Claim Missing Document
Check
Articles

IMPROVING THE STUDENTS’ ABILITY TO WRITE DESCRIPTIVE TEXTS THROUGH FOUR SQUARE WRITING METHOD Ilmiah Ilmiah; Supardin Supardin; Hasnawati Latief; Muhammad Basri Dalle
EXPOSURE : JURNAL PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Vol 6, No 1 (2017): Exposure
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.706 KB) | DOI: 10.26618/exposure.v6i1.1065

Abstract

Writing is a difficult skill for the students at SMPN 26 Makassar. It could be seen from the result of a diagnostic test which showed the ability of the second year students of SMPN 26 Makassar in writing paragraphs was still poor. The students were unable to express their ideas well in making descriptive texts. The research used Classroom Action Research that consisted of planning, action, observation, and reflection. It conducted in two cycles in which each cycle comprised four meetings. The subjects of this research were 28 students of the second year students of SMPN 26 Makassar.The findings indicated that the students’ ability to write descriptive text in cycle 1 has not reached the score target because the mean score of the students was 66.52 that classified as “fairly good” whereas, In cycle 2 the students’ mean score was 75.26. It indicated that the score target has been reached and classified as “Good”. Therefore, the researcher suggested the English teacher apply Four Square Writing Method as one of the alternative ways of teaching writing subject in the classroom especially in teaching the descriptive text.
OPTIMALISASI PERAN FATWA ULAMA SEBAGAI PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Supardin Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2014): al-qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i1.634

Abstract

Hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional di Indonesia telah memiliki empat produk pikiran hukum sebagai bagaian dari hukum Islam, yaitu produk pemikiran fikih, produk pemikiran fatwa ulama, produk pemikiran yurisprudensi, dan produk pemikiran undang-undang. Produk pemikiran fatwa ulama inilah yang menjadi kajian dari optimalisasi peran fatwa ulama pada hukum Islam di Indonesia. Dalam ilmu usul fikih, fatwa merupakan sebuah pendapat  yang dikemukakan oleh seseorang mujtahid atau fakih (mufti) sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa (al-mustafti) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak  mengikat atau memaksa. Sifatnya tidak mengikat/memaksa karena fatwa ulama tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan. Oleh karena itu, fatwa ulama seyogyanya dimasukan sebagai sebuah produk hukum Islam yang sifatnya mengikat pada kasus-kasus yang sifatnya universal, seperti penentuan dan penyatuan dalam melaksanakan hari raya lebaran sebagaimana yang diterapkan pada negara tetangga (Malaysia).
FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM Supardin Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v1i2.640

Abstract

Sebuah keniscayaan bahwa hukum dapat berfungsi pada suatu negara atau daerah apabila seluruh unsur dapat berfungsi dengan baik. Unsur yang dimaksudkan adalah pihak eksekutif (pemerintah), legislatif (dewan), yudikatif (pengawasan), termasuk di dalamnya para penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Demikian halnya penegakan aturan perundang-undangan dapat pula dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, untuk melahirkan sebuah produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, seyogyanya setiap masyarakat sadar dan patuh terhadap seluruh produk perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, rasa penuh kepedulian itu adalah untuk membangun kehidupan pranatasosial yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memperoleh kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan sebagai umat Islam yang menjadi panutan dalam kehidupan sosial budaya tersebut adalah Nabi Muhammad saw.
Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Supardin Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i2.5695

Abstract

Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia terdiri dari produk pemikiran fikih, produk pemikiran fatwa ulama, produk pemikiran keputusan pengadilan (yurisprudensi), produk pemikiran undang-undang. Produk pemikiran fikih merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang melahirkan berbagai jenis buku yang dipedomani. Produk pemikiran fatwa ulama merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran ulama secara kolektif, yang dituangkan dalam bentuk fatwa untuk menetapkan hukum, Produk pemikiran keputusan pengadilan (yurisprudensi) merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran majelis hakim, kemudian dihimpun dan dijadikan sebagai keputusan pengadilan. Produk pemikiran undang-undang merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran para pakar hukum, akademisi, politisi, dan instansi terkait. Produk pemikiran hukum Islam tentunya diberlakukan dan ditegakkan secara komprehensip.
Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer Supardin Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i2.7106

Abstract

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebagai suatu keputusan tentang masalah ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia. Fatwa itu dijadikan sebagai pegangan atau dasar hukum terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Persoalan-persoalan hukum Islam itu bukan hanya masalah ibadah, tetapi juga menyangkut persoalan lain seperti mu’amalah. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa banyak kasus yang dihadapi oleh umat Islam yang memerlukan jawaban dari lembaga yang berwewenang. Adanya lembaga resmi seperti MUI, umat Islam tidak kehilangan arah untuk meminta fatwa menyangkut hukum Islam kontemporer.The fatwa issued by the MUI as a decision on the issue of ijtihadiyah occurred in Indonesia. The fatwa is used as a basis or legal basis for the implementation of Muslim worship in Indonesia. The issues of Islamic law are not only a matter of worship but also involve other issues such as trade relations. An undeniable fact is that many cases faced by Muslims need answers from authorized institutions. The existence of official institutions such as the MUI, Muslims do not lose direction to ask for a fatwa concerning contemporary Islamic law
Fikih Etimologi Inna’ wa Ahwātuhā dalam memahami Ayat-ayat Hukum Supardin Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i1.9490

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Fikih Etimologi Inna’ wa Aḳwātuhā dalam memahami ayat-ayat hukum dalam al-Quran. Melakukan penyisiran ayat-ayat hukum dalam al-Quran yang terdapat Inna’ wa Aḳwātuhā selanjutnya memberikan penjelasan tentang fungsi dan peranannya.Inna’ wa Aḳwātuhā berfungsi me-nasab-kan isim yang  berasal dari mubtada’, dan juga me-rafa’-kan khabarnya yang berasal dari   khabar mubtada. Inna dan kawan-kawannya itu terdiri atas  ليت، كأن، لكن، أن، إن  dan لعل. Dan setiap mubtada’ yang dimasuki oleh Inna’ wa Aḳwātuhā   disebut  إسم إن  sedangkan setiap khabar mubtada yang dimasuki oleh Inna’ wa Aḳwātuhā disebut خبر إن .Dalam ayat-ayat al-Qur’an Inna’ wa Aḳwātuhā  memiliki makna yang terkandung di dalamnya pada dasarnya terdiri atas tiga macam, yakni penguat, susulan dan harapan (do’a).This study discusses about Fiqh Etimology Inna 'wa Aḳwātuhā in understanding the verses of the law in the Koran. Sweeping the verses of the law in the Koran which is Inna 'wa Aḳwātuhā then provides an explanation of its functions and roles. Inna 'wa Aḳwātuhā functions to recite the term that originates from mubtada ’, and also ratifies the khabarnya from the mubtada khabar. Inna and his friends consisted of ليت ، كأن ، لكن ، أن ، إن and لعل. And each mubtada 'entered by Inna' wa Aḳwātuhā is called إسم إن while each mubtada khabar is entered by Inna ’wa Aḳwātuhā called خبر إن. In the verses of the Qur'an Inna 'wa Aḳwātuhā has the meaning contained therein basically consists of three types, namely reinforcement, follow-up and hope (do'a)
KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API A. Rahmani Samsul; Hasta Sukidi; Supardin Supardin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21879

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian Pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan untuk mengetahui perbuatan Melanggar hukum Pidana dalam Penyalahgunaan Senjata Api yang di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dan yuridis.Adapun sumber data di penelitian ini ialah Hakim Militer dan Oditur Militer disertai Undang-Undang dan informasi media serta dari Al-Qur’an. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah membaca dan menelusuri buku yang berkaitan dengan observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap kasus Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar norma atau aturan yang mendasar dari seorang Prajurit TNI. Maka penyelesaian perkara akan ditangani langsung oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang akan menyelidiki terlebih dahulu dan menggolongkan pelanggaran tersebut sebagai disiplin Militer atau Tindak Pidana Militer dan selanjutnya akan diproses melalui persidangan dalam rana peradilan Militer XIV. Implikasi dari penelitian ini adalah Prajurit TNI seharusnya mematuhi aturan yang berlaku pada setiap peraturan yang diterapkan pada lingkungan Militer. Dalam Penyalahgunaan senjata Api seperti ini akan membuat masyarakat menjadi takut kepada seorang Prajurit TNI dan membuat nama baik seorang Prajurit TNI tercoreng.Kata Kunci: Aturan, Senjata api, Yuridis AbstractThe main problem of this research is is to determine the criminal settlement process carried out by TNI soldiers and to find out the acts of violating the criminal law in the misuse of firearms which are reviewed from the perspective of Islamic law. This research includes field research or descriptive qualitative field research with the research approach used is normative and juridical. The sources of data in this study are Military Judges and Military Prosecutors accompanied by laws and media information as well as from the Qur'an. By using the data collection method used is reading and browsing books related to observation, interviews and documentation, the results of this study explain the views of Islamic law on the case of the misuse of firearms by TNI soldiers who violate the basic norms or rules of a TNI soldier. Then the settlement of the case will be handled directly by the Superior with the Right to Punish (Ankum) who will investigate first and classify the violation as a Military discipline or Military Crime and will then be processed through a trial in the military court XIV. The implication of this research is that TNI soldiers should obey the rules that apply to every regulation applied to the military environment. In the misuse of firearms like this, people will be afraid of a TNI soldier and tarnish the good name of a TNI soldier.Keywords: Rules, Firearms, Juridical
UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MELALUI BIMBINGAN BERKELANJUTAN DI SMP NEGERI 3 PATILANGGIO SATAP KABUPATEN POHUWATO Supardin Supardin
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 5 No 2 (2019): Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya (Mei)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan motivasi guru dalam menyusun RPP dengan lengkap. Guru menunjukkan keseriusan dalam memahami dan menyusun RPP apalagi setelah mendapatkan bimbingan pengembangan/penyusunan RPP. Informasi ini diperoleh dari hasil pengamatan pada saat mengadakan wawancara dan bimbingan pengembangan/ penyusunan RPP kepada para guru. Bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi/ pengamatan yang memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP dari siklus ke siklus. Pada siklus I nilai rata-rata komponen RPP 69% dan pada siklus II menjadi 83%. Jadi terjadi peningkatan 14% dari siklus I.
Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam Haslinda Sabdah; Supardin Supardin
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.17434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman system pembagian warisan menurut teori Hazairin, jika ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pada pewarisnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti. Ada beberapa pokok permasalahan yang dijabarkan adalah : 1). Apa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Hazairin, 2). Apa dasar hukum yang digunakan oleh Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti, 3). Bagaimana teori Hazairin tentang ahli waris pengganti memengaruhi system hukum kewarisan Islam. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yaitu berdasarkan teori Hzairin, ahli waris pengganti berhak mendapatkan warisan sesuai dengan yang diperoleh Bapak/Ibunya seandainya masih hidup, tanpa ada diskriminasi antara cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Dan bagian untuk masing-masing ahli waris pengganti atau mawali menurut Hazairin sesuai dengan jumlah bagian ahli waris yang digantinya dengan mempertimbangkan posisi mereka masing- masing.  Selanjutnya  atas kesamaan keduduukan, ahli waris pengganti laki-laki dengan ahli waris pengganti perempuan 2 : 1. Dengan adanya teori Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti, maka kepada masyarakat muslim khususnya di Indonesia diharapakan sudah tidak ada lagi permasalahan mengenai warisan karena teori tersebut sudah sangat jelas pembagiannya dan dirasakan  sudah cukup adil
Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat; Studi Komparasi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Mita Ayu Lestari; Supardin Supardin
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.21277

Abstract

Articles have discussed about the will of the use of organs of the body of the bodies based on the angle of view of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah . The type of research that used the author of the study this is the kind of research qualitative , that which is the kind of research that brings a source of data research library of the form books or other scientific works . using the approach of normative ( Shari'a ), which is an approach to the problem that will be investigated based on the texts of the Koran, the Sunnah , and the consensus of the scholars and obtained from a variety of literature that is associated with the problems that will authors discuss both the sourced from primary data and secondary data . The results of the research have demonstrated their differences in opinion between the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah associated testament use of organs of the body of a corpse with methods istinbat law respectively . Based on the view of the Nahdlatul Ulama practice will use the organs of the body cadaver ruling is not valid ( void ) because did not meet any of the requirements will the absolute al- Milki who studied with methods ilhaqi . While on the terms of the views of Muhammadiyah practice will use the organs of the body corpse memperbolekan and assume legal permissible , where Muhammadiyah using methods istislahi namely to consider kemaslahatannya .Keywords : Testament ; Nahdlatul Ulama ; Muhammadiyah
Co-Authors A Muh Muharram M A. Rahmani Samsul A. Uswatun Hasanah Aswar Abd. Qadir Gassing Abdul Rauf Muhammad Amin Abubakar, Achmad Akifah, Farah Alwi, Mujahid Aminuddin Aminuddin Amirullah -, Amirullah Andi Kitta, Andi Abdul Kadir Andi Muhammad Akmal Andi Muhammad Akmal Andi Nurjayanti Andi Syahru Ramadhan ASNI Asni Asri, Munzil Aty, Nur Sani Cahyadi Sainuddin Dalle, Jumarni Darmein, Darmein Eka Syahriani Eka Syahriani Faisal Abdullah Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fitrah Nisardi Gassing, Abdul Qadir Gunawan Gunawan Gunawan Gunawan Hamid, Helson Hamsir Hamsir Hamsir Hamzah Harun Al-Rasyid Hamzah Hasan Hasbi Haslinda Sabdah Hasnawati Latief Hasnidar Hasri Ani Sahrir Hasta Sukidi Haziri, Achmad Abrar Herdianto Herdianto Hindun Umiyati HM, Muhajir HT, Abd. Qadir Gassing Idsam, Suci Anugrah Idwar, Idwar Ilmiah Imam Makmun Intan Cahyani, Intan Istiqamah Izzah, Ibnu Jaya, Zairipan jiba, Widyawati Widya Juhan, Nawawi Juliana Kartika Kartika Khaerani, Nurul Kurniati Kurniati Kurniati Liharja Liharja Lomba Sultan Mardiyanto, Arief Marilang Mildawati, Titi Mita Ayu Lestari Muammar Bakri Muh. Jamal Jamil Muhammad Anis, Muhammad Muhammad Anwar Muhammad Basri Dalle Muhammad Nasrul Hanasir Munira, Eka Mursyid Fikri Musafir, Ihsan Musyfika Ilyas Nurfadhila Yunus Nurfaika Ishak Nurfatimah Nurfatimah Nurfatimah Nurjannah Nurlinda Sari Abdul Rauf Nurul Alfiah Rahmi Nurul Muthahharah P, Umar Paputungan, Amaliah Miranti Patawari, A. Muh Yusri Patimah Patimah Prayoga, Doni Qadir Gassing Rahim, Wahida Rahma Amir Rahma Amir Rahman, Muh. Akbar Rahmatulla Rahmawati, Rahmawati Ridha, Rahmatur Riyadhsyah, Teuku Ruhana, Ruhana Rusdi Tahir S, Samsidar Sabri Samin Sartika , Suriana Dwi Shesa, Laras Siddik, Jafar Siti Nurul Fatimah Sri Ujiana Putri Suhaebatul Khaerah Suhartati Suhartati SULASTRI Syafruddin, A.Ummu Fauziyyah Syahputra, Rudi Syaifuddin Syaifuddin Syam, Arif Syamsu Rizal Syamsuddin, Darussalam Syarwan, Syarwan Syatar, Abdul Tarmizi Tarmizi Teguh Dermawan Usman Jafar Virgiawa, Rheyza Wahab, Zulkifli Wahid, Sahid Wilda, Nurul Yunus, Yuhanis Zaidathul, Fania Putri