Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.788
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Jatiswara Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON LEGAL BRIEF Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Indonesia Berdaya Devotion: Journal of Research and Community Service International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Empiricism Journal IBLAM Law Review JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Cakrawala Ilmiah LEBAH Bacarita Law Journal Commerce Law Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Law and Economics Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Journal of Community Empowerment Ulil Albab Pariwisata
Firzhal Arzhi Jiwantara
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia Arzhi Jiwantara, Firzhal
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.216

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perspektif jenis dan hierakhi Peraturan Perundang-Undangan yaitu Surat Keputusan Bersama antar kementerian/lembaga non departemen maupun Surat Keputusan Bersama antar lembaga negara dari optik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak termasuk di dalam jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), dan jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena Surat Keputusan Bersama nomenklaturnya tidak terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sehingga tidak termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa perangkat desa di Kab. Lombok timur Jiwantara, Firzhal Arzhi
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 1 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020232037

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN dalam sengketa Perangkat Desa di Kab.Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian ini, digunakan dalam rangka mengakomodir aspek dogmatik hukum dan kenyataan hukum yang keduanya dibutuhkan di dalam mengukur dan menganalisis permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian yaitu Hakekat Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memeperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah  Dalam hal amar atau diktum putusan lembaga peradilan telah dilakukan eksekusi, dilihat dari aspek teori norma merupakan pelaksanaan dari norma kongkrit yang diciptakan oleh lembaga peradilan terhadap suatu kasus dengan obyek  tertentu dan subyek tertentu khususnya pihak-pihak yang bersengketa dan Hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN Dalam Sengketa Perangkat Desa Di Desa Pringgabaya Kab.Lombok Timur yaitu Amar putusan, Hambatan eksekusi  putusan  disebabkan  Pejabat TUN adalah Kepala Daerah  yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, Hambatan  eksekusi  putusan  disebabkan  Pejabat TUN yang  digugat  adalah  pejabat  yang  menerima  kewenangan  delegasi semu, Hambatan tentang pemahaman pejabat TUN terhadap teori Negara hukum dan AAUPB, Hambatan Tekhnis, Hambatan yuridis, Hambatan terkait dengan asas-asas hukum, Hambatan dari segi keterbatasan kewenangan hakim, Hambatan akibat perubahan system otonomi daerah dan Hambatan akibat ketidak-patuhan pejabat TUN dalam hal ini Bupati Lombok Timur atau Kepala Desa Pringgabaya.
Tanggung Gugat ( Pertanggungjawaban ) Pemerintah di Indonesia dan Netherland Firzhal Arzhi Jiwantara; Anies Prima Dewi; Ady Supryadi
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 7: Juni 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The liability in Indonesia is included as the Government's responsibility, namely as a compulsory compliance obligation of the state or government or government officials or other officials who carry out government functions as a result of an objection, a lawsuit, a judicial review, which is submitted by a person, the community, an entity civil law either through court settlement or out of court. In this case as a form of Government responsibility both in civil and administrative matters. While accountability or accountability of the Government in the Netherlands (civil law system) are known to several teachings regarding civil liability, namely: 1) Accountability based on mistakes (schuldaansprakelijkheid). 2) Liability based on an error with an inverse proof load (schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast). 3) Liability based on risk (risicoaansprakelijkheid). In the Dutch legal system the equivalent of strict liability is risk-aansprakelijkheid. Responsibility based on risk is a form of responsibility that is not based on the element of error for the following activities: 1) hazardous material management; 2) waste management installation; and 3) drilling mining activities. The Defendant is free from responsibility based on risk, if: 1) loss arises as a result of war; 2) losses due to extraordinary natural events; 3) losses due to obeying authority orders; 4) losses due to the victim's own actions; 5) losses due to third party actions.
Analisis Pengaturan Multipleksing Dalam Pasal 78 Ayat 1 - 5 dan Pasal 81 Ayat 1 - 2 PP 46/2021 Terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja Yogi Hadi Ismanto; Hani Usmandani; Firzhal Arzhi Jiwantara
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 8: Juli 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merevisi undang-undang di diberbagai sektor termasuk sektor Penyiaran, hingga kemudian sebagai peraturan pelaksana diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (PP 46/2021). Salah satu hal yang diatur dalam PP 46/2021 adalah mengenai multipleksing, yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) - (5) dan Pasal 81 ayat (1) - (2). Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai bagaimana pengaturan multipleksing dalam Pasal 78 Ayat (1) – (5) dan Pasal 81 Ayat (1) – (2) PP 46/2021 terhadap UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang bersifat normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan Pasal 78 Ayat (1) – (5) dan Pasal 81 Ayat (1) – (2) PP 46/2021 terhadap Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran) Jo. UU Cipta Kerja menggunakan asas hukum pembentuk peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 78 ayat (1) – (5) dan Pasal 81 ayat (1) – (2) PP 46/2021 ternyata telah mengatur hal lain yang melampaui / melebihi Kewenanqan yang didelegasikan / diberikan oleh UU Penyiaran Jo. UU Cipta Kerja, sehingga telah melanggar Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki dan Materi Muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 c UU PPP, dan juga melanggar Pasal 12 UU PPP.
Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Fathur Rauzi; Jiwantara, Firzhal Arzhi; asmuni, Asmuni
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (Desember)
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jilpi.v2i2.359

Abstract

Kekuasaan kehakiman setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan.Tujuan pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anggota perhimpunan Advokat Indonesia Cabang SELONG tentang kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman terkhusus pada Mahkamah Agung. Disamping itu peserta pelatihan diharapakn dapat memahami Konsep ideal penyelenggaraan kekuasaan kekuasaan kehakiman sebagai konsep dari negara hukum dapat terlaksana dengan baik apabila dapat dijamin oleh regulasi yang kuat dan pemahaman bersama secara paripurna antar para pemegang kekuasaan di Indonesia tentang pentingnya kemandirian dan independensi badan peradilan dalam mewujdukan penegakan hukum yang berkeadilan
Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram Dewanti, Yuvana; Rina Rohayu Harun; Firzhal Arzhi Jiwantara
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai indikator pemberian remisi serta mengidentifikasi kendala penerapan prinsip keadilan distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis untuk mengkaji efektivitas hukum dan kebijakan pemasyarakatan dalam praktik lapangan.SPPN merupakan instrumen strategis dalam menilai kemajuan pembinaan narapidana secara objektif, sejalan dengan pergeseran paradigma pemasyarakatan dari pendekatan retributif ke rehabilitatif. Diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, SPPN di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dijalankan oleh tim Wali Pemasyarakatan dan Asesor melalui penilaian berbasis data dan bukti. Penilaian ini mencakup observasi perilaku, wawancara, telaah dokumen, serta tes, dengan pendekatan yang terindividualisasi sesuai karakteristik masing-masing narapidana.Optimalisasi SPPN telah menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya transparansi, motivasi narapidana, serta efektivitas dalam pemberian remisi dan hak-hak lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah kendala signifikan yang menghambat prinsip keadilan distributif. Kendala tersebut meliputi subjektivitas petugas, keterbatasan data yang akurat dan lengkap, belum optimalnya digitalisasi, serta rendahnya kapasitas SDM. Selain itu, inkonsistensi antarunit, resistensi terhadap sistem baru, dan tantangan integrasi data dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut memperparah ketimpangan dalam penilaian.Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, pelatihan petugas, standardisasi teknis, serta percepatan digitalisasi. Langkah ini penting agar SPPN dapat benar-benar menjadi alat evaluasi yang adil dan efektif dalam mendukung pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.
Implications Of Land Ownership By Foreigners On The Investigation Process Of Criminal Acts By Foreigners Afrihadi, Faisal; Harun, Rina Rohayu; Jiwantara, Firzhal Arzhi; Ufran, Ufran
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1307

Abstract

This study aims to analyze the practice of nominee agreements in land ownership by foreigners in Indonesia as a form of legal smuggling in a positive legal perspective. In the regulation of land law in Indonesia, based on the UUPA, land ownership with ownership rights is only by Indonesian citizens. The practice that occurs, foreigners through a name loan agreement to be able to control and own land in Indonesia with property rights. The normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach uses primary legal materials and secondary legal materials. Through literature studies (literature studies). The legal materials obtained were analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the nominee agreement is an agreement made between a person who according to the law cannot be the subject of a certain land right (property rights), in this case a foreigner with an Indonesian citizen, with the intention that the foreigner can control (own) the land owned de facto, but legally-formally (dejure) the land is owned on behalf of Indonesian citizens. The name loan agreement is clearly a form of legal smuggling to avoid regulations that stipulate that foreigners are not qualified as subjects of land title holders in Indonesia in accordance with the provisions in Article 9 paragraph (1) jo. Article 21 paragraph (1) of the UUPA clearly states that only Indonesian citizens can have a full relationship with earth, water and space, and clearly stipulates that only Indonesian citizens can have property rights
The Authority of Bapemperda in the Formation of Regional Regulations: The Perspective of State Administrative Law in the City of Mataram Primasari, Shinta; Hasanah, Siti; Jiwantara, Firzhal Arzhi
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 3 (2025): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i3.1330

Abstract

The purpose of this study is to find out how To find out how the authority of the Regional Regulation Formation Agency of the Mataram City DPRD in the preparation of Regional Regulations in Mataram City. And To find out how the implementation of the authority of the Regional Regulation Formation Agency of the Mataram City DPRD. This type of research is normative-empirical. By using the Conceptual approach method (Conceptual Approach), Statute Approach (Statute approach) and Historical Approach (Historical Approach). Methods and techniques for collecting data through interviews, observations and documentation, using qualitative descriptive data analysis. The results of the study show that; The Legislative Function of the Mataram City Regional People's Representative Council is one of the attribution authorities inherent in the formation of regional regulations which begins at the planning, drafting, discussion and enactment stages. In carrying out its function as Legislation, it certainly requires complete tools in the DPRD structure itself, especially in the formation of Regional Regulations which in this case are carried out by Bapemperda which has the authority to harmonize, round off, and strengthen the concept of draft Regional Regulations submitted by members, commissions, or joint commissions before the draft Regional Regulation is submitted to the Leadership of the Regional People's Representative Council, Following the discussion of draft Regional Regulations submitted by the Regional People's Representative Council and the Regional Government, Providing considerations on proposals for the preparation of draft Regional Regulations submitted by the Regional People's Representative Council and the Regional Government outside the Regional Regulation formation program, Providing considerations to the Leadership of the Regional People's Representative Council regarding draft Regional Regulations originating from the Regional Government, Following developments and conducting evaluations on the discussion of the material contents of the draft Regional Regulation through coordination with the commission and/or special committee, Providing input to the Leadership of the Regional People's Representative Council on draft Regional Regulations assigned by the deliberative body, Conducting a study of Regional Regulations, Making a performance report at the end of the membership period of the Regional People's Representative Council and inventorying problems in the formation of both, the Regional Regulation Formation Agency of the Mataram City Regional People's Representative Council in implementing the authority to form The Regional Regulation has been running properly. This can be seen from how the Regional Regulation Formation Agency of the Mataram City Regional People's Representative Council has fulfilled the procedures or all applicable provisions in the process of forming regional regulations.
Post-Covid-19 Pandemic, Innovation of Local Government Policy Perspective of State Administration Law Arzhi Jiwantara, Firzhal; Nasaruddin, Nasaruddin
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 3 No. 12 (2022): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/dev.v3i12.240

Abstract

Handling Post-Covid-19 Pandemic within the framework of a unitary state is not only the responsibility of the central government but also the roles and responsibilities of local governments. This is important for the government to innovate policies for handling the post-Covid-19 pandemic without overriding the policies that have been issued by the central government. This study aims to identify innovations in local government policies in handling the Post-Covid-19 pandemic from the perspective of Administrative Law. The research was conducted in a normative juridical manner with a qualitative approach to the urgency of local government policy innovation in handling the Post-Covid-19 pandemic. In this case, an analysis of Mataram City's regional policies is needed in handling the Post-Covid-19 Pandemic. This gives an understanding that local governments in making policies need synchronization with the central government, especially in analyzing a policy in accordance with state administrative law. The forms of policy innovations carried out by local governments in handling the post-Covid-19 pandemic include: 1) Strengthening the Regional Health System; 2) Strengthening the Social Protection System; and 3) Economic Recovery
Interpreting Marital Property and Inheritance Rights in Mixed Marriages: A Normative-Transcendental Approach Hadi, Alpan; Erwin, Yulias; Septyanun, Nurjannah; Jiwantara, Firzhal Arzhi
Law and Economics Vol. 19 No. 3 (2025): October: Law and Economics
Publisher : Institute for Law and Economics Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/laweco.v19i3.207

Abstract

Intermarriages between Indonesian citizens and foreign nationals are becoming increasingly prevalent in Indonesia's tourist regions, along with the rise of global social and cultural connections. Despite the legal recognition and protection of mixed marriages by Law Number 1 of 1974 regarding Marriage and Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship, their execution presents numerous legal challenges, particularly concerning citizenship status, shared property ownership, and inheritance rights. This research employs a normative legal methodology, utilizing literature review as the primary technique, and analyzes Supreme Court Decision No: XXX/Pdt.G/2020/PA.Bdg as a case study. The investigation examined pertinent legal norms, jurisprudence, and relevant legal doctrines by employing a transcendental legal method to comprehend the moral and spiritual principles underpinning these legal frameworks. The study's findings indicate that the national legal system has not adequately addressed the complexities of mixed marriages characterized by divergent legal systems and cultural origins. Restrictions on land ownership by foreign nationals present issues in mixed marriage situations about joint property. Similarly, the disparities in inheritance law systems across civil law, customary law, Islamic law, and foreign frameworks impede equitable arrangements. The transcendental legal approach provides a more inclusive and equitable perspective by grounding legal interpretation in spiritual values. This study advocates for regulatory revisions and the enhancement of international legal frameworks to achieve adaptive and compassionate legal protection that aligns with substantive justice in mixed marriages.
Co-Authors Abdul Hafid Abi Harun Arroisi Ady Supryadi Afrihadi, Faisal Alpan Hadi Asmuni Asmuni Baiq Silvia Yustiari Baiq Silvia Yustiari Baiq Silvia Yustiari Burhanuddin Burhanuddin Dani Elfah Dewanti, Yuvana Dewi Komalasari Dewi, Anies Prima Efendi Kusnandar Erwin, Yulias Fadil, Lalu Muhammad Fikri, Zainul Guntur Ilman Putra Guntur Ilman Putra Hani Usmandani Haq, Hilman Syarial Hasanah , Siti Hasyim, Hafid Idhar Idhar Idhar, Idhar Ikang Satrya Medyantara Imran Imran Inka Nusamuda Pratama Jumawal, Jumawal Kaspul Hadi Khaerul Ihsan Khaerul Ihsan Kukoh Iqbal Kusnandar, Efendi Lalu Rakhmat Suryaningrat Lukman Lukman Lukman LUKMAN, LUKMAN M. Dawud Rizkyandi Made Wardika Muhaemin Muhaemin Muhammad Padil Akbar Mukhlishin, Mukhlishin Nasaruddin Nasaruddin Nasution Nasution Nasution Nasution Nurdin Nurdin Nurjannah S Nyiayu Arma Nurlailiy Nyiayu Arma Nurlailiy Primasari, Shinta Putra, Guntur Ilman Ridwan, Ridwan Rizan, Lalu Samsu Rohayu H, Rina Rossi Maunofa Widayat Sahlan Sahlan Sahrul, Sahrul Sakaki Sakaki Salahudin Salahudin Salahudin Salahudin Samsul Hadi Santi Mandasari Sarip Sarip Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Siti Hasanah Sri Solehah Suhaep Ashady Suhartono Suhartono Suyadi Suyadi Syafruddin Syafruddin Syamsuddin Syamsuddin Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Tauhid, Tauhid Ufran Ufran, Ufran Wijatono, Setia Yogi Hadi Ismanto