Articles
<![CDATA[Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ]]>
<![CDATA[Kaspul Hadi]]>;
<![CDATA[Siti Hasanah]]>;
<![CDATA[Firzhal Arzhi Jiwantara]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desa merupakan kewenangan asli desa yang diperoleh berdasarkan hak asal-usul. Pengakuan dan penghormatan pada desa melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa memungkinkan terjadinya tumpang tindih tentang kewengangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Jurnal ilmiah ini akan menguraikan tentang Kewenangan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum secara ilmiah dan sistematis. Pendekatan perundang-undangan menganalisa isu hukum dengan peraturan yang berlaku, dan pendekatan analisa konsep melakukan kajian atara masalah dengan konsep hukum. Kesimpulan dari jurnal ilmiah ini adalah kewenangan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di atur melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan kekuatan politik dan ekonomi yang bertenaga sosial yang solid untuk mendukung pembangunan nasional. Desa dan Pemerintah Daerah harus melakukan integrasi kewenangan untuk menghindari tumpang tindih pembangunan. Prioritas Pengelolaan Dana Desa dirubah dan ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan kementerian terkait. Untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efesien, setiap elemen masyarakat harus turut serta melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.]]>
<![CDATA[Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc ]]>
<![CDATA[Idhar Idhar]]>;
<![CDATA[Siti Hasanah]]>;
<![CDATA[Firzhal Arzhi Jiwantara]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023469
<![CDATA[The authority of regency-city Bawaslu is contained in Election Supervisory Body Regulation Number 4 of 201 concerning Mechanisms for Handling Violations of the Ad Hoc Election Supervisory Committee's Code of Ethics, whereby regency-municipality Bawaslu becomes a judge in the ethical judicial process whose professional integrity must be demonstrated so that the ethical court previously conducted by DKPP is maintained as an effort to uphold democracy from deviant administrative practices.]]>
<![CDATA[Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris ]]>
<![CDATA[Guntur Ilman Putra]]>;
<![CDATA[Siti Hasanah]]>;
<![CDATA[Firzhal Arzhi Jiwantara]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023475
<![CDATA[Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat untukmendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan peran dan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga dapat merugikan masyarakat.Untuk menghindari kerugian oleh masyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan melakukan pengawasan secara administratif dan Sanksi merupakan Akibat Hukum terhadap Putusan Majelis Pengawas terhadap Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UU JABATAN NOTARIS.]]>
<![CDATA[Perkembangan Peradilan Administrasi Pasca Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Firzhal Arzhi Jiwantara]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 06 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (771.745 KB)
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i06.337
<![CDATA[Perkembangan peradilan administrasi pascailahirnya UndangUndang Administrasi Pemerintahan sebagai pengaturanibaru di bidangahukum administrasi negara mengenaiapenyelenggaraan pemerintahan. Undang-undangaiini merupakan halaibaru di bidangaiihukum administrasiaiinegara yang menjadiaidasar pelaksanaan dalamipengambilan keputusan olehibadan daniatau pejabatetata usahainegara. Tujuan Penelitian untuk mengetahui perkembangan peradilan administrasi pasca lahirnya UndangUndang Administrasi Pemerintahan. Jenisipenelitian iniiadalah penelitian hukumanormatif, bahwa Penelitianjhukum normatif adalahepenelitian yangemencakup penelitianiterhadap asas-asas hukum, penelitianaiterhadap sistematikaaihukum, penelitian terhadapasinkronisasi hukum, penelitian sejarahahukum, dan penelitianaperbandinganahukum. Penelitian iniamenggunakan beberapaaiipendekatan, yaituaiiPerundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach) Hasil Peneilitian yaitu Lahirnya Undang-Undang Administratif telah mempengaruhi aspek-aspek Pengadilan Administrasi yaitu terkait dengan kompetensi absolut dan Penjelasan Umum dan materi muatan Undang-UndangaiiNomor: 30aiiTahun 2014 mempengaruhi Undang-UndangaiiNomor: 5aiiTahun 1986 menjadikan Pengadilan Administrasi yang semula sebagai Pengadilan Administrasi khusus menjadi Pengadilan Administrasi Umum.]]>
<![CDATA[Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ]]>
<![CDATA[Afrihadi, Faisal]]>;
<![CDATA[Nasaruddin, Nasaruddin]]>;
<![CDATA[Jiwantara, Firzhal Arzhi]]>
<![CDATA[ JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Yapis Dompu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (460.426 KB)
|
DOI: 10.54371/jiip.v5i5.572
<![CDATA[Dalam sistem hukum di Indonesia, Korban penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan kedudukan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Pengaturan kedudukan korban penggunaan narkotika di dalam di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik pecandu maupunpenyalah guna narkotika bagi diri sendiri disebut juga korban penyalahgunaan narkotika, 2. Perlindungan Hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 adalah diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.]]>
<![CDATA[Urgensi Pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Sahrul, Sahrul]]>;
<![CDATA[Primasari, Shinta]]>;
<![CDATA[Jiwantara, Firzhal Arzhi]]>
<![CDATA[ JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Yapis Dompu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (639.327 KB)
|
DOI: 10.54371/jiip.v5i6.606
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi Pemekaran Desa di Kabupaten Lombok Barat. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisis data penulis dideskripsikan melalui hasil wawancara Kasi. Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Kabid. Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan peran pemerintah daerah adalah menerima hasil evaluasi dari BPD dan kepala desa atas rapat yang dilakukannya yang dapat menghasilkan kesepakatan pembentukan desa baru diluar desa yang ada dalam bentuk berita Acara. Maka dari berita Acara itulah pemerintah mempertimbangkan apakah desa itu layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Membantu masyarakat apabila ada itikad kuat untuk pemekaran desa dalam rangkap mengoptimalkan segala pelayanan yang ada desa tersebut. Sesuai dengan tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa perusumusan dalam bidang penataan desa, dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Untuk melakukan pemekaran desa maka kepala desa dengan BPD (Badan Permusyawatan Desa) yang melakukan rapat yang menimbulkan hasil dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepala daerah/Bupati. Urgensi Pemekaran Desa adalah apabila tujuan pemekeran tersebut untuk kemaslahatan umat dan kebaikan bersama.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha yang tidak Berbadan Hukum ]]>
<![CDATA[Rizan, Lalu Samsu]]>;
<![CDATA[Jumawal, Jumawal]]>;
<![CDATA[Jiwantara, Firzhal Arzhi]]>
<![CDATA[ JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Yapis Dompu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (627.121 KB)
|
DOI: 10.54371/jiip.v5i6.607
<![CDATA[Indonesia merupakan salah satu Negara yang banyak melahirkan pelaku usaha yang bergerak dalam berbagai sektor. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha, dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak berbadan hukum terkait kerugian konsumen yang ditimbulkan adalah pelaku usaha yang tidak berbadan hukum harus bertanggung jawab sesuai dengan UUPK Pasal 19 ayat (1) dan Penyelesaian masalah pertanggungjawaban antara pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dengan cara musyawarah agar mencapai suatu mufakat yang disepakati oleh pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dan juga konsumen dan dapat juga dibantu oleh pihak ketiga.]]>
<![CDATA[Kajian Normatif Relevansi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 terhadap Perlindungan Petani di Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Burhanuddin, Burhanuddin]]>;
<![CDATA[Fadil, Lalu Muhammad]]>;
<![CDATA[Jiwantara, Firzhal Arzhi]]>
<![CDATA[ JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Yapis Dompu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (769.594 KB)
|
DOI: 10.54371/jiip.v5i6.617
<![CDATA[Lombok Timur merupakan wilayah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, yang bahkan segala aspek kebutuhan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Jika dilihat dari struktur sosialnya, petani di Lombok Timur lebih banyak terdiri dari buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian dan petani penggarap yang rata-rata hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha. Cenderung akses modal dan teknologi tergolong masih rendah dalam upaya mengelola lahan pertanian atau sekedar melakukan akitivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengesahan dan Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Lombok Timur terlihat belum memberikan dampak apa-apa bagi kelangsungan hidup petani maupun pembangunan sektor pertanian secara umum.Berdasarkan pada pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yiatu: 1) Indikator perlindungan petani di Lombok Timur yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 sudah cukup memenuhi semua aspek yang menjadi kebutuhan petani. Artinya, secara normatif tidak ditemukan kejanggalan yang bararti yang bisa menjadikan peraturan itu menjadi cacat hukum; 2) Secara normatif, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lombok Timur sudah cocok dengan karakteristik dan kondisi petani.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Bima) ]]>
<![CDATA[Muhaemin, Muhaemin]]>;
<![CDATA[Hafid, Abdul]]>;
<![CDATA[Kusnandar, Efendi]]>;
<![CDATA[Jiwantara, Firzhal Arzhi]]>
<![CDATA[ JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Yapis Dompu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (635.088 KB)
|
DOI: 10.54371/jiip.v5i6.667
<![CDATA[Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut maka dilaksanakan Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat. Setiap kali pemilu dilaksanakan, isu pelanggaran pemilu selalu mengemuka. Secara umum yang dimaksud pelanggaran pemilu adalah tindakan yang tidak sesuai atau melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang telah digariskan dalam perundang- undangan pemilu, bentuk pelanggaran pemilu antara lain pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Penelitian ini akan fokus membahas tentang Pelanggaran tindak Pidana pemilu yaitu terkait dengan apa Pengertian, objek, subyek, alat bukti, mekanisme penyelesaian dan lemabaga penyelesaian Tindak pidana Pemilu. Penelitian ini juga akan meneliti bagaimana strategi pencegahan potensi terjadinya pelanggran tindak pidana pemilu di Kota Bima pada pemilu tahun 2019. Penelitian Ini menggunakan metodologi Penelitian Hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan.]]>
<![CDATA[Rendahnya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Anak Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Alimuddin, Alimuddin]]>;
<![CDATA[Nasution, Nasution]]>;
<![CDATA[Jiwantara, Firzhal Arzhi]]>
<![CDATA[ JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 7 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Yapis Dompu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (738.506 KB)
|
DOI: 10.54371/jiip.v5i7.694
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana undang-undang bekerja dibawah institusi yang menjalankannya, penelitian ini melihat rendahnya perlindungan hokum dari pemberian atau penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual dalam putusan majelis hakim Terhadap kekerasan seksual Anak yang masih jauh dari harapan masyarakat dan tidak tegas menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, dan bagaimana putusan dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN.Sel., melaksanakan perintah undang-undang yang ada terutama undang-undang terbaru dalam Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia di Indonesia di manadengan metode penelitian hukum normaif disimpulkan: 1. Semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (sexual violence againts) dan menjadi bukti rendahnya perlindungan hokum terhadap korban kekerasan seksual anak, sehingga akan menjadi permasalahan yang tidak akan berujung pada penurunan tingkat kejahatan tersebut. Modus-modus yang kejahatan tertinggi ada pada modus pacaran, dengan iming-iming dan janji-janji untuk dinikahi, sebagai bentuk pembuktian cinta, dan janji-janji lain yang berbentuk materi telah menjadi penyebab tidak mampu berpikir rasional para korban. Putusan majelis hakim dalam perkara Nomor 72/Pid.sus/2021/PN.Sel., dalam putusannya yang menjatuhkan 6 tahun penjara adalah putusan yang jauh dari kata jera untuk tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatan yang sama, begitu juga pada masyarakat memandang putusan tersebut sangat ringan dan rendah, jauh dari yang diharapan undang-undang untuk memperberat sanksi pemidanaan pelaku kekerasan seksual tersebut.]]>
