Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.954
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adl Widya Yuridika Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Jurnal Restorative Justice Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal Publicuho NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal Sultra Research of Law Jurnal Healthy Mandala Waluya Jurnal Pharmacia Mandala Waluya Jurnal MediLab Mandala Waluya
La Ode Bariun
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pemahaman Konsep Kejahatan Korporasi dalam Perkembangan Hukum Pidana Suriadi Masloman; Hijriani; La Ode Bariun; Amir Faisal
Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i1.36

Abstract

Perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam hukum pidana telah mengalami perubahan dan evolusi seiring waktu. Seiring dengan kompleksitas dan perkembangan dunia bisnis, perhatian terhadap kejahatan korporasi semakin meningkat dan semakin diakui sebagai masalah yang serius yang perlu ditangani. Perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana menunjukkan pergeseran paradigma dalam memahami dan menangani kejahatan di tingkat korporasi. Pentingnya mengenali kejahatan korporasi sebagai fenomena yang serius telah mendorong upaya untuk meningkatkan regulasi, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara etis dan sosial dalam beroperasi. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan bagaimana perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian adalah mengemukakan tahapan perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana, tipe kejahatan korporasi, korporasi sebagai white colar crime, kejahatan tanpa korban, variabel kejahatan korporasi dan karakter tindak pidana korporasi.
Perkembangan Teori Kriminologi Kritis dalam Hukum Pidana Hijriani; Al Rahman; La Ode Bariun; Winner A. Siregar
Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i1.39

Abstract

Kriminologi Kritis merupakan pendekatan teoritis dalam studi kriminologi yang berfokus pada analisis kritis terhadap kriminalitas, hukum pidana, dan sistem peradilan pidana. Artikel ini menyajikan gambaran tentang perkembangan teori kriminologi kritis dalam hukum pidana dari masa lalu hingga saat ini. Teori ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori-teori kriminologi tradisional dalam menjelaskan sebab-sebab kriminalitas, konstruksi hukum pidana, serta penerapan hukuman yang adil dan proporsional. Tujuan penelitian ini untuk menelaah dan menganalisis pentingnya nilai kriminologi kritis terhadap perkembangan teori hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis dan historis. Hasil dari penelitian ini menguraikan aspek penting dalam perkembangan teori kriminologi kritis dalam hukum pidana yaitu nilai teori ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan analisis struktural terhadap kriminalitas dan sistem peradilan pidana, memahami akar masalah kriminalitas, dan menyusun solusi yang tepat sasaran; teori kriminologi kritis menempatkan fokus pada keadilan sosial, mengkritisi penggunaan hukum pidana untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas kelompok tertentu; dan mencari solusi yang inklusif dan humanis dalam menangani masalah kriminalitas, seperti pendekatan restoratif dan pencegahan kriminalitas.
Implementation of Regency/Municipal Bawaslu Authority in Handling Election Criminal Violations Committed by Children Darma, Darma; Bariun, La Ode; Siregar, Winner
Al-'Adl Vol 16, No 2 (2023): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v16i2.3101

Abstract

The study aims to determine the authority of Regency/Municipal Bawaslu in handling election criminal violations and election criminal violations and to find out the implementation of the handling of election criminal violations and election criminal violations committed by children in the 2019 and 2020 elections. Cities in handling election criminal violations, starting from receiving and following up on findings and reports related to alleged election criminal violations, examining and reviewing election criminal violations, collecting evidence, requesting information needed from related parties or clarification, and forwarding the results review of findings and reports to authorized agencies for follow-up. Meanwhile, the handling of election criminal violations is carried out at each stage of the election implementation based on findings and reports. Following up on reports related to the alleged election criminal violations by conducting studies and clarifications, these were then forwarded to Gakkumdu. Meanwhile, the implementation of the handling of election criminal violations and election crimes committed by children during the 2019 elections in Bombana Regency as well as the 2020 elections in South Konawe Regency and East Kutai Regency used diversion efforts at the investigative level. The Diversion process is conducted through deliberations involving children and their parents or guardians, the Gakkumdu Sentra Team, Community Advisors, and the community. This provision refers to the formal provisions of the juvenile justice system as stipulated in Law Number 11 of 2012.
Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha Pangan di Desa Tunduno Ranomeeto Barat Kecamatan Konawe Selatan Suriani Bt Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Erni Danggi; St. Fatmawati L; Muhammad Fitriadi; Subhan
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2: Desember (2023)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha secara timbal balik didapatkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen  yaitu UU No. 8 Tahun 1999.  Regulasi/ atruran ini sudah lama diberlakukan  akan tetapi jika dilihat pada kenyataana yang ada pada masyarakat, bahwa hal tersebut  belum terlaksana secara efektif dan efisien. Masih banyak ditemukan pangan yang beredar dalam masyarakat yang tidak layak komsumsi, misalnya : masih banyak ditemukan makanan yang kadaluarsa, menggunakan bahan makan yang tidak sesuai dengan standar pemakaian, masih menggunakan bahan yang bukan bahan tambahan pangan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa memberikan penyuluhan Hukum, yang bertujuan untuk menberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat  pentingnya  untuk memahami hak dan kewajibannya terhadap pangan. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah bentuk penyuluhan menyampaikan materi powerpoint  menggunakan infokus, Tanya jawab serta diskusi. Adapun hasil diskusi pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Tunduno  antara lain adanya perubahan pengetahuan untuk, pemahaman pada pangan yang layak dan tidak layak dikomsumsi. Hak konsumen atas keamanan pangan adalah seperangkat hak yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi mereka dari potensi risiko dan bahaya yang terkait dengan konsumsi pangan. Tujuan dari hak ini adalah untuk menjamin bahwa  pangan yang dikonsumsi aman, sehat dan bermutu tinggi. Pelaku usaha  wajib memiliki sistem jaminan keamanan pangan (SJKP) yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat. SJKP merupakan suatu sistem yang menjamin keamanan konsumsi pangan yang diproduksi. Tanggung jawab pelaku usaha dalam industri keamanan pangan adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditularkan melalui makanan. Hal ini penting karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus terjamin keamanannya.
Analisis Kesesuaian Penyediaan Fasilitas di Perumahan Puri Khanissa Residence Kabupaten Kolaka dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Suriani Bt. Tolo; La Ode Bariun; Majid Bone; Hijriani; Muh. Fitriadi; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.5

Abstract

Perusahaan pengembang perumahan memiliki peran penting dalam memenuhi kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas pada PT. Khailah Berkah Jaya Pengembang Indonesia, sebagai pengembang perumahan Puri Khanissa Residence di Kabupaten Kolaka dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Khailah Berkah Jaya, telah mencapai sebagian besar pembangunan perumahan, namun masih terdapat beberapa prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang belum terwujud sepenuhnya. Meskipun regulasi yang ketat telah ditetapkan, tantangan dalam pemenuhan kewajiban oleh pengembang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Kesimpulannya, kerangka kerja yang komprehensif telah dibentuk melalui peraturan perundang-undangan untuk memastikan terpenuhinya prasarana, sarana, dan fasilitas umum dalam pembangunan perumahan. Namun, perlu kerjasama yang erat antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk memastikan terciptanya lingkungan perumahan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Analisis Faktor Penghambat Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Sulawesi Tenggara St. Fatmawati. L; M. Yusuf; Saripuddin; Hijriani; Muh. Fitriadi; La Ode Bariun
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.70

Abstract

Perkembangan Organisasi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra) mengalami peningkatan. Akan tetapi, Ormas yang ada di Provinsi Sultra sampai saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena masih banyaknya Ormas yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov. Sultra. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji faktor penghambat pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analitis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengawasan Ormas di Sulawesi Tenggara bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk melindunginya agar tidak disalahgunakan dan merugikan pihak manapun. Upaya pengawasan dan deteksi dini oleh Badan Kesbangpol dan pihak berwenang memungkinkan konflik segera diatasi dan tidak meluas. Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, sumber daya manusia dan pelaporan perpindahan sekretariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ormas melalui fasilitasi kebijakan pemerintah daerah juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab Ormas dalam menjaga kondusifitas wilayah.
Peran Pemerintah dalam Mencegah Pengambilalihan Harta Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Suriani Bt. Tolo; Muh. Fitriadi; Mustahul Jannah; La Ode Bariun; Winner A. Siregar; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.73

Abstract

Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam mencegah pengambilalihan harta yayasan oleh ahli waris pendiri di Indonesia. Meskipun undang-undang yayasan telah ada sejak tahun 2001, masih terdapat tantangan dalam mengatasi isu-isu seperti konflik internal, penggelapan dana, kesalahan administratif, dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi fungsi yayasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sosialnya, tetapi sering kali mengalami masalah terkait pengambilalihan harta oleh ahli waris pendiri. Pengawasan pemerintah, baik melalui Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Sosial, menjadi kunci dalam mencegah pengambilalihan tersebut. Proses pengawasan meliputi tahap pendirian yayasan hingga pengumuman resmi, dengan langkah konkret berupa pemberian akreditasi oleh Kementerian Sosial. Dapat disimpukan bahwa pengawasan negara terhadap yayasan penting untuk memastikan keberlangsungan dan integritas yayasan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memastikan bahwa harta yayasan tetap menjadi milik yayasan sebagai badan hukum yang terpisah.
Keterlibatan Kepala Desa dalam Menyelesaian Sengketa Proses Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Tunduno Konsel Munawir, Laode; Bariun, La Ode; Tolo, Suriani BT; Khayati, Sry; Fitriadi, Muh; Arifin, Djohar; Kurniawati, Wa Ode Intan; Subhan
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v8i1.5422

Abstract

Program PTSL pemerintah menginginkan semua petak tanah rakyat terukur serta mempunyai kepastian hukum yang berbentuk sertifikat tanah. Tujuan untuk mengatahui dan menyampaika keterlibatan kepala desa dalam menyelesaian sengketa proses pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di desa tunduno konawe selatan. Metode cerama Kesimpulan bahwa keterlibatan kepala desa dalam menyelesaian sengketa proses pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di desa tunduno konawe selatan. Menunjukan bahwa peran kepala desa membantuh program pendaftaran tanah pemerintah dan keterlibatan kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa di desa amat penting untuk memberikan penguatan kepada masyarakat desa tentang kewajiban kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undangundang desa.
Determinan Mortalitas Pasien Covid-19 di RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Sutarjo; Rahmawati; La Ode Bariun
Jurnal Healthy Mandala Waluya Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Healthy Mandala Waluya
Publisher : Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Mandala Waluya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54883/jhmw.v1i2.37

Abstract

Kasus konfirmasi Covid-19 yang dirawat di RSUD Bahteramas tahun 2020 sebesar 854 orang dan yang meninggal ada 82 kasus, tahun 2021 kasus konfirmasi Covid-19 sebesar 845 kasus dan yang meninggal ada 173 kasus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis determinan mortalitas pasien Covid-19 di RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitif analitik dengan rancangan penelitian case control study. Populasi penelitian yaitu 845 orang dan sampel penelitian berjumlah 88 responden yang terdiri dari 2 jenis yaitu kasus 44 responden dan kontrol 44 responden. Analisis data menggunakan uji Cochran’s and Maentel-Haenszel Statistics. Hasil penelitian menunjukan usia merupakan faktor determinan mortalitas pasien Covid-19 dengan nilai p = 0,012 (p<0,05) dan nilai OR = 3,7. Diharapkan peran serta dari pemerintah, Dinas Kesehatan dan RS untuk lebih meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif sehingga upaya dalam menurunkan kasus Covid-19 dapat tercapai.
Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tentang Program BKB HI Terhadap Kunjungan Ibu Baduta Wa Ode Sarfiani; Moh. Guntur Nangi; Bariun, La Ode
Jurnal Healthy Mandala Waluya Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Healthy Mandala Waluya
Publisher : Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Mandala Waluya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54883/jhmw.v1i3.12

Abstract

Program BKB HI yang berjalan Desa Mola Utara belum optimal dimana kunjungan balita hanya mencapai 52% pada tahun 2021 menurun dibanding tahun 2020 dan data stunting tercatat sebesar 38%. Penelitian bertujuan mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap tentang program bina keluarga balita holistik integratif (BKB HI) terhadap kunjungan ibu baduta ke posyandu. Jenis penelitian termasuk penelitian deskriptif analitik dengan desain Cross-Sectional. Populasi dalam penelitan ini seluruh ibu yang memiliki bayi dua tahun (baduta) sebanyak 33 orang dengan sampel 33 responden dengan teknik Total Sampling. Analisis data dengan uji Chi- Square. Hasil penelitian menunjukkan nilai pengetahuan dengan p = 0,003 dan φ = 0,510, serta variabel sikap dengan p = 0,001 dan φ =0,563. Kesimpulan yaitu ada hubungan cukup kuat pengetahuan dan sikap tentang program bina keluarga balita holistik integratif (BKB HI) terhadap kunjungan ibu baduta ke posyandu. Saran penulis kepada pihak UPTD Puskesmas Wangi-Wangi Selatan agar pelaksanaan dan pembinaan BKB HI semakin ditingkatkan agar ibu baduta maupun balita dapat aktif secara keseluruhan di posyandu.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Kadir Abdul Nashar Adrian Tawai Al Rahman Amir Faisal Arifin, Djohar Asril Aswin Aswin Azlimin, Azlimin Bahari Bahari Baharun Brata, Joko Tri Citra Dewi Darma, Darma Erni Danggi Fatmawati L, St. Ferdian Candra Fitriadi, Muh Hadi Nasbey Hafid, Marfua Hasnawati Hasrul Hazamuddin Herdiansyah, Al Fadil Hijriani Hijriani, Hijriani Joko Tri Brata Khayati, Sri Khayati, Sry La Ode Amri La Ode Muhamad Haidar La Ode Munawir, La Ode M. Yusuf Majid Bone Marselena, Nindy Ade Mirnayasa Lanusu Moh. Guntur Nangi Moh. Guntur Nangi Muh. Fitriadi Muhamad Karnoha Amir Muhammad Akbar Ardiansyah2 Muhammad Fitriadi Mustahul Jannah Nur Fadhilah Rahmawati Rahmawati Rosadi, Imran Rusman Santiaji Sapril Kartini Saripuddin Satria Boikole Silvia Febriani Siregar, Winner Siregar, Winner A St. Fatmawati. L St. Fatmawati.L Subhan Subhan Sufrianto, Sufrianto Suriadi Masloman Suriani BT Tolo Suriani BT Tolo Suriani Bt. Tolo Sutarjo Sutarjo Syukur, Syukur Tolo , Suriani BT Tolo, Suriani BT Wa Ode Intan Kurniawati Wa Ode Sarfiani Wa Ode Sarfiani Winner A. Siregar Winner Agustinus Siregar Winner Agustinus Siregar Yuliastri, Wa Ode  Hijriani