Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.904
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Kompilasi Hukum Collegium Studiosum Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Pepadu Jurnal Wicara Desa Jurnal DIskresi
AD. Basniwati
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Rahmawati Kusuma; AD Basniwati; Lalu Guna Nugraha; Sri Hariati
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.035 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.3242

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak pesertanya dan akibat bukum bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011  tentang badan penyelenggara jaminan sosial, menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Namun hal ini masih juga tidak dihiraukan oleh sebagian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan analisanya pada proses penyimpulan dedukatif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa bentuk jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak pesertanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK). Sedangkan akibat hukum bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Penyuluhan Hukum Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Karang Taruna Indonesia Kembang Komak Desa Kawo AD Basniwati; M. Saleh; Abdul Khair; Kafrawi Kafrawi
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i1.97

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Penyuluhan Hukum Tentang Keterbukaan informasi Publik Di Karang Taruna Indonesia (KTI) Kembang Karnak Desa Kawo. Penyuluhan hukum ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan tatap muka secara langsung dengan peserta penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Desa Kawa. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh Seluruh Karang Taruna Kepala Desa beserta jajaran, tokoh agama, tokoh masyarakat. Penekanan ini dilakukan karna pentingnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik agar masyarakat pada umumnya serta pemuda bias berpastisipasi secara aktif terhadap materi penyuluhan tersebut.
HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 Rahmawati Kusuma; AD Basniwati
The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.599

Abstract

This study aims to determine the rights of workers who experience termination of employment based on Government Regulation No. 35 of 2021 concerning certain time work agreements, outsourcing, work and rest periods, and termination of employment. This research uses normative legal research by using approach methods, namely; Legislation approach method, conceptual approach and Historical approach. The analysis of legal materials obtained is in accordance with the above data collection techniques, then the collected data is then processed and analyzed qualitatively. The results of the research and discussion conclude that the regulation regarding the process of termination of employment as regulated in Articles 37,38 and 39 as well as the rights of workers obtained in the event of termination of employment are contained in Articles 40 to 59 of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning work agreement for a certain time, outsourcing, working time and rest time, and termination of employment.
Lembaga-lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Haeruman Jayadi; AD Basniwati; Sofwan Sofwan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i2.122

Abstract

Keberadaan kelembagaan negara sebagaimana dikemukakan di atas dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam tataran praktek penyelenggaraan Negara terutama lembaga negara yang berada di tingkat pusat. Lembaga negara yang satu merasa lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada lembaga negara yang lain, dan hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini disebabkan salah satunya oleh kekaburan norma UUD 1945 yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara yang ada. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka dalam rangka menemukan jawaban terhadap masalah yang dikemukakan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan ini ditemukan bahwa lembaga-lembaga negara yang sederajat berdasarkan UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, dan KY.
Aspek Hukum Administrasi Negara Surat Keputusan Bersama Menteri Terhadap Pembubaran Ormas AD Basniwati; M. Saleh
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.1032

Abstract

Salah satu hak konstitusional masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah ormas mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab Masing-masing, di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya. Keberadaan Ormas di era sekarang sering menjadi perdebatan, terutama adanya sikap pemerintah melalui SKB Menteri dalam pembubaran Ormas. Untuk menjawab isu hukum tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal dan autentik. Aspek hukum yang akan dikaji adalah keberadaan SKB Menteri dalam pembubaran ormas dari aspek Hukum Administrasi Negara. Hal ini bukan tanpa alasan, karana sering ketetapan yang dikeluarkan pemerintah ada yang sifat mengatur (regeling) dan ada yang bersifat Penetapan (beseeching). Hasil yang dituju adalah adanya pembedaan yang jelas dalam SKB tersebut antara pengaturan dan penetapan.
Kewenangan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pidana dan Perdata Berdasarkan Peraturan Derah NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi Haeruman Jayadi; Kaharuddin Kaharuddin; Sofwan Sofwan; AD Basniwati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i1.125

Abstract

ujuan dibentuknya Bale Mediasi adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di masyarakat. Oleh karena itu ,masalah yang dibahas adalah sengketa dalam masyarakat yang dapat diselesaikan melalui Bale Mediasi dan prosedur penyelesaian sengketa pada Bale Mediasi. Tujuan dari makalah ini adalah dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) yang dilakukan oleh masyarakat. Metodenya menggunakan Penyuluhan Hukum langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dan diskusi dengan menggunakan pendekatan Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif.
Pergeseran Fungsi Legislasi Di Indonesia AD Basniwati; Rahmawati Kusuma; Mahendra Wijaya Kusuma
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.512

Abstract

Penelitian dengan judul Pergeseran Fungsi Legisasi di Indonesia ini mengkaji keterlibatan Presiden Indonesia dalam proses pengajuan, pembahasan dan pengesahan suatu Rancangan Undang-undang yang menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi legislasi di Indonesia. Pergeseran tersebut terjadi karena dominannya kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dari pada DPR selaku lembaga legislatif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bentuk pergeseran fungsi legislasi di Indonesia serta untuk mengetahui cara memaksimalkan fungsi legislasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memfokuskan kajian pada Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945, hal tersebut karena Pasal inilah yang mengatur dengan kompleks mengenai kewenangan Presiden Indonesia dalam proses legislasi. Kesimpulan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa telah terjadi pergeseran fungsi legislasi di Indonesia yang dibuktikan dengan keterlibatan Presiden Indonesia untuk dapat mengajukan, membahas, dan mengesahkan Rancangan Undang-undang, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 sebagai titik fokus kajian dalam penelitian ini.
KEDUDUDKAN HUKUM PSBB DAN PPKM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN AD Basniwati
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.825

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Kedudukan hukum pembentukan PSBB dan PPKM dalam penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dikatakan sebagai sebuah produk hukum yang cacat secara formil materil. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau Legal research yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan sifat analisis dan Preskriptif yang berarti memberikan argumentasi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap peristiwa hukum. Hasil penelitian kedudukan hukum pembentukan PSBB dan PPKM ini sudah sesuai dengan lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Status Hukum WNI Eks ISIS Dalam Perspektif Hukum Internasional Basniwati, AD; Sofwan, Sofwan; Nugraha, Lalu Guna; Pitaloka, Diva
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.799 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.10

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab Negara dalam melindungi warga negaranya yang terdampak oleh ISIS; kedua, bagaimana status hukum WNI eks ISIS dalam perspektif Hukum Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, upaya perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan melalui perwakilan negara RI di negara yang ditempati WNI. Negara melalui Pemerintah memberikan perlindungan kepada WNI yaitu dengan memberikan bantuan, perlindungan dan mengumpulkan WNI di wilayah yang netral/aman, serta berupaya untuk memulangkan mereka kembali ke Indonesia dengan biaya ditanggung oleh negara sebagaimana amanat undang-undang; kedua, status kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai precious right (hak yang sangat berharga), karena dengan kehilangan status kewarganegaraan seseorang akan menjadi stateless yang di mana berdampak pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa status hukum WNI yang melakukan tindak pidana terorisme di luar teritorial Indonesia masih dan tetap berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) selama tidak melakukan hal-hal sebagaimana termaktub di dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.Kata Kunci: Status Hukum; Tanggung Jawab Negara.
Penyuluhan Hukum Tentang Pemerintahan Desa Di Desa Pringgabaya Lombok Timur Basniwati, AD; Kaharuddin, Kaharuddin; Jayadi, Haeruman
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.631 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.12

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Desa membawa peluang dan tantangannya tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peluang untuk mewujudkan desa yang sejahtera semakin terbuka, karena Undang-Undang Desa mengatur 10% dari APBN akan disalurkan ke desa. Dengan anggaran tersebut, desa diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran yang ada demi mewujudkan desa yang makmur. Bagikan dua sisi mata uang, antara harapan dan tantangan tidak bisa dipisahkan. Anggaran 10% dari APBN tentu bukan jumlah yang sedikit bagi pembangunan desa, tapi juga bukan sesuatu yang gampang dalam pengelolaan pertanggung jawabannya. Potensi penyalahgunaan akan selalu ada, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan keseriusan dalam pengelolaannya. Lahirnya Undang-Undang Desa merupakan peluang bagi daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kreatifitas sosial ekonomi masyarakat di desa. Pemerintah daerah akan sangat terbantu dalam memberikan sentuhan nyata dan merata bagi masyarakat desa di seluruh wilayah karena sudah ada kepastian anggaran negara yang dialokasikan langsung di setiap desa. Dalam implementasinya ke depan pemerintah daerah tinggal lebih mengefektifkan koordinasi imperative, sehingga tata kelola pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan efektif dan tidak disorientasi.Kata Kunci: Pemerintah Desa; Tugas dan Fungsi.
Co-Authors Abdul Khair agung setiawan Akbar, Sand Amalia, Riska Ari Baiq Nurminah Cahayani, Ayu Septina Dimara, Kristi Joy Oktofifteen Haeruman Haeruman Jayadi HAERUMAN JAYADI Haeruman Jayadi Haeruman Jayadi Hikmah, Ayu Nurul Hikmah Humairoh, Tata Ine Indriani Iqozul Himam Jayadi , Haeruman Kafrawi Kafrawi Kaharuddin Kaharuddin Kaharuddin Khairul Umam Kusuma, Rahmawati Lalu Guna Nugraha Lalu Guna Nugraha Lalu Guna Nugraha M. Saleh Mahendra Wijaya Kusuma Malik, Deni Putra Muhamad Sahril Gunawan Muhammad Saleh Nugraha, Lalu Guna Nurdiansyah, Andi Pitaloka, Diva Pratiwi, Mita Ayu Rajiburrahman, Rajiburrahman Rr. Cahyowati Sapitri, Diana Sofwan Sofwan Sofwan Sofwan Sri Hariati Subandi Subandi