Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buletin Al-Turas Jurnal KALAM Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Analisis: Jurnal Studi Keislaman Farabi Jurnal Al-Tadzkiyyah Jurnal Ijtimaiyya JPW (Jurnal Politik Walisongo) FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Quran dan al-Hadits Jurnal Agregasi Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Politea : Jurnal Politik Islam Ampera : A Research Journal on Politics and Islamic Civilization POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Scientech Research and Development Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Flourishing Journal Tasyri' MILRev: Metro Islamic Law Review Iklila: Jurnal Studi Islam dan Sosial SAIBUMI Social Sciences and Humanities Reviews Profetika: Jurnal Studi Islam Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
Gesit Yudha
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN REPRESENTASI PRAKTEK KEKUASAAN SIMBOLIS DALAM HARMONISASI ANTAR ETNIS Gesit Yudha; Tin Amalia Fitri; Isti Arini; Yudha, Gesit; Amalia Fitri, Tin; Arini, Isti
JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i1.12902

Abstract

Pasca orde baru pada tahun 1998 berlakunya otonomi daerah, mengharuskan tiap-tiap daerah untuk melakukan pemberdayaan. Dimensi itu menjadi celah dalam demokratisasi lokal untuk melakukan dominasi kekuasaan politik lokal, yang pada tujuan utamanya adalah melakukan upaya yang mempusatkan pada kekuatan simbolis sebagai upaya dalam penguatan harmonisasi antar etnis bukan sebaliknya melakukan dominasi kekuasaan untuk etnis tertentu saja bahkan menguasai sumber daya ekonomi di daerah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Studi literatur digunakan terutama untuk menelusuri perkembangan politisasi identitas dalam politik pemilu dengan harmonisasi antar etnis.Kenyataan di lapangan hasil demokratisasi politik lokal menggambarkan para aktor (kelompok) etnis tertentu sebagai penguasa yang memiliki wewenang dalam pengelolaan baik kepentingan maupun kebijakan daerah masih  jauh apa yang diharapkan dalam pengelolaan harmonisasi antar etnis cenderung mengesampingkan istilah etnis pendatang, inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik baik konflik kepentingan maupun konflik antar etnis akibat kesenjangan itu. Maka dari itu, peran kelompok etnik tertentu yang memenangi konstestasi politik local memiliki kesadaran dalam membangun harmonisasi antar etnis.Pada dasarnya etnisitas aktor yang dominan akan menunjukan respeknya dan terbangunnya relasi antar aktor etnis untuk membangun kebersamaan, apabila actor merasa memiliki kuasa atas praktek yang dilakukan sehingga diperlukan membangun komunikasi bersama dan menjalin strategi bersama membangun daerah dalam mewujudkan politik local yang dinamis dan mencerminkan multikulturalisme.
STRATEGI POLITIK DEVIDE ET IMPERA BELANDA DAN RELEVANSINYA DENGAN POLARISASI AGAMA PASCA PILPRES 2019 DI INDONESIA Jafar Ahmad; Gesit Yudha; ahmad, jafar; Yudha, Gesit
JURNAL TAPIS Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i2.14288

Abstract

Strategi politik devide et impera pernah bekerja secara efektif dan digunakan Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia. Strategi pecah dan kuasai tersebut telah menghancurkan soliditas dan kekuatan bangsa Indonesia, sehingga tercerai-berai dalam perang saudara. Namun, memasuki abad ke 20, politik pecah belah yang dimainkan Belanda mulai kurang relevan bekerja, sehingga Belanda harus menyerah kalah dan hengkang dari Indonesia pada tahun 1942. Bagaimana politik pecah belah Belanda ini bekerja menjadi konsentrasi penelitian ini. Lalu, bagaimana pula keterhubungan dan relevansinya dengan polarisasi agama yang kini melanda bangsa Indonesia menjadi topik yang juga dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah bermacam literatur seperti jurnal, buku, dokumen maupun informasi berita di media massa. fenomena politik pasca pilpres 2019 yang terjadi di Indonesia dengan politik pecah belah ala Belanda dan ada yang  diuntungkan apabila ada dua belah pihak yang bertikai dengan maksud menguasai sumber daya yang ada di Indonesia. Penelitian ini menemukan fakta, keberhasilan politik pecah belah yang dijalankan Belanda untuk menjajah Indonesia selama ratusan tahun tersebut, antara lain adanya ketergantungan ekonomi kelompok elite di Indonesia terhadap Belanda; adanya stabilitas politik dan ekonomi di negeri Belanda. Sedangkan faktor kegagalannya, antara lain terjadinya krisis ekonomi yang dialami Belanda; Tidak ada lagi ketergantungan kelompok elite Indonesia terhadap Belanda. Relevansinya dengan polarisasi agama yang terjadi di masa sekarang adalah bahwa politik devide et impera masih bisa bekerja dan dapat menghancurkan persatuan bangsa Indonesia jika syarat-syarat keberhasilannya terpenuhi.
PEMIKIRAN ABU AL-A’LA AL-MAWDUDI DAN RELEVANSI BAGI ETIKA KEPEMIMPINAN Abdul Azis; Gesit Yudha; Aziz, Abdul; Yudha, Gesit Yudha
JURNAL TAPIS Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v19i1.16942

Abstract

Artikel ini membahas tentang konstribusi pemikiran Al Mawdudi terhadap etika kepemimpinan. Dewasa ini praktek sekularisasi politik, pragmatis sekular hingga hidup hedonis tidak bisa terelakkan bagi para pejabat terutama flexing untuk menunjukan martabat kedudukan tertentu . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Abu al-A’la al-Maududy dan relevansinya bagi etika kepemimpinan berpretensi menelusuri dan menjelaskan persoalan-persoalan yang melingkupi konsepsi etika kepemimpinan dalam konteks kepustakaan, sebagaimana kitab Nazdariyah al-Islam al-Siyasah sebagaimana untuk mengatur hubungan pejabat dengan warganya mengenai kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan dan siyasah mahliyah untuk mengatur kemaslahatan masyarakat sebagaimana concern utamanya pada konsep dasarnya yang menegaskan dengan system konstituti negara ideal berlandaskan aspek Tauhid dalam menjalankan konstitusi terutama etika dalam pemerintahan itu sendiri. Penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan sumber data: dan data utamanya adalah karya-karya yang ditulis oleh al maududi yaitu ; 1) Abu al- A’la, Jamā’at Islāmī, us ka maqsad, tarikh, awr la laihi aml “The Jamā’at Islāmī, Its Aim, History and Programme, 2) Nazdariyah al-Islam al-Siyasah,. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melacak konstribusi pemikiran Al-Mawdudi bagi pengembangan etika kepemimpinan peneliti melihat pada kitab “al-Khilafah wa al-mulk” dan Telaah yang kedua ada pada buku, “Empat Istilah Pokok Dalam Al-Qur’an”. Inti dari teo-demokrasi, pemimpin yang hanya pendelegasian atas kedaulatan Tuhan yang harus menampilkan segala sesuatu dibawah aturanNya, maka memiliki tanggung jawab social untuk menerima masukan dan kritikan masyarakat inilah yang menjadi fundamental atas kerangka filosofis etika kepemimpinan maka seorang pemimpin tidak berhak untuk memperkaya diri dengan atas kuasa jabatannya ataupun bertindak lalim dan zalim bagi rakyatnya. Kemudian terwujudlah pada implementasinya mengenai kekuasaan dalam rangka merealisasikan pesan-pesan al-Qur’an dalam kehidupan nyata. Etika kepemimpinan dalam penyelenggara Negara yang harus Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), adalah tonggak membangun aparatur yang bersih. Secara esensial manusia sejatinya mampu berbuat baik dengan kemampuan akal yang menimbang dengan hati kemudian terwujudlah sebuah tatanan moralitas yang telah disepakati masyarakat umumnya. Namun, manusia membutuhkan agama sebagai sumber moralitas itu sendiri, tatkala pemimpin di suatu negara memahami terhadap keyakinannya dan senantiasa menjalankan kehidupan beragama secara baik niscaya akan lahir aspek kepemimpinan inklusif. Siapa saja atau pemimpin hendaknya tidak membatasi hubungan pertemanan kepada hanya beberapa orang (eksklusif). Bergaulah seluas mungkin, dengan bawahan, atasan, laki-laki atau perempuan, sejawat atau lintas sektoral.
The HUMAN ONTOLOGY FROM THE PERSPECTIVE OF SEYYED HUSEEN NASR ITS RELEVANCE WITH THE FORMATION OF NATIONAL LEADERSHIP MORALITY: ITS RELEVANCE WITH THE FORMATION OF NATIONAL LEADERSHIP MORALITY yudha, Gesit; Hermanto, Agus; Hermawan, Andi
Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 6 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Khozinatul Ulum Blora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61941/iklila.v6i2.174

Abstract

Ontology explains the nature of everything that exists. In the study of ontology, understanding human nature involves not only comprehending it in actual human terms but, in terms of essence, humans are seen as beings of Monodualism, consisting of two elements yet forming a unity within. Nasr, with his traditional approach, attempts to elucidate the essence of human beings by critiquing the ideologies of the modern world that currently encompass human life. This research is conducted through a literature review, utilizing a descriptive-analytical approach. Sayyed Huseen Nasr consistently ties his discussions to the texts of the Quran and Hadith. Nasr asserts that the essence of human beings cannot be separated from the intervention of God. Thus, the contribution of Nasr's thoughts regarding the concept of human nature in its relevance to morality is that humans are actually related to divine nature and provide direction to the morality of the nation's leadership. In this way, it is possible to create a state of law, not a state of power, in the implementation of state administration.
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM BINGKAI BERAGAMA Hermanto, Agus; Yudha, Gesit; Yasin, Daffa Malhotra; Moh. Mukri
Sinergi Aksi Inovasi Budaya Menulis Inspiratif Vol. 2 No. 1 (2024): SAI BUMI
Publisher : Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, merupakan idaman setiap orang yang menjalin hubungan secara sakral (mitsaq ghalidha), namun kenyataannya tidak sedikit rumah tangga yang goyah dan bahkan hancur karena terjadi relasi yang timpang dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Maka dibutuhkan rekonstruksi paradigma relasi suami istri yang moderat di era modern.  Penelitian ini bertujuan untuk dapat mewujudkan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara moderat sesuai dengan konteks pada masa kini. Adapun metodologi yang diginakan adalah termasuk penelitian pustaka yang mengkaji tentang pemikiran-pemikiran progresif terhadap fenomena rumah tangga pada saat ini. Kenyataannya para istri tidak lagi banyak yang bertugas hanya menjadi ibu rumah tangga, lebih dari itu juga turut membantu mencari nafkah dalam rumah tangga, maka konsep keadilan, persamaan, ukhuwah islamiyah dan mu’asyarah bil ma’ruf haruslah diutamakan demi kemaslahatan dan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, perlu untuk dipertimbangkan kembali jika harus dijadikan sebuah paradigma fikih baru.
The Ijtima Ulama on Voter Preferences in the 2024 Elections in Indonesia Rabbani, Ammar; Gesit Yudha; Tin Amalia Fitri
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 25 No 2 (2025): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v25i2.29452

Abstract

The 2024 Simultaneous Elections mark a significant dynamic in Indonesian politics, particularly regarding the strengthening role of religious authorities in shaping Muslim voter preferences. In several regions, including West Bogor District, the direction of support from Islamic scholars through the Ijtima Ulama forum has implications for the formation of diverse community political preferences. This study aims to analyze the influence of the Ijtima Ulama on voter preferences in the 2024 Simultaneous Elections in Indonesia. The study used a mixed methods design with a sequential exploratory approach, qualitative research followed by quantitative research. Qualitative data were obtained through in-depth interviews and analyzed through data condensation, data presentation, and validity verification. Quantitative data were collected through questionnaires from 114 respondents and analyzed using simple linear regression, t-test, and coefficient of determination (R²). The results showed that the Ijtima Ulama had a significant effect on voter preferences (t count = 16.614 > t table = 1.981; sig. 0.000 < 0.05) with a contribution of 70.9%. This finding aligns with the theory of social influence, which emphasizes the role of moral authority through mechanisms of compliance, identification, and internalization. From an Islamic perspective, this influence is reinforced by the scholarly authority of ulama, the principle of taqlid (following), and an orientation toward the welfare of the people, allowing the Ijtima Ulama to serve as both a moral and socio-political reference point in shaping voter preferences.
Nyongkolan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat: Integrasi Tradisi dan Syariat dalam Pernikahan Masyarakat Sasak Yudha, Gesit; Santoso, Rudi; Hadaiyatullah, syeh Sarip; Fikri, Arif; Irawan, Rudy
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i1.182

Abstract

The Nyongkolan tradition is a distinctive marriage procession within the Sasak community in Lombok, West Nusa Tenggara, which combines elements of customary law with Islamic law. This study aims to examine how the integration of Islamic law and Sasak customary law occurs in the implementation of Nyongkolan, as well as the challenges faced in harmonizing the two. Using a descriptive qualitative approach, data was obtained through in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving religious leaders, customary figures, and members of the Sasak community involved in the marriage procession. The findings of the study show that although there is potential conflict between the principle of simplicity in Islam and some customary elements considered excessive, both Islamic law and customary law play important roles in strengthening the relationship between the two families of the bride and groom, as well as preserving local cultural values. Dialogue and mutual understanding between religious leaders and customary figures are necessary to achieve harmonious integration between the two. This study reveals the importance of maintaining a balance between tradition and religious teachings to preserve the essence of a marriage that is legitimate both in terms of religion and culture, as well as enriching the identity of the Sasak community.
ANALISIS KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MUSRENBANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA KOTA AGUNG, LAMPUNG UTARA Yudha, Gesit; Abror, Nurul
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.3140

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan keterlibatan pemangku kepentingan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dan dampaknya terhadap kualitas kebijakan pembangunan desa di Kota Agung, Lampung Utara. Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap proses penyampaian aspirasi dan penentuan prioritas pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat, yang mencapai 99%, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi alokasi anggaran pembangunan. Integrasi aspek sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi dalam usulan pembangunan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan layanan publik. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan tantangan koordinasi antar tingkatan pemerintahan, mekanisme Musrenbang terbukti efektif sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkualitas. Temuan penelitian ini menyarankan peningkatan sosialisasi ruang lingkup Musrenbang serta penguatan sinergi antar instansi guna mendukung keberlanjutan dan optimalisasi implementasi kebijakan pembangunan desa. Kata Kunci: Musrenbang, Pemangku kepentingan, Pembangunan
Persepsi Perubahan Organisasi terhadap Stres Psikologis Pegawai Administrasi Rumah Sakit Rosmawati, Dwi; Asrowi, Ridho Hanan; Yudha, Gesit
Flourishing Journal Vol. 5 No. 10 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um070v5i102025p599-608

Abstract

Organizational changes in the healthcare sector, including digitalization and process simplification, have significantly transformed the work environment, particularly for administrative staff. This study aims to examine the effect of perceived organizational change (POC) on psychological stress among administrative employees in public hospitals in Bandar Lampung City. The study employed a quantitative approach with a cross-sectional design and involved 92 administrative employees. The POC instrument was developed based on the framework proposed by Rafferty and Griffin and demonstrated strong validity and reliability (Aiken’s V = 0.79–0.94; α = 0.934). Psychological stress was measured using the DASS-42 stress subscale (α = 0.872). Logistic regression analysis revealed that perceived organizational change significantly predicted psychological stress (p < 0.01), with the dimensions of impact of change and support for change emerging as strong predictors. These findings underscore that employees’ perceptions of clarity, support, and planning in organizational change processes play a critical role in determining their psychological well-being. The results have important implications for hospital management in ensuring that organizational change processes are implemented humanely and adaptively. AbstrakPerubahan organisasi di sektor kesehatan menuntut digitalisasi, penyederhanaan proses, dan penyesuaian SOP sehingga menimbulkan perubahan signifikan di lingkungan kerja, khususnya bagi pegawai administrasi. Penelitian ini menganalisis pengaruh persepsi perubahan organisasi dengan pendekatan Perceived Organizational Change (POC) terhadap stres psikologis pegawai administrasi rumah sakit pemerintah di Kota Bandar Lampung. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-sectional dan melibatkan 92 pegawai administrasi. Instrumen persepsi perubahan organisasi dikembangkan berdasarkan teori Rafferty & Griffin (2006) melalui tahap expert judgement (Aiken’s V = 0,79–0,94) dan uji coba terhadap 30 responden yang menunjukkan daya beda item memadai (r = 0,412–0,762) serta reliabilitas sangat baik (α = 0,934). Stres psikologis diukur menggunakan subskala stres (14 aitem) DASS-42 dengan reliabilitas α = 0,872. Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa persepsi perubahan organisasi berpengaruh signifikan terhadap stres psikologis (p < 0,01), dengan dimensi impact of change dan support for change sebagai prediktor kuat. Hasil ini menegaskan bahwa persepsi pegawai terhadap kejelasan, dukungan, dan perencanaan perubahan organisasi sangat menentukan kondisi psikologis mereka. Temuan ini memberi implikasi penting bagi manajemen rumah sakit dalam memastikan proses perubahan organisasi berlangsung humanis dan adaptif.
ISLAMIC EXCLUSIVISM: Perspectives on the Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sect and the PKS Tarbiyah Group from a Postcolonial Lens: EKLUSIVISME ISLAM: Pandangan terhadap Sekte Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Kelompok Tarbiyah PKS Perspektif Pascakolonial yudha, Gesit; Syahril Ramadhan; Maulana Bagus Rahmat
Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 9 No 1 (2026): April
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Khozinatul Ulum Blora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61941/iklila.v9i1.627

Abstract

This research is motivated by the strengthening of Islamic exclusivism in Indonesia which is not only derived from theological differences, but also from power relations in postcolonial societies. Certain groups are often positioned as subalterns, namely those who are marginalized in the dominant discourse. This study aims to analyze the construction of Islamic exclusivism through hegemonic relations and the position of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) and the Tarbiyah network of the Prosperous Justice Party (PKS) in religious and political discourse. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews with five informants, literature studies, and analysis of post-reform religious-political discourse. The analysis was conducted from a postcolonial perspective and using subaltern concepts to identify patterns of dominance and resistance. The results of the study show that Islamic exclusivism is a construction of hegemonic power relations. LDII is marginalized through the stigma of being a deviant group, while PKS, although electorally strong, still experiences marginalization in the socio-cultural realm due to the label of political Islam. Both negotiated identities to gain legitimacy. These findings provide a new understanding that the phenomenon of exclusivism is not only rooted in theological issues, but is also a result of social and political constructions that place certain groups in a subaltern position.
Co-Authors Abd. Qohar Abd. Qohar Abdul Azis Abdul Azis Abdul Azis Abdul Aziz Abdul Aziz Abror, Nurul Afandi, Zainal Agus Hermanto Agus Hermanto Agustam Agustam Agustiyara Ahmad Zarkasi Ahmad Zarkasi Ahmad, Jafar Ali Abdul Wakhid Aliyando Rifansyah Amalia Fitri, Tin Amirudin Amirudin Ananda Rizka Kurnia Ananda, Yudha Tama Dwi andi hermawan Angga Natalia, Angga Arini, Isti Arsyad Sobby Kesuma Aryani, Willia Novi Asrowi, Ridho Hanan Cleo Phattra, Hellint Evi Zulvia Fadhila Faiqoh Faisal, Liky Faisal Fatonah Fauzan . Feliza, Amelia Resti Fikri, Arif Hilmi Qosim Mubah Idrus Ruslan Irawan, Rudy Irfan Nurudin Isti Arini Lailatul Maghfiroh Liky Faizal Maulana Bagus Rahmat Maulana Bagus Rahmat Moh. Mukri Mohamed Esse Mohamoud Mugimanto Muhammad Jayus Muslimin Muslimin Nadirsah Hawari Nadirsah Hawari Nadirsah Hawari Nirzawan, Fachrizal Dwi Nofrizal Nofrizal Nofrizal Nofrizal Nofrizal Nofrizal Qohar, Abd. Qohar, Abdul Qohar Rabbani, Ammar Restiyani Rini Setiawati Rizqi Handayani Romlah Rosmawati, Dwi RR. Ella Evrita Hestiandari Rudi Santoso, Rudi Siti Nurjanah Suhandi Suhandi Syahril Ramadhan Syakir Mohd Rosdi, Mohd Syeh Sarip Hadaiyatullah Tin Amalia Tin Amalia Fitri Ulil Abshar, Rijal Wulan, Intan Cahya Yandi Rianto Ramadhan Yasin, Daffa Malhotra Yatmin Yatmin