Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Kompilasi Hukum Collegium Studiosum Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Pepadu Journal of Authentic Research Jurnal Wicara Desa Jurnal DIskresi
AD. Basniwati
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Efektivitas Pengawasan Dana Desa dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat) Wisnu Hilmantio; Minollah Minollah; AD. Basniwati; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5084

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan pengawasan dana desa dalam pemerintahan desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan bagaimanakah dampak adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosio-legal (sosio legal approach). Pengawasan terhadap dana desa yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat secara intren sudah cukup efektiv dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat secara ekstern sangat efektiv karena membentuk tim yang langsung turun dan menggunakan program Gardu-MenTe. Dampak dari adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa ini sangat berdampak positif yang dimana adalah pemerintah desa transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga dana desa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Dana Desa, Efektivitas, Pengawasan
Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945 Satria Budi Kusuma; Haeruman Jayadi; AD. Basniwati; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5085

Abstract

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden Tanpa pengawasan, kewenangan yang besar tersebut berpotensi diselewengkan. Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi Presiden. Namun, anggota DPR kerap kali merepresentasikan kepentingan partai politik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dengan didasarkan pada penalaran deduktif, yakni pengambilan simpulan dari uraian umum tentang Mahkamah Konstitusi ke uraian khusus. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Hubungan fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden didasarkan pada distribusi kekuasaan dimana eksekutif terpisah dan independen dari kekuasaan legislatif. Presiden memiliki berbagai tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah serta penanggjung jawab krisis dan bencana alam. Antara DPR dan Presiden terdapat hubungan fungsional yang secara garis besar dapat nyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerjasama, dan hubungan yang bersifat pengawasan. Hubungan itu memungkinkan terciptanya Checks and balances atau perimbangan kekuasaan. Kata kunci: Presiden, DPR, Kewenangan
Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB dalam Mengawasi Penyelenggaraan Program PTSL dalam Mencegah Terjadinya Maladministrasi Pelayanan Publik Danu Firman Solihin; AD Basniwati; Khairul Umam
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ombudsman sebagai badan pengawasa penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ombusman Perwakilan Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai kegiatan ataupun berperan secara aktif dalam menyelesaikan ataupun menemukan indikasi terkait dengan permasalahan pelayanan publik, antara lain melaksanakan kegiatan jemput bola yang dimana bertujuan untuk mempermudah masyarakat khususnya masyarakat yang ada dipedesaan untuk melakukan laporan ataupun pengaduan, melakukan konsultasi, program ini merupakan salah satu program yang diberikan yang bertujuan untuk memberikan pengarahan, bimbingan hingga jalan penyelesaian terkait dengan permasalahan pelayanan publik, Program Penerimaan Laporan, program ini bertujuan untuk menyelesaikan laporan/pengaduan dari masyarakat, yang dimana tentunya harus memperhatikan kewenangan dari Ombudsman itu sendiri.
KEWENANGAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK Mustika Fuji Astuti; Johannes Johny Koynja; AD. Basniwati; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman proses pelaksanaan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik; serta mengetahui bagaimana kekuatan hukum putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, dengan menggunakann pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian yang ditemukan proses ajudikasi khusus oleh Ombudsman dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yakni 1) pemeriksaan awal yang berupa verifikasi terkait dengan kewenangan pihak komisi Ombudsman dan kedudukan hukum pemohon dan termohon; 2) setelah permohonan ajudikasi pemohon diterima maka pemohon melakukan pembuktian dengan menunjukkan alat bukti berupa saksi, surat dan/atau dokumen, serta petunjuk yang dapat memudahkan proses ajudikasi; 3) tahap berikutnya adalah pemeriksaan saksi, dimana ajudikator akan meminta keterangan seseorang yang terlibat dalam sengketa pelayanan publik; 4) setelah seluruh tahapan dilakukan, maka selanjutnya adalah kesimpulan para pihak yang akan diberi kesempatan oleh ajudikator untuk menyampaikan kesimpulan bagi para pihak; 5) tahap terakhir adalah pembacaan putusan oleh ajudikator serta penentuan besaran ganti kerugian yang harus ditanggung oleh terlapor. Kekuatan hukum putusan ajudikasi khusus oleh Ombudsman adalah bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh terlapor sehingga apabila putusan ajudikasi tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PERTANAHAN Lalu Yazid Ferdiansyah; M. Saleh; AD. Basniwati; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani permasalahan pertanahan, khususnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman NTB semakin efektif seiring dengan peningkatan jumlah laporan masyarakat terkait sengketa pertanahan. Faktor-faktor pendukung utama termasuk kerangka hukum yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis pada aplikasi laporan, serta masalah geografis yang menghambat pengawasan di daerah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan, Ombudsman NTB berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan melalui pengawasan yang lebih baik.
PELAKSANAAN ASAS STELSEL AKTIF TERHDAP PEROLEHAN AKTA KELAHIRANMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa) Ramadhan, Faras; Rr. Cahyowati; AD. Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/k3f2r086

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran serta faktor penghambat dan pendukung menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas stelsel aktif melalui Program Silamo dan Program Jango Desa terhadap perolehan akta kelahiran di Kecamatan Utan berjalan cukup baik namum belum efektif. Faktor pendukung ialah faktor hukum dan partisipasi masyarakat. Adapun faktor prnghambat ialah faktor pelaksana hukum dan sarana atau fasilitas.  
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD OLEH DPRD (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH) Yahya, Lalu Husnu; M. Saleh; AD. Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/53m5pq06

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam sektor pendidikan, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan DPRD telah dilakukan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut antara lain adalah keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dalam memahami dokumen anggaran, kurangnya ketersediaan data dan laporan kinerja yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, serta rendahnya pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh DPRD telah berjalan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah No 1 tahun 2024 pada pasal 21 dan 22 tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah sudah berjalan optimal serta harus tetap diperkuat melalui pelatihan, pemanfaatan tenaga ahli, serta digitalisasi data pengawasan untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.  
IMPLEMENTASI ALAT PEMANTAU PAJAK (TAPPING BOX) DALAM MENINGKATKAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN DOMPU Sa'ban Rahmat; Minollah; AD. Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ca504b37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi alat pemantau pajak (tapping box) dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya potensi kebocoran pajak daerah yang bersumber dari pelaporan transaksi usaha yang tidak transparan, khususnya pada sektor hotel dan restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan lapangan (field research) melalui pengumpulan data primer dari wawancara langsung terhadap informan yang berwenang, pelaku UMKM, dan pengelola kebijakan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara implementasi tapping box dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemasangan tapping box memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung secara kelembagaan, implementasinya belum berjalan optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi minimnya pemahaman wajib pajak tentang fungsi dan tujuan alat tersebut, kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, serta resistensi dari sebagian pelaku usaha yang menganggap kebijakan ini terlalu mengintervensi kegiatan operasional. Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak di beberapa objek usaha setelah pemasangan tapping box menjadi indikator bahwa kebijakan ini memiliki potensi positif apabila dijalankan secara konsisten dan menyeluruh. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM, perbaikan sistem pendukung teknologi, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh pemerintah daerah agar kebijakan ini mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.
PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERIODE 2020-2025 Yumni Laeli Wahdati; AD. Basniwati; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/wacr2r74

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2020-2025 dan faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur periode 2020-2025 telah dijalankan secara optimal melalui mekanisme tahapan pembentukan peraturan daerah yang terpadu dan sistematis sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Namun, pelaksanaannya belum optimal disebabkan oleh faktor penghambat yang dihadapi berupa tata tertib, partai pokitik, tenaga ahli, sumber daya manusia, dan tahapan yang lama. Oleh karenanya diperlukan penguatan peran tenaga ahli perancang hukum serta perlunya pembenahan mekanisme rekrutmen politik melalui syarat kualifikasi Pendidikan minimal strata satu (S1), masa kaderisasi minimal 5 tahun, dan kewajiban untuk mengikuti “sekolah legiaslasi” guna menciptakan kemandirian institusi yang berkualitas.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBDES DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Darmasari, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur) Lalu Restu Tahta Negara; AD. Basniwati; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/xqecg820

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBDes dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pemerintahan desa di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, serta mengidentifikasi hambatannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BPD telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai peraturan, yang terlihat dari keterlibatannya dalam seluruh tahapan pengelolaan APBDes, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Namun, pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman anggota BPD, keterbatasan anggaran operasional, adanya hubungan kekeluargaan yang mempengaruhi objektivitas, serta lambatnya tindak lanjut pemerintah desa terhadap rekomendasi BPD. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan profesionalitas BPD agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
Co-Authors Abdul Khair Agung Setiawan Akbar, Sand Al Abid, Fathan Amalia, Riska Ari Ashari Ashari Ashari Baiq Nurminah Bq. Laelatul Fitri Cahayani, Ayu Septina Danu Firman Solihin Dimara, Kristi Joy Oktofifteen Fauziah Haeruman Haeruman Jayadi Haeruman Jayadi HAERUMAN JAYADI Haeruman Jayadi Hikmah, Ayu Nurul Hikmah Humairoh, Tata Ine Indriani Inges Sukma Fatimah Putri Iqozul Himam Jayadi , Haeruman Johannes Johny Koynja Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Kafrawi Kafrawi Kaharuddin Kaharuddin Kaharuddin Khairul Umam Khairul Umam Kharisma Rinjani Putri Kusuma, Rahmawati Lalu Guna Nugraha Lalu Guna Nugraha Lalu Guna Nugraha Lalu Restu Tahta Negara Lalu Yazid Ferdiansyah M. SALEH M. Saleh Mahendra Wijaya Kusuma Malik, Deni Putra Minollah Minollah Minollah Minollah, Minollah Muh Alfian Fallahiyan Muhamad Sahril Gunawan Muhammad Saleh Muhammad Zulkarnain Mustika Fuji Astuti Nugraha, Lalu Guna Nurdiansyah, Andi Pitaloka, Diva Pratiwi, Mita Ayu Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rahmadani Rajiburrahman, Rajiburrahman Ramadhan, Faras Rr. Cahyowati RR. Cahyowati Rusnan Rusnan Rusnan Sa'ban Rahmat Sapitri, Diana Satria Budi Kusuma Sofwan Sofwan Sofwan Sofwan Sri Hariati Subandi Subandi Wisnu Hilmantio Yahya, Lalu Husnu Yumni Laeli Wahdati