Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.954
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adl Widya Yuridika Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Jurnal Restorative Justice Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Journal Publicuho NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal Sultra Research of Law Jurnal Healthy Mandala Waluya Jurnal Pharmacia Mandala Waluya Jurnal MediLab Mandala Waluya
La Ode Bariun
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Langkah-Langkah Perlindungan Hukum atas Hak Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan Hafid, Marfua; Hijriani, Hijriani; Bariun, La Ode
Sultra Research of Law Vol 7 No 1 (2025): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v7i1.112

Abstract

Penelitian ini membahas hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses peluang kerja di Indonesia serta langkah-langkah hukum yang diambil untuk memperkuat perlindungan hak mereka. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun hak atas pekerjaan dijamin oleh konstitusi dan berbagai regulasi nasional maupun internasional, penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi yang signifikan, baik dalam proses rekrutmen, promosi jabatan, maupun kondisi kerja yang belum inklusif. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi hambatan tersebut dan menganalisis efektivitas regulasi yang ada dalam menjamin hak penyandang disabilitas di dunia kerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan, mengkaji peraturan nasional seperti UU No. 8 Tahun 2016 dan ratifikasi CRPD, serta praktik terbaik dari negara lain. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif, evaluatif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan multidimensional, mulai dari diskriminasi eksplisit dan implisit, rendahnya pendidikan dan keterampilan, hingga kurangnya fasilitas aksesibilitas dan kesadaran perusahaan, masih menjadi kendala utama. Implementasi regulasi juga terhambat oleh minimnya pengawasan dan lemahnya sanksi bagi pelanggar. Oleh karena itu, langkah hukum seperti pemberian sanksi administratif, insentif bagi perusahaan inklusif, peningkatan fasilitas kerja, serta kampanye kesadaran dan pelatihan menjadi sangat penting. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas harus didukung oleh pengawasan yang efektif, dukungan politik, dan keterlibatan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan implementasi kebijakan afirmatif sebagai upaya mewujudkan kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia
Faktor Penentu Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Kabupaten Konawe Syukur, Syukur; Bariun, La Ode; Siregar, Winner A
Sultra Research of Law Vol 7 No 1 (2025): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v7i1.115

Abstract

Pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Faktor-faktor seperti substansi hukum yang lemah dan multitafsir, keterbatasan sumber daya pengawas, minimnya anggaran dan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan analisis dokumen, wawancara dengan pejabat terkait, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan rendahnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap kewajiban lingkungan, yang berdampak pada kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan sedimentasi sungai. Keterbatasan sumber daya dan anggaran pengawas juga mengurangi efektivitas pengawasan, sementara partisipasi masyarakat yang minim dan koordinasi antarinstansi yang kurang baik memperburuk kondisi tersebut. Kesimpulannya, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe
DETEKSI MUTASI mtDNA PADA PENDERITA OSTEOARTHRITIS MENGGUNAKAN METODE ARMS-PCR (AMPLIFICATION REFRACTORY MUTATION SYSTEM-POLYMERASE CHAIN REACTION) Sapril Kartini; Muhammad Akbar Ardiansyah2; La Ode Bariun
Jurnal MediLab Mandala Waluya Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL MEDILAB MANDALA WALUYA
Publisher : Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Universitas Mandala Waluya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54883/medilab.v9i1.1234

Abstract

Osteoartritis termasuk kedalam penyakit sendi bersama dengan nyeri akibat asam urat, dan reumatoid artritis. Mutasi DNA mitokondria dapat berperan dalam pengembangan osteoarthritis melalui beberapa mekanisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat mutasi mtDNA pada penderita osteoarthritis di RSUD Kota Kendari. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisa kualitatif. Populasi dan sampel pada penelitian ini berjumlah 3 responden. Metode yang digunakan yaitu ARMS PCR yang terdiri dari ekstraksi DNA, pengukuran konsentrasi DNA, amplifikasi DNA, analisis hasil PCR dengan elektroforesis, dan visualisasi DNA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel 1 pada tabung dengan primer D1/DN dan primer D1/DMt tidak menghasilkan pita 200 bp sedangkan sampel 2 dan 3 menunjukkan hasil mutasi normal, dimana pada tabung dengan primer D1/DN menunjukkan pita sebesar 200 bp. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu bahwa dari ketiga sampel yang diperiksa tidak ada yang termutasi mtDNA. Hal ini didapatkan hasil mtDNA normal dengan munculnya pita 200 bp pada psang primer D1/DN. Adapun saran pada penelitian ini yaitu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mendeteksi dengan metode ini dengan menggunakan sampel peradangan sendi lainnya dan pengambilan sampel di Rumah Sakit
Kewenangan Dilematis Kepala Sekolah dalam Mengangkat Guru Honorer Rahman, Abd; Bariun, La Ode; Munawir, La Ode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.323

Abstract

Penelitian ini Keputusan Kepala Sekolah dalam mengangkat guru honorer menjadi dilematis, dikarenakan berkaitan dengan kebutuhan guru di sekolah negeri karena siswanya terus mengalami peningkatan sementara guru yang berstatus PNS banyak yang telah memasuki masa pensiun sehingga kebutuhan tenaga pendidik (guru) sangat kurang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, Tujuan penelitian mengkaji dan menganalisis kewenangan kepala sekolah dalam mengangkat guru honorer pada sekolah negeri berdasarkan surat keputusan di kabupaten konawe. Hasil penelitian Kewenangan kepala sekolah dalam pengangkatan guru honorer pada sekolah negeri, tidak ditemukan adanya beban kerja kepala sekolah untuk pengangkatan guru honorer. Sepenuhnya kewenangan terkait penataan, pemenuhan dan pemerataan guru ada pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten konawe, kepala sekolah hanya dapat memberikan laporan analisis berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik kepada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten.
Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Buruh Ekspedisi yang Bekerja tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis di Kota Kendari Baharun; Tolo, Suriani Bt; Bariun, La Ode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1: April (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i1.356

Abstract

Penelitian ini sangat relevan mengingat perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan, khususnya setelah diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menimbulkan keprihatinan akan perlindungan hukum bagi pekerja. Salah satu perubahan yang menciptakan kekosongan hukum adalah terkait Pasal 57 Perpu yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang kemudian menyoroti pentingnya konsistensi hukum dalam hubungan kerja untuk menciptakan kejelasan bagi pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dua aspek utama: pertama, bentuk penerapan perlindungan hukum terhadap buruh yang bekerja tanpa perjanjian tertulis; kedua, bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ideal untuk mencapai keadilan bagi buruh dan pengusaha. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama, didukung oleh data primer dari wawancara dengan narasumber yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi buruh tanpa perjanjian tertulis terdiri dari tindakan preventif dan represif, namun masih terdapat kekurangan terutama dalam hal sanksi terhadap pelanggaran oleh pengusaha dan eksekusi putusan PHI. Di sisi lain, dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan: kejelasan aturan penerapan PKWT, penguatan kewenangan eksekusi pengadilan, dan peran aktif serikat buruh. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan untuk memperbaiki konsep perlindungan hukum bagi buruh dengan mengenalkan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran oleh pengusaha serta memperkuat peran pengadilan dan serikat buruh dalam penyelesaian perselisihan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan harmonis bagi kedua belah pihak, sehingga kepentingan buruh dan pengusaha dapat terlindungi secara optimal, sekaligus menciptakan kestabilan dalam hubungan industrial.
Kewenangan Kepala Desa dalam Pengolaan Dana Desadi Desa Lenggora Selatan Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana Tolo, Suriani Bt; Bariun, La Ode; Asril
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1: April (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i1.357

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi Adanya kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan oknum kepala desa di kabupaten bombana yang diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan Dana Desa dimana modus operandi yang dilakukan oknum Kepala Desa tersebut adalah mengelola sendiri keuangan desa serta tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaporan penggunaan Dana Desa padahal dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa telah diatur tata cara pengelolaan sampai pada proses pertangungjawaban yang pengelolaannya dilakukan secara akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian empiris menggunakan pendekatan asas-asas hukum. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan melalui wawancara. Semua data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa, di Desa Lengora Selatan mencakup perencanan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, hal tersebut telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Lengora Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa 2) bentuk transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Lengora Selatan meliputi:penyampaian informasi proses pengelolaan dana desa kepada masyarakat, musyawarah yang melibatkan masyarakat desa, mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa,pelaporan dana desa yang disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketersediaan aksesibilitas dokumen yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa terkait realisasi penggunaan dana desa.
Penegakan Hukum terhadap Nelayan Suku Bajo yang Menggunakan Bahan Peledak di Kecamatan Soropia Hasrul; Bariun, La Ode; Munawir, La Ode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.577

Abstract

Penelitian penegakan hukum penggunaan bahan peledak oleh nelayan  dilatar belakangi dari kurangnya pengetahuan dan sudah menjadi kebiasaan mengenai penggunaan bahan peledak oleh nelayan. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap nelayan Suku Bajo yang menggunakan bahan peledak dikecamatan Soropia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Kesimpulan penelitian Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Kawasan Kecamatan Soropia.  Masih kurang efektif, walaupun telah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum dalam bentuk tindakan yang sifatnya preventif maupun represif yang dilakukan Pihak Kecamatan dan Polres Konawe, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum, sampai dengan vonis oleh pengadilan. disebabkan antara lain karena kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya bahan peledak, serta terbatasnya persenoli  aparat penegak hukum dilaut soropia.
Optimalisasi Pencegahan Preventif Penangkapan Ikan oleh Masyarakat Pesisir Perairan Kabupaten Konawe Soropia munawir, laode; Bariun, La Ode; Tolo , Suriani BT; Brata, Joko tri; Marselena, Nindy Ade; Hasrul
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.993

Abstract

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan, adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal kabupaten konewe. Pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut, hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga saja, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak akan pulih kembali, termasuk masyarakat Suku Bajo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan preventif yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan hukum, edukasi masyarakat, dan penerapan kearifan lokal. Dengan menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, penelitian ini mengungkap faktor penyebab praktik ilegal tersebut serta merumuskan strategi yang efektif untuk mencegahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pencegahan dapat dicapai melalui sinergi antara penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat setempat serta penguatan peran tokoh adat.
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Daerah yang Bertujuan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Kabupaten Kolaka Rosadi, Imran; Bariun, La Ode; Munawir, La Ode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1045

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi Perusahaan daerah Kolaka dalam melaksanakan program Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang disyaratakan dalam undang-undang perseroan terbatas masih belum secara terprogram dalam setiap tahun. Maka perdasarkan penjelasan tersebut isu hukum yang hendak di kaji dalam penelitian ini tentang Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan Perusahaan Daerah yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan  di Kabupaten Kolaka. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, Penelitian tentang gejalan hukum yang terjadi dimasyarakat wilayah pertambangan di kabupaten Kolaka. dengan pendekatan a). pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian Implementasi tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat kawasan pertambangan Kabupaten Kolaka melalui program Community development (pengembangan masyarakat) meliputi, aspek sosial, budaya dan ekonomi telah dijalankan oleh perusahaan pertambangan, kecuali aspek sosial, bidang kesehatan yang belum sama sekali dilaksanakan oleh perusahaan. Wujud implementasi tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan berupa pemberian bantuan seperti, bantuan bidang pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sosial, keagamaan, olah raga, dan ekonomi. Regulasi dari setiap bantuan tersebut diberikan langsung kepada penerima oleh perusahaan dan ada beberapa bantuan yang melalui pemerintah kecamatan.
Determinan Mortalitas Pasien Covid-19 di RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Sutarjo; Rahmawati; La Ode Bariun
Jurnal Healthy Mandala Waluya Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Healthy Mandala Waluya
Publisher : Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Mandala Waluya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54883/jhmw.v1i2.37

Abstract

Kasus konfirmasi Covid-19 yang dirawat di RSUD Bahteramas tahun 2020 sebesar 854 orang dan yang meninggal ada 82 kasus, tahun 2021 kasus konfirmasi Covid-19 sebesar 845 kasus dan yang meninggal ada 173 kasus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis determinan mortalitas pasien Covid-19 di RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitif analitik dengan rancangan penelitian case control study. Populasi penelitian yaitu 845 orang dan sampel penelitian berjumlah 88 responden yang terdiri dari 2 jenis yaitu kasus 44 responden dan kontrol 44 responden. Analisis data menggunakan uji Cochran’s and Maentel-Haenszel Statistics. Hasil penelitian menunjukan usia merupakan faktor determinan mortalitas pasien Covid-19 dengan nilai p = 0,012 (p<0,05) dan nilai OR = 3,7. Diharapkan peran serta dari pemerintah, Dinas Kesehatan dan RS untuk lebih meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif sehingga upaya dalam menurunkan kasus Covid-19 dapat tercapai.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Kadir Abdul Nashar Adrian Tawai Al Rahman Amir Faisal Arifin, Djohar Asril Aswin Aswin Azlimin, Azlimin Bahari Bahari Baharun Brata, Joko Tri Citra Dewi Darma, Darma Erni Danggi Fatmawati L, St. Ferdian Candra Fitriadi, Muh Hadi Nasbey Hafid, Marfua Hasnawati Hasrul Hazamuddin Herdiansyah, Al Fadil Hijriani Hijriani, Hijriani Joko Tri Brata Khayati, Sri Khayati, Sry La Ode Amri La Ode Muhamad Haidar La Ode Munawir, La Ode M. Yusuf Majid Bone Marselena, Nindy Ade Mirnayasa Lanusu Moh. Guntur Nangi Moh. Guntur Nangi Muh. Fitriadi Muhamad Karnoha Amir Muhammad Akbar Ardiansyah2 Muhammad Fitriadi Mustahul Jannah Nur Fadhilah Rahmawati Rahmawati Rosadi, Imran Rusman Santiaji Sapril Kartini Saripuddin Satria Boikole Silvia Febriani Siregar, Winner Siregar, Winner A St. Fatmawati. L St. Fatmawati.L Subhan Subhan Sufrianto, Sufrianto Suriadi Masloman Suriani BT Tolo Suriani BT Tolo Suriani Bt. Tolo Sutarjo Sutarjo Syukur, Syukur Tolo , Suriani BT Tolo, Suriani BT Wa Ode Intan Kurniawati Wa Ode Sarfiani Wa Ode Sarfiani Winner A. Siregar Winner Agustinus Siregar Winner Agustinus Siregar Yuliastri, Wa Ode  Hijriani