Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI & LOGISTIK Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) UIR LAW REVIEW Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting LEGAL BRIEF Indonesia Berdaya Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Fundamental Justice Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Journal of Law, Poliitic and Humanities SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities Yuris: Journal of Court and Justice Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Begawan Abioso JUDGE: Jurnal Hukum Equalegum International Law Journal Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Global Education Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Economics and Public Health Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Rechtsvinding
Wahyu Prawesthi, Wahyu
Universitas Dr.Soetomo Surabaya
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
JUAL BELI ONLINE DENGAN KONDISI BARANG TIDAK LAYAK PADA SAAT DITERIMA PEMBELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Ardyan, Nafid Dwi; Subekti; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i03.1804

Abstract

Kontrak dalam konteks jual beli online dapat memberikan perlindungan bagi pembeli terhadap kondisi barang yang tidak layak pada saat diterima, Penyelesaian Hukum bagi Pihak yang menjual barang dalam kondisi tidak layak pada saat diterima oleh pembeli, Klausul yang dipersetujui oleh pelaku usaha dan konsumen tetap sah meskipun tanpa harus bertatap muka sepanjang isi perjanjian tersebut memenuhi unsur- unsur yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun dilakukan secara online dan tanpa tatap muka, perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak tetap memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang, sehingga kedua belah pihak yang menyetujui harus mendapatkan perlindungan hukum yang layak.   Perlindungan   hukum   selaku   konsumen   sesuai Pasal   4   huruf   h   UU   Perlindungan   Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Bentuk Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan barang yang merugikan konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Pemberian ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerusakan barang bukan merupakan kesalahan pelaku usaha, tetapi karena kesalahan konsumen.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM: Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sby Pramananda, Aditya Riza; Astutik, Sri; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i03.1809

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia. Senjata tajam, meskipun sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak dan bertani, juga dapat disalahgunakan untuk tindak pidana seperti pengancaman dan perampokan. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata tajam, dengan ancaman hukuman penjara hingga sepuluh tahun bagi pelanggar. Meskipun demikian, peredaran senjata tajam masih sering terjadi, baik di pasar fisik maupun online, dan seringkali digunakan dalam kejahatan. Penelitian ini menggunakan studi kasus putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Sby, di mana terdakwa dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Studi ini mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan dan efektivitas hukum dalam menangani penyalahgunaan senjata tajam. Hasil penelitian menunjukkan perlunya ketelitian lebih lanjut dalam proses hukum untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, putusan yang terlalu ringan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, penegak hukum diharapkan lebih serius dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan, untuk memastikan bahwa putusan hakim adil dan efektif dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 597/Pid.Sus/2023/PN Sda.) Ekasari, Agustina; Astutik, Sri; Prawesthi, Wahyu
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 8 No 2 (2024): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v8i2.6874

Abstract

The consideration of the person giving the decision, namely the judge, in handing down a decision regarding an act that tends towards child abuse which leads to a criminal offense is based on several elements to determine the final decision that will be taken. The judge considered that this case had several bases, namely the element of each person, the element of committing violence or threats of violence forcing the child to have sexual intercourse with him or another person, all of which had been explained in detail. Then regarding the judge's decision regarding the juvenile criminal justice system, there are no obstacles, where this choice is equivalent to the principles that speak about the Juvenile Law Enforcement Framework. One of the places in his choice, the judge chose to be imprisoned for a long time with a probationary period of half a year in prison, deducted from the period of imprisonment and a monetary fine of Rp. 2,000,000,- (two million rupiah) with the provision that if the fine cannot be paid, it will be replaced by detention for more than 90 days. In fact, article 71 paragraph (3) states that assuming the punishment is in the form of a financial fine, the total punishment will be imposed as detention and the fine will be replaced with work preparation. This implies that fines for children who are struggling with the law should be fixed on the assumption that they cannot meet the agreed fines, for example, work preparation. Keywords: Legal perspective, sexual harassment, minors
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAUT TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 Mariyah, Nofi; Handayati, Nur; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i04.1969

Abstract

Pengangkutan laut memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam hal ini, transportasi laut berfungsi sebagai tulang punggung yang memastikan terciptanya konektivitas antara wilayah yang terpisah secara geografis, sehingga mempererat kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman agama, suku, budaya, ras, serta bahasa yang menjadi ciri khas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perusahaan pengangkutan laut terhadap keterlambatan pengiriman barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pengangkutan laut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan pengiriman barang, kecuali jika keterlambatan tersebut terjadi karena keadaan kahar (force majeure). Berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, perusahaan pengangkutan wajib memberikan ganti rugi sesuai perjanjian angkutan atau ketentuan hukum yang berlaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengkonsumsi Obat Syrup Yang Tercemar Zat Glikol Gautama, Elly Christanty; Prawesthi, Wahyu; Borman, M Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14306629

Abstract

Penelitian yang berjudul“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGKONSUMSI OBAT SYRUP YANG TERCEMAR ZAT GLIKOL” yaitu pertama bertujuan untuk mengetahui apakah obat syrup yang beredar sudah memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan bentuk perlindungan hukum anak sebagai konsumen yang menjadi korban obat syrup yang tercemar zat glikol. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Peter Mahmud menjelaskan, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktirn hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan melalui kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Bahwa peredaran obat syrup sudah memenuhi standar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan namun pada kenyataannya banyak dari produsen-produsen obat-obatan yang karena ingin meraup keuntungan lebih maka produsen melakukan kecurangan, tanpa disadari membawa dampak buruk yang menyebabkan kematian anak-anak sebagai konsumen yang meminum obat syrup yang tercemar zat glikol. Pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mengkonsumsi obat-obatan dengan adanya perundang-undangan yang memberikan jaminan kepastian hukum
PENYELESAIAN HUKUM PENANGANAN KASUS GAGAL BAYAR PINJAMAN OLEH ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot gandis, ajeng; Prawesthi, Wahyu
UIR Law Review Vol. 8 No. 2 (2024): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).18675

Abstract

This study examines the roles of cooperative management, the supervisory board, and mediator judges in resolving loan default cases by savings and loan cooperative members. The study utilizes a case study approach, analyzing District Court of Kota Agung Decision No. 3/Pdt.G/2021/PN Kot Dated March 31, 2021. The findings highlight the central roles of cooperative management, the supervisory board, and mediator judges in resolving this case. Cooperative management bears the responsibility for initial handling and reporting issues to the supervisory board. When internal solutions are not reached, the mediator judge plays a crucial role in facilitating a peaceful settlement of the dispute before it proceeds to the judicial process for a final decision. The legal settlement steps taken in this case have followed the Standard Operating Procedure (SOP) in accordance with applicable regulations, effectively involving all three parties.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA Utomo, Yusa Shabri; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i04.1993

Abstract

Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu Peraturan terkhusus untuk menangani pengungsi, yakni Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, sehingga ini dapat menjadi suatu standar acuan untuk pemerintah Indonesia menangani pengungsi. Penanganan pada pengungsi dilaksanakan berawal dari penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan keimigrasian. Rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana permasalahan pengungsi internasional dalam perspektif hukum di Indonesia? Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengungsi internasional di Indonesia? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa: Penanganan pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Keputusan Presiden tersebut memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum tentang penangan pengungsi, mengingat bahwa Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi. Pasal 4 Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri disebutkan bahwa penanganan pengungsi terdiri dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI Waluyo, Tri; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i05.1995

Abstract

Perkembangan teknologi mengubah cara berinvestasi yang kini dikenal juga dengan jenis investasi online. Investasi yang dulunya dilakukan melalui sekuritas tertentu atau dengan bantuan broker, kini sudah bisa dilakukan secara investasi online menggunakan gadget atau perangkat pintar dan canggih lainnya. Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Banyaknya investasi online yang beredar di masyarakat tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan yang tidak berizin atau ilegal. Perlindungan investor merupakan aspek yang krusial dan vital dalam pelaksanaan perlindungan terhadap investor. Jenis metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum. Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang paling nyata adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan investor, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) Hidayat, Toriqul; Marwiyah, Siti; Prawesthi, Wahyu; Subekti; Sidarta, Dudik Djaja
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.135

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pemalsuan SKTM merupakan tindak pidana yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial dan fasilitas lainnya yang seharusnya diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan atau kurang mampu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menunjukkan kelemahan dalam proses pembuatan dan penegakan hukumnya. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum tentang pemalsuan surat keterangan tidak mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur pelaku pidana pemalsuan SKTM serta sanksi hukum yang dikenakan kepada pelakunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan administratif dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbuatan pidana, serta rendahnya sanksi hukum menjadi faktor utama tingginya angka pemalsuan SKTM. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk memperkuat sistem verifikasi dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat sehingga mengurangi kejadian pemalsuan SKTM di masa mendatang.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENDIRIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA DI KABUPATEN TUBAN Abidin, Bakti; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2013

Abstract

Dokumen perizinan sangat diperlukan didalam memulai suatu usaha dan bisnis, terdapat perizinan dasar serta perizinan operasional. Sehingga dalam operasional suatu bisnis usaha harus melewati proses perizinan dasar dan pemenuhan perizinan untuk operasional tersebut. Dimana perizinan dasar memuat atas awalan bahwa kegiatan usaha dan bisnis tersebut dapat diizinkan ataupun tidak. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam perizinan dasar tersebut diantaranya adalah terkait perizinan dalam membangun bangunan gedung untuk kegiatan usaha tersebut. Mekanisme penegakan hukum dalam operasional kegiatan usaha yang belum memiliki perizinan juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang harus di tindak, maka dalam penelitian ini yang menggunakan teori hukum empiris difokuskan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi sulitnya perizinan bangunan gedung untuk dimiliki serta terkait mekanisme penegakan hukum yang harusnya dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam perizinan dimaksud dapat diatasi dengan melakukan proses perizinan yang benar sesuai alur yang berdasarkan pada aturan pada setiap level proses perizinan tersebut.
Co-Authors Abidin, Bakti Abrahams, Deny Agus Wardhono Agustina Ekasari Amiq, Bahrul Amirullah, Trisakti Rizky Anriz, Revianto Aranggraeni, Renda Ardan, Lukman Hakim Ardyan, Nafid Dwi Aribawa, Mohammad Yustino Aribawa, Muhammad Yustino Aries, Aries Astika, Mariana Astutik, M. Sri Ayuningtiyas, Fitri Bachrul Amiq Bahri, Muhammad Syamsul Bayu Sangaji, Dimas Begishev, Ildar Borman, M Syahrul Borman, M. Syahrul Borman, Syahrul Carlos, Christcarsel Brandlay Theolvano Cornelis, Vieta Imelda Damayanti, Sri Sukmana Diah Putri Meitasari Dian Ety Mayasari Diana Diana Dipo Wahjoeono, Dipo Dwi Azizah, Moza Aprilya Erlando, Angga Riki Argo Ernu Widodo, Ernu Fachria Febriyanto, Mohammad Dwi Ferdyansyah, Muhammad Rico Fritz Edward Siregar gandis, ajeng Gautama, Elly Christanty Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hardianto, Yoyok Hariyono, Dipo Wahjoeono Hartoyo Hermanto, Ilham Anggi Hidayat, Toriqul K.Mahalieng, Abdul Kadek Kamal, Galang Mustofa Khoidin Kibiantoro, Miraj Laksono, Dedi Dwi M. Khoidin, M. Mansyuri, Zaqiya Alfi Mariyah, Nofi Marwiyah, Syarifatul Muhammad Erfan, Muhammad Mulyosudarmo, Suviana Suwoto Ndraha, Abdian Berkat Paramitha, Vallencia Nandya Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel Pasca, Aprillia Wihelda Perdana, Dary Iqbal Putra Praditya, Zonehara Bima Pramananda, Aditya Riza Pratama, Alfin Daniel Putra, Januanwar Reza Yudhitya Putra, Muchammad Ferdin Fauzi Rahmawan, Aris Ramadhanty, Venta Ananda Ramba, Yunan Yunus Rohman, Ainur Rosiyanda Putra, Helvin Sasongko, Roby Shalasa, Idham Malik Sidarta, Dudik Djaja Sitepu, Anak Agung Gede Wibowo Siti Marwiyah Siwalette, Nona D. Sonya, Ega Bella SRI ASTUTIK Subekti Subekti Subekti Subketi, Subketi Sukarian, Trisutan Sukma Riyanti Ningsih, Hana Cindar Sulfiarini, Wiwin Sunarto Sunarto Suryani, Larastati Putri Suyono, Yoyok Ucuk Syahmi, Taffy Faiq Taufik Ramadhan Pi, Muhammad Tejakusuma, Jonathan Tober, Daud Tri Muryani, Imelda Tri Wahyudi Tri Waluyo UCUK SUYONO, YOYOK Utami, Rahayu Sri Utomo, Yusa Shabri Wahyudin, Hari Wardantik, Yuli Endah Wibowo, Marji Wicaksana, Agus Arief Widodo, Dieno Hendro Winarno, Hadi Zulfikar, Achmad Setio