Claim Missing Document
Check
Articles

PEMAHAMAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI MAKASSAR TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NO. 93/2012 Izzah, Ibnu; Supardin; Virgiawa, Rheyza; Nurul Alfiah Rahmi
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.52914

Abstract

Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah pemahaman lembaga keuangan Syariah di Makassar terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah? 2) Bagaimanakah Implementasi Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Makassar pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93 tahun 2012 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Selanjutnya, metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, jika mengacu pada aspek pemahaman pada lembaga keuangan syariah di Makassar, maka menunjukkan berbagai tingkatan pemahaman pada lembaga keuangan syariah di Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya melalui jalur litigasi yaitu terdiri dari pemahaman yang baik, kurang paham, dan tidak paham. Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Sengketa Ekonomi Syariah, Putusan MK No. 93/2012   Abstract The main issues in this study are: 1) How do Islamic financial institutions in Makassar perceive the resolution of Sharia economic disputes? 2) How is the implementation of Sharia economic dispute resolution in Makassar following the Constitutional Court decision No. 93 of 2012? This research is a field study utilizing qualitative methods, with a legislative approach and a socio-legal approach. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The findings of this study, focusing on the understanding of Islamic financial institutions in Makassar, reveal varying levels of comprehension among these institutions regarding the resolution of Sharia economic disputes, particularly through litigation. These levels range from good understanding, partial understanding, to lack of understanding. Keywords: Islamic Financial Institutions, Sharia Economic Disputes, Constitutional Court Decision No. 93/2012
Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia’s Positive Legal System Reform Supardin, Supardin; Syatar, Abdul
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2021): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v5i2.9353

Abstract

This study aims to provide new ideas in the criminal law reform discourse in Indonesia, especially concerning the adultery issue, by employing a socio-legal approach and Islamic criminal law. The socio-legal approach was performed by combining normative analysis and non-legal scientific tactics in observing the applicable law. Meanwhile, the Islamic criminal law was used to assess and contribute new ideas to the Indonesian legal system in the future, presuming criminal law reforms are implemented. The results indicated fundamental weaknesses in Article 284 of the Criminal Code (KUHP) in terms of defining adultery and the prescribed sanctions. Hence, the community’s need for efforts to reform the adultery penalty following the national culture is inevitable. The best solution is that the spirit of adultery sanctions in Islamic criminal is expected to be an alternative to renew Indonesia’s criminal law system in the future. Although some elements of the nation may not expect the form of adultery sanction in Islamic penalties, the spirit in it aims to have strong legal certainty and maintain human life
PROFIL ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA Imam Makmun; Supardin; Hamsir
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 8: Juli 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana membuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Fungsi utama etika untuk membimbing manusia dalam mencari orientasi secara kritis dalam menghadapi berbagai macam moralitas. Manfaat dari etik profesi adalah meningkatkan kualitas keterampilan, melindungi kesejahteraan materil para pengemban profesi, dan bersifat terbuka dan manfaat baik dalam menjalankan tugas maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research. Datanya  berbentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah yang terkait dengan pokok bahasan dalam artikel ini. Peranan etika profesi dalam upaya penegakan hukum di indonesia adalah agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan berbagai siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu atau anggota suatu profesi. Mengingat sifat atau cirri-ciri dari kejahatan dilingkungan profesional yang lebih merupakan kejahatan yang memerlukan keahlian tertentu untuk melakukannya dan dapat juga disebut sebagai kejahatan yang terorganisir, maka pelakunya termasuk salah satu yang sulit dijangkau oleh hukum (pidana).
MASA DEPAN DAN ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DI TENGAH ABAD MILINEAL Hindun Umiyati; Supardin; Hamsir
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 8: Juli 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One aspect that is highlighted by ethics and morals regarding the behavior of a person's actions is in the field of expertise called profession. Due to the profession as a job about theoretical and technical expertise, which relies on honesty, the dependence and expectations of people who need help are very large in order to implement a good law enforcement system, therefore the bearers of a profession are required to meet certain conditions in carrying out and carrying out their duties. and professional functions, so that they really work professionally in their fields. This research can be categorized as normative juridical research. The type of data used is secondary data. Data collection in this study was carried out through a literature study. The data were analyzed in a qualitative normative manner. Law enforcement in Indonesia at this time should follow the applicable law and is expected to realize legal development. In addition, in accordance with Article 6 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, the formation of national law needs to be based on the principles of protection, humanity, nationality, kinship, archipelago, diversity in diversity, justice, equality in law and government, order and legal certainty, balance, harmony, and harmony. The principles for forming these laws and regulations deriving the noble values ​​of Pancasila as legal ideals / rechtsidee
Implementasi Insinerator untuk Pengolahan Sampah di Desa Alue Lim Lhokseumawe Gunawan, Gunawan; Supardin, Supardin; Ruhana, Ruhana; Juhan, Nawawi
Jurnal Vokasi Vol 9, No 1 (2025): Jurnal Vokasi (Maret)
Publisher : Politeknik Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30811/vokasi.v9i1.6527

Abstract

Sampah merupakan hasil buangan dari aktivitas domestik dan industri yang memerlukan pengelolaan yang tepat untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Di Kota Lhokseumawe, produksi sampah rumah tangga mencapai 98 ton per hari, tetapi hanya 38% yang terlayani dengan baik, menyebabkan penumpukan di berbagai lokasi. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, adalah pengelolaan sampah yang tidak optimal, menyebabkan tumpukan sampah berlebih di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kurangnya kesadaran, pengetahuan, serta keterbatasan akses terhadap teknologi pengelolaan sampah seperti insinerator menjadi kendala utama. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tujuan adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada pemuda desa mengenai desain, pembuatan, serta implementasi teknologi insinerator sebagai solusi pengolahan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi presentasi, diskusi, praktek langsung, serta pendampingan dalam pembuatan dan implementasi insinerator. Langkah-langkah pelaksanaannya mencakup survei kebutuhan mitra, evaluasi awal, pelatihan teori dan praktik terkait insinerator, uji coba implementasi, evaluasi hasil, serta monitoring keberlanjutan program. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta hingga 88% dengan persentase N-Gain Score sebesar 85,5%. Satu unit insinerator berhasil dibuat dan diuji dengan kapasitas pembakaran 150 kg/jam serta suhu operasional mencapai 800°C. Insinerator terbukti efisien, mampu mengurangi volume sampah hingga 96%. Luaran lainnya meliputi publikasi ilmiah di seminar nasional, jurnal nasional terindeks Sinta. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mengurangi beban TPA di Kota Lhokseumawe.
Analisis Kinerja Insinerator Menggunakan Sistem Monitoring Suhu dan Gas Buang Gunawan, Gunawan; Supardin, Supardin; Idwar, Idwar; Rahmawati, Rahmawati; Mardiyanto, Arief
Jurnal Teknologi Vol 25, No 1 (2025): April 2025
Publisher : Politeknik Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30811/teknologi.v25i1.6662

Abstract

Waste management is a challenge because landfills are almost full. Incineration is a vital solution in waste management because it can significantly reduce waste volume and eliminate hazardous substances through a high-temperature combustion process of at least 600 °C, thereby helping to reduce waste accumulation in landfills and its impact on the environment. Monitoring temperature and exhaust gas is essential to ensure combustion efficiency and maintain emissions within safe limits. This study aims to design and implement an accurate real-time monitoring system to support incinerator management to be more efficient and environmentally friendly. Temperature monitoring uses a thermocouple sensor and the MAX6675 module, exhaust gas emissions use MQ7 and MQ135 sensors to detect CO and CO2. The thermocouple sensor used has an accuracy level of 99.23%, while exhaust gas monitoring uses an MQ-135 sensor to measure CO2 with an accuracy of 98.93 % and an MQ-7 sensor for CO with an accuracy of 92.14 %. No-load incinerator temperature testing showed a peak temperature of 323 °C, which then decreased due to fuel depletion. Testing with waste load showed the temperature increased more slowly but reached a higher peak of 616 °C. During the combustion process, CO content increased to 150 ppm during incomplete combustion, while CO2 peaked at 6,000 ppm and then decreased as complete combustion progressed. Future expectations require improvements in air flow regulation and the application of a scrubbing system to optimize combustion and reduce emissions.
PERAKITAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA BAGI PEMUDA DESA ALUE LIM Gunawan, Gunawan; Syahputra, Rudi; Darmein, Darmein; Supardin, Supardin; Ruhana, Ruhana
Jurnal Vokasi Vol 8, No 1 (2024): Maret
Publisher : Politeknik Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30811/vokasi.v8i1.5032

Abstract

Permasalahan utama dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) adalah kurangnya sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan kegiatan pelatihan dan praktek instalasi PLTS kepada Pemuda Desa Alue Lim. Pengabdian kepada masyarakat  yang dilakukan berupa pendekatan partisipatif, pendidikan, dan pelatihan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola PLTS secara mandiri. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan pemuda Desa Alue Lim dalam merakit, mengoperasikan, dan merawat PLTS sebagai sumber energi terbarukan yang berkelanjutan. Solusi yang diberikan adalah perakitan PLTS, instalasi, perencanaan, perancangan, perhitungan PLTS dan pengujian sistem. Metode yang digunakan adalah presentasi, diskusi dan praktek serta pendampingan secara langsung sehingga peserta dapat memahami materi dengan baik. Melalui pencapaian dan pembelajaran yang diperoleh dari pengabdian ini, juga disajikan panduan yang dapat diadopsi dalam upaya serupa di pedesaan lainnya. Dengan demikian, pengabdian ini dapat menjadi inspirasi bagi upaya serupa dalam memperluas pemanfaatan energi terbarukan. Peningkatan kemampuan peserta kategori tinggi dengan capaian N-Gain rata-rata sebesar 85,66%. Berdasarkan capaian ini, maka metode penyampaian materi pelatihan instalasi PLTS yang diterapkan dinyatakan efektif. Dengan pelaksanaan kegiatan Tim pengabdian desa binaan PNL terkait PLTS, diharapkan Pemuda Desa Alue Lim termotivasi untuk penggunaan energi listrik murah dan ramah lingkungan. Harapan dari kegiatan ini dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi energi terbarukan bukan hanya meningkatkan akses listrik, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, mengurangi biaya energi, dan meningkatkan kesadaran lingkungan di Desa Alue Lim.
The Traditional Land Inheritance System of The Awo Community Enrekang Regency: a Maslahah Perspective Alwi, Mujahid; Supardin, Supardin; Patimah, Patimah; Gassing, Abdul Qadir; Hamsir, Hamsir
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 19 No. 1 (2025): Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v19i1.3797

Abstract

In general, there are three inheritance regulations that apply in Indonesia, namely Islamic inheritance regulations, customary inheritance regulations, and inheritance regulations governed by the state. The research focuses on: How is the practice of land inheritance in the Awo community of Baraka District? What are the obstacles in the implementation of Islamic inheritance in the customary inheritance law of the Awo community in Baraka District? And how is the Maslahah perspective on the land inheritance system in the Awo community of Baraka District? This study uses a qualitative field research method with a normative theological and ethnographic approach. The data sources are community leaders, religious leaders, and the Awo community. Data was collected through observation, interviews, and document studies. The findings of this study show that the land inheritance system in the Awo community has been maintained across generations through oral tradition. Inheritance land, known as "manah," is a family asset managed collectively. This system is based on the bilateral principle, which provides equitable inheritance rights to descendants. The implementation of the Islamic inheritance system in the Awo community faces challenges, as there is a conceptual difference between customary inheritance, which grants equal rights to both men and women, and Islamic law, where inheritance distribution differs. There is also a strong influence of local traditions and a lack of understanding of Islamic law. The land inheritance system in the Awo community can be analyzed through the Maslahah approach, which aims to achieve benefits in accordance with Islamic jurisprudence principles. Unlike Islamic law, this land inheritance practice provides benefits by maintaining the unity of assets and ensuring the sustainability of livelihoods. The collective system applied supports the Maqasid al-Syariah. By maintaining the inheritance system, the land remains a heritage passed down through generations, which has implications for the preservation of wealth (hifz mall) and descendants (hifz nasl).
RELEVANSI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM KONTEMPORER: SEBUAH KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF S, Samsidar; Supardin, Supardin; Dalle, Jumarni; Ishak, Nurfaika; Suhartati, Suhartati
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 7 No 1 (2025): Volume 7, Nomor 1, Juni 2025
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v7i1.9333

Abstract

The objective of this study is to explore and analyze the application of maqāṣid al-syarī'ah in the context of contemporary Islamic law, with a focus on how maqāṣid principles can be applied to address the challenges faced by Islamic law today. In an era of globalization and rapid social change, many aspects of Islamic law need to be adapted in order to remain relevant and responsive to the needs of modern society.. The aim of this research is to explore and analyze the application of maqāṣid al-syarī'ah in formulating fairer and more relevant laws, as well as to provide applicable examples of how these principles can be used in real cases, such as family law and sharia economics. Using a kualitatif approach, this study analyzes relevant literature and legal documents. The results indicate that the application of maqāṣid al-syarī'ah can not only improve adherence to Islamic law but also provide innovative solutions for complex contemporary problems. It is hoped that this research can make a significant contribution to the development of Islamic law that is more responsive and inclusive, as well as strengthening understanding of maqāṣid al-syarī'ah in a modern context.
The Role of Religious Affairs Office (KUA) of Makassar City in Preventing Marriage Violation under the Maṣlaḥah Mursalah Principle HM, Muhajir; Hasan, Hamzah; Supardin, Supardin; Fikri, Mursyid; Shesa, Laras
al-'adalah Vol 21 No 1 (2024): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v21i1.17017

Abstract

This study discusses the role of the Makassar City Religious Affairs Office (KUA) in preventing marital violations based on the principle of maṣlaḥah mursalah. The aim is to obtain a complete picture of the position of the Religious Affairs Office (KUA) as the front guard in resolving various problems and marital violations in the community. This study is qualitative using a descriptive phenomenological approach. Data were obtained from two types of sources, namely primary sources and secondary sources. Primary sources are carried out through interviews, observations, and documentation whereas secondary sources are in the form of certain documents, standard books, articles, or other materials related to the topic studied. Interviews were conducted with the Head of KUA, Penghulu, and office staff. This study involved five KUA in Makassar City with a case study approach that was analyzed in depth through the principle of maṣlaḥah mursalah. This study found that the KUA in Makassar City has played an active role in taking various strategic steps to realize flexible marriage law policies that are in line with the dynamics and needs of society. Other policies that have also been implemented include the formation of a special team, the implementation of routine studies on Islamic marriage law, and increasing cooperation with research institutions. This policy is implemented to make marriage law relevant and responsive to social change. All of this is evidence that in addition to being a public service institution, the KUA in Makassar has also played a role in maintaining legal flexibility so that it remains in line with the interests of the wider community.
Co-Authors A Muh Muharram M A. Rahmani Samsul A. Uswatun Hasanah Aswar Abd. Qadir Gassing Abdul Rauf Muhammad Amin Abubakar, Achmad Akifah, Farah Alwi, Mujahid Aminuddin Aminuddin Amirullah -, Amirullah Andi Kitta, Andi Abdul Kadir Andi Muhammad Akmal Andi Muhammad Akmal Andi Nurjayanti Andi Syahru Ramadhan Asni ASNI Asri, Munzil Aty, Nur Sani Cahyadi Sainuddin Dalle, Jumarni Darmein, Darmein Eka Syahriani Eka Syahriani Faisal Abdullah Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fitrah Nisardi Gassing, Abdul Qadir Gunawan Gunawan Gunawan Gunawan Hamid, Helson Hamsir Hamsir Hamsir Hamzah Harun Al-Rasyid Hamzah Hasan Hasbi Haslinda Sabdah Hasnawati Latief Hasnidar Hasri Ani Sahrir Hasta Sukidi Haziri, Achmad Abrar Hendri Hendri Herdianto Herdianto Hindun Umiyati HM, Muhajir HT, Abd. Qadir Gassing Idsam, Suci Anugrah Idwar, Idwar Ilmiah Imam Makmun Intan Cahyani, Intan Istiqamah Izzah, Ibnu Jaya, Zairipan jiba, Widyawati Widya Juhan, Nawawi Juliana Kartika Kartika Khaerani, Nurul Kurniati Kurniati Kurniati Liharja Liharja Lomba Sultan M Rusdi Mardiyanto, Arief Marilang Mildawati, Titi Mita Ayu Lestari Muammar Bakri Muh. Jamal Jamil Muhammad Anis, Muhammad Muhammad Anwar Muhammad Basri Dalle Muhammad Iqbal Muhammad Nasrul Hanasir Munira, Eka Mursyid Fikri Musafir, Ihsan Musyfika Ilyas Nurfadhila Yunus Nurfaika Ishak Nurfatimah Nurfatimah Nurfatimah Nurjannah Nurlinda Sari Abdul Rauf Nurul Alfiah Rahmi Nurul Muthahharah P, Umar Paputungan, Amaliah Miranti Patawari, A. Muh Yusri Patimah Patimah Prayoga, Doni Qadir Gassing Rahim, Wahida Rahma Amir Rahma Amir Rahman, Muh. Akbar Rahmatulla Rahmawati, Rahmawati Ridha, Rahmatur Riyadhsyah, Teuku Ruhana Ruhana Ruhana, Ruhana Rusdi Tahir S, Samsidar Sartika , Suriana Dwi Shesa, Laras Siddik, Jafar Siti Nurul Fatimah Sri Ujiana Putri Suhaebatul Khaerah Suhartati Suhartati SULASTRI Syafruddin, A.Ummu Fauziyyah Syahputra, Rudi Syaifuddin Syaifuddin Syam, Arif Syamsu Rizal Syamsuddin, Darussalam Syarwan, Syarwan Syatar, Abdul Tarmizi Tarmizi Teguh Dermawan Usman Jafar Virgiawa, Rheyza Wahab, Zulkifli Wilda, Nurul Yunus, Yuhanis Zaidathul, Fania Putri