Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.604
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Jatiswara Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum jurnal ilmiah hospitality JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON LEGAL BRIEF Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Indonesia Berdaya Devotion: Journal of Research and Community Service International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Empiricism Journal Jurnal Kolaboratif Sains IBLAM Law Review JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Cakrawala Ilmiah LEBAH Bacarita Law Journal Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Commerce Law Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Law and Economics Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Journal of Community Empowerment Ulil Albab
Firzhal Arzhi Jiwantara
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Executive and legislative authority in the administration of local government based on the principles of good governance Wijatono, Setia; Hasanah, Siti; Jiwantara, Firzhal Arzhi
Journal of Law Science Vol. 7 No. 1 (2025): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i1.5955

Abstract

The implementation of local government in the application of Good Governance principles is a demand from the community to the government, One of the forms of  good governance is the image of democratic governance.The purpose of this study is to explain and analyze the authority of the Regional Government and the Regional Representative Council in realizing good governance. This study uses a normative juridical methodwith a statute approachand a conceptual approachin a qualitative descriptive analysis, the data used in this study is sourced from primary legal materials, secondary legal materials and library research results from various references.The results of the study show that in carrying out their duties and functions, even though the position is parallel between the Regional Government and the DPRD. Supervision continues to run as the DPRD's duty always supervises both the government in running the wheels of government and including supervision in public services andlocal governments must not act by abusing authority and exceeding authority, or without authority, so as to realize the state goals (local governments) of welfare in order to implement the principles of good governance.
Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara: Discretionary Policy in Government Legal Perspective Of State Administration Agustinus F. Paskalino Dadi; Firzhal Arzhi Jiwantara; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6288

Abstract

Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Menurut hukum administrasi negara meskipun diskresi memberi kebebasan, keputusan yang diambil tetap harus sesuai dengan prinsip legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut hukum administrasi negara terhadap kebijakan diskresi menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Diskresi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah, sementara pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan. Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara ini merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Sehingga dapat melihat betapa vitalnya diskresi dalam proses pemerintahan yang responsif. Namun dibalik itu semua diskresi juga memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam pengaplikasiannya.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia: The Role of the Constitutional Court in Resolving Regional Election Disputes in Indonesia Ernesta Arita Ari; Firzhal Arzhi Jiwantara; Johny Koynja; Imalah; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6657

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa pilkada di Indonesia untuk menjaga integritas demokrasi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memastikan sengketa pilkada diselesaikan secara adil, transparan, dan final. Penelitian ini menganalisis peran MK dalam menangani sengketa Pilkada , termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta tantangan yang dihadapi, seperti tingginya jumlah perkara dan kompleksitas kasus. Dengan mekanisme peradilan cepat, MK memberikan kepastian hukum melalui putusan final dan mengikat. Putusan seperti Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kewenangan permanen MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada , meskipun badan peradilan khusus belum terbentuk. Selain menyelesaikan konflik, MK berperan sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara, yang berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi dan pelaksanaan Pilkada yang lebih baik di masa depan.
Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Kantor Law Office 108: Legal Counseling on the Technique of Making a Lawsuit in the State Administrative Court Environment at Law Office 108 Firzhal Arzhi Jiwantara; Siti HasanahSiti Hasanah; Lukman; Gede Harimbawa; Syamsuddin; Santi Mandasari
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6663

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi Di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB bersama para Advokat LAW OFFICE 108, Advokat Magang LAW OFFICE 108 dan staf di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, supaya tahu tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam membuat surat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara umum telah ditentukan di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demikian pula bentuk dan corak surat gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara khusus di dalam Peraturan-peraturan Mahkamah Agung RI.Dengan demikian bentuk dan corak gugatan (forma et figura judicie) telah ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian bentuk dan corak surat gugatan (forma et figura judicii) tersebut merupakan sesuatu yang resmi menurut hukum dan sesuatu yang penting (forma legalis, forma essentialis) serta tidak dapat disimpangi keberadaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan peningkatan pemahaman tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Di Kantor LAW OFFICE 108.
Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Arzhi Jiwantara, Firzhal
JATISWARA Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i2.203

Abstract

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrastif, yang merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Isu hukum dalam penelitian ini pertama apakah upaya administratif wajib (mandatory) ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN; dan kedua apakah akibat hukum terhadap tidak dilaksanakan upaya administrasitif oleh pihak penggugat; Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan pengetahuan hukum tentang upaya administratif terdiri dari Keberatan dan Banding bagi rakyat khususnya dalam hal Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara seteleh menempuh upaya administratif.
Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia Arzhi Jiwantara, Firzhal
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.216

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perspektif jenis dan hierakhi Peraturan Perundang-Undangan yaitu Surat Keputusan Bersama antar kementerian/lembaga non departemen maupun Surat Keputusan Bersama antar lembaga negara dari optik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak termasuk di dalam jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), dan jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena Surat Keputusan Bersama nomenklaturnya tidak terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sehingga tidak termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa perangkat desa di Kab. Lombok timur Jiwantara, Firzhal Arzhi
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 1 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020232037

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN dalam sengketa Perangkat Desa di Kab.Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian ini, digunakan dalam rangka mengakomodir aspek dogmatik hukum dan kenyataan hukum yang keduanya dibutuhkan di dalam mengukur dan menganalisis permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian yaitu Hakekat Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memeperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah  Dalam hal amar atau diktum putusan lembaga peradilan telah dilakukan eksekusi, dilihat dari aspek teori norma merupakan pelaksanaan dari norma kongkrit yang diciptakan oleh lembaga peradilan terhadap suatu kasus dengan obyek  tertentu dan subyek tertentu khususnya pihak-pihak yang bersengketa dan Hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN Dalam Sengketa Perangkat Desa Di Desa Pringgabaya Kab.Lombok Timur yaitu Amar putusan, Hambatan eksekusi  putusan  disebabkan  Pejabat TUN adalah Kepala Daerah  yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, Hambatan  eksekusi  putusan  disebabkan  Pejabat TUN yang  digugat  adalah  pejabat  yang  menerima  kewenangan  delegasi semu, Hambatan tentang pemahaman pejabat TUN terhadap teori Negara hukum dan AAUPB, Hambatan Tekhnis, Hambatan yuridis, Hambatan terkait dengan asas-asas hukum, Hambatan dari segi keterbatasan kewenangan hakim, Hambatan akibat perubahan system otonomi daerah dan Hambatan akibat ketidak-patuhan pejabat TUN dalam hal ini Bupati Lombok Timur atau Kepala Desa Pringgabaya.
Tanggung Gugat ( Pertanggungjawaban ) Pemerintah di Indonesia dan Netherland Firzhal Arzhi Jiwantara; Anies Prima Dewi; Ady Supryadi
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 7: Juni 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The liability in Indonesia is included as the Government's responsibility, namely as a compulsory compliance obligation of the state or government or government officials or other officials who carry out government functions as a result of an objection, a lawsuit, a judicial review, which is submitted by a person, the community, an entity civil law either through court settlement or out of court. In this case as a form of Government responsibility both in civil and administrative matters. While accountability or accountability of the Government in the Netherlands (civil law system) are known to several teachings regarding civil liability, namely: 1) Accountability based on mistakes (schuldaansprakelijkheid). 2) Liability based on an error with an inverse proof load (schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast). 3) Liability based on risk (risicoaansprakelijkheid). In the Dutch legal system the equivalent of strict liability is risk-aansprakelijkheid. Responsibility based on risk is a form of responsibility that is not based on the element of error for the following activities: 1) hazardous material management; 2) waste management installation; and 3) drilling mining activities. The Defendant is free from responsibility based on risk, if: 1) loss arises as a result of war; 2) losses due to extraordinary natural events; 3) losses due to obeying authority orders; 4) losses due to the victim's own actions; 5) losses due to third party actions.
Analisis Pengaturan Multipleksing Dalam Pasal 78 Ayat 1 - 5 dan Pasal 81 Ayat 1 - 2 PP 46/2021 Terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja Yogi Hadi Ismanto; Hani Usmandani; Firzhal Arzhi Jiwantara
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 8: Juli 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merevisi undang-undang di diberbagai sektor termasuk sektor Penyiaran, hingga kemudian sebagai peraturan pelaksana diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (PP 46/2021). Salah satu hal yang diatur dalam PP 46/2021 adalah mengenai multipleksing, yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) - (5) dan Pasal 81 ayat (1) - (2). Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai bagaimana pengaturan multipleksing dalam Pasal 78 Ayat (1) – (5) dan Pasal 81 Ayat (1) – (2) PP 46/2021 terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang bersifat normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan Pasal 78 Ayat (1) – (5) dan Pasal 81 Ayat (1) – (2) PP 46/2021 terhadap Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran) Jo. UU Cipta Kerja menggunakan asas hukum pembentuk peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 78 ayat (1) – (5) dan Pasal 81 ayat (1) – (2) PP 46/2021 ternyata telah mengatur hal lain yang melampaui / melebihi Kewenanqan yang didelegasikan / diberikan oleh UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja, sehingga telah melanggar Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki dan Materi Muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 c UU PPP, dan juga melanggar Pasal 12 UU PPP.
Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Fathur Rauzi; Jiwantara, Firzhal Arzhi; asmuni, Asmuni
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (Desember)
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jilpi.v2i2.359

Abstract

Kekuasaan kehakiman setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan.Tujuan pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anggota perhimpunan Advokat Indonesia Cabang SELONG tentang kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman terkhusus pada Mahkamah Agung. Disamping itu peserta pelatihan diharapakn dapat memahami Konsep ideal penyelenggaraan kekuasaan kekuasaan kehakiman sebagai konsep dari negara hukum dapat terlaksana dengan baik apabila dapat dijamin oleh regulasi yang kuat dan pemahaman bersama secara paripurna antar para pemegang kekuasaan di Indonesia tentang pentingnya kemandirian dan independensi badan peradilan dalam mewujdukan penegakan hukum yang berkeadilan
Co-Authors Abd Rahman Abdul Hafid Abi Harun Arroisi Ady Supryadi Afrihadi, Faisal Agustinus F. Paskalino Dadi Alpan Hadi Arief Fahmi Lubis Asmuni Asmuni Baiq Silvia Yustiari Baiq Silvia Yustiari Baiq Silvia Yustiari Burhanuddin Burhanuddin Dani Elfah Dewanti, Yuvana Dewi Komalasari Dewi, Anies Prima Edy Sony Efendi Kusnandar Ernesta Arita Ari Erwin, Yulias Fadil, Lalu Muhammad Fikri, Zainul Gede Harimbawa Guntur Ilman Putra Guntur Ilman Putra Hani Usmandani Haq, Hilman Syarial Hasanah , Siti Hasyim, Hafid Heri Budianto Herlambang, Rudy Husni, Muhamad Idhar Idhar Idhar, Idhar Ikang Satrya Medyantara Imalah Imran Imran Inka Nusamuda Pratama IRMAN PUTRA Johny Koynja Jumawal, Jumawal Kaspul Hadi Khaerul Ihsan Khaerul Ihsan Kukoh Iqbal Kusnandar, Efendi Lalu Rakhmat Suryaningrat Lukman Lukman Lukman LUKMAN, LUKMAN M. Dawud Rizkyandi Made Wardika Muhaemin Muhaemin Muhammad Padil Akbar Mukhlishin, Mukhlishin Nasaruddin Nasaruddin Nasaruddin Nasution Nasution Nasution Nasution Nurdin Nurdin Nurjannah S Nyiayu Arma Nurlailiy Nyiayu Arma Nurlailiy Primasari, Shinta Putra, Guntur Ilman Ridwan, Ridwan Rizan, Lalu Samsu Rohayu H, Rina Rossi Maunofa Widayat S, Nurjannah Sahlan Sahlan Sahrul, Sahrul Sakaki Sakaki Salahudin Salahudin Salahudin Salahudin Samsul Hadi Santi Mandasari Santi Mandasari Sarip Sarip Shinta Primasari Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Siti HasanahSiti Hasanah Sri Solehah Suhaep Ashady Suhartono Suhartono Suyadi Suyadi Syafruddin Syafruddin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Tauhid, Tauhid Ufran Ufran, Ufran Usman Munir Wijatono, Setia Yogi Hadi Ismanto