Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

EDUKASI DAN PENDAMPINGAN KESADARAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) BAGI PELAKU UMKM DESA Rommy Hardyansah; Fayola Issalillah; Rafadi Khan Khayru; Rahayu Mardikaningsih; Mirza Elmy Safira; Didit Darmawan; Rio Saputra
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : STKIP PGRI SITUBONDO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47668/join.v5i1.2305

Abstract

This strategic initiative which involves branding, informative banners and visual signage for micro-business products in Pasinan Village, Pasuruan Regency is designed to enhance the appeal of these products whilst strengthening the identity of the businesses. This empowerment initiative applies the Asset-Based Community Development (ABCD) framework, which focuses on optimising local resources and carefully analysing market opportunities, particularly in the ‘es jaran’ product line, which is noted for having relatively few competitors. Programme implementation is centred on the Monas Market area, Lekok Sub-district, Pasuruan, as a means of accelerating growth and market penetration within the micro-enterprise sector. Findings from the programme’s implementation indicate that the use of visual promotional materials has proven effective in increasing the visibility of the product, enhancing competitiveness, and expanding the scope of marketing. Through the formulation of coherent marketing tactics and the strengthening of the distribution supply chain, business operators in Pasinan now have a far greater chance of succeeding in the competition within a much larger market.
MODEL SISTEM PERADILAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA Mirza Elmy Safira; Andini Rachmawati; Samuji Samuji
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 6 No. 1 (2023): jicl
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. Hal itu dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat terus berkembang, memaksa hukum untuk berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan. Jenis penelitian ini  menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan sesungguhnya sistem peradilan pidana yang ideal seharusnya mencakup tiga nilai pokok hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kenyamanan. Baik secara teoritis ataupun praktis, tidak mudah untuk mengimplementasikan ketiga nilai dasar tersebut secara harmonis Agar hukum dapat berfungsi dengan optimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka tentu sistem yang ada sekarang harus diperbaharui dengan sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sistem yang harus diperbaharui, mengingat fungsi dan kewenangannya yang sentral, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Sistem peradilan pidana adalah instrumen hukum pemberantasan kejahatan, ia harus menunjukkan keserasian dan keterkaitan antar subsistem, membentuk satu kesatuan keterkaitan yang menghadirkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KEPUTUSAN CHILDFREE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM PEMIKIRAN ABDUL MAJID AN-NAJAR Mirza Elmy Safira
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 8 No. 1 (2025): jicl
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan tentang fenomena childfree cukup melebar luas diseluruh belahan dunia termasuk di negara Indonesia. Meskipun negara Indonesia itu sendiri merupakan negara yang minoritas. Tidak menutup kemungkinan childfree telah menjadi sorotan dari berbagai kalangan-kalangan tertentu. Timbulnya tren childfree ini ditimbulkan karna nilai sosial kebudayaan tentang pentingnya kehadiran seorang anak. Sebelumnya kehadirannya menjadi suatu yang sangat membanggakan dan dianugerahi akan tetapi sekarang menjadi suatu permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian normativ dan studi kepustakaan menganalisa terhadap teori-teori, konsep-konsep, dan juga secara langsung mengkaji berbagai aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian studi kepustakaan dengan malakukan penelitian terkait bahan pustaka atau data sekundernya. Hasil penelitian ini Abdul Majid An-Najar menekankan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan maslahat dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama syariat. Childfree tanpa alasan syar’i tidak dianjurkan karena bertentangan dengan maqaṣid menjaga keturunan. Keputusan childfree harus diambil secara adil dan berdasarkan musyawarah antara suami dan istri, tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.
The Application of Compulsory Bequest to Non-Muslim Heirs: A Comparative Study of Islamic Law and Jurisprudence in Indonesia Mirza Elmy Safira; Alief Akbar Musaddad; Bambang Supriadi; Hamzah Mardiansyah; Mawardi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) - January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6813

Abstract

The application of wasiat wajibah (compulsory will) is a significant issue within inheritance law in Indonesia, particularly regarding non-Muslim heirs who inherit from Muslim relatives. In Islamic law, wasiat wajibah refers to the entitlement given to heirs who are excluded from inheritance based on the faraid rules, with the intention of promoting fairness. This research aims to evaluate the application of wasiat wajibah for non-Muslim heirs, through a comparative analysis between Islamic law and the current jurisprudence in Indonesia. The methodology applied is a normative approach, focusing on the analysis of relevant legislation and judicial precedents. The discussion covers the concept of wasiat wajibah in Islamic law, its implications for non-Muslim heirs, and an evaluation of how it is implemented within the Indonesian legal framework. The results are expected to enhance the understanding of the implementation of wasiat wajibah in Indonesia’s multi-religious society.
Peran Mediasi dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga dan Dampaknya pada Pekerjaan Fayola Issalillah; Zaky Andika Mahfudz; Nur Fatimah Azzahro; Mirza Elmy Safira; Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.17103

Abstract

Permasalahan rumah tangga berupa nusyuz dan kekerasan seringkali berpotensi merusak keharmonisan dan berujung pada perceraian jika tidak ditangani dengan tepat. Konflik yang tidak terselesaikan juga berdampak negatif terhadap kondisi psikologis individu yang kemudian menurunkan produktivitas dan stabilitas pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses mediasi keluarga sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai, dengan fokus pada peran tokoh agama dan mediator profesional. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai konsep teori resolusi konflik dan praktik mediasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi yang efektif mampu membangun komunikasi kembali, menyelesaikan masalah secara adil, dan mencegah perceraian. Penanganan konflik yang berhasil akan memulihkan kestabilan emosi, yang pada akhirnya meningkatkan fokus dan kinerja individu di tempat kerja.