Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.03
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) ISLAM TRANSFORMATIF : Journal of Islamic Studies ADHKI: Journal of Islamic Family Law Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam El-Hekam : Jurnal Studi Keislaman Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Analisis Gender dan Agama Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Al-Imam : Journal on Islamic Studies, Civilization And Learning Societies Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Al Ushuliy Journal of Indonesian Probation and Parole System Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi
Elimartati Elimartati
(SINTA ID: 6175133) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Hukum Atas Penolakan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Dan Penetapan Status Anak Sah Dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 129/Pdt.P/2024/PA.Bsk Aswandi Aswandi; Elimartati Elimartati; Nofialdi Nofialdi; Zulkifli Zulkifli; Sri Yunarti
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.151

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 129/Pdt.P/2024/PA-Bsk yang secara bersamaan menolak permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) namun mengabulkan permohonan penetapan status anak sebagai anak sah. Kasus ini menjadi menarik karena mencerminkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum perkawinan dengan perlindungan hak anak dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan metode field research. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga orang hakim yang menyidangkan perkara tersebut serta para pemohon. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis dokumen putusan dan berkas perkara. Data sekunder bersumber dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, literatur fiqh munakahat, serta konsep maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak permohonan isbat nikah karena perkawinan para pemohon melanggar ketentuan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (a) KHI jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu pihak masih terikat perkawinan sebelumnya, sehingga berpotensi menimbulkan praktik poliandri dan merusak kesakralan institusi perkawinan. Meskipun demikian, hakim mengabulkan status anak sebagai anak sah dengan pertimbangan utama best interest of the child dan prinsip kemaslahatan (maslahah). Hakim berpandangan bahwa kesalahan orang tua tidak boleh dibebankan kepada anak. Pengabulan ini memberikan kepastian hukum bagi anak untuk memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga, hak nafkah, perwalian, dan hak waris. Putusan ini merepresentasikan harmonisasi antara kepastian hukum positif dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim telah menerapkan pendekatan progresif dan humanis dalam menyelesaikan konflik antara keabsahan perkawinan dan perlindungan hak anak.
Dinamika Pemanfaatan Harta Pusako di Minangkabau dalam Pespektif Teori Modal Sosial dan Tindakan Sosial: Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab Vidi Rifardo; Nofialdi Nofialdi; Ulya Atsani; Elimartati Elimartati; Sri Yunarti
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.154

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah untuk membahas bentuk dan dinamika pemanfaatan harta pusako tinggi, faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan harta pusako tinggi, serta perspektif pemuka adat terhadap dinamika tersebut di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan harta pusako tinggi di Sungai Tarab merupakan bentuk tindakan sosial rasional instrumental, di mana pengelolaannya dilakukan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, seperti kebutuhan pangan, biaya pendidikan, kebutuhan sosial adat, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Dinamika pemanfaatan ini didorong oleh tekanan ekonomi dan perubahan nilai sosial yang memengaruhi pola interaksi dalam kaum. Dalam perspektif modal sosial, pemanfaatan harta pusako tinggi mencerminkan pergeseran fungsi ikatan kepercayaan (trust) dan jaringan (networks) antaranggota kaum, di mana melemahnya fungsi pengawasan adat menyebabkan penguatan kepentingan individu di atas kolektif. Namun, secara adat Minangkabau, pemanfaatan ini tetap dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan kepemilikan kolektif kaum, dilakukan melalui mekanisme musyawarah sebagai perwujudan modal sosial yang sehat, dan tetap berada dalam bingkai konsep ganggam bauntuak.
Analisis Yuridis Penerapan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 terhadap Izin Perceraian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pengadilan Agama Efri Refiman; Zulkifli Zulkifli; Sri Yunarti; Elimartati Elimartati; Nofialdi Nofialdi
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.163

Abstract

Divorce for Government Employees with Employment Agreements (PPPK) often faces controversy regarding the requirement for a superior's permission letter, although this is not explicitly regulated in national legislation. This study aims to identify and analyze the existence of a superior's permission letter for PPPK in divorce cases and to analyze judges' perspectives on the application of this requirement at the Panyabungan Class II Religious Court. This study used qualitative methods with a field research approach. Primary data were collected through in-depth interviews with five judges (including Chief Justice Dr. Mirwan), court clerks, registration officers, and eighteen PPPK litigants. Secondary data were obtained from official documents such as Chief Justice's Decrees, service brochures, case summaries, and related regulations. Data analysis was conducted using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques, while data validity was ensured through source triangulation. The results indicate that court policy requires a superior's permission letter for PPPK at the registration stage as an administrative requirement. However, in court practice, the majority of judges do not consider this a barrier. Of the 18 PPPK cases from 2021 to September 11, 2025, only one case involved a judge actively requesting a permit. There is a sharp difference in the judges' perspectives between the analogy with civil servants and the principle of public welfare versus the principle of legality and the protection of individual civil rights. Normatively, a permit for PPPK is merely an internal administrative policy that is not binding as a legal or formal requirement for litigation. This finding reveals a lack of synchronization between policy and practice, as well as potential legal uncertainty. The study recommends the establishment of clear and uniform national regulations to balance the orderliness of civil servant administration with the right of access to justice for PPPK.
Co-Authors Afkar Afkar Agusman Agusman Ahmad Julio Saputra Ainul Mardiah Alviro Mulya Amelia Putri Maisa Aswandi Aswandi Aswandi Aswandi, Aswandi Dori Handika Eficandra Eficandra Efri Refiman Elfia Elfia Emrizal Emrizal Erniyanti, Liza Fahlefi, Rizal Faizah Jamili Farid Kristata Putra Farida Arianti Fauzi Dahrial Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fitri, Hidayati Hamdani Hamdani Hamdani Hamdani Hasim Harahap, Oloan Muda Hizbullah, Hizbullah Imran, Fauziah Tri Septiana Jamili, Faizah Jumni Nelly Kasmidin kasmidin, kasmidin Khairat, Najmil Lidiya Fadhlah Mastura Maratul Husna Meria Susanti Misalina Misalina Muhammad Rizky Prima Sakti Musda Asmara Nailur Rahmi Naldi, Hasri Nofialdi Nofialdi Nofialdi Nofialdi Nofialdi, Nofialdi Putra, Muhammad Deni rahmi, zikra Ramza Fatria Maulana Resque Ilham Maulana Riska Fauziah Hayati Rizal, Deri Saadatul Maghfira Septiana Murni Shesa, Laras Sikumbang, Indra Silvianetri Silvianetri Silvianetri, Silvianetri Sitri Nofrita Sari Sri Yunarti Susanti, Meria Syamsul Bahri Syukri Iska, Syukri Ulya Atsani Ulya Atsani Utamy, Hebby Rahmatul Utari Aulia Rifmadani Vasco Fronzoni Vidi Rifardo Warman, Arifki Budia Widi Nopiardo Wulan Pramadanti Yunarti, Sri Zulkifli Zulkifli Zulkifli Zulkifli