Claim Missing Document
Check
Articles

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI DI DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI MATARAM) Jiwantara, Firzhal Arzhi; Siti Hasanah; Lukman; Salahudin; Khaerul Ihsan
PROFICIO Vol. 5 No. 2 (2024): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v5i2.3704

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi Di Sekretriat DPC PERADI Mataram-NTB bersama para Advokat, Advokat Magang dan staf di DPC PERADI Mataram-NTB, advokat berstatus penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan setara dengan unsur penegak hukum lainya, yaitu polisi, jaksa dan hakim karena advokat sudah mendapatkan legitimasi formal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sehingga advokat berperan penting dalam proses penegakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam rangka pelaksanaan tugas profesinya, seharusnya hak-hak advokat yang dimiliki dan dijamin dalam undang-undang advokat, pelaksanaanya harus betul-betul menjadi atensi semua pihak dalam rangka membantu kelancaran tugas advokat sehingga perlindungan hukum yang dilakukan terhadap klien dapat dilakukan secara maksimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan DPC PERADI Mataram-NTB, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan peningkatan pemahaman tentang Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Mataram-NTB).
MERAKIT PLURALISME MELALUI SINERGITAS KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN PILKADA DAMAI DI NUSA TENGGARA BARAT Hasanah, Siti; Arzhi Jiwantara, Firzhal
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas permintaan mitra yang ingin mengupayakan terciptanya kondusifitas dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Secara geografis provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Lombok dan Sumbawa, yang dihuni oleh 3 (tiga) suku mayoritas yaitu suku sasak, samawa, dan mbojo. Keberagaman suku dan budaya tentu berdampak terhadap perbedaan sudut pandang dalam memaknai hakekat demokrasi khususnya dalam Pilkada. Keberagaman ini rentan mematik konflik. Atas alasan tersebut perlu dilakukan upaya atau strategi antisipatif, seperti memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar bisa memaknai hakekat keberagaman atau pluralisme dalam berdemokrasi. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik selama masa Pilkada. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah FGD (Focus Group Discussion) yang bermitra dengan Polda Nusa Tenggara Barat. Peserta yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Kegiatan telah terlaksana pada tanggal 11 November Tahun 2024, dan menghasilkan output positif seperti memberikan solusi dan strategi dalam menjaga kondusifitas wilayah selama proses Pilkada, dan masyarakat (peserta) memahami hakekat keberagaman serta pluralism dalam berdemokrasi.
RELASI ISLAM DAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM HUKUM: KAJIAN KEPUTUSAN MUKHTAMAR MUHAMMADIYAH KE - 47 DI MAKASSAR Syafruddin, Syafruddin; Hasanah, Siti; Arzhi Jiwantara, Firzhal; Mukhlishin, Mukhlishin; Sarip, Sarip
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 8 No 2 (2024): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v8i2.6624

Abstract

The Republic of Indonesia is based on Pancasila as an agreement between all elements of the nation with various ethnic groups, languages ​​and various religions. The birth of Pancasila is considered by some Muslims to be an agreement between the founding fathers of the nation. Pancasila is considered very appropriate and appropriate to accommodate all races, ethnicities and religions in Indonesia. This is what then attracts researchers to examine more deeply Muhammadiyah's thinking about the relationship between Islam and Pancasila and what the relationship between Islam and Pancasila as a legal system is from Muhammadiyah's perspective. According to Muhammadiyah, the Pancasila state can be realized as "Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," which signifies an advanced, just, prosperous, honorable and autonomous existence under the blessing of God. In Muhammadiyah's perspective, the relationship between Islam and Pancasila as a legal system in Indonesia is considered harmonious and complementary in a deep and substantial way. Keywords: Law, Legal Politics, Regional Government.
Legal studiesWomen's political representation in the regional people's representative council based on law number 7 of 2017 concerning elections in Indonesia Komalasari, Dewi; Jiwantara, Firzhal Arzhi; Hasanah, Siti
Journal of Law Science Vol. 7 No. 1 (2025): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i1.5954

Abstract

Women and men have the same position in politics, Women's involvement has the significance of participating in parliament in the process of policy-making and development participation as well as to enrich the perspectives and experiences that shape public policy. The purpose of this study is to find out how women are represented in political affairs in legislative elections in Indonesia. The method used in this study is a normative research method with a statute approach and a conceptual approach in a qualitative descriptive analysis, the data used in this study is sourced from primary legal materials, secondary legal materials and library research results from various references. The results of the study show that women's representation is increasing, in line with expectations for existing policies on women's representation because there are many issues related to women that require women's representation in legislative institutions. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections has expressly stipulated that every political party is obliged to nominate at least 30% of women.
Executive and legislative authority in the administration of local government based on the principles of good governance Wijatono, Setia; Hasanah, Siti; Jiwantara, Firzhal Arzhi
Journal of Law Science Vol. 7 No. 1 (2025): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i1.5955

Abstract

The implementation of local government in the application of Good Governance principles is a demand from the community to the government, One of the forms of  good governance is the image of democratic governance.The purpose of this study is to explain and analyze the authority of the Regional Government and the Regional Representative Council in realizing good governance. This study uses a normative juridical methodwith a statute approachand a conceptual approachin a qualitative descriptive analysis, the data used in this study is sourced from primary legal materials, secondary legal materials and library research results from various references.The results of the study show that in carrying out their duties and functions, even though the position is parallel between the Regional Government and the DPRD. Supervision continues to run as the DPRD's duty always supervises both the government in running the wheels of government and including supervision in public services andlocal governments must not act by abusing authority and exceeding authority, or without authority, so as to realize the state goals (local governments) of welfare in order to implement the principles of good governance.
Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara: Discretionary Policy in Government Legal Perspective Of State Administration Agustinus F. Paskalino Dadi; Firzhal Arzhi Jiwantara; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6288

Abstract

Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Menurut hukum administrasi negara meskipun diskresi memberi kebebasan, keputusan yang diambil tetap harus sesuai dengan prinsip legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut hukum administrasi negara terhadap kebijakan diskresi menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Diskresi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah, sementara pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan. Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara ini merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Sehingga dapat melihat betapa vitalnya diskresi dalam proses pemerintahan yang responsif. Namun dibalik itu semua diskresi juga memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam pengaplikasiannya.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia: The Role of the Constitutional Court in Resolving Regional Election Disputes in Indonesia Ernesta Arita Ari; Firzhal Arzhi Jiwantara; Johny Koynja; Imalah; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6657

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa pilkada di Indonesia untuk menjaga integritas demokrasi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memastikan sengketa pilkada diselesaikan secara adil, transparan, dan final. Penelitian ini menganalisis peran MK dalam menangani sengketa Pilkada , termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta tantangan yang dihadapi, seperti tingginya jumlah perkara dan kompleksitas kasus. Dengan mekanisme peradilan cepat, MK memberikan kepastian hukum melalui putusan final dan mengikat. Putusan seperti Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kewenangan permanen MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada , meskipun badan peradilan khusus belum terbentuk. Selain menyelesaikan konflik, MK berperan sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara, yang berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi dan pelaksanaan Pilkada yang lebih baik di masa depan.
Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Kantor Law Office 108: Legal Counseling on the Technique of Making a Lawsuit in the State Administrative Court Environment at Law Office 108 Firzhal Arzhi Jiwantara; Siti HasanahSiti Hasanah; Lukman; Gede Harimbawa; Syamsuddin; Santi Mandasari
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6663

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi Di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB bersama para Advokat LAW OFFICE 108, Advokat Magang LAW OFFICE 108 dan staf di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, supaya tahu tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam membuat surat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara umum telah ditentukan di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demikian pula bentuk dan corak surat gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara khusus di dalam Peraturan-peraturan Mahkamah Agung RI.Dengan demikian bentuk dan corak gugatan (forma et figura judicie) telah ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian bentuk dan corak surat gugatan (forma et figura judicii) tersebut merupakan sesuatu yang resmi menurut hukum dan sesuatu yang penting (forma legalis, forma essentialis) serta tidak dapat disimpangi keberadaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan peningkatan pemahaman tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Di Kantor LAW OFFICE 108.
Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Arzhi Jiwantara, Firzhal
JATISWARA Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i2.203

Abstract

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrastif, yang merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Isu hukum dalam penelitian ini pertama apakah upaya administratif wajib (mandatory) ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN; dan kedua apakah akibat hukum terhadap tidak dilaksanakan upaya administrasitif oleh pihak penggugat; Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan pengetahuan hukum tentang upaya administratif terdiri dari Keberatan dan Banding bagi rakyat khususnya dalam hal Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara seteleh menempuh upaya administratif.
Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia Arzhi Jiwantara, Firzhal
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.216

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perspektif jenis dan hierakhi Peraturan Perundang-Undangan yaitu Surat Keputusan Bersama antar kementerian/lembaga non departemen maupun Surat Keputusan Bersama antar lembaga negara dari optik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak termasuk di dalam jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), dan jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena Surat Keputusan Bersama nomenklaturnya tidak terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sehingga tidak termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.