Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.904
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Kompilasi Hukum Collegium Studiosum Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Pepadu Jurnal Wicara Desa Jurnal DIskresi
AD. Basniwati
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penyuluhan Hukum Tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Amalia, Riska Ari; Sofwan, Sofwan; Jayadi, Haeruman; Basniwati, AD
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.126

Abstract

Tujuan kegiatan ini adalah (1) memperkuat pemahaman konsep penyusunan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, (2) memberikan keterampilan untuk Menyusun rancangan peraturan desa bagi Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun manfaat Kegiatan adalah (1) memberikan sumbangsih pemikiran bagi public mengenai penyusunan rancangan peraturan desa dan (2) menjadikan Kepala Desa beserta perangkat desa dan anggota BPD di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah paham dan terampil dalam menyusun rancangan peraturan desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah dan diskusi. Kegiatan dihadiri oleh staf kecamatan, kepala desa, staf desa, anggota BPD, serta anggota lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 12 Juni 2023, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Materi penyuluhan adalah mengenai kewenangan desa dalam membuat peraturan desa, tahapan rancangan penyusunan peraturan desa, partisipasi public dalam penyusunan peraturan desa, dan klarifikasi dan evaluasi rancangan peraturan desa.
Kedudukan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jayadi, Haeruman; Kaharuddin, Kaharuddin; Sofwan, Sofwan; Basniwati, AD
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.190

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Peraturan Lembaga Negara sederajat Presiden dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Melalui pendekatan perundang-undangan tersebut peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan UU kaitannya Peraturan Lembaga Negara. Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran dari para ahli/pakar Hukum Tata Negara dan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Lembaga Negara. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara dan ilmu perundang-undangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk melakukan perbaikan terhadap UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, setelah proposal penelitian disetujui langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan-bahan yang sudah ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah analisis dilakukan dilanjutkan dengan menyusun draf laporan penelitian. Draf laporan penelitian kemudian didiskusikan dengan teman sejawat yang ahli di bidang Hukum Tata Negara dan ilmu perundang-undangan untuk mendapatkan masukan perbaikan. Selanjutnya melakukan finalisasi laporan penelitian yang dilanjutkan dengan seminar internal bagian terkait dengan hasil penelitian. Berdasarkan hasil seminar internal bagian tersebut kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan perbaikan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Basniwati, AD
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.130

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kontribusi pendapatan asli desa (PADes) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Studi Desa Mekarsari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, dan faktor - faktor penyebab Pendapatan Asli Desa terhambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik.Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis.Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah maksimal dengan pendapatan pertahun yaitu 20% untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan 80% untuk lembaga desa yang mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes). Faktor-faktor penghambatnya adalah kurang terlibatnya Sumber Daya Manusia (SDM) ,ketransparansian yang belum maksimal, dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Mekarsari.
Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah: (Kajian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat) Sofwan, Sofwan; Haeruman; Basniwati, AD
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas penegakan peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana yang termuat dalam peraturan daerah yang dilakukan oleh para aparat yang melaksanakan tugas penegakan hukum, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal dengan menggunakan analisis induktif yang bertitik tolak dari data dan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan teori-teori, dan asas-asa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana (sanksi pidana kurungan) sebanyak 34 (tiga puluh) peraturan daerah dan penegakkannya tidak efektif sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada pelanggar, karena setiap pelanggaran ketentuan pidana dalam peraturan daerah diselesaikan secara persuasif. Kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah sebagai berikut; kurangnya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja, masih kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan peraturan daerah, dan anggaran yang tersedia untuk yang masih kurang. Oleh karena disarankan untuk dilakukan koordinasi yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah (PPNS di OPD) dengan Penyidik Pegawai Negeri di Satuan Polisi Pamong Praja. Perlu peningkatan kuantitas PPNS baik di Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) maupun PPNS yang ada di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian perlunya peningkatan dan penambahan di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan.
Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima Sofwan, Sofwan; Jayadi, Haeruman; Basniwati, AD
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.138

Abstract

Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan di desa. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara individu maupun melalui organisasi seperti melalui lembaga kemasyarakatan di desa. Oleh karena itu di desa harus dibentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti; Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Lembega Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Untuk memberikan legalitas keberadaan lembaga kemasyarakatan desa dibentuk dengan peraturan desa. Di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima belum ada peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa, maka Tim dari Fakultas Hukum Universitas Mataram memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pelatihan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut telah dilakukan bersama dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga telah menghasilkan Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, untuk selanjutnya proses selanjutnya dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan dan diundangkan dan diberlakukan.
Bahasa Hukum dalam Pembentukan Peraturan Desa Jayadi , Haeruman; Kaharuddin, Kaharuddin; Sofwan, Sofwan; Basniwati, AD
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.154

Abstract

Permasalahan yang diperinci mencakup cara penggunaan Bahasa hukum dalam pembentukan peraturan desa, langkah-langkah menyusun landasan menimbang dan mengingat, serta struktur dan sistematika peraturan desa. Pembahasan mengenai penggunaan Bahasa hukum diarahkan pada kejelasan dan kebenaran frasa-frasa yang digunakan agar dapat diinterpretasikan dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Landasan menimbang dan mengingat menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan desa memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, struktur dan sistematika peraturan desa juga menjadi fokus untuk memastikan bahwa setiap aturan tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Melalui analisis terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas peraturan desa. Peningkatan ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap Bahasa hukum, landasan hukum yang kuat, serta penyusunan peraturan desa yang sistematis. Dengan demikian, peraturan desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menjaga keadilan hukum.
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH SOFWAN, SOFWAN; JAYADI, HAERUMAN; BASNIWATI, AD; AMALIA, RISKA ARI
GANEC SWARA Vol 17, No 4 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i4.662

Abstract

The government wants to foster and empower mass organizations by managing the activities of mass organizations not to take actions that are contrary to the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The reality that occurs in the field is often inconsistent with the objectives of the law. law, for example regarding the problem of mass organizations in Central Lombok Regency which resulted in the formulation of the problem: 1) How is the legality of Community Organizations in Central Lombok Regency? 2) How is the implementation of empowerment, guidance and supervision of CBOs in Central Lombok Regency, 3) What are the obstacles faced by the Regional Government in implementing the empowerment, guidance and supervision of Community Organizations in Central Lombok Regency. The research method used is an empirical research method. The conclusions obtained are 1) CSOs in Central Lombok district have a legal basis because they have regulations as a legal basis and several CSOs have been registered with Bakesbangpol, 2) Empowerment, guidance and supervision of CSOs in Central Lombok Regency has been carried out by the local government by way of : Empowerment: through policy facilitation, strengthening institutional capacity, and improving the quality of human resources, Guidance: counseling, public consultation, and training, Supervision: supervision carried out by opening a complaint service for organizations that are indicated to be carrying out activities that are not in accordance with regulatory provisions legislation and granting and revoking permits for mass organizations. 3) The obstacles faced are as follows: a. There are still many CSOs that carry out activities outside the field of activity listed in the AD/ART, b) Many CSOs are reluctant to report their existence at Bakesbangpol Central Lombok Regency so they are not registered in the Ormas data, c) Addresses of secretariats and CSOs and Ormas management often changes.
Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Rancangan Perdes tentang Bale Mediasi Desa di Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Basniwati, AD; Jayadi, Haeruman; Umam, Khairul
Jurnal Pepadu Vol 5 No 4 (2024): Jurnal PEPADU
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pepadu.v5i4.5922

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tentang bagaimana pembentukan rancangan sebuah peraturan desa tentang Bale Mediasi. Bale mediasi adalah merupakan sebuah Lembaga adat sebagai wadah penyelesaian sengketa yang seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama (kearifan lokal). Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama (tuan guru), pemuka adat dan kepala desa. Sementara itu, kelebihan yang sangat menonjol dari mekanisme penyelesain sengketa alternatif atau melalui jalur non formal adalah kemudahan untuk diakses masyarakat, bersifat cepat dan biaya ringan, dan relatif memulihkan harmonisasi di tengah masyarakat. Dengan Penyuluhan hukum ini juga menjadi salah satu cara untuk mengetahui kondisi atau permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sajang yang bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau nonlitigasi. Sasaran dari penyuluhan ini adalah Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat/ Masyarakat dan perwakilan warga masyarakat desa. Metode penyuluhan ini diselenggarakan dengan metode penyuluhan secara langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta penyuluhan dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi dengan menggunakan pendekatan Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan pelaksanaan peyuluhan ini berjalan dengan baik dan sukses dimana materi yang disampaikan dapat terserap dengan baik oleh para aparatur Desa dan akan mengimplemantasikan segala sesuatunya untuk diaplikasikan pada masyarakat Desa Ruma.
Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD Basniwati, AD
JATISWARA Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i1.187

Abstract

Demokrasi menekankan pada pentingnya check and balance di seluruh institusi negara. Di Indonesia berjalannya check and balance bisa dilihat dari tidak adanya monopoli wewenang dari sebuah institusi. Namun revisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (selanjutnya disebut dengan UU MD3) justru kembali meletakkan seluruh kuasa pada tangan eksekutif dan legislatif. Pemanggilan anggota dewan harus seijin presiden dan revisi pada pasal 72 ayat (3) dan (4) mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan yang harus dilakukan atas permintaan DPR tidak mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan bersih. Pejabat seakan mendapatkan imunitas dari upaya penegakan hukum. Terlepas dari saratnya kepentingan partai politik untuk menguasai DPR, revisi UU MD3 memang sudah selayaknya ditinjau ulang.
PEMASARAN PRODUK OLAHAN SINGKONG DESA JENGGIK UTARA KECAMATAN MONTONG GADING LOMBOK TIMUR Basniwati, AD.; Malik, Deni Putra; Akbar, Sand; Rajiburrahman, Rajiburrahman; Nurdiansyah, Andi; Pratiwi, Mita Ayu; Sapitri, Diana; Dimara, Kristi Joy Oktofifteen; Hikmah, Ayu Nurul Hikmah; Humairoh, Tata; Cahayani, Ayu Septina
Jurnal Wicara Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Wicara Desa
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/wicara.v1i2.2423

Abstract

Jenggik Utara is a village located in the Montong Gading District, East Lombok Regency. Jenggik Utara Village is a village rich in cassava products. Residents generally sell cassava directly in the market at a relatively low price. Based on this case, an idea emerged from the KKN students to process cassava into a modern snack. So that socialization and training on processing cassava into a modern snack are tried and carried out product innovation so that products that have high selling value are formed. The implementation of activities is carried out in a participatory manner where all activities involve partners. The series of activities consists of several stages including socialization, manufacturing training, packaging training, and marketing. The outreach activities that have been carried out were successful. Judging from the level of participation of the invited participants, it was 95% of the total invited participants. In terms of the participants' understanding and enthusiasm regarding the material that has been informed, it can be said to be high. Socialization participants are able to make processed products that are well exemplified. So that the training on making processed cassava products can be declared successful. From the participants showing positive reactions related to product labeling and packaging, they felt optimistic that this could increase the selling value of the product itself and make it more desirable in the market. The success indicator of this marketing activity can be seen from the success of selling products, both online and offline. The implementation of the UNRAM Thematic KKN work program with the theme of Preneur Village which was carried out in Jenggik Utara Village which began with product socialization activities, digital marketing and product launching, product manufacturing training, product packaging training, and product marketing has been well implemented.
Co-Authors Abdul Khair agung setiawan Akbar, Sand Amalia, Riska Ari Baiq Nurminah Cahayani, Ayu Septina Dimara, Kristi Joy Oktofifteen Haeruman Haeruman Jayadi HAERUMAN JAYADI Haeruman Jayadi Haeruman Jayadi Hikmah, Ayu Nurul Hikmah Humairoh, Tata Ine Indriani Iqozul Himam Jayadi , Haeruman Kafrawi Kafrawi Kaharuddin Kaharuddin Kaharuddin Khairul Umam Kusuma, Rahmawati Lalu Guna Nugraha Lalu Guna Nugraha Lalu Guna Nugraha M. Saleh Mahendra Wijaya Kusuma Malik, Deni Putra Muhamad Sahril Gunawan Muhammad Saleh Nugraha, Lalu Guna Nurdiansyah, Andi Pitaloka, Diva Pratiwi, Mita Ayu Rajiburrahman, Rajiburrahman Rr. Cahyowati Sapitri, Diana Sofwan Sofwan Sofwan Sofwan Sri Hariati Subandi Subandi