Claim Missing Document
Check
Articles

Penyuluhan Audio Visual Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Mencuci Tangan Siswa Kelas IV Silvia febriani; Azlimin; Bariun, La Ode
Jurnal Healthy Mandala Waluya Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Healthy Mandala Waluya
Publisher : Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Mandala Waluya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54883/jhmw.v2i3.348

Abstract

Menurut data yang diperoleh dari Puskesmas Lepo-Lepo, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus pada diare pada anak setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sebanyak 358 kasus, dan pada tahun 2022 sebesar 319 kasus. Hal ini terjadi karena salah satunya ialah kebiasan mencuci tangan anak sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penyuluhan menggunakan audio visual terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap mencuci tangan pada murid kelas IV di SD 02, Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain Pre-Eksperimental Study yang menggunakan rancangan one grup pretest-posttest. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 123 responden dengan sampel 55 responden dengan cara Purposive sampling. Analisis menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dan di uji menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank. Hasil penelitian ini menunjukan menunjukan bahwa variabel pengetahuan diperoleh p-value < α (0,05), maka ada peningkatan tingkat pengetahuan dan variabel sikap uji Wilcoxon Sign Rank Test diperoleh p-value < α (0,05), maka ada perubahan sikap mencuci tangan pada murid kelas IV di SD 02, Kota Kendari. Kesimpulannya ada pengaruh menggunakan audio visual berpengaruh terhadap pengetahuan dan sikap mencuci tangan pada murid kelas IV di SD 02, Kota Kendari. Disarankan bagi puskesmas agar melakukan penyuluhan secara berkesinambungan minimal tiga bulan sekali dengan menggunakan media audio visual.
Formulasi Dan Uji Aktivitas Antioksidan Sediaan Krim Antiaging Minyak Daun Nilam (Pogostemon cablin Benth) Menggunakan Metode ABTS Fadhilah, Nur; Yuliastri, Wa Ode; Bariun, La Ode
Jurnal Pharmacia Mandala Waluya Vol. 2 No. 5 (2023): Jurnal Pharmacia Mandala Waluya
Publisher : Prodi Farmasi Universitas Mandala Waluya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54883/jpmw.v2i5.16

Abstract

Minyak daun nilam (Pogostemon cablin Benth) memiliki senyawa seskuiterpen alkohol konsentrasi tinggi yang dapat berpotensi baik sebagai antioksidan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui stabilitas fisik dan aktivitas antioksidan krim antiaging minyak daun nilam (Pogostemin cablin Benth). Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat sediaan krim yang dibuat dengan tiga variasi formula, dimana  tiap formula memiliki perbedaan konsentasi yaitu formula I (15%), II (20%), dan III (25%) dengan tiga kali replikasi dan menggunakan kontrol positif krim pond’s age miracle dan dilakukan uji evaluasi fisik sediaan dan penentuan aktivitas antioksidan dengan metode ABTS. Analisis data dilakukan dengan pengamatan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil pengujian menunjukan bahwa uji evaluasi fisik sediaan krim antiaging minyak daun nilam memenuhi syarat stabilitas fisik yang baik yang meliputi uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji tipe krim, uji viskositas, dan cycling test. Hasil penelitian uji stabilitas antioksidan menunjukan nilai IC50 pada formula I sebesar 70.334, formula II 30.804, dan formula III 44.614 ppm, sedangkan vitamin C sebagai pembanding sebesar 27.202 ppm. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sediaan krim antiaging minyak daun nilam yang memilik aktivitas antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC50 30.804 ppm  pada formula II dengan konsentrasi 20 %
Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Suruhan (Peperomia Pellucida L.Kunth) Terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus dan Staphylococcus Epidermidis Herdiansyah, Al Fadil; Bariun, La Ode; Dewi, Citra
Jurnal Pharmacia Mandala Waluya Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pharmacia Mandala Waluya
Publisher : Prodi Farmasi Universitas Mandala Waluya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54883/jpmw.v2i2.67

Abstract

Jerawat sering terjadi dikarenakan bakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas ekstrak daun suruhan (Peperomia pellucida L.Kunth) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermis. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan sampel daun suruhan (Peperomia pellucida L.Kunth) yang diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96% dipekatkan dalam rotary evaporator hingga mendapatkan ekstrak yang kental. Selanjutnya pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun suruhan (Peperomia pellucida L.Kunth) dengan konsentrasi 20%, 25% dan 30% serta negatife (DMSO) dan positif (klindamisin®) yang dibuat 3 replikasi dilakukan dengan metode paper disk. Analisis data menggunakan SPSS one-way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji LSD. Hasil penelitian penunjukan bahwa ekstrak daun suruhan (Peperomia pellucida L.Kunth) memiliki aktivitas bakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis pada konsentrasi 20%,25% dan 30% dengan kategori lemah < 5 mm, untuk bakteri Staphylococcus aureus dan untuk bakteri Staphylococcus epidermidis memiliki kategori sedang dengan nilai 5-10 mm. Untuk uji LSD memiliki perbedanaan antara sampel ekstrak daun suruhan (Peperomoa pellucida L.Kunth) dengan konsentrasi 20%,25% dan 30% dengan kontrol positif (klindamisin), dimana sampel daun suruhan (peperomia pellucida L.Kunth) dengan konsentrasi 20%,25% dan 30% memiliki hasil berbeda signifikan sedangkan kontrol positif (klindamisin) memiliki hasil signifikan.
Kebijakan Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian Sulawesi Tenggara Sufrianto, Sufrianto; Joko Tri Brata; La Ode Bariun; Abdul Nashar; I Wayan Puguh; Sufrianto
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i1.139

Abstract

Pengelolaan dan Pengembangan Komoditas Unggulan merupakan salah satu faktor yang menentukan sebagai upaya penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja,  dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penulisan adalah untuk merumuskan kebijakan Pengelolaan Komoditas Unggulan Sulawesi Tenggara : (a) Pengelolaan Komoditas Unggulan, (b) pengembangan Komoditas Unggulan, dan (c) penetapan pengwilayah pengembangan Pengembangan Komoditas Unggulan. Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Tanaman Komoditas Unggulan adalah sistem pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik, dan  Perwilayahan Komoditas Unggulan adalah suatu kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah untuk pengelolaan dan Pengambangan Komoditas Unggulan
Pengenalan Bahan Tambahan Pangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Desa Lalimbue Jaya Kecamatan kapoiala Kabupaten Konawe Tolo, Suriani Bt; Bariun, La Ode; Munawir, La Ode; Fatmawati L, St.; Danggi, Erni; Khayati, Sri
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i2.401

Abstract

Penggunaan bahan berbahaya yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang merupakan pelarangan oleh pemerintah menjadi pokok permasalahan beriring dengan perkembangan industri barang/ jasa dan Industri rumah tangga , disebabkan karena para pelaku usaha berusaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa memberikan jaminan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan kepada konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya atau kesepakatan dari para pihak itu sendiri ini tidak pernah dilaksanakan karena dari konsumen sendiri enggan atau belum begitu mengetahui apa yang menjadi hak mereka . Setiap pelanggaran atas norma-norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu pada pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menggunakan bahan berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam bentuk penarikan produk makanan, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah tangga, pemusnahan makanan maupun minuman tersebut jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.
Implikasi Hukum Bagi Buruh Ekspedisi Tanpa Perjanjian Tertulis di Kota Kendari Baharun; Suriani Bt. Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Winner A. Siregar; Hijriani
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.74

Abstract

Perubahan regulasi ketenagakerjaan, terutama melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memunculkan kekosongan hukum terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi buruh ekspedisi yang bekerja tanpa perjanjian tertulis serta mengidentifikasi bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan buruh ekspedisi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang didukung oleh data primer dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap buruh ekspedisi tanpa perjanjian tertulis sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial membutuhkan peraturan yang jelas dan konsisten, serta peran aktif Pengadilan Hubungan Industrial untuk menegakkan hak-hak buruh. Pengawasan ketenagakerjaan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan implementasi hukum dan mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan  Rusman; Winner A. Siregar; La Ode Munawir; Hijriani; La Ode Bariun; Suriani Bt Tolo
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.75

Abstract

Sertifikat tanah memiliki peranan penting dalam pembuktian hak kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait pembatalan sertifikat hak milik yang dibebani hak tanggungan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan studi dokumen dan analisis kualitatif terhadap perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sertifikat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pemegang hak milik maupun kreditur. Pembatalan sertifikat yang cacat administrasi dapat berakibat hilangnya hak atas tanah dan kerugian finansial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme pembatalan sertifikat untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan.
Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Mirnayasa Lanusu; Winner A. Siregar; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Suriani Bt. Tolo; Muh. Fitriadi
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.76

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia memiliki landasan yang kuat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mengatur penyelenggaraan negara secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder dari perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan yang diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 2017, termasuk kemampuan untuk mengeluarkan putusan final dan mengikat. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas sengketa. Penegakan hukum melalui jalur pengadilan tata usaha negara menjadi opsi bagi pihak yang tidak puas terhadap keputusan Bawaslu. Diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu.
Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin La Ode Amri; La Ode Bariun; Winner A. Siregar; Hijriani; Suriani Bt Tolo; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.77

Abstract

Dampak hukum dari tumpang tindih areal Perkebunan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan fokus pada aspek penerbitan izin. Fenomena tumpang tindih lahan antara sektor perkebunan dan pertambangan telah menjadi permasalahan yang kompleks dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum dan penyelesaian hukum dari tumpang tindih tersebut dari aspek penerbitan izin dalam mencegah konflik penggunaan lahan dan upaya penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan terhadap izin usaha pertambangan ditinjau dari aspek penerbitan izin. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang dilakukan terhadap studi kasus yang terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia yaitu di daerah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara yang terdapat kasus tumpang tindih pada sektor perkebunan dan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih areal perkebunan dan pertambangan berdampak signifikan terhadap kepastian hukum pemegang IUP, menimbulkan potensi konflik antar sektor, dan mengancam keberlanjutan investasi. Analisis terhadap proses penerbitan izin mengungkapkan adanya kelemahan dalam koordinasi antar instansi pemerintah dan ketidakselarasan database tata ruang. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi One Map Policy dan sistem informasi geospasial terpadu belum optimal dalam mencegah tumpang tindih lahan. Untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih ini diperlukan penguatan koordinasi lintas sektoral dan harmonisasi regulasi.
Penanganan Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Andoolo Hasnawati; Suriani Bt. Tolo; St. Fatmawati. L;  Hijriani; M. Yusuf; La Ode Bariun
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.78

Abstract

Penelitian ini membahas penanganan kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kasus perceraian dengan alasan KDRT dari tahun 2021 hingga 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami keadaan perkara di Pengadilan Agama Andoolo serta metode penyelesaian yang digunakan oleh hakim dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengadilan melakukan upaya perdamaian dan mediasi, sebagian besar kasus tetap berakhir pada putusan perceraian. Pengadilan Agama Andoolo mampu menyelesaikan seluruh perkara pada tingkat banding dan kasasi pada tahun 2023 tanpa sisa perkara. Faktor-faktor seperti ekonomi, perselingkuhan, dan mabuk akibat minuman keras merupakan penyebab utama KDRT yang mengarah pada perceraian. Hakim menggunakan pertimbangan hukum formil dan materil, namun pertimbangan terkait KDRT cenderung diarahkan pada alasan perselisihan terus-menerus karena sulitnya membuktikan KDRT secara spesifik di persidangan.