni. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman mendalam mengenai hukum pidana adat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman mendalam mengenai hukum pidana adat di Indonesia. Dengan menggunakan metode empiris dan pendekatan sosiologis. Temuan menunjukkan bahwa sanksi pidana adat lebih menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pengembalian harmoni, misalnya melalui pembayaran adat dan ritual tertentu, daripada pada penghukuman individual. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang kini berkembang dalam hukum nasional. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal kodifikasi, legitimasi formal, dan relasi dengan hukum negara, hukum pidana adat tetap relevan sebagai sumber nilai keadilan yang berakar pada budaya, serta memperkaya sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik.
Strengthening Rule of Law in the Legislative Process in Indonesia Rahmad Satria; Purwanto Purwanto; Agustinus Astono
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i2.52583

Abstract

The principle of rule of law is the main foundation of the state of law which requires that the process of forming laws be carried out in a constitutional, transparent, accountable, and participatory manner. However, in the practice of legislation in Indonesia, various laws often receive criticism due to weak procedural compliance, lack of meaningful public participation, and increasing formal testing in the Constitutional Court. This condition shows that there is a gap between the legal norms of the formation of laws and regulations and the actual practice of legislation. This study aims to analyze and evaluate the strengthening of the principle of rule of law in the legislative process in Indonesia by examining the relationship between the normative framework of law-making and the institutional practice of law-making. This study uses the doctrinal-socio-legal research method with a qualitative approach, which combines normative analysis of laws and regulations and the principles of the state of law with empirical analysis based on official documents of the legislation process, including academic manuscripts, minutes of DPR meetings, list of problem inventories, and statements of the DPR and the Government in the Constitutional Court's decision. The data is analyzed qualitatively through legal reasoning and content analysis. The results of the study show that although the regulatory framework for the formation of laws has accommodated the principle of rule of law, its implementation is still formalistic and does not fully guarantee meaningful public participation. This study concludes that strengthening the rule of law in the legislative process requires procedural reform and strengthening accountability mechanisms to ensure the quality of constitutional and democratic legislation.
Women's Right and Alternative Solutions to Prevent Violence for Muslim Marriage Dispensation Couples in Ponorogo Indah Fatmawati; Ritus Nur Armada; Agustinus Astono
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol. 6 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Gender Studies
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/ijougs.v6i1.11600

Abstract

Of the many cases of dispensation from marriage, it is known that the bride-to-be is already pregnant, while the man as the groom-to-be is willing to marry for responsible reasons. Of course, this is considered morally right, but if viewed from a gender perspective, even if the marriage takes place, a series of accompanying problems will arise, including divorce, violence and gender injustice against women. From the data that the researchers found at the Religious Court class 1A in Ponorogo Regency, from 2021 to 2022 there were 345 cases of dispensation of marriage, of which more than 125 cases were filed because the prospective bride was pregnant. Furthermore, from the reports of the Women and Children Protection Unit (PPA) POLRES Ponorogo, it was also found that there were approximately 9 cases of violence against female partners who did dispensation of marriage. This is certainly interesting to study considering the cases that occurred showed that there was both physical and sexual violence that occurred in underage marriages. This study aims to examine women's rights by looking at the role of men and alternative solutions in preventing acts of violence against women in marriage dispensation couples with a gender perspective. Furthermore, the research was carried out by interviews and direct observation and also supported by existing secondary data. From this research, it can be concluded that the role of men must be taken into account by being responsible for marrying the woman they are pregnant with in preventing violence, while alternative solutions must continue to be actualized by maximizing the role of stakeholders in preventing violence against women.