Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.604
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Jatiswara Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum jurnal ilmiah hospitality JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON LEGAL BRIEF Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Indonesia Berdaya Devotion: Journal of Research and Community Service International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Empiricism Journal Jurnal Kolaboratif Sains IBLAM Law Review JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Cakrawala Ilmiah LEBAH Bacarita Law Journal Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Commerce Law Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Law and Economics Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Journal of Community Empowerment Ulil Albab
Firzhal Arzhi Jiwantara
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kajian Yuridis Batas Usia Berakhirnya Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Fikri, Zainul; Tauhid, Tauhid; Idhar, Idhar; Jiwantara, Firzhal Arzhi
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 8 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.052 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i8.781

Abstract

Perangkat Desa merupakan pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sehingga perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Salah satu syarat perangkat desa berhenti dan/atau diberhentikan apabila usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, hal tersebut menjadi hambatan bagi kepala desa untuk mengganti perangkat desa sekaligushambatan bagi masyarakat umum yang mau bekerja dan mengabdikan dirinya untuk desanya dengan menjadi perangkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statueaproah) yaitu pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan pendekatan konseptual (conseptual approach) yakni pendekatan dengan cara memahami konsep-konsep hukum dan/atau pendapat para ahli hukum untuk memberikan gambaran dan informasi tentang pemerintah desa dan kewenangannya, dan pemahaman tentang perangkat desa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis ketentuan batas usia berakhirnya perangkat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan  masukan dan sumbangsih pemikiran bagi lahirnya kebijakan tentang Desa yang lebih memberikan akses kepada masyarakat.
Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif) Taufiqurrahman Taufiqurrahman; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.527

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji tentang sistem penyelesaian sengketa pada pemilihan umum disetiap negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, Brasil dan Filipina. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif murni dan adapun pendekatan penelitiannya terdiri dari Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan. Jenis dan sumber data pada penelitian adalah menggunakan data primer dan data skunder dengan mengunakan metode pengumpulan data penelitian dengan cara studi kepustakaan dan tehnik analisis data ialah deskriptif kualitatif. Studi ini mengidentifikasi bahwa penyelesaian sengketan pemilihan umum pada negara yang menganut system demokrasi terhadap masalah yang dialami dalam pemilihan umum yang dimana peneyelesaian akan dibawa ke lembaga peradilan tertinggi dari setiap negara. Masalah penyelenggaraan pemilu karena ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau menyangkut pelanggaran pidana dan administrasi yang mempengaruhi hasil pemilu. Dimana sengketa pemilu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga tertinggi yang memiliki tangung jawab dan wewenang sesuai supremesi hukum guna memberikan keputusan terkait hasil pemilihan umum.
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara; Lukman Lukman
Journal of Community Empowerment Vol 1, No 2 (2022): Desember
Publisher : Journal of Community Empowerment

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                                                                                                          Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatar-belakangi oleh situasi dan kondisi desa mitra yang memiliki hambatan dalam mengatasi permasalahan maraknya penolakan pembebasan lahan/tanah oleh masyarakat untuk   pembangunan kepentingan umum. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa mitra dalam menemukan solusi terkait permasalahan  yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum terkait  Pengadaan Tanah untuk  Kepentingan Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012. Mitra dalam kegiatan adalah Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara, dalam pelaksanaan kegiatan peserta yang dilibatkan terdiri dari unsur pemerintah desa, perwakilan tokoh masyarakat.  Kegiatan telah terlaksana pada tanggal 6 Juni 2022, yang berkontribusi memberikan beberapa output positif terhadap mitra seperti: 1) ditemukan solusi  terkait kendala penolakan pembebasan lahan/tanah oleh masyarakat untuk pembangunan kepentingan umum, 2) masyarakat memahami aturan dan prosedur pembebasan lahan/tanah bagi kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) masyarakat mengetahui dampak positif pembangunan kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pembangunan Kepentingan Umum  ABSTRACT This community service activity is backgrounded by the situation and condition of partner villages which have obstacles in overcoming the problem of the rampant rejection of land/land acquisition by the community for public interest development. This activity aims to assist partner village governments in finding solutions to the problems faced. The method used in this activity is legal counseling related to Land Acquisition for the Public Interest Based on Law Number 2 of 2012. Partners in the activity are the Lendang Nangka Utara Village Government, in the implementation of the activities the participants involved consist of elements of the village government, representatives of community leaders.  The activity has been carried out on June 6, 2022, which contributes to providing several positive outputs to partners such as: 1) solutions are found related to the obstacles to the rejection of land/land acquisition by the community for the development of the public interest, 2) the community understands the rules and procedures for land/land acquisition for the public interest based on the applicable laws and regulations, 3) the community knows the positive impact of public interest development to improve community welfare. Keywords: Land Acquisition, Development of public interest
Side Effect of Inter-Time Replacement: Members of the House of Representatives by Political Parties in a Democratic System Hasyim, Hafid; Hasanah, Siti; Jiwantara, Firzhal Arzhi; Pratama, Inka Nusamuda
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2023): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Buton.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jsip.v4i1.3066

Abstract

Sovereignty is fully in the hands of the people and implemented according to the Constitution the mechanism for implementing people's sovereignty is through general elections elected by the people in the context of implementing the democratic system in Indonesia, but the mechanism for the Interim Replacement of members of the People's Representative Council/Regional People's Representative Council as stipulated in Article Law Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/Municipal DPRD provides an opportunity to abort elected DPR members. The purpose of this study is to determine the side effect of the interim replacement of members of the DPR by political parties in a democratic system. The research method used is a qualitative research method by analyzing phenomena. The results of research on the side effect of inter-time replacement in the democratic system for members of the DPR which are carried out by political parties tend to be based on the interests of political parties, not based on the interests of the people, so this has a side effect of weakening the democratic system where people's votes from general election results are not a priority, this because the inter-time replacement process for members of the DPR is carried out in full and becomes the authority of political parties. Therefore strengthening the inter-time replacement mechanism is necessary so that the political rights of the community can be properly protected.
Konsep Standar Pelayananan Publik Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Ridwan, Ridwan; Haq, Hilman Syarial; Jiwantara, Firzhal Arzhi
Empiricism Journal Vol. 4 No. 2: December 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/ej.v4i2.1668

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep standar pelayanan publik berdasarkan Peraturan Pelaksana Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimanakah implementasi asas pelayanan yang baik dalam pelaksanaan administarasi kependudukan di Kabupaten Dompu Provinsi NTB. Jenis penelitian ini yaitu normatif-empiris. Teknik analisis data menggunakan Analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa konsep standar pelayanan publik berdasarkan Peraturan Pelaksana Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dompu Provinsi NTB yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya agar kebijakan-kebijakan baru yang dibuat Dispendukcapil Kabupaten Dompu dapat terealisasikan dengan baik. berdasarkan hasil kajian penulis menawarkan beberapa hasil yakni berupa pembudayakan pelayanan yang prima, membuat standar pelayanan yang baku dan mudah dipahami masyarakat, Standar pelayanan minimal, meningkatkan akomodasi fasilitas penunjang, serta memberikan penilaian secara rutin terhadap kepuasan layanan. Implementasi asas pelayanan yang baik dalam pelaksanaan Administarasi Kependudukan di Kabupaten Dompu-NTB yaitu sudah berjalan dengan baik dilihat dari indikator tepat waktu, indikator prosedur pelayanan, indikator biaya atau tarif, indikator standar pelayanan, dan indikator berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Concept of Public Service Standards Based on Regulation Number 40 of 2019 Concerning The Implementation of Population Administration Abstract The objective of this research is to comprehend and analyze the concept of public service standards based on Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation of Population Administration in Dompu Regency, West Nusa Tenggara Province (NTB), and to understand and analyze the implementation of the principle of good service in the execution of population administration in Dompu Regency, NTB. This research is of a normative-empirical type. The data analysis technique used is qualitative analysis. Based on the field research, it can be concluded that the concept of public service standards based on Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation of Population Administration in Dompu Regency, NTB, aims to provide excellent service to its community, ensuring that the new policies established by the Dompu Regency Population and Civil Registration Agency Dispendukcapil are effectively realized. According to the author's study, several recommendations are offered, including cultivating superior service, establishing easily understood and standardized service criteria for the public, defining minimum service standards, enhancing support facilities, and regularly assessing service satisfaction. The implementation of the principle of good service in the execution of Population Administration in Dompu, NTB, is deemed to be functioning well based on indicators such as timeliness, service procedure, cost or tariffs, service standards, and compliance with prevailing laws and regulations.
Equation of Human Rights Principles in the Medina Charter with Human Rights Principles in the 1945 Constitution Sri Solehah; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 7 No. 3 (2024)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1078

Abstract

This study aims to compare the equation of the principles of human rights (HAM) in two important historical documents, namely the Medina Charter and the 1945 Constitution (1945 Constitution) Indonesia. The Medina Charter, as the first social contract in Islamic history, and the 1945 Constitution, as the Indonesian constitution, has a big impact in the development and protection of human rights in each context. This study uses a document analysis method to identify and compare the principles of human rights contained in the two documents. It was found that there were a number of equations of human rights principles in the Medina Charter and the 1945 Constitution, even in different contexts. Universal principles such as freedom of religion, the right to life, and right of justice appear to be present in both documents. However, the implementation and interpretation of these principles can vary depending on differences in the context of history, culture, and politics in which these documents are produced. In addition, this research also highlighted the role and development of the concept of human rights from the Medina Charter to the 1945 Constitution. Although there are a number of changes and adjustments, it appears that human rights principles have become an integral part of the legal structure in accommodating community needs. In conclusion, although there are contextual differences between the Medina Charter and the 1945 Constitution, this research identifies the equation of human rights principles that reflect universal human values. Understanding of this equation can provide further insight about the evolution of the concept of human rights in history and how these values ​​remain relevant in the context of modern society.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI DI DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI MATARAM) Jiwantara, Firzhal Arzhi; Siti Hasanah; Lukman; Salahudin; Khaerul Ihsan
PROFICIO Vol. 5 No. 2 (2024): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v5i2.3704

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi Di Sekretriat DPC PERADI Mataram-NTB bersama para Advokat, Advokat Magang dan staf di DPC PERADI Mataram-NTB, advokat berstatus penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan setara dengan unsur penegak hukum lainya, yaitu polisi, jaksa dan hakim karena advokat sudah mendapatkan legitimasi formal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sehingga advokat berperan penting dalam proses penegakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam rangka pelaksanaan tugas profesinya, seharusnya hak-hak advokat yang dimiliki dan dijamin dalam undang-undang advokat, pelaksanaanya harus betul-betul menjadi atensi semua pihak dalam rangka membantu kelancaran tugas advokat sehingga perlindungan hukum yang dilakukan terhadap klien dapat dilakukan secara maksimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan DPC PERADI Mataram-NTB, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan peningkatan pemahaman tentang Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Mataram-NTB).
MERAKIT PLURALISME MELALUI SINERGITAS KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN PILKADA DAMAI DI NUSA TENGGARA BARAT Hasanah, Siti; Arzhi Jiwantara, Firzhal
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas permintaan mitra yang ingin mengupayakan terciptanya kondusifitas dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Secara geografis provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Lombok dan Sumbawa, yang dihuni oleh 3 (tiga) suku mayoritas yaitu suku sasak, samawa, dan mbojo. Keberagaman suku dan budaya tentu berdampak terhadap perbedaan sudut pandang dalam memaknai hakekat demokrasi khususnya dalam Pilkada. Keberagaman ini rentan mematik konflik. Atas alasan tersebut perlu dilakukan upaya atau strategi antisipatif, seperti memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar bisa memaknai hakekat keberagaman atau pluralisme dalam berdemokrasi. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik selama masa Pilkada. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah FGD (Focus Group Discussion) yang bermitra dengan Polda Nusa Tenggara Barat. Peserta yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Kegiatan telah terlaksana pada tanggal 11 November Tahun 2024, dan menghasilkan output positif seperti memberikan solusi dan strategi dalam menjaga kondusifitas wilayah selama proses Pilkada, dan masyarakat (peserta) memahami hakekat keberagaman serta pluralism dalam berdemokrasi.
RELASI ISLAM DAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM HUKUM: KAJIAN KEPUTUSAN MUKHTAMAR MUHAMMADIYAH KE - 47 DI MAKASSAR Syafruddin, Syafruddin; Hasanah, Siti; Arzhi Jiwantara, Firzhal; Mukhlishin, Mukhlishin; Sarip, Sarip
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 8 No 2 (2024): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v8i2.6624

Abstract

The Republic of Indonesia is based on Pancasila as an agreement between all elements of the nation with various ethnic groups, languages ​​and various religions. The birth of Pancasila is considered by some Muslims to be an agreement between the founding fathers of the nation. Pancasila is considered very appropriate and appropriate to accommodate all races, ethnicities and religions in Indonesia. This is what then attracts researchers to examine more deeply Muhammadiyah's thinking about the relationship between Islam and Pancasila and what the relationship between Islam and Pancasila as a legal system is from Muhammadiyah's perspective. According to Muhammadiyah, the Pancasila state can be realized as "Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," which signifies an advanced, just, prosperous, honorable and autonomous existence under the blessing of God. In Muhammadiyah's perspective, the relationship between Islam and Pancasila as a legal system in Indonesia is considered harmonious and complementary in a deep and substantial way. Keywords: Law, Legal Politics, Regional Government.
Legal studiesWomen's political representation in the regional people's representative council based on law number 7 of 2017 concerning elections in Indonesia Komalasari, Dewi; Jiwantara, Firzhal Arzhi; Hasanah, Siti
Journal of Law Science Vol. 7 No. 1 (2025): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i1.5954

Abstract

Women and men have the same position in politics, Women's involvement has the significance of participating in parliament in the process of policy-making and development participation as well as to enrich the perspectives and experiences that shape public policy. The purpose of this study is to find out how women are represented in political affairs in legislative elections in Indonesia. The method used in this study is a normative research method with a statute approach and a conceptual approach in a qualitative descriptive analysis, the data used in this study is sourced from primary legal materials, secondary legal materials and library research results from various references. The results of the study show that women's representation is increasing, in line with expectations for existing policies on women's representation because there are many issues related to women that require women's representation in legislative institutions. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections has expressly stipulated that every political party is obliged to nominate at least 30% of women.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Hafid Abi Harun Arroisi Ady Supryadi Afrihadi, Faisal Agustinus F. Paskalino Dadi Alpan Hadi Arief Fahmi Lubis Asmuni Asmuni Baiq Silvia Yustiari Baiq Silvia Yustiari Baiq Silvia Yustiari Burhanuddin Burhanuddin Dani Elfah Dewanti, Yuvana Dewi Komalasari Dewi, Anies Prima Edy Sony Efendi Kusnandar Ernesta Arita Ari Erwin, Yulias Fadil, Lalu Muhammad Fikri, Zainul Gede Harimbawa Guntur Ilman Putra Guntur Ilman Putra Hani Usmandani Haq, Hilman Syarial Hasanah , Siti Hasyim, Hafid Heri Budianto Herlambang, Rudy Husni, Muhamad Idhar Idhar Idhar, Idhar Ikang Satrya Medyantara Imalah Imran Imran Inka Nusamuda Pratama IRMAN PUTRA Johny Koynja Jumawal, Jumawal Kaspul Hadi Khaerul Ihsan Khaerul Ihsan Kukoh Iqbal Kusnandar, Efendi Lalu Rakhmat Suryaningrat Lukman Lukman Lukman LUKMAN, LUKMAN M. Dawud Rizkyandi Made Wardika Muhaemin Muhaemin Muhammad Padil Akbar Mukhlishin, Mukhlishin Nasaruddin Nasaruddin Nasaruddin Nasution Nasution Nasution Nasution Nurdin Nurdin Nurjannah S Nyiayu Arma Nurlailiy Nyiayu Arma Nurlailiy Primasari, Shinta Putra, Guntur Ilman Ridwan, Ridwan Rizan, Lalu Samsu Rohayu H, Rina Rossi Maunofa Widayat S, Nurjannah Sahlan Sahlan Sahrul, Sahrul Sakaki Sakaki Salahudin Salahudin Salahudin Salahudin Samsul Hadi Santi Mandasari Santi Mandasari Sarip Sarip Shinta Primasari Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Siti HasanahSiti Hasanah Sri Solehah Suhaep Ashady Suhartono Suhartono Suyadi Suyadi Syafruddin Syafruddin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Tauhid, Tauhid Ufran Ufran, Ufran Usman Munir Wijatono, Setia Yogi Hadi Ismanto