Claim Missing Document
Check
Articles

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENDIRIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA DI KABUPATEN TUBAN Abidin, Bakti; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2013

Abstract

Dokumen perizinan sangat diperlukan didalam memulai suatu usaha dan bisnis, terdapat perizinan dasar serta perizinan operasional. Sehingga dalam operasional suatu bisnis usaha harus melewati proses perizinan dasar dan pemenuhan perizinan untuk operasional tersebut. Dimana perizinan dasar memuat atas awalan bahwa kegiatan usaha dan bisnis tersebut dapat diizinkan ataupun tidak. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam perizinan dasar tersebut diantaranya adalah terkait perizinan dalam membangun bangunan gedung untuk kegiatan usaha tersebut. Mekanisme penegakan hukum dalam operasional kegiatan usaha yang belum memiliki perizinan juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang harus di tindak, maka dalam penelitian ini yang menggunakan teori hukum empiris difokuskan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi sulitnya perizinan bangunan gedung untuk dimiliki serta terkait mekanisme penegakan hukum yang harusnya dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam perizinan dimaksud dapat diatasi dengan melakukan proses perizinan yang benar sesuai alur yang berdasarkan pada aturan pada setiap level proses perizinan tersebut.
JURIDICAL ANALYSIS OF WOMEN AS ABUSERS OF NARCOTICS CLASS I (ONE) TYPE OF SHABU (CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 450/PID.SUS/2023/PN.MND) K.Mahalieng, Abdul; Borman, Syahrul; Prawesthi, Wahyu; Astutik, Sri
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.555

Abstract

This thesis is titled "Legal Analysis of Women as Abusers of Class I Narcotics (Methamphetamine) (Case Study of Ruling Number: 450/PID.SUS/2023/PN.MND)". This research aims to explore the legal aspects related to drug abuse by women in Indonesia, particularly within the framework of criminal law. The case of defendant Angelina Emilia Wowor, involved in the abuse of methamphetamine, serves as the focal point of analysis, including legal practices, criminal liability, and the judges' considerations in imposing sentences. The findings indicate the importance of understanding the social and psychological contexts behind criminal behavior and the need for recommendations for a more humane and just handling in the legal system.
COPYRIGHT LAW ENFORCEMENT AGAINST SOFTWARE PIRACY VIOLATIONS FOR COMMERCIAL PURPOSES Ramadhanty, Venta Ananda; Astutik, Sri; Prawesthi, Wahyu; Handayati, Nur
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6074

Abstract

Copyright infringement in the form of software piracy has various modes that lead to crime. This research aims to analyze forms of copyright infringement, enforcement and protection of software copyright based on the Copyright Law. This research used normative juridical method with statute approach and conceptual approach. The research results show that piracy of computer software is a violation of copyright, because in economic use/commercial use of computer software, written permission is required in the form of license. Person who feels aggrieved by the occurrence of this violation can file a lawsuit with the Commercial Court. Law enforcement is carried out by the government, police and judicial institute. Perpetrators of illegal computer software license can be subject to criminal sanctions, especially in Article 112 and 113 of the Copyright Law. Apart from that, there are several alternative non-litigation dispute resolution methods. Preventive protection is carried out by the government in terms of supervising software creation and collaborating with various parties. Repressive measures include fines, imprisonment and additional penalties.Keywords: protection; enforcement; piracy; software, copyright
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 177/PID.SUS/2023 MJK Wibowo, Marji; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2050

Abstract

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. Hasil penelitian dalam tesis ini Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk bahwa Terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI harus mempertanggungjawabkan atas perbuatanya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Selanjutnya Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk bahwa Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF SHOPEE EXPRESS PACKAGE SERVICES ACCORDING TO LAW NUMBER. 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION Rosiyanda Putra, Helvin; Handayati, Nur; Subekti, Subekti; Prawesthi, Wahyu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.564

Abstract

The development of information and communication technology has resulted in significant social, economic, and cultural changes that have taken place so quickly, making the world borderless. Especially technological advances in gadgets make it easier for us to communicate and do work. Internet access has become simple and fast, accessible anywhere and anytime. In this study, the author uses the Normative Legal Research method, research that focuses on legal norms in the form of laws and regulations. The transaction model in the marketplace has advantages compared to forums, social networks, or conventional advertising. Among them are the availability of joint account facilities without fees, the ability to determine minimum purchases by sellers, and the choice of a discount system for large purchases. In addition, the marketplace also provides automatic shipping cost calculations, online payment confirmation processes, and automatic checking of the status of goods delivery. The Consumer Protection Law (UUPK) provides rights for consumers, such as the right to receive goods according to orders, compensation in the event of default, and the right to file complaints. However, business actors also have rights, including the right to payment according to agreement and legal protection from consumer actions that are not in good faith.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta Aries, Aries; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bahrul
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4925

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang tentang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis penegakan tindak hukum pidana permufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta. Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana permufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta dapat dilakukan melalui proses penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta yaitu melalui Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Surat ketetapan status barang sitaan narkotika, hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris, Barang bukti, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa. Kendala dan solusi terhadap tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta, adapun kendala yaitu kurangnya sarana prasarana maupun biaya operasional yang dibutuhkan, terdapat juga kurangya kesadaran peran masyarakat dalam ikut andil berkontribusi dalam tindak pidana narkotika ini, selain itu kurang tegas maupun profesionalitasnya aparat penegak hukum
Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sasongko, Roby; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bahrul
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4928

Abstract

Peningkatan nilai ekonomi dan sosial tanah kerap kali memicu sengketa pertanahan, salah satunya melalui tindak pidana pemalsuan dokumen dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana terkait pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah menurut KUHP, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal enam tahun. Pemalsuan ini mencakup tindakan memalsu atau menggunakan dokumen palsu yang dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau pembebasan utang, dengan maksud menyesatkan pihak lain. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada unsur kesengajaan yang dibuktikan dari adanya niat memalsukan dan mempergunakan dokumen palsu demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Faktor penyebab maraknya pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah meliputi kurangnya transparansi informasi kepemilikan tanah, tingginya nilai ekonomi tanah, lemahnya pengawasan dan sistem administrasi pertanahan, serta keterlibatan oknum aparat desa dan masyarakat dalam proses pemalsuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, penerapan teknologi modern dalam sistem administrasi pertanahan, serta sanksi tegas terhadap pelaku pemalsuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut.
Legal review on termination of employment due to urgent misconduct Wahyudin, Hari; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul; Marwiyah, Siti
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1242

Abstract

The research problems formulated in this study are: 1) How does Indonesian law regulate employment termination due to urgent violations and what are the criteria for violations that can be considered urgent and serve as grounds for employment termination? 2) Does Decision No. 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pal issued by the Industrial Relations Court of Palu District Court aligns with the applicable legal provisions? This study aims to analyze and understand the legal implications of employment termination due to urgent violations. This research employs normative legal methods using statutory, case, and comparative approaches. The norms under Article 52 paragraphs (2) and (3) of Government Regulation No. 35 of 2021 provide that employers may terminate employment contracts without prior notice based on Employment Agreements, Company Regulations, and Collective Labor Agreements. However, there is no clear definition or criteria regarding what constitutes an urgent violation as stipulated in the explanatory provisions of Article 52 paragraph (2) of Government Regulation No. 35 of 2021. This research not only makes theoretical contributions to the development of legal science, but also practical contributions to the world of labor. By clarifying the definition of “urgent violations,” proposing regulatory improvements, as well as providing recommendations for employers, workers, and the government, this research can be the basis for a more just and sustainable labor policy
Legal Dynamics Against E-Commerce Couriers Who Commit Default on the COD System Wardhono, Agus; Syahmi, Taffy Faiq; Prawesthi, Wahyu
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1985

Abstract

The growth of e-commerce in Indonesia has given birth to new innovations, namely Cash On Delivery (COD) which is currently popular, but still causes various problems. This study aims to analyze the status of couriers as intermediaries between buyers and sellers in online transactions with the COD system, as well as their legal responsibilities when a default occurs. Using a normative legal research method, this study examines that couriers operate under the legal umbrella of Article 1800 of the Civil Code as parties exercising power on behalf of the shipping service company, which previously received power from the seller (Article 1792 of the Civil Code). The legal relationship between the seller and the courier is an agency relationship where the seller is the principal and the courier is the agent. COD transactions are considered valid based on Article 1458 of the Civil Code which requires an agreement on the object and price of the goods. This study reveals an inequality in legal protection for couriers, as seen in the viral case of a courier who was fined IDR 500,000 for the issue of IDR 700 change, even though he had shown good faith by trying to return the remaining money
Unqualified Audit Opinions and Their Role in Promoting Transparent, Accountable, and Just Governance Reform Amiq, Bachrul; Hamdani, Fathul; Prawesthi, Wahyu; Aribawa, Muhammad Yustino; Begishev, Ildar
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i2.1713

Abstract

This study examines the effect of the Supreme Audit Agency (BPK) audit results with an unqualified opinion (WTP) on efforts to improve clean governance in Indonesia. The WTP opinion shows that the financial statements of government entities have been prepared by applicable accounting standards and regulations. Using a normative legal research approach, this study examines the relevance of the WTP opinion as the main indicator of transparency, accountability, and integrity in state financial management. The results show that the WTP opinion has a positive impact in increasing transparency and accountability, strengthening supervision and efficiency of financial management, reducing the potential for corruption, and building public trust in the government. In addition, the WTP opinion also encourages bureaucratic reform through technology adoption, strengthening human resources, and more effective budget planning. This research emphasizes the importance of WTP opinion as a strategic tool in realizing good and sustainable governance.
Co-Authors Abidin, Bakti Abrahams, Deny Agus Wardhono Agustina Ekasari Amiq, Bahrul Amirullah, Trisakti Rizky Anriz, Revianto Ardan, Lukman Hakim Ardyan, Nafid Dwi Aribawa, Mohammad Yustino Aribawa, Muhammad Yustino Aries, Aries Astika, Mariana Ayuningtiyas, Fitri Bachrul Amiq Bahri, Muhammad Syamsul Begishev, Ildar Borman, M Syahrul Borman, M. Syahrul Borman, Syahrul Carlos, Christcarsel Brandlay Theolvano Cornelis, Vieta Imelda Damayanti, Sri Sukmana Diah Putri Meitasari Dian Ety Mayasari Diana Diana Dipo Wahjoeono, Dipo Dwi Azizah, Moza Aprilya Erlando, Angga Riki Argo Ernu Widodo, Ernu Fachria Febriyanto, Mohammad Dwi Fritz Edward Siregar gandis, ajeng Gautama, Elly Christanty Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hardianto, Yoyok Hariyono, Dipo Wahjoeono Hartoyo Hidayat, Toriqul K.Mahalieng, Abdul Kadek Kamal, Galang Mustofa Khoidin Kibiantoro, Miraj Laksono, Dedi Dwi M. Khoidin, M. Mansyuri, Zaqiya Alfi Mariyah, Nofi Muhammad Erfan, Muhammad Mulyosudarmo, Suviana Suwoto Ndraha, Abdian Berkat P, Siti Marwiyah Paramitha, Vallencia Nandya Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel Perdana, Dary Iqbal Putra Praditya, Zonehara Bima Pramananda, Aditya Riza Putra, Januanwar Reza Yudhitya Ramadhanty, Venta Ananda Ramba, Yunan Yunus Rohman, Ainur Rosiyanda Putra, Helvin Sasongko, Roby Shalasa, Idham Malik Sidarta, Dudik Djaja Sitepu, Anak Agung Gede Wibowo Siti Marwiyah SRI ASTUTIK Subekti Subekti Subekti Sukma Riyanti Ningsih, Hana Cindar Sulfiarini, Wiwin Suryani, Larastati Putri Suyono, Yoyok Ucuk Syahmi, Taffy Faiq Tejakusuma, Jonathan Tober, Daud Tri Wahyudi Tri Waluyo Utami, Rahayu Sri Utomo, Yusa Shabri Wahono, Eddy Wahyudin, Hari Wardantik, Yuli Endah Wibowo, Marji Wicaksana, Agus Arief Widodo, Dieno Hendro Winarno, Hadi Zulfikar, Achmad Setio