Articles
<![CDATA[EVALUASI MODEL KOMUNIKASI PEMASARAN KOPERASI DALAM UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT Studi Kasus Pengembangan Model Komunikasi Pemasaran Koperasi Petani Cabai di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Ilham Gemiharto]]>;
<![CDATA[Duddy Zein]]>;
<![CDATA[Kismiyati El Karimah]]>
<![CDATA[ Manajemen Komunikasi Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Manajemen Komunikasi Vol. 1 No.1 Otober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (825.705 KB)
|
DOI: 10.24198/jmk.v1i1.10062
<![CDATA[Tulisan ini membahas hasil penelitian mengenai pengembangan model komunikasi pemasaran bagi koperasi sebagai upaya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dengan mengambil studi kasus pengembangan model komunikasi pemasaran koperasi petani cabai di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana evaluasi model komunikasi pemasaran yang dilakukan terhadap lembaga ekonomi masyarakat seperti koperasi dapat memberikan solusi alternatif yang lebih baik dalam upaya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.Sektor pemasaran bagi lembaga koperasi yang memiliki usaha produksi dalam bidang pertanian merupakan sektor yang vital untuk dapat terus berkembang. Dari hasil evaluasi yang dilakukan ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan tertinggalnya badan usaha koperasi dibandingkan perusahaan lainnya jika dilihat dari aspek pemasarannya. Diantaranya adalah biaya pengolahan bahan baku yang relatif tinggi sedangkan harga penjualan rendah, kualitas barang produksi yang dihasilkan masih rendah, barang hasil produksi kurang dikenal pasar karena kurangnya promosi, rendahnya pemahaman pengurus koperasi dalam informasi pasar, belum menerapkan teknik pemasaran yang efektif, dan daerah pemasarannya masih bersifat lokal dan belum mampu bersaing di pasar regional atau nasional.Penelitian ini mencoba mengevaluasi model komunikasi pemasaran yang selama ini dijalankan oleh koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi masyarakat. Dengan mengambil studi kasus dari koperasi petani cabai di Kabupaten Garut, melalui penelitian ini dikembangkan suatu model komunikasi pemasaran yang lebih memadai bagi koperasi yang bergerak dalam usaha produksi pertanian dan mengandalkan kemajuan usahanya dalam bidang pemasaran hasil produksi.Kata kunci: komunikasi pemasaran, model komunikasi pemasaran, koperasi produksi, penguatan lembaga ekonomi, Kabupaten Garut. ]]>
<![CDATA[DAMPAK AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KEMERDEKAAN BEREKSPRESI ]]>
<![CDATA[Ilham Gemiharto]]>;
<![CDATA[Firman Alamsyah Taufik Robbi]]>
<![CDATA[ Dialektika Vol 5 No 2 (2018): Vol.5 No.2 (2018) September ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.397 KB)
<![CDATA[Globalization of information has placed Indonesia as part of the world information community, therefore the implementation of the Information and Electronic Transaction Law aims to develop Information Technology optimally, distributed to all levels of society to advance people's intellectual life. The enactment of such a strict law is basically a manifestation of the nature of the electronic transaction itself, which is global and without limits. Elucidation of article 2 further explains the nature of this jurisdictional law, and states that the use of Information Technology for Electronic Information and Electronic Transactions is cross-territorial or universal, so that this law has jurisdiction over legal actions that apply not only in Indonesia or carried out by citizens country of Indonesia, but also applies to legal actions carried out outside Indonesian jurisdiction by Indonesian citizens and foreign nationals or Indonesian legal entities and foreign legal entities that have legal effect in Indonesia.]]>
<![CDATA[RURAL TOURISM DEVELOPMENT AS A ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) APPROACH IN WEST BANDUNG REGENCY ]]>
<![CDATA[Iwan Koswara]]>;
<![CDATA[Ilham Gemiharto]]>;
<![CDATA[Dedi Rumawan Erlandia]]>
<![CDATA[ Sosiohumaniora Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i3.29343
<![CDATA[West Bandung Regency is a part of West Java Province, which has many rural areas that can be developed as tourism places. One that can and starts to run is through One Village One Product (OVOP). This study aims to see how rural tourism develops with the One Village One Product (OVOP) Approach in West Bandung Regency. The research approach uses a qualitative approach to explain phenomena, data collection with a library research approach, and a field consisting of in-depth interviews, observation, and Focus Group Discussion (FGD). The data analysis technique used in this study is an interactive model that classifies data analysis in three steps, namely data reduction, data presentation, and concluding. The results of this study indicate that the KBB government began the development of tourism marketing through the OVOP program approach in Kampung Pasirangsana, Tourism Village, Renda, District of Cikalongkulon. The development of Tourism Villages in KBB through the OVOP program approach is a pioneering effort that still requires a timeless process to be able to produce the expected results. Several factors hinder the development of tourism village marketing through the OVOP approach, namely limited human resources and budget. Collaboration and consistency are needed for all parties to be able to realize the goal of developing tourist villages in the West Bandung Regency.]]>
<![CDATA[Representasi penyandang disabilitas pada film “Yang Tidak Dibicarakan Ketika Membicarakan Cinta” ]]>
<![CDATA[Ivany Hanifa Rahmi]]>;
<![CDATA[Ilham Gemiharto]]>;
<![CDATA[Putri Limilia]]>
<![CDATA[ ProTVF Vol 5, No 1 (2021): March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/ptvf.v5i1.29673
<![CDATA[Film ‘Yang Tidak Dibicarakan Ketika Membicarakan Cinta’ merupakan film Indonesia pertama yang diputar dalam ‘Sundance Film Festival’. Berlatar belakang sebuah sekolah netra, film ini mengangkat isu disabilitas yang saat ini di seluruh dunia masih dihadapkan pada isu under representation dan miss representation. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan representasi penyandang disabilitas pada film tersebut menggunakan metode analisis isi dengan menguji konten yang terdapat pada diegesis film terhadap prinsip-prinsip penggambaran penyandang disabilitas pada ‘Disabling Imagery and The Media’ oleh Collin Barnes, yaitu: ‘bahasa dan terminologi disabilitas’, ‘cara penggambaran disabilitas’, dan ‘penggambaran penyandang disabilitas pada iklan’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penggunaan bahasa dan istilah yang dalam film ini telah mencerminkan kebudayaan masyarakat dalam konteks sosial secara tepat tanpa melakukan labelling; (2) Penyandang disabilitas dalam film ini telah digambarkan secara akurat dan ‘multifaceted’ menggunakan progressive framing. Terdapat tiga stereotip penyandang disabilitas di media yang digambarkan pada film ini yaitu; the disabled as normal, the disabled as their own worst enemy, dan the disabled as atmospheric or curio. Dalam tahap pembuatan media, komunitas disabilitas telah dilibatkan tetapi dalam pemilihan peran masih terjadi tradisi mixed bag’ dan; (3) Dalam konteks periklanan, film ini telah menggunakan penyandang disabilitas pada product placement dan brand integration dengan menggambarkan keterpaksaan penyandang disabilitas dalam menggunakan alat bantu, membantu komunitas disabilitas, dan secara jelas mencantumkan keterlibatan abled bodied dalam pembuatan konten.]]>
<![CDATA[KAJIAN KRITIS TAYANGAN TELEVISI FAVORIT KELAS MENENGAH PERKOTAAN ]]>
<![CDATA[Ilham Gemiharto]]>;
<![CDATA[Aceng Abdullah]]>;
<![CDATA[Lilis Puspitasari]]>
<![CDATA[ ProTVF Vol 1, No 1 (2017): March 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.405 KB)
|
DOI: 10.24198/ptvf.v1i1.13329
<![CDATA[Salah satu ciri masyarakat kelas menengah adalah memiliki disposable income, yaitu dana sisa di luar untuk kebutuhan sandang, pangan, papan dasar yang cukup besar, yaitu sekitar 30 persen dari total pendapatan. Dengan disposable income yang memadai mereka memiliki keleluasaan untuk memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan dasar (basic needs) termasuk dalam memilih tayangan televisi favorit. Sebagai penonton televisi, kelas menengah memiliki posisi penting dalam proses komunikasi bermedia (mediated communication). Penelitian mengenai tayangan televisi dilakukan untuk melengkapi kajian tentang televisi, karena bagaimanapun juga pesan yang disampaikan televisi, baru akan bermakna ketika sampai ke mata penonton, dalam hal ini kelas menengah perkotaan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kelas menengah perkotaan memaknai tayangan favorit mereka di televisi nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen serta teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah kelas menengah perkotaan dengan rentang usia 26 – 50 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwapemaknaan yang dilakukan masing-masing responden satu sama lain berbeda.Kelas menengah tidak sepenuhnya tidak berdaya dalam interaksinya dengan televisi dan menerima begitu saja apa yang ditawarkan oleh televisi. Kelas menengah perkotaan bukanlah audiens yang pasif dalam menonton televisi, melainkan para pribadi yang bebas dan otonom dengan potensi kesadaran kritis terhadap media televisi melalui sikap ingin tahu dan komentar-komentar yang terlontar dari padanya. Tayangan favorit kelas menengah perkotaan kini mulai bergeser dari tayangan sinetron drama dengan ratusan episode kepada tayangan talkshow yang lebih informatif namun tetap menghibur.Kata-kata Kunci: Kajian Kritis, Tayangan Televisi Favorit, Kelas Menengah Perkotaan, Kota Bandung]]>
<![CDATA[Layanan Library and Knowledge Center (LKC) Bina Nusantara University di Era Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Syifa Naufal Qisty]]>;
<![CDATA[Ninis Agustini Damayani]]>;
<![CDATA[Elnovani Lusiana]]>;
<![CDATA[Ilham Gemiharto]]>;
<![CDATA[Ute Lies Siti Khadijah]]>
<![CDATA[ JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Progam Studi Ilmu Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30829/jipi.v6i2.9416
<![CDATA[The covid-19 pandemic has succeeded in changing the order of life, one of which is in the field of libraries. This also changes the services carried out in the BINUS University library. The BINUS University Library has made several adjustments to some of its services. Services that are usually done in person and face-to-face are now done online. This online service is also an example of using computers as a medium for communication. This computer-mediated communication is reflected in several services and innovations carried out by the BINUS University library. This article aims to describe the services and innovations carried out by the BINUS University library. The method used is direct interview and literature study. The services provided by the BINUS University library are asynchronous, that is, they are carried out in a different time and space, and synchronous, that is, they are carried out in the same time and space. The results of the study show that several services and innovations have been carried out, such as reference clinics, cross-service services, document provision, and plagiarism checking, which are now also carried out online. Circulation services in the form of a book delivery system have also been improved during the pandemic. The BINUS University library has also made several innovations in its services in the pandemic era. These innovations include the payment of fines through Go-Pay and QRIS BCA, a virtual tour library service, and libtalks.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka ]]>
<![CDATA[Ilham Gemiharto]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.647 KB)
|
DOI: 10.34010/agregasi.v4i2.192
<![CDATA[Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat 2009- 2029 dan RTRW Kabupaten Majalengka 2003-2013, Bandar Udara Internasional Jawa Barat telah ditetapkan sebagai salah satu infrastruktur strategis di provinsi Jawa Barat, yang dikuatkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang menempatkan Bandar Udara Internasional Jawa Barat sebagai Bandar Udara Sekunder di Indonesia. Pengadaan tanah merupakan kebijakan pemerintah yang sangat krusial dan sangat menentukan terlaksananya suatu pembangunan infrastruktur. Dalam pengadaan tanah ini pemerintah seringkali tidak dapat menyelesaikan secara maksimal dikarenakan proses negosiasi dan penerimaan masyarakat, tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pembebasan lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen serta teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah para pemilik tanah yang terkena pembebasan, serta para pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dari sisi konten kebijakan masih membutuhkan beberapa perbaikan dan masukan, terutama sebagai akibat dari pelaksanaannya yang bertahap dan tidak sekaligus atau tidak sesuai dengan yang direncanakan akibat dari komitmen yang rendah dari semua pihak, serta belum terperhatikannya persepsi dan ekpektasi yang terjadi di masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI INDONESIA (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat) ]]>
<![CDATA[Ade Kadarisman]]>;
<![CDATA[Ilham Gemiharto]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.07 KB)
|
DOI: 10.34010/agregasi.v5i1.216
<![CDATA[Pelayanan yang bermutu dan berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus.Pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.Pemerintah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah dalam pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sejak tahun 2008, yang diimplementasikan melalui berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mendukung upaya pencapaian 100% SPM di Kota Cimahi. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan sehingga secara rata-rata capaian SPM Kota Cimahi masih di bawah 100%.Kelemahan yang ditemukan diantaranya adalah kompentensi aparat pelaksana dan keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tata kola pemerintahan dalam pelayanan publik berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah penerima manfaat pelayanan publik berbasis SPM, aparat pelaksana di Pemerintah Kota Cimahi, lembaga swadaya masyarakat dan para pejabat terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cimahi telah melakukan upaya yang konsisten dalam upaya mengatasi berbagai kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis SPM dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan Indeks SPM dalam Pelayanan Publik di Kota Cimahi yang terus meningkat presentasenya dari tahun ke tahun.]]>
<![CDATA[The Challenges of the Digital Divide in the Online Learning Process During the COVID-19 Pandemic in Indonesia ]]>
<![CDATA[Ilham Gemiharto]]>;
<![CDATA[H.E. Niluka Priyadarshani]]>
<![CDATA[ Ilomata International Journal of Management Vol 3 No 1 (2022): January 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Ilomata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.65 KB)
|
DOI: 10.52728/ijjm.v3i1.426
<![CDATA[The digital divide is one of the problems faced by the government since the COVID-19 pandemic occurred. All face-to-face activities in all development sectors are transferred online. The unpreparedness of communication technology infrastructure in Indonesia is one of the obstacles to online learning activities that require a stable internet connection, even in urban areas that already have communication infrastructure with 5G networks. However, it turns out that the problem is not only with infrastructure, what is more important than that is the opportunity and ability of the community to use communication technology. In this study, researchers limit research to only discussing the challenges of the digital divide in the online learning process during the COVID-19 pandemic in Indonesia with research locations in three districts in West Java in 2020-2021. This research uses a qualitative approach, an exploratory paradigm, in a case study perspective. The data collection process was carried out under natural conditions in the form of observation, in-depth interviews and documentation studies. This study concludes that collaboration between government officials and the community has a positive impact on people's opportunities to carry out online learning processes during the COVID-19 pandemic. The challenges of the digital divide faced during the digital learning process can be partially overcome by collaboration between the government, the community and the private sector, although the approach taken is different at each research location.]]>
<![CDATA[Tantangan dan Peluang Pelaksanaan CSR di Era Disrupsi Bagi Humas Korporasi ]]>
<![CDATA[Ilham Gemiharto]]>;
<![CDATA[Eka Yusup]]>
<![CDATA[ Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM) Vol 2 No 1 (2020): JPRMEDCOM ]]>
Publisher : <![CDATA[Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/jprmedcom.v2i1.3746
<![CDATA[Humas korporasi dalam era disrupsi selain harus memiliki keterampilan dasar komunikasi, namun juga dituntut untuk memiliki pola pikir terbuka, dan memiliki kompetensi komunikasi yang kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Kompetensi tersebut perlu dikuasai oleh petugas humas korporasi mengingat saat ini tidak ada sektor yang mampu bertahan dari era disrupsi saat ini tanpa mau berubah dan meninggalkan cara-cara lama yang sudah ketinggalan zaman. Era disrupsi ini memunculkan tantangan dan peluang yang harus segera disikapi dengan cepat dan tepat, sebelum tergilas oleh korporasi lain dalam bidang yang sama. Petugas humas harus terus mencari ide-ide kreatif untuk dapat terus meraih citra yang baik dari publik, khususnya mereka yang selama ini berkontribusi secara signifikan dalam kemajuan korporasi. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana tantangan dan peluang pelaksanaan CSR di era disrupsi saat ini khususnya bagi humas korporasi. Penelitian mengenai tantangan dan peluang pelaksanaan CSR di era disrupsi ini merupakan hasil kajian dari berbagai literatur mengenai pelaksanaan CSR di era disrupsi yang telah terbit dalam beberapa tahun terakhir ini. Tantangan terbesar bagi humas korporasi saat ini adalah bagaimana agar citra dan eksistensi perusahaan dapat bertahan di tengah era disrupsi saat ini. Korporasi yang menyadari tantangan tersebut menjadi sangat peduli dengan perkembangan teknologi komunikasi dan menyadari adanya perubahan drastis dalam perilaku konsumen mereka. Korporasi tersebut melakukan pembenahan dengan berinvestasi pada penggunaan teknologi komunikasi terkini dan melatih divisi humas mereka untuk menguasai teknologi tersebut. Pelaksanaan kegiatan CSR oleh humas korporasi kini memanfaatkan media online dan media sosial dalam mempromosikan korporasi melalui kampanye pelestarian lingkungan dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Era Disrupsi, Humas, Korporasi]]>
