Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Kompilasi Hukum Collegium Studiosum Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Pepadu Jurnal Wicara Desa Jurnal DIskresi
AD. Basniwati
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Aspek Hukum PSBB Dan PPKM Dalam Penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Iqozul Himam; Kafrawi Kafrawi; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1314

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami aspek hukum pembentukan PSBB dan PPKM dalam penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dikatakan sebagai sebuah produk hukum yang cacat secara formil materil. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau Legal research yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangandengan sifat analisis dan Preskriptif yang berarti memberikan argumentasi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap peristiwa hukum. Hasil penelitian Pertama, ditemukan bahwa pembentukan PSBB dan PPKM yang berdasarkan PP No. 21 Tahun 2020 dan Inmendagri No. 7 Tahun 2021 sebagai produk hukum yang cacat namun dikategorikan sebagai Freies Ermessen atau aturan kebijakan. Kedua, kedudukan hukum pembentukan PSBB dan PPKM ini sudah sesuai dengan lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penetapan Anggaran Serta Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Kecamatan Batukliang) Subandi Subandi; Kafrawi Kafrawi; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1317

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan anggaran serta pendapatan asli desa. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang- Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis . Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan. Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya serta pendapatan asli desa (PAdes)
Fektivitas Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kabupaten Lombok Tengah) Baiq Nurminah; RR. Cahyowati; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2823

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan konsep Zero Waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep Zero Waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerapan konsep zero waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah tergolong kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor efektifitas meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep zero waste yaitu tidak ada peraturan pelaksana yang diundangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Sarana dan prasarana yang tidak memadai, Sosialisasi yang tidak merata dan tidak optimal, Kurangnya kesadaran masyarakat.
Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Muhamad Sahril Gunawan; Haeruman Jayadi; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2824

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan kekuatan mengikat Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan kajian yang dilakukan ditemukan bahwa kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian berada pada level yang sama dengan Peraturan Menteri dan berada satu tingkat di atas peraturan provinsi dan kabupaten/kota dan berada di bawah Peraturan Presiden. Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki kekuatan mengikat secara eksternal dan Internal.
Pelaksanaan Pemanfaatan Dengan Sewa Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Di Bpkad Lombok Barat) Ine Indriani; Kafrawi Kafrawi; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2831

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mengkaji serta memahami pelaksanaan pemanfaatan dengan sewa dalam pengelolaan barang milik daerah ditinjau dari PP No 28 Tahun 2020 dan pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah Lombok Barat berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa sudah berjalan melalui Instruksi Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang memberikan penugasan kepada setiap Kepala Desa untuk menjalankan pelaksanaan sewa barang milik daerah berupa tanah di masing-masing desa. Adapun mengenai pengamanan aset tanah berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 sudah berjalan sebagaimana ketentuan karena terlaksananya pengamanan aset tanah secara fisik, hukum dan administratif.
Kedudukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah Basniwati, AD; Jayadi, Haeruman; Setiawan, Agung
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.283

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana kendala dan upaya dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian nya adalah: dimana BPKP mempunyai kedudukan adalah lembaga non departemen pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka tentunya BPKP merupakan lembaga yang dapat dikatakan setingkat dengan dapertemen yang strategis karena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya; Kendala serta upaya BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah berada di lingkup hambatan dalam pengawasan yang dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM). Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara.
Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Rancangan Perdes tentang Bale Mediasi Desa di Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Basniwati, AD; Jayadi, Haeruman; Umam, Khairul
Jurnal Pepadu Vol 5 No 4 (2024): Jurnal PEPADU
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pepadu.v5i4.5922

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur tentang bagaimana pembentukan rancangan sebuah peraturan desa tentang Bale Mediasi. Bale mediasi adalah merupakan sebuah Lembaga adat sebagai wadah penyelesaian sengketa yang seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama (kearifan lokal). Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama (tuan guru), pemuka adat dan kepala desa. Sementara itu, kelebihan yang sangat menonjol dari mekanisme penyelesain sengketa alternatif atau melalui jalur non formal adalah kemudahan untuk diakses masyarakat, bersifat cepat dan biaya ringan, dan relatif memulihkan harmonisasi di tengah masyarakat. Dengan Penyuluhan hukum ini juga menjadi salah satu cara untuk mengetahui kondisi atau permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sajang yang bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau nonlitigasi. Sasaran dari penyuluhan ini adalah Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat/ Masyarakat dan perwakilan warga masyarakat desa. Metode penyuluhan ini diselenggarakan dengan metode penyuluhan secara langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta penyuluhan dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi dengan menggunakan pendekatan Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan pelaksanaan peyuluhan ini berjalan dengan baik dan sukses dimana materi yang disampaikan dapat terserap dengan baik oleh para aparatur Desa dan akan mengimplemantasikan segala sesuatunya untuk diaplikasikan pada masyarakat Desa Ruma.
Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Oleh DPRD di Kabupaten Lombok Tengah Basniwati, AD; Rahmadani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.198

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip good gavernance dalam pengawasan terhadap keuangan daerah di Kabupaten Lombok tengah dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris dengan mempergunakan metode pendekatan perundang- undangan, metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan sosiologis. Melalui pendekatan sosiologis melakukan kajian secara mendalam terkait implementasi di lapangan sedangkanpendekatan perundang- undangan tersebut peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan UUD 1945 dan UU kaitannya pengawasan daerah. Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran dari para ahli/pakar Hukum Tata Negara terkait dengan lembaga-lembaga negara. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk melakukan perbaikan hubungan antar lembaga negara.
PEMASARAN PRODUK OLAHAN SINGKONG DESA JENGGIK UTARA KECAMATAN MONTONG GADING LOMBOK TIMUR Basniwati, AD.; Malik, Deni Putra; Akbar, Sand; Rajiburrahman, Rajiburrahman; Nurdiansyah, Andi; Pratiwi, Mita Ayu; Sapitri, Diana; Dimara, Kristi Joy Oktofifteen; Hikmah, Ayu Nurul Hikmah; Humairoh, Tata; Cahayani, Ayu Septina
Jurnal Wicara Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Wicara Desa
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/wicara.v1i2.2423

Abstract

Jenggik Utara is a village located in the Montong Gading District, East Lombok Regency. Jenggik Utara Village is a village rich in cassava products. Residents generally sell cassava directly in the market at a relatively low price. Based on this case, an idea emerged from the KKN students to process cassava into a modern snack. So that socialization and training on processing cassava into a modern snack are tried and carried out product innovation so that products that have high selling value are formed. The implementation of activities is carried out in a participatory manner where all activities involve partners. The series of activities consists of several stages including socialization, manufacturing training, packaging training, and marketing. The outreach activities that have been carried out were successful. Judging from the level of participation of the invited participants, it was 95% of the total invited participants. In terms of the participants' understanding and enthusiasm regarding the material that has been informed, it can be said to be high. Socialization participants are able to make processed products that are well exemplified. So that the training on making processed cassava products can be declared successful. From the participants showing positive reactions related to product labeling and packaging, they felt optimistic that this could increase the selling value of the product itself and make it more desirable in the market. The success indicator of this marketing activity can be seen from the success of selling products, both online and offline. The implementation of the UNRAM Thematic KKN work program with the theme of Preneur Village which was carried out in Jenggik Utara Village which began with product socialization activities, digital marketing and product launching, product manufacturing training, product packaging training, and product marketing has been well implemented.
Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Al Abid, Fathan; Minollah, Minollah; Basniwati, AD
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dan mengurangi jumlah pajak terhutang (TMDU) wajib pajak dan apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang didapat adalah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengurangi jumlah pajak terhutang (WP TMDU) berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh BAPPENDA Provinsi NTB untuk SAMSAT Praya yakni sejumlah 30.965 dimana realisasi sejumlah 22.742 dengan presentase 73,44% yang dimana realisasi tersebut melebihi presentase 50% dari target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung terlaksananya Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor yaitu, faktor penegak hukumnya yang kompeten dan faktor sarana atau fasilitasnya yang memadai.
Co-Authors Abdul Khair Agung Setiawan Akbar, Sand Al Abid, Fathan Amalia, Riska Ari Ashari Ashari Ashari Baiq Nurminah Cahayani, Ayu Septina Danu Firman Solihin Dimara, Kristi Joy Oktofifteen Fauziah Haeruman Haeruman Jayadi Haeruman Jayadi Haeruman Jayadi HAERUMAN JAYADI Hikmah, Ayu Nurul Hikmah Humairoh, Tata Ine Indriani Inges Sukma Fatimah Putri Iqozul Himam Jayadi , Haeruman Johannes Johny Koynja Kafrawi Kafrawi Kaharuddin Kaharuddin Kaharuddin Khairul Umam Khairul Umam Kusuma, Rahmawati Lalu Guna Nugraha Lalu Guna Nugraha Lalu Guna Nugraha Lalu Yazid Ferdiansyah M. SALEH M. Saleh Mahendra Wijaya Kusuma Malik, Deni Putra Minollah Minollah Minollah, Minollah Muhamad Sahril Gunawan Muhammad Saleh Muhammad Zulkarnain Mustika Fuji Astuti Nugraha, Lalu Guna Nurdiansyah, Andi Pitaloka, Diva Pratiwi, Mita Ayu Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rajiburrahman, Rajiburrahman Rr. Cahyowati Rusnan Rusnan Sapitri, Diana Satria Budi Kusuma Sofwan Sofwan Sofwan Sofwan Sri Hariati Subandi Subandi Wisnu Hilmantio