Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

7.586

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Jatiswara Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum jurnal ilmiah hospitality JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON LEGAL BRIEF Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Indonesia Berdaya Devotion: Journal of Research and Community Service PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Empiricism Journal Jurnal Kolaboratif Sains JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Commerce Law Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Journal of Community Empowerment Ulil Albab

Firzhal Arzhi Jiwantara

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Author-ID : 559505

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Kajian Yuridis Batas Usia Berakhirnya Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Fikri, Zainul; Tauhid, Tauhid; Idhar, Idhar; Jiwantara, Firzhal Arzhi
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 8 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Perangkat Desa merupakan pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sehingga perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Salah satu syarat perangkat desa berhenti dan/atau diberhentikan apabila usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, hal tersebut menjadi hambatan bagi kepala desa untuk mengganti perangkat desa sekaligushambatan bagi masyarakat umum yang mau bekerja dan mengabdikan dirinya untuk desanya dengan menjadi perangkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statueaproah) yaitu pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan pendekatan konseptual (conseptual approach) yakni pendekatan dengan cara memahami konsep-konsep hukum dan/atau pendapat para ahli hukum untuk memberikan gambaran dan informasi tentang pemerintah desa dan kewenangannya, dan pemahaman tentang perangkat desa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis ketentuan batas usia berakhirnya perangkat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi lahirnya kebijakan tentang Desa yang lebih memberikan akses kepada masyarakat.

HAKEKAT INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nasution Nasution; Siti Hasanah; Imran Imran; Firzhal Arzhi Jiwantara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p05

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari intevensi pihak manapun dalam menegakkan kebenaran dan keadilan substantive dalam sistem ketatanegaraan negara republik indonesia. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Indenpendensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat yang sangat penting bagi hakim dalam menjalankan kegiatan yudisialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Indenpendensi kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran, kehormatan, martabat, dan kewibawaan hakim. Jika tidak, maka akan terjadi manipulasi dan mafia hukum di lembaga peradilan, yang bisa saja berlindung di bawah independensi peradilan, sehingga membuat para hakim menyalahgunakan jabatannya dan menjadi sulit tersentuh hukum dan menunjukan bahwa independensi Kekuasaan kehakiman dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sikap hakim dalam proses persidangan akan amat menentukan objektivitas dalam memutuskan suatu perkara. Kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran dan kehormatan martabat hakim.

KONSEP KEPUTUSAN FIKTIP NEGATIF DAN FIKTIP POSITIF MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA UU CIPTA KERJA Firzhal Arzhi Jiwantara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p08

Tujuan Penelitian untuk mengetahui konsep keputusan fiktip negatif dan fiktip positif menurut undang-undang administrasi pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach). Hasil Peneilitian yaitu Keputusan Fiktip adalah keputusan yang sesungguhnya tidak ada (non being) tapi dianggap ada (being). Keputusan yang ada (being) dalam tataran hukum positif di Indonesia beranasir seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Fiktip Positif di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak saja berkaitan dengan Keputusan, akan tetapi juga berkaitan dengan Tindakan, sehingga perlu ada perubahan pemberian labeling dari Keputusan Fiktip Positif menjadi Keputusan dan/atau Tindakan Fiktip Positif sehingga dapat mewakili kedua elemen yang terdapat di dalamnya.

Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif) Taufiqurrahman Taufiqurrahman; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.527

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji tentang sistem penyelesaian sengketa pada pemilihan umum disetiap negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, Brasil dan Filipina. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif murni dan adapun pendekatan penelitiannya terdiri dari Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan. Jenis dan sumber data pada penelitian adalah menggunakan data primer dan data skunder dengan mengunakan metode pengumpulan data penelitian dengan cara studi kepustakaan dan tehnik analisis data ialah deskriptif kualitatif. Studi ini mengidentifikasi bahwa penyelesaian sengketan pemilihan umum pada negara yang menganut system demokrasi terhadap masalah yang dialami dalam pemilihan umum yang dimana peneyelesaian akan dibawa ke lembaga peradilan tertinggi dari setiap negara. Masalah penyelenggaraan pemilu karena ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau menyangkut pelanggaran pidana dan administrasi yang mempengaruhi hasil pemilu. Dimana sengketa pemilu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga tertinggi yang memiliki tangung jawab dan wewenang sesuai supremesi hukum guna memberikan keputusan terkait hasil pemilihan umum.

EKSISTENSI PROGRAM LEGISLASI PERATURAN DAERAH DI DPRD NTB Efendi Kusnandar; Siti Hasanah; Imran Imran; Firzhal Arzhi Jiwantara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p09

Tujuan dari penulisan untuk menganalisis eksistensi program legislasi peraturan daerah di DPRD NTB dan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Instrumen Perencanaan dan Urgensi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil. Tahapan Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Program Pembentukan Peraturan Daerah/Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. The purpose of the writing is to analyze the existence of local regulation legislation programs in the NTB DPRD and use normative legal methods with a legislative approach. Preparation of Local Regulation Formation Program as Planning Instrument and Urgency of Local Regulation Formation Program. In the formation of laws and regulations, stages have been determined that must be passed by the organs forming laws and regulations so that the resulting laws and regulations fulfill formal aspects, ignoring the stages that have been determined can result in a formally defective legislation. The Planning stage is the initial stage of the process of forming laws and regulations. Based on the provisions of Article 1 number 1 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, it is stated that the Formation of Legislation is the making of Legislation which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or determination, and promulgation. Regional Regulation Formation Program/Regional Legislation Program is a planning instrument for the formation program of Provincial Regional Regulations or Regency/City Regional Regulations that is prepared in a planned, integrated, and systematic manner.

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara; Lukman Lukman
Journal of Community Empowerment Vol 1, No 2 (2022): Desember
Publisher : Journal of Community Empowerment

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatar-belakangi oleh situasi dan kondisi desa mitra yang memiliki hambatan dalam mengatasi permasalahan maraknya penolakan pembebasan lahan/tanah oleh masyarakat untuk pembangunan kepentingan umum. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa mitra dalam menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012. Mitra dalam kegiatan adalah Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara, dalam pelaksanaan kegiatan peserta yang dilibatkan terdiri dari unsur pemerintah desa, perwakilan tokoh masyarakat. Kegiatan telah terlaksana pada tanggal 6 Juni 2022, yang berkontribusi memberikan beberapa output positif terhadap mitra seperti: 1) ditemukan solusi terkait kendala penolakan pembebasan lahan/tanah oleh masyarakat untuk pembangunan kepentingan umum, 2) masyarakat memahami aturan dan prosedur pembebasan lahan/tanah bagi kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) masyarakat mengetahui dampak positif pembangunan kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pembangunan Kepentingan Umum ABSTRACT This community service activity is backgrounded by the situation and condition of partner villages which have obstacles in overcoming the problem of the rampant rejection of land/land acquisition by the community for public interest development. This activity aims to assist partner village governments in finding solutions to the problems faced. The method used in this activity is legal counseling related to Land Acquisition for the Public Interest Based on Law Number 2 of 2012. Partners in the activity are the Lendang Nangka Utara Village Government, in the implementation of the activities the participants involved consist of elements of the village government, representatives of community leaders. The activity has been carried out on June 6, 2022, which contributes to providing several positive outputs to partners such as: 1) solutions are found related to the obstacles to the rejection of land/land acquisition by the community for the development of the public interest, 2) the community understands the rules and procedures for land/land acquisition for the public interest based on the applicable laws and regulations, 3) the community knows the positive impact of public interest development to improve community welfare. Keywords: Land Acquisition, Development of public interest

Enhancing the Jurisdiction of the Regional Notary Supervisory Council of West Nusa Tenggara Province in the Advancement and Oversight of Notaries Guntur Ilman Putra; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara; Nurjannah Septyanun
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.210

The position and authority of a Notary is crucial in ensuring legal clarity for individuals while undertaking legal activities. The behavior and actions of a Notary are very susceptible to abuse of their professional position, which can have negative consequences for society. In order to mitigate community losses, the establishment of a regulatory entity to oversee notaries is important. The research use the normative law research method to identify a legal rule, legal principles, and legal doctrines that can address the current legal difficulties. According to the findings of the research on the Enhancement of Authority of the Notary Regional Supervisory Council in the Development and Oversight of Notaries, the Notary Supervisory Board is empowered to conduct administrative oversight, and sanctions serve as legal repercussions for the decisions made by the Supervisory Board against a Notary who breaches the regulations pertaining to the execution of their duties in the position of a Notary, as stipulated in Legislation regarding the role and responsibilities of a Notary.

Side Effect of Inter-Time Replacement: Members of the House of Representatives by Political Parties in a Democratic System Hasyim, Hafid; Hasanah, Siti; Jiwantara, Firzhal Arzhi; Pratama, Inka Nusamuda
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2023): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Buton.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jsip.v4i1.3066

Sovereignty is fully in the hands of the people and implemented according to the Constitution the mechanism for implementing people's sovereignty is through general elections elected by the people in the context of implementing the democratic system in Indonesia, but the mechanism for the Interim Replacement of members of the People's Representative Council/Regional People's Representative Council as stipulated in Article Law Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/Municipal DPRD provides an opportunity to abort elected DPR members. The purpose of this study is to determine the side effect of the interim replacement of members of the DPR by political parties in a democratic system. The research method used is a qualitative research method by analyzing phenomena. The results of research on the side effect of inter-time replacement in the democratic system for members of the DPR which are carried out by political parties tend to be based on the interests of political parties, not based on the interests of the people, so this has a side effect of weakening the democratic system where people's votes from general election results are not a priority, this because the inter-time replacement process for members of the DPR is carried out in full and becomes the authority of political parties. Therefore strengthening the inter-time replacement mechanism is necessary so that the political rights of the community can be properly protected.

Konsep Standar Pelayananan Publik Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Ridwan, Ridwan; Haq, Hilman Syarial; Jiwantara, Firzhal Arzhi
Empiricism Journal Vol. 4 No. 2: December 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/ej.v4i2.1668

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep standar pelayanan publik berdasarkan Peraturan Pelaksana Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimanakah implementasi asas pelayanan yang baik dalam pelaksanaan administarasi kependudukan di Kabupaten Dompu Provinsi NTB. Jenis penelitian ini yaitu normatif-empiris. Teknik analisis data menggunakan Analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa konsep standar pelayanan publik berdasarkan Peraturan Pelaksana Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dompu Provinsi NTB yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya agar kebijakan-kebijakan baru yang dibuat Dispendukcapil Kabupaten Dompu dapat terealisasikan dengan baik. berdasarkan hasil kajian penulis menawarkan beberapa hasil yakni berupa pembudayakan pelayanan yang prima, membuat standar pelayanan yang baku dan mudah dipahami masyarakat, Standar pelayanan minimal, meningkatkan akomodasi fasilitas penunjang, serta memberikan penilaian secara rutin terhadap kepuasan layanan. Implementasi asas pelayanan yang baik dalam pelaksanaan Administarasi Kependudukan di Kabupaten Dompu-NTB yaitu sudah berjalan dengan baik dilihat dari indikator tepat waktu, indikator prosedur pelayanan, indikator biaya atau tarif, indikator standar pelayanan, dan indikator berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Concept of Public Service Standards Based on Regulation Number 40 of 2019 Concerning The Implementation of Population Administration Abstract The objective of this research is to comprehend and analyze the concept of public service standards based on Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation of Population Administration in Dompu Regency, West Nusa Tenggara Province (NTB), and to understand and analyze the implementation of the principle of good service in the execution of population administration in Dompu Regency, NTB. This research is of a normative-empirical type. The data analysis technique used is qualitative analysis. Based on the field research, it can be concluded that the concept of public service standards based on Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation of Population Administration in Dompu Regency, NTB, aims to provide excellent service to its community, ensuring that the new policies established by the Dompu Regency Population and Civil Registration Agency Dispendukcapil are effectively realized. According to the author's study, several recommendations are offered, including cultivating superior service, establishing easily understood and standardized service criteria for the public, defining minimum service standards, enhancing support facilities, and regularly assessing service satisfaction. The implementation of the principle of good service in the execution of Population Administration in Dompu, NTB, is deemed to be functioning well based on indicators such as timeliness, service procedure, cost or tariffs, service standards, and compliance with prevailing laws and regulations.

Equation of Human Rights Principles in the Medina Charter with Human Rights Principles in the 1945 Constitution Sri Solehah; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 7 No. 3 (2024)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1078

This study aims to compare the equation of the principles of human rights (HAM) in two important historical documents, namely the Medina Charter and the 1945 Constitution (1945 Constitution) Indonesia. The Medina Charter, as the first social contract in Islamic history, and the 1945 Constitution, as the Indonesian constitution, has a big impact in the development and protection of human rights in each context. This study uses a document analysis method to identify and compare the principles of human rights contained in the two documents. It was found that there were a number of equations of human rights principles in the Medina Charter and the 1945 Constitution, even in different contexts. Universal principles such as freedom of religion, the right to life, and right of justice appear to be present in both documents. However, the implementation and interpretation of these principles can vary depending on differences in the context of history, culture, and politics in which these documents are produced. In addition, this research also highlighted the role and development of the concept of human rights from the Medina Charter to the 1945 Constitution. Although there are a number of changes and adjustments, it appears that human rights principles have become an integral part of the legal structure in accommodating community needs. In conclusion, although there are contextual differences between the Medina Charter and the 1945 Constitution, this research identifies the equation of human rights principles that reflect universal human values. Understanding of this equation can provide further insight about the evolution of the concept of human rights in history and how these values remain relevant in the context of modern society.

Co-Authors Abdul Hafid Abi Harun Arroisi Ady Supryadi Afrihadi, Faisal Agustinus F. Paskalino Dadi Arief Fahmi Lubis Asmuni Asmuni Baiq Silvia Yustiari Baiq Silvia Yustiari Burhanuddin Burhanuddin Dani Elfah Dewanti, Yuvana Dewi Komalasari Dewi, Anies Prima Edy Sony Efendi Kusnandar Ernesta Arita Ari Fadil, Lalu Muhammad Fikri, Zainul Gede Harimbawa Guntur Ilman Putra Guntur Ilman Putra Guntur Ilman Putra Hani Usmandani Haq, Hilman Syarial Harun, Rina Rohayu Hasyim, Hafid Heri Budianto Idhar Idhar Idhar, Idhar Ikang Satrya Medyantara Imalah Imran Imran IRMAN PUTRA Johny Koynja Jumawal, Jumawal Kaspul Hadi Khaerul Ihsan Khaerul Ihsan Kusnandar, Efendi Lukman Lukman Lukman M. Dawud Rizkyandi Made Wardika Muhaemin Muhaemin Muhammad Padil Akbar Mukhlishin, Mukhlishin Nasaruddin Nasaruddin Nasaruddin Nasution Nasution Nasution Nasution Nurjannah S Nyiayu Arma Nurlailiy Nyiayu Arma Nurlailiy Pratama, Inka Nusamuda Primasari, Shinta Ridwan, Ridwan Rina Rohayu Harun Rizan, Lalu Samsu Sahlan Sahlan Sahrul, Sahrul Sakaki Sakaki Salahudin Salahudin Salahudin Salahudin Santi Mandasari Santi Mandasari Sarip, Sarip Shinta Primasari Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Siti HasanahSiti Hasanah Sri Solehah Suhartono Suhartono Suyadi Suyadi Syafruddin Syafruddin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Tauhid, Tauhid Ufran Ufran, Ufran Usman Munir Wijatono, Setia Yogi Hadi Ismanto Yulias Erwin

Title

Found 53 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 53 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 53 Documents
Search