Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Justitia et Pax Widya Yuridika Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Literasi Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Iuris Jurnal Hukum Acara Perdata Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Jurnal Hukum Lex Generalis INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Indonesian Journal of International Law CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Concept: Journal of Social Humanities and Education Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal Midang Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Aam Suryamah
Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGATURAN PENGELOLAAN DANA WAKAF SEBAGAI MODAL UNTUK KEGIATAN BISNIS OLEH YAYASAN Aam Suryamah; Helza Nova Lita
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i2.269

Abstract

ABSTRAK Yayasan merupakan badan hukum bersifat sosial dapat berperan sebagai nazhir dalam pengelolaan benda wakaf. Yayasan dapat mengelola aset wakaf secara produktif namun peruntukannya tetap ditujukan untuk kepentingan penerima wakaf sesuai akta ikrar wakaf. Menarik untuk dikaji sejauhmana yayasan dalam melakukan pengelolaan wakaf secara produktif dikaitkan dengan UU Yayasan dan UU Wakaf. Artikel ini menelaah hal tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Yayasan diberi amanah mengelola harta wakaf, berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) UU Yayasan, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Yayasan dapat berperan sebagai nazhir sesuai UU Wakaf. Yayasan yang mengelola wakaf dengan melakukan kegiatan bisnis yang produktif wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya dan mengupayakan benda wakaf sebagai modal bisnis tersebut terjaga utuh, namun produktif dan berkembang. Pengelolaan aset wakaf harus sesuai prinsip ekonomi syariah yang diatur Pasal 43 UU Wakaf. Meskipun harta benda wakaf menurut Pasal 3 PP Wakaf didaftarkan atas nama Nazhir (Yayasan) tidak berarti Yayasan sebagai Nazhir adalah pemilik atas harta benda wakaf. Hal ini hanya terkait perannya untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan aset wakaf. Keuntungan pengelolaan aset wakaf yang menjadi milik Yayasan sebagai nazhir sesuai dengan UU Wakaf, sebesar 10 % dari hasil keuntungan bersih pengelolaan aset wakaf yang menjadi modal bisnis. Yayasan sebagai Nazhir wakaf memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengawasi, dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf. Jika nazhir lalai atau menyalahgunakan tanggung jawabnya tersebut maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU Wakaf. Kata kunci: nazhir; produktif; wakaf; yayasan. ABSTRACT A foundation is a legal entity that is social in nature, non-profit organization and can play role as Nazhir in managing waqf objects. This article discusses to what extent foundations in managing waqf productively are linked to the Foundation Law and the Waqf Law using the normative juridical method. With regard to productive waqf, foundations can manage the waqf assets productively but the allocation is still intended for the benefit of the waqf recipient in accordance with the provisions in the waqf pledge deed. Related to the mandate to manage waqf assets, based on Article 26 Paragraph (3) of the Foundation Law, Waqf Law shall apply. Foundations are required to manage and develop waqf assets according to their allotment and keep the waqf objects intact as business capital. The management of waqf assets must be in accordance with the principles of sharia economics as stated in Article 43 of the Waqf Law. Although the property of waqf according to Article 3 PP Waqf is registered under Nazhir’s name, it is only related to its role in managing and supervising waqf assets not as the owner of the property, and the benefit is only 10% of the net profit. Foundations as waqf nazhir have the responsibility to maintain, supervise and distribute the results of waqf management. Under the Waqf Law, Nazhir can be subject to sanctions if he is negligent or abuses their responsibilities. Keywords: foundation; nazhir; productive; waqf.
KIPRAH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BAGI PENCIPTA DAN PELAKU MUSIK DI INDONESIA Laina Rafianti; Aam Suryamah; Jeremia Lumban Tobing
Justitia et Pax Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1349

Abstract

ABSTRACTRevision on Copyright Law Year 2014 established the National Collective Management Societies. The previous Law did not provide Collective Management Societies (CMO) thus, collecting royalties became problems between CMO and users. On the other side of the coin, users such as restaurant, hotel, karaoke, was unconvinient because of the collect of royalty by more than one CMO. Through this new legislation, the CMOregulation becomes more clearly but it is still having problem, such as, first, the position of National CMO in its relationship with CMO in collecting and distribute royalty. And, second, how royalty collecting meet user’s fairness.Keywords: Collective Society, Copyright, Neighboring Right.INTISARIPerubahan dalam UUHC Tahun 2014 salah satunya adalah amanat pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sebelum berlakunya undang-undang ini, peran LMK sebagai lembaga dalam pengelolaan Royalti seringkali dipertanyakan. Di sisi lain, Pengguna seperti restoran, hotel, karaoke, sering dirugikan dengan adanya penarikan berkali-kali yang dilakukan oleh LMK. Melalui UUHC Tahun 2014, keberadaannya menjadi lebih tegas namun tidak luput dari masalah yang dihadapi, antara lain mengenai kedudukan LMKN sebagai pengelola Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/ atau musik; dan mengenai penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/ atau musik yang adil bagi pengusaha Pengguna.Kata Kunci: LMK, Hak Cipta, Hak Terkait
Implikasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Aksi Korporasi Right Issue Dalam Pemenuhan Kebijakan Free Float Guna Mendorong Likuiditas Pasar Modal Bagas Nurcahya Ifieliano; Aam Suryamah; Holyness N Singadimedja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19426

Abstract

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satu wadah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dalam bidang pasar modal. Kebijakan free float dan kebijakan insentif pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 merupakan kebijakan yang diharapkan dapat mendorong likuiditas pasar modal. Emiten pada dasarnya dapat melakukan baik aksi korporasi penambahan modal maupun pengurangan modal, namun, aksi korporasi yang tepat guna mendorong likuiditas pasar modal adalah melalui aksi korporasi penambahan modal yang dapat dilakukan melalui right issue dikarenakan aksi korporasi ini dapat menambah jumlah saham dan volume perdagangan sehingga akan mendorong likuiditas pasar modal. Namun, kebijakan insentif pajak penghasilan ini tidak dapat secara langsung mempengaruhi aksi korporasi right issue. Hal ini dikarenakan kebijakan insentif pajak penghasilan ini dikenakan terhadap pajak penghasilan secara umum, sementrara aksi korporasi right issue merupakan bentuk transaksi saham yang termasuk objek pajak penghasilan yang bersifat final, yakni memiliki tarif dan cara pemungutan pajak tersendiri.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo; Sudaryat Sudaryat; Aam Suryamah
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.343

Abstract

Nowadays technology changes is more advanced. One of the changes caused by the development of information technology is human behavior in realizing the results of their intellectual property. We can view intellectual property through online platforms easily. The Covid-19 pandemic has caused the sale of goods that were offline becomes online. Other than that, there are also a lot of counterfeit goods which has peaked on the marketplace platform. This research aims to gain an understanding of legal protection for brand owners and about legal actions that can be taken by them for selling counterfeit goods on the marketplace platform. The research method used is normative juridical. The results of this study are based on Law no. 20 of 2016 concerning on Marks and GI and Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on EIT in order to obtain more comprehensive protection, trademark owners must first register their trademarks. In addition, efforts that can be made by trademark owners are taking actions such as making complaints to each marketplace platform, resolving alternative disputes, submitting requests for provisional decisions, civil lawsuits by requesting compensation, and criminal sanctions.
PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ranti Fauza Mayana; Aam Suryamah; Nabilah Gunawan
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 18, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/erahukum.v18i2.9822

Abstract

The development of globalization has a big impact on people’s lives in this era. One of them is the existence of electronic commerce (e-commerce). One e-commerce that is currently widely discussed is the online-based public transportation business, online-based public transportation has many advantages, but there are also disadvantages. Consumer safety has always been an issue for online-based public transportation companies. Because until now there are still criminal actions that result in consumers experiencing both material and immaterial losses. This paper is structured too be able to answer how to accountability is given online-based public transportation service providers to comsumers. This paper aims to provide a description of the responsibilities that must be fulfilled by service providers. The method used is normative juridical analytical descriptive research. Based on secondary data and data collection using literature studies and interviews. Based on research result, it can be seen that there are responsibilities that must be given by online-based public transportation service providers related to inadequate applications that companies create and drivers as service providers must also be accountable to consumers who suffer losses due to criminal acts that consumers experience. The form of responsibilities is compensation
Perlindungan Nasabah Bank Syariah BUMN Pasca Merger Ditinjau Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perbankan Mirza Alvina Maharani; Aam Suryamah; Agus Suwandono
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 3 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v3i2.106

Abstract

A merger is the merge of two or more banks, by maintaining the establishment of one bank and dissolving the other banks with or without liquidating as stated in Law no. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking. Mergers carried out by a company must take into account the interests of the company, minority shareholders, employees of the company, creditors, and other business partners of the company as well as the community and healthy competition in doing business as this is mandated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. As a result of the merger of BUMN Sharia Banks, it affects many things, including the Company itself, Bank Customers, Shareholders, and other Creditors who are directly or indirectly related to the merging bank. Therefore, the purpose of this study is to analyze the legal consequences and legal protection for customers after the merger of state-owned Islamic banks. The approach method used is normative juridical, data obtained from a literature study. Based on the results of the study, it can be concluded that the merger of BUMN Syariah Banks resulted in the merging companies, namely PT Bank Syariah Mandiri (BSM) and PT BNI Syariah (BNIS) end because the law was effective from the date of the merger. The dissolution of BSM and BNIS occurred without any prior liquidation. The end of the legal entity status of the merging company is also followed by the transfer of assets and liabilities of the merging company to the merging company. The transfer of assets and liabilities resulted in the shareholders of the merging Company legally becoming the Company's Shareholders who received the Merger, but with voting rights and share conversion agreed upon by the parties involved. According to the Indonesian banking legal system, legal protection for depositors can be carried out in 2 (two) ways, namely implicit and explicit protection, and the existence of a Deposit Insurance Corporation (LPS) which guarantees deposits belonging to depositors in bank mergers.
Risk of GoTo Company's Big Data Monopoly Reviewed from the Anti-Monopoly Law Valencia Gustin; Helza Nova Lita; Aam Suryamah
Journal of Social Research Vol. 1 No. 12 (2022): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v1i12.377

Abstract

Background: The convergence of the digital era due to the influence of globalization developments brings awareness of economic value to data for business purposes. Business activities carried out in the digital era tend to use data as material for market research studies, including in determining company policies in the future. As two companies engaged in the digital market, Gojek and Tokopedia have great control over the variety of data of their consumers so that mastery of data is the dominant factor in both.   Objective: This study aims to discuss how legal arrangements in Indonesia regarding the practice of data monopoly as a form of   unhealthy  business competition and whether merger activities between Gojek and Tokopedia that can cause potential data monopolies can be justified according to Law Number 5 of 1999 concerning Monopoly and Business Competition   Well.   Methods: This research is a normative research conducted by focusing on the study of primary, secondary, and tertiary um huk materials.   Results: The results of the study show that at this time there is no strict supervision and limitation of data control from the GoTo company and is still included in the gray realm to be concluded as a monopoly act according to Law Number 5 of 1999.   Conslusion: In Indonesia, the practice of data monopoly is currently still regulated by referring to Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. According to these provisions, the monopoly occurs and is prohibited when control of the data can then cause unfair business competition in the market, the existence of price controls, and prevent other business actors from entering and competing in the market. As a result, the mastery of Big Data brings business actors to have full dominance in the market. If this is proven to happen, then according to the provisions in the laws and regulations, business actors can be threatened with criminal sanctions of fines and imprisonment in accordance with the losses they have caused
Pemberian Kelonggaran Waktu Pemeriksaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga Dianda Dyassaputri; Nyulistiowati Suryanti; Aam Suryamah
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i1.4506

Abstract

Article 2 letter C SEMA 1 of 2020 stipulates that the time limit for PKPU may exceed the time limit due to forced circumstances, which are not in line with the time provisions in the UUKPKPU. This study aims to examine and see the position of SEMA 1 of 2020 in the hierarchy of laws and regulations and the legal consequences of the enactment of SEMA 1 of 2020. The research method used is the normative juridical method with research specifications that are descriptive analytical, that is to describe laws and regulations analytically applicable regulations and legal theories are related to the issue of provisions for the time of postponement of debt payment obligations. The results of the study concluded that the position of SEMA 1 of 2020 is not included in the hierarchical arrangement of laws and regulations as stipulated in Article 7 paragraph 1 of Law Number 12 of 2011 or its position is under UUKPKPU which is recognized as long as it fulfills the requirements as stipulated in Article 8 of Law Number 12 of 2011 2011 and the legal consequence of the enactment of SEMA 1 of 2020 is that there is no legal certainty in paying debts to creditors because the settlement of debts and receivables through PKPU institutions will take a longer time than the provisions in UUKPKPU.
Penyelesaian Sengketa Konsumen Mengenai Penjualan Wafer Cheese Nabati Kadaluwarsa Di Toserba Asia Garut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diva Yohana Margaretha Marbun; Aam Suryamah; Agus Suwandono
Concept: Journal of Social Humanities and Education Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: Concept: Journal of Social Humanities and Education
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/concept.v2i2.312

Abstract

The position of business actors and consumers often becomes unequal. Consumers are often the object of business activity to get the maximum profit by business actors and in the end the consumer becomes the aggrieved party. Cases of business actors harming consumers are found in BPSK Garut Regency Decision Number 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 regarding the sale of expired vegetable cheese wafers at the Asia Garut Department Store. In this case, there were legal issues regarding BPSK's authority and the judge's considerations in deciding compensation. The research objective is to determine whether BPSK has the authority to decide this case; and analyzing the judges' considerations in the BPSK Decision of Garut Regency Number 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 in deciding compensation. This study uses research methods with a normative juridical approach based on applicable legal concepts and theories. Based on the research results, it can be concluded 2 (two) things. First, the settlement process in this case has not provided legal certainty because the choice of dispute resolution method is directly determined by the Garut Regency BPSK Assembly and not based on the agreement of the parties to the dispute and this case should have been tried at the District Court after mediation failed. Second, the Garut Regency BSPK Assembly has not been right in deciding on compensation because the Assembly has confused the duties and responsibilities of producers and supermarkets and does not understand the intent of Article 52 letter (k) of the Consumer Protection Act.
Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Katarina Zein Angelica Janwarin; Etty Mulyati; Aam Suryamah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.491 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11379

Abstract

Eksekusi Jaminan Fidusia dengan menggunakan title eksekutorial atau parate eksekusi masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terdapat perubahan makna terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam praktiknya masih banyak kreditur yang tidak berpedoman pada putusan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa serta perlindungan hukum bagi debitur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa tidak memiliki kepastian hukum sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum dan salah satu cara dalam melindungi debitur yang mengalami kerugian akibat eksekusi secara paksa adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri setempat.
Co-Authors Adrasitta Khaliddya Fithrianni Agus Suwandono Agus Suwandono Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Angela, Irene Maria Aqila Alhaq Santoso Bagas Nurcahya Ifieliano Bagas Nurcahya Ifieliano Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo Bianca Latanya Cindarbumi, Berlian Pramesthi Dadang Epi Sukarsa Darodjat, Rafan Delvis Patrik Deviana Yuanitasari Dianda Dyassaputri Diva Yohana Margaretha Marbun Elisatris Gultom Ema Rahmawati Etty Mulyati Hakim, Jefferson Hanif, Muhammad Fauzan Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Helza Nova Lita Helza Nova Lita Holyness N Singadimedja Holyness Nurdin Singadimedja Intan Zahirah Jeremia Lumban Tobing Katarina Zein Angelica Janwarin Keshia Sashikirana Visco Laina Rafianti Marwandy, Irsyad Maulana, Mursal Miranda Risang Ayu Palar Mirza Alvina Maharani Muhamad Amirulloh Muhamad Amirulloh Muhammad Akram Rafii Latuconsina Mursal Maulana Nabilah Gunawan Napitupulu, Nicholas Nitta Amalia Noverina Alicia Putri Nyulistiowati Suryanti Putra, Afrizal Musdah Eka Putra, Afrizal Musdah Eka RAFAN DARODJAT Rafianti , Laina Ramli, Ahmad M Ranti Fauza Mayana Rika Ratna Permata Sinta Dewi Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Tasya safiranita Tobing, Jeremia Lumban U. Sudjana, Sudjana Valencia Gustin Yonathan Aji Pamungkas Zidna Taqiya