Articles
<![CDATA[Implikasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Aksi Korporasi Right Issue Dalam Pemenuhan Kebijakan Free Float Guna Mendorong Likuiditas Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Bagas Nurcahya Ifieliano]]>;
<![CDATA[Aam Suryamah]]>;
<![CDATA[Holyness N Singadimedja]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jssh.v6i1.29003
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.Salah satu wadah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dalambidang pasar modal. Kebijakan free float dan kebijakan insentif pajak penghasilanberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 merupakan kebijakanyang diharapkan dapat mendorong likuiditas pasar modal. Emiten pada dasarnyadapat melakukan baik aksi korporasi penambahan modal maupun penguranganmodal, namun, aksi korporasi yang tepat guna mendorong likuiditas pasar modaladalah melalui aksi korporasi penambahan modal yang dapat dilakukan melaluiright issue dikarenakan aksi korporasi ini dapat menambah jumlah saham danvolume perdagangan sehingga akan mendorong likuiditas pasar modal. Namun,kebijakan insentif pajak penghasilan ini tidak dapat secara langsungmempengaruhi aksi korporasi right issue. Hal ini dikarenakan kebijakan insentifpajak penghasilan ini dikenakan terhadap pajak penghasilan secara umum,sementrara aksi korporasi right issue merupakan bentuk transaksi saham yangtermasuk objek pajak penghasilan yang bersifat final, yakni memiliki tarif dan carapemungutan pajak tersendiri.]]>
<![CDATA[Penagihan Utang Pajak Terhadap Direksi Perseroan Yang Dinyatakan Pailit Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 T ]]>
<![CDATA[Zidna Taqiya]]>;
<![CDATA[Nyulistiowati Suryanti]]>;
<![CDATA[Aam Suryamah]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam konteks kepailitan sebuah perusahaan, tidak dapat dengan serta-merta mengasumsikan bahwa direksi akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap kondisi perusahaan, kecuali jika terbukti adanya kelalaian dari pihak direksi yang menjadi penyebab kepailitan. Melihat pada penyebab kepailitan PT. United Coal Indonesia (PT UCI) tidak terdapat pertimbangan hukum yang mengungkapkan hadirnya kesalahan atau kelalaian dari direksi selaku pemicu jatuhnya kepailitan yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, setelah kepailitan dinyatakan selesai, KPP Wajib Pajak Besar Satu menjalankan penagihan pajak terhadap aset pribadi dari direksi, yang mengakibatkan pemblokiran rekening pribadi direksi. Dasar penagihan ini adalah Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Taufik Surya Dharma, mantan direksi PT. UCI, merasa dirugikan dan mempertanyakan validitas penagihan pajak yang mencakup aset pribadi sesuai dengan UU KUP. Hal ini mengakibatkan dilakukannya permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menghasilkan Putusan MK Nomor 41/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini bertujuan untuk memahami berapa jauh pertanggungjawaban direksi terhadap penagihan utang pajak pada konteks kepailitan. Metode penelitian yang diterapkan pada studi ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diuraikan secara deskriptif-analitis setelah sebelumnya telah dilakukan analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini ialah Penagihan Pajak yang dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu kuranglah tepat sebab tidak mempertimbangkan beberapa aspek dari hukum kepailitan dan hukum perusahaan, yang menimbulkan tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap direksi dalam penagihan pajak, yang tidak selaras pula dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan seperti business judgment rule, ultra vires, dan separated legal entity.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN LITERASI ANAK SEKOLAH DASAR MELALUI CERITA LEGENDA NUSANTARA DENGAN ANALISIS FISHBONE ]]>
<![CDATA[Rafan Darodjat]]>;
<![CDATA[Aam Suryamah]]>;
<![CDATA[Mursal Maulana]]>
<![CDATA[ Midang Vol 1, No 3 (2023): Midang: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Unpad Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/midang.v1i3.50251
<![CDATA[Perkembangan zaman membuat adanya perubahan nilai sosial, diakibatkan oleh kemajuan teknologi informasi dan modernisasi. Pengaruh perkembangan tersebut mengakibatkan lunturnya nilai-nilai budaya dan kurang mengetahui kekayaan sastra yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu cerita legenda. Peningkatan literasi harus diawali sejak dini sebagai upaya peningkatan minat baca dan kemampuan mengolah informasi menjadi bermanfaat. Pengenalan cerita legenda sebagai gerbang untuk menarik minat baca dan penerapan analisis fishbone sebagai metode yang dapat digunakan dalam memahami konteks suatu bacaan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, bahwasanya pengenalan cerita legenda harus diperkenalkan sejak dini sebagai upaya pengurangan terhadap aktivitas penggunaan gadget dan peningkatan literasi bagi anak usia sekolah dasar.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Tentang Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Sengketa Pembatalan Merek ]]>
<![CDATA[Yonathan Aji Pamungkas]]>;
<![CDATA[Ranti Fauza Mayana]]>;
<![CDATA[Aam Suryamah]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10424349
<![CDATA[Praktik peradilan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penggugat juga menarik DJKI sebagai pihak berperkara dalam gugatan pembatalan merek terdaftar. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang menyatakan bahwa DJKI wajib ditarik sebagai Turut Tergugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengkaji bagaimana kedudukan DJKI pasca putusan tersebut. Metode penelitian dalam penelitian hukum ini didasarkan pada pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan 3 kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendapat ahli hukum kekayaan intelektual, teori kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan pengadilan, dan pendapat Hakim dalam 11 (sebelas) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang serupa. Kedua, merek “Yunteng” milik penggugat terkualifikasi sebagai merek terkenal, serta terdapat persamaan pada keseluruhannya antara merek Penggugat dan Tergugat. Ketiga, meskipun putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung yang berpotensi untuk dijadikan referensi bagi hakim berikutnya dalam perkara serupa.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ]]>
<![CDATA[Aqila Alhaq Santoso]]>;
<![CDATA[Aam Suryamah]]>;
<![CDATA[Deviana Yuanitasari]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1113
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah mengatur pembagian kewenangan masing-masing organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan penyalahgunaan kewenangan organ yayasan yang melanggar fungsi dan tujuan yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban organ yayasan terhadap terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan, beserta akibat hukum yang timbul atas tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan memahami kenyataan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan penelitian berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukan bahwa akibat hukum yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan diantaranya meliputi pemberian sanksi administratif, perubahan susunan kepengurusan yayasan, pemeriksaan terhadap yayasan, pembubaran yayasan, dan pemberian sanksi pidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban hukum organ yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan terbagi menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab renteng, yang dibebankan ketika organ yayasan terbukti melakukan pelanggaran atau menyalahkan aturan yang mengakibatkan pada kerugian.]]>
<![CDATA[Putusan Penolakan Pengesahan Perdamaian Debitor Atas Dasar Belum Dibayarnya Imbalan Jasa Pengurus ]]>
<![CDATA[Intan Zahirah]]>;
<![CDATA[Elisatris Gultom]]>;
<![CDATA[Aam Suryamah]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1202
<![CDATA[PKPU merupakan proses bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor akan disahkan oleh hakim. Adanya rencana perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditornya tetapi pengesahannya ditolak oleh hakim, karena imbalan jasa tim pengurus belum dibayar dan tidak ada jaminan pembayarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta rencana perdamaian dalam konteks perjanjian utang-piutang di RS X. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan hukum mengenai imbalan jasa tim pengurus yang harus dibayarkan oleh debitor dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dengan meninjau UU KPKPU. Pendekatan kasus juga diterapkan, merujuk pada kasus penolakan pengesahan perdamaian oleh hakim. Hasil penelitian menunjukkan, pertama bahwa imbalan jasa tim pengurus merupakan kreditor preferen yang pembayarannya harus didahulukan. Kedua, bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak tepat karena imbalan jasa tim pengurus merupakan kesepakatan antara debitor dan pengurus. Adanya peran pengurus dan hakim pengawas dalam menentukan imbalan jasa tim pengurus. Apabila tidak ada kesepakatan imbalan jasa tim pengurus antara debitor dan pengurus, hal ini dapat ditetapkan oleh hakim pengawas.]]>
<![CDATA[Doktrin Res Ipsa Loquitur Pada Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Angela, Irene Maria]]>;
<![CDATA[Suryamah, Aam]]>;
<![CDATA[Yuanitasari, Deviana]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 7, No 1 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v7i1.4778
<![CDATA[Economic growth in Indonesia can be encouraged by increasing consumer confidence. In the event of a violation of consumer rights, consumers have the right to claim compensation from business actors, but in fact, consumers and business actors have an unequal position. Consumers have difficulties in terms of civil evidence. An imbalance in the distribution of the burden of proof is an injustice for the disputing parties. The research was conducted using normative juridical research methods and comparative research methods, namely research methods carried out by studying secondary data and library materials and approaches to comparing the laws of one country with the laws of other countries. This research was conducted through library research and field research to enrich the sources. The results of further research are described in descriptive writing that relates the problem to legal theory in evaluating the practices carried out by research objects. There are 2 conclusions from the research results. First, that the position of the re ipsa loquitur doctrine in the principle of proof in consumer protection cases is closely related to the evidence imposed by judges on business actors as parties who have responsibility for the products consumed by consumers as well as those who suffer less losses to provide more justice for consumers. and in line with the principle of proof contained in UUPK and the second conclusion is that the res ipsa loquitur doctrine can be applied in cases of consumer protection if it fulfills the elements that are the requirements of the application of the re ipsa loquitur doctrine.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KAPABILITAS UMKM MELALUI PELATIHAN KEMASAN PRODUK DAN TRANSAKSI DIGITAL DI DESA CILEUNYI KULON ]]>
<![CDATA[Darodjat, Rafan]]>;
<![CDATA[Maulana, Mursal]]>;
<![CDATA[Suryamah, Aam]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 5, No 1 (2024): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/sawala.v5i1.50647
<![CDATA[Universitas Padjadjaran memiliki kewajiban untuk berkontribusi secara langsung kepada khalayak umum melalui Program Pengabdian Masyarakat (PPM) dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar Sustainable Deveopment Goals (SDGs). Kegiatan PPM dilakukan untuk pilar pertumbuhan ekonomi, sampai saat ini peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa merupakan faktor yang penting karena keberadaannya dapat meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat. Lokasi PPM dilakukan di Desa Cileunyi Kulon, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM melalui program pelatihan kemasan produk dan pelatihan transaksi digital. Peningkatan kapabilitas pada kemasan produk dan transaksi digital akan berpengaruh kepada tingkat penjualan. Metode Pengabdian Pada Masyarakat dengan metode pelatihan untuk mengoptimalkan pengetahuan dan kemampuan praktis bagi UMKM. Hasil dari kegiatan PPM-Integratif berkolaboratif dengan Disperindag untuk pelatihan pengemasan produk dan pelatihan transaksi digital berkolaboratif dengan PT. MMS sebagai penyedia layanan transaksi digital. Pelatihan kolaborasi ini dimaksudkan agar terjadinya sustainable program yang diikuti 34 (tiga puluh empat) UMKM di Aula Kantor Desa Cileunyi Kulon. Universitas Padjadjaran is mandated to contribute directly to the public through the Community Service Program (PPM) in sustainable development with the Sustainable Development Goals (SDGs) pillar. The PPM activity is carried out for the pillar of economic growth, until now the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in villages is an important factor because their existence can improve the economic level of the community. The location of the PPM is in Cileunyi Kulon Village, with the aim of increasing MSMEs' income through product packaging training and digital transaction training programs. Increased product packaging and digital transaction capabilities will affect sales levels. The Community Service Method uses a training method to optimize knowledge and practical skills for MSMEs. The results of the PPM-Integrated activity collaboratively with Disperindag for product packaging training and digital transaction training collaboratively with PT. MMS as a digital transaction service provider. This collaborative training is intended to ensure the sustainability of the program, which was attended by 34 (thirty-four) MSMEs at the Cileunyi Kulon Village Office Hall.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010 dan Keterkaitannya dengan Konsepsi Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Adrasitta Khaliddya Fithrianni]]>;
<![CDATA[Aam Suryamah]]>;
<![CDATA[Agus Suwandono]]>
<![CDATA[ Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober: Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/amandemen.v1i4.479
<![CDATA[The Prita Mulyasari case in 2008 highlighted the challenges of protecting consumers from strategic lawsuit against public participation (SLAPP) suits. SLAPPs aim to stop and prevent individuals or non-governmental organisations from exercising their right to voice their opinions publicly. However, specific regulations addressing SLAPP in the realm of consumer protection in Indonesia are still lacking. The Prita Mulyasari case underscores the need for further attention to establish clear and specific rules to protect consumers from SLAPP practices. This research will further examine how the Supreme Court Decision No. 300K/PDT/2010 in the Prita Mulyasari case can serve as a benchmark in upholding consumer rights within the Indonesian legal framework, especially given the absence of a legal umbrella that protects consumers from lawsuits aimed at limiting public participation in the form of SLAPPs by businesses. This research will employ a normative juridical approach, focusing on primary, secondary, and tertiary legal materials. The study will analyze data gathered from literature reviews using a qualitative normative data analysis method. The research findings indicate that although the Supreme Court granted Prita Mulyasari’s appeal, the legal reasoning in Decision No. 300K/PDT/2010 did not explicitly address the concept of SLAPP. The Supreme Court’s considerations largely focused on the fulfilment of the elements of tort under Article 1365 of the Civil Code. However, the Supreme Court’s use of Article 28F of the 1945 Constitution to justify Prita Mulyasari's conduct is a crucial step in strengthening the legal position of those who express criticism or complaints, as well as their status as consumers.]]>
<![CDATA[PELINDUNGAN HAK EKONOMI KARYAWAN INVENTOR ATAS PATEN YANG DIHASILKAN DARI HUBUNGAN KERJA ]]>
<![CDATA[Marwandy, Irsyad]]>;
<![CDATA[Rafianti , Laina]]>;
<![CDATA[Suryamah, Aam]]>
<![CDATA[ Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2024): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[DAS Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53866/jimi.v4i2.614
<![CDATA[Employees who are inventors often collaborate with employers to secure funding and facilities for patent research and development. In response to this development, the government established the Patent Law to protect the patent rights of employee inventors for patents resulting from their employment relationship. This study is a normative-sociological legal research. The aim of this research is to find the appropriate mechanism for creating a compensation agreement and fair and reasonable compensation standard for employee inventors. The subjects of this research are employee inventors and employers. The data collection method in this study are literature review and interviews. The data includes regulations, legal experts' opinions, dictionaries, encyclopedias, and others. Based on this research, it was found that there is uncertainty regarding the bargaining position of employee inventors in the agreement drafting process and the standards for providing compensation to employee inventors for the patents they produce. Therefore, a strong legal system is needed to regulate the forms and values of compensation which meet fair and reasonable standards to ensure legal certainty for employee inventors.]]>
