Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Justitia et Pax Widya Yuridika Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Literasi Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Iuris Jurnal Hukum Acara Perdata Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Jurnal Hukum Lex Generalis INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Indonesian Journal of International Law CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Concept: Journal of Social Humanities and Education Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal Midang Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Law and Legal Reform Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Agrikultura Masyarakat Tani: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat
Aam Suryamah
Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Tentang Kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Sengketa Pembatalan Merek Yonathan Aji Pamungkas; Ranti Fauza Mayana; Aam Suryamah
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10424349

Abstract

Praktik peradilan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penggugat juga menarik DJKI sebagai pihak berperkara dalam gugatan pembatalan merek terdaftar. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang menyatakan bahwa DJKI wajib ditarik sebagai Turut Tergugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengkaji bagaimana kedudukan DJKI pasca putusan tersebut. Metode penelitian dalam penelitian hukum ini didasarkan pada pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan 3 kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendapat ahli hukum kekayaan intelektual, teori kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan pengadilan, dan pendapat Hakim dalam 11 (sebelas) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang serupa. Kedua, merek “Yunteng” milik penggugat terkualifikasi sebagai merek terkenal, serta terdapat persamaan pada keseluruhannya antara merek Penggugat dan Tergugat. Ketiga, meskipun putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung yang berpotensi untuk dijadikan referensi bagi hakim berikutnya dalam perkara serupa.
Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Aqila Alhaq Santoso; Aam Suryamah; Deviana Yuanitasari
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1113

Abstract

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah mengatur pembagian kewenangan masing-masing organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan penyalahgunaan kewenangan organ yayasan yang melanggar fungsi dan tujuan yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban organ yayasan terhadap terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan, beserta akibat hukum yang timbul atas tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan memahami kenyataan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan penelitian berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukan bahwa akibat hukum yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan diantaranya meliputi pemberian sanksi administratif, perubahan susunan kepengurusan yayasan, pemeriksaan terhadap yayasan, pembubaran yayasan, dan pemberian sanksi pidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban hukum organ yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan terbagi menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab renteng, yang dibebankan ketika organ yayasan terbukti melakukan pelanggaran atau menyalahkan aturan yang mengakibatkan pada kerugian.
Putusan Penolakan Pengesahan Perdamaian Debitor Atas Dasar Belum Dibayarnya Imbalan Jasa Pengurus Intan Zahirah; Elisatris Gultom; Aam Suryamah
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1202

Abstract

PKPU merupakan proses bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor akan disahkan oleh hakim. Adanya rencana perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditornya tetapi pengesahannya ditolak oleh hakim, karena imbalan jasa tim pengurus belum dibayar dan tidak ada jaminan pembayarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta rencana perdamaian dalam konteks perjanjian utang-piutang di RS X. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan hukum mengenai imbalan jasa tim pengurus yang harus dibayarkan oleh debitor dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dengan meninjau UU KPKPU. Pendekatan kasus juga diterapkan, merujuk pada kasus penolakan pengesahan perdamaian oleh hakim. Hasil penelitian menunjukkan, pertama bahwa imbalan jasa tim pengurus merupakan kreditor preferen yang pembayarannya harus didahulukan. Kedua, bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak tepat karena imbalan jasa tim pengurus merupakan kesepakatan antara debitor dan pengurus. Adanya peran pengurus dan hakim pengawas dalam menentukan imbalan jasa tim pengurus. Apabila tidak ada kesepakatan imbalan jasa tim pengurus antara debitor dan pengurus, hal ini dapat ditetapkan oleh hakim pengawas.
Doktrin Res Ipsa Loquitur Pada Perlindungan Konsumen Angela, Irene Maria; Suryamah, Aam; Yuanitasari, Deviana
Widya Yuridika Vol 7, No 1 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i1.4778

Abstract

Economic growth in Indonesia can be encouraged by increasing consumer confidence. In the event of a violation of consumer rights, consumers have the right to claim compensation from business actors, but in fact, consumers and business actors have an unequal position. Consumers have difficulties in terms of civil evidence. An imbalance in the distribution of the burden of proof is an injustice for the disputing parties. The research was conducted using normative juridical research methods and comparative research methods, namely research methods carried out by studying secondary data and library materials and approaches to comparing the laws of one country with the laws of other countries. This research was conducted through library research and field research to enrich the sources. The results of further research are described in descriptive writing that relates the problem to legal theory in evaluating the practices carried out by research objects. There are 2 conclusions from the research results. First, that the position of the re ipsa loquitur doctrine in the principle of proof in consumer protection cases is closely related to the evidence imposed by judges on business actors as parties who have responsibility for the products consumed by consumers as well as those who suffer less losses to provide more justice for consumers. and in line with the principle of proof contained in UUPK and the second conclusion is that the res ipsa loquitur doctrine can be applied in cases of consumer protection if it fulfills the elements that are the requirements of the application of the re ipsa loquitur doctrine.
PENINGKATAN KAPABILITAS UMKM MELALUI PELATIHAN KEMASAN PRODUK DAN TRANSAKSI DIGITAL DI DESA CILEUNYI KULON Darodjat, Rafan; Maulana, Mursal; Suryamah, Aam
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 5, No 1 (2024): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v5i1.50647

Abstract

Universitas Padjadjaran memiliki kewajiban untuk berkontribusi secara langsung kepada khalayak umum melalui Program Pengabdian Masyarakat (PPM) dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar Sustainable Deveopment Goals (SDGs). Kegiatan PPM dilakukan untuk pilar pertumbuhan ekonomi, sampai saat ini peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa merupakan faktor yang penting karena keberadaannya dapat meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat. Lokasi PPM dilakukan di Desa Cileunyi Kulon, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM melalui program pelatihan kemasan produk dan pelatihan transaksi digital. Peningkatan kapabilitas pada kemasan produk dan transaksi digital akan berpengaruh kepada tingkat penjualan. Metode Pengabdian Pada Masyarakat dengan metode pelatihan untuk mengoptimalkan pengetahuan dan kemampuan praktis bagi UMKM. Hasil dari kegiatan PPM-Integratif berkolaboratif dengan Disperindag untuk pelatihan pengemasan produk dan pelatihan transaksi digital berkolaboratif dengan PT. MMS sebagai penyedia layanan transaksi digital. Pelatihan kolaborasi ini dimaksudkan agar terjadinya sustainable program yang diikuti 34 (tiga puluh empat) UMKM di Aula Kantor Desa Cileunyi Kulon. Universitas Padjadjaran is mandated to contribute directly to the public through the Community Service Program (PPM) in sustainable development with the Sustainable Development Goals (SDGs) pillar. The PPM activity is carried out for the pillar of economic growth, until now the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in villages is an important factor because their existence can improve the economic level of the community. The location of the PPM is in Cileunyi Kulon Village, with the aim of increasing MSMEs' income through product packaging training and digital transaction training programs. Increased product packaging and digital transaction capabilities will affect sales levels. The Community Service Method uses a training method to optimize knowledge and practical skills for MSMEs. The results of the PPM-Integrated activity collaboratively with Disperindag for product packaging training and digital transaction training collaboratively with PT. MMS as a digital transaction service provider. This collaborative training is intended to ensure the sustainability of the program, which was attended by 34 (thirty-four) MSMEs at the Cileunyi Kulon Village Office Hall.
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010 dan Keterkaitannya dengan Konsepsi Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Adrasitta Khaliddya Fithrianni; Aam Suryamah; Agus Suwandono
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober: Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i4.479

Abstract

The Prita Mulyasari case in 2008 highlighted the challenges of protecting consumers from strategic lawsuit against public participation (SLAPP) suits. SLAPPs aim to stop and prevent individuals or non-governmental organisations from exercising their right to voice their opinions publicly. However, specific regulations addressing SLAPP in the realm of consumer protection in Indonesia are still lacking. The Prita Mulyasari case underscores the need for further attention to establish clear and specific rules to protect consumers from SLAPP practices. This research will further examine how the Supreme Court Decision No. 300K/PDT/2010 in the Prita Mulyasari case can serve as a benchmark in upholding consumer rights within the Indonesian legal framework, especially given the absence of a legal umbrella that protects consumers from lawsuits aimed at limiting public participation in the form of SLAPPs by businesses. This research will employ a normative juridical approach, focusing on primary, secondary, and tertiary legal materials. The study will analyze data gathered from literature reviews using a qualitative normative data analysis method. The research findings indicate that although the Supreme Court granted Prita Mulyasari’s appeal, the legal reasoning in Decision No. 300K/PDT/2010 did not explicitly address the concept of SLAPP. The Supreme Court’s considerations largely focused on the fulfilment of the elements of tort under Article 1365 of the Civil Code. However, the Supreme Court’s use of Article 28F of the 1945 Constitution to justify Prita Mulyasari's conduct is a crucial step in strengthening the legal position of those who express criticism or complaints, as well as their status as consumers.
PELINDUNGAN HAK EKONOMI KARYAWAN INVENTOR ATAS PATEN YANG DIHASILKAN DARI HUBUNGAN KERJA Marwandy, Irsyad; Rafianti , Laina; Suryamah, Aam
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2024): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v4i2.614

Abstract

Employees who are inventors often collaborate with employers to secure funding and facilities for patent research and development. In response to this development, the government established the Patent Law to protect the patent rights of employee inventors for patents resulting from their employment relationship. This study is a normative-sociological legal research. The aim of this research is to find the appropriate mechanism for creating a compensation agreement and fair and reasonable compensation standard for employee inventors. The subjects of this research are employee inventors and employers. The data collection method in this study are literature review and interviews. The data includes regulations, legal experts' opinions, dictionaries, encyclopedias, and others. Based on this research, it was found that there is uncertainty regarding the bargaining position of employee inventors in the agreement drafting process and the standards for providing compensation to employee inventors for the patents they produce. Therefore, a strong legal system is needed to regulate the forms and values of compensation which meet fair and reasonable standards to ensure legal certainty for employee inventors.
TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH DOMPET DHUAFA DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF Keshia Sashikirana Visco; Helza Nova Lita; Aam Suryamah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i1.11668

Abstract

Pendirian Perseroan Terbatas (selanjutnya PT) dalam pengelolaan wakaf merupakan langkah strategis dalam pengelolaan yang lebih terukur dan profesional. Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf melalui PT tidak terlepas dari risiko bisnis yang dapat memengaruhi keberlanjutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pendirian PT oleh Dompet Dhuafa dalam pengelolaan wakaf produktif dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi mitigasi risiko yang diterapkan untuk menjaga keutuhan harta wakaf dalam pengelolaannya melalui PT. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian penerapan serta kaidah-kaidah dalam hukum positif. Informasi dikumpulkan melalui metode kepustakaan dan wawancara dengan Dompet Dhuafa. Hasil penelitian menunjukkan praktik pendirian PT oleh Dompet Dhuafa dalam pengelolaan wakaf tunduk pada tiga Undang-Undang, yaitu UU Wakaf, UU Yayasan, dan UU PT. Berdasarkan regulasi tersebut, Dompet Dhuafa selaku nazhir dapat mendirikan dua jenis PT, yaitu PT yang didirikan dengan harta yayasan dan PT yang didirikan dengan harta wakaf. Dalam hal PT yang didirikan dari harta wakaf, Dompet Dhuafa sebagai pemegang saham mendapatkan keuntungan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dan disalurkan sesuai ketentuan dalam UU Wakaf. Sebagai upaya mitigasi risiko, Dompet Dhuafa menjaminkan saldo nazhir dan mengasuransikan aset wakaf yang dimiliki. Laporan keuangan juga perlu disusun secara terpisah antara harta wakaf dan harta lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap UU Wakaf dan akan diawasi oleh oleh BWI. Meski BWI memiliki mekanisme pembinaan dan pelaporan, pengawasannya masih terbatas pada nazhir. The establishment of a Limited Liability Company (hereafter LLC) in waqf management is a strategic step in a more structured and professional management. In practice, waqf management through LLC is inseparable from business risks that may affect its sustainability. This study aims to analyze the practice of establishing LLC by Dompet Dhuafa in productive waqf management in relation to positive law in Indonesia, as well as to identify risk mitigation applied to maintain the integrity of waqf assets in their management through LLC. The methodology used is normative juridical, which is an approach that focuses on studying the application and rules in positive law. Information was collected through the literature method and interviews with Dompet Dhuafa. The results showed that the practice of establishing a LLC by Dompet Dhuafa in managing waqf is subject to three laws, namely the Waqf Law, the Foundation Law, and the LLC Law. Based on these regulations, Dompet Dhuafa as a nazir can establish two types of LLCs, namely LLC established with foundation assets and LLC established with waqf assets. In the case of a LLC established from waqf assets, Dompet Dhuafa as a shareholder gets profits according to the number of shares it owns and is distributed according to the provisions in the Waqf Law. As a risk mitigation effort, Dompet Dhuafa guarantees the nazir balance and insures the waqf assets owned. Financial reports also need to be prepared separately between waqf assets and other assets to ensure compliance with the Waqf Law and will be supervised by BWI. Although BWI has a coaching and reporting mechanism, its supervision is still limited to the nazir.
Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Mewakili BUMN Sebagai Pihak Termohon Dalam Suatu Permohonan Kepailitan Dan PKPU Muhammad Akram Rafii Latuconsina; Elisatris Gultom; Aam Suryamah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 2 (2024): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i2.3643

Abstract

State-Owned Enterprises (BUMN) are one of the actors in economic activities in the national economy which have an important role in realizing the welfare and prosperity of society. In the case of bankruptcy and postponement of debt payment obligations applications, the Prosecutor's Office has the authority to file a bankruptcy application against the debtor on the basis of public interest. On the other hand, the Prosecutor's Office can also act as a state attorney who has the authority to represent the state or state agency in a case. From the research results, it can be concluded that the authority of the State Attorney to represent the state/state agencies in commercial cases is different from civil cases in general as regulated by Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and postponement of debt payment obligations.
IMPLICATIONS OF IMPLEMENTING BEHAVIOR CHANGES IN ABUSE OF DOMINANT POSITION BASED ON BUSINESS COMPETITION LAW Hanif, Muhammad Fauzan; Sudaryat, Sudaryat; Suryamah, Aam
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1524

Abstract

Abuse of a dominant position is one type of violation that can provide an opportunity to change behavior. The mechanism for providing behavioral change in the abuse of a dominant position has implications for the KPPU, the reported party, and competing business actors. In terms of providing an opportunity to change behavior, the Commission Council considers the type of violation, the time of the violation and the losses caused by the violation. There is no further explanation regarding the criteria for providing an opportunity to change behavior, so legal construction is needed. This research was carried out using a normative juridical approach. Specifications: This research is descriptive analytical in nature, namely the data obtained will be described in this research by providing an overview of legal problems, the legal system and reviewing or analyzing them according to the needs of the research. The results of the research show the implications that arise in providing behavioral changes for violations of abuse of a dominant position which are contrary to the principle of legal certainty. Changes in behavior in the abuse of a dominant position will open up opportunities for the reporter to design abuse strategies in the future with different strategies. Per se approach indicators are needed to perfect the legal construction of providing behavioral changes for abuse of a dominant position. The KPPU can apply an alternative approach by carrying out analysis if the perpetrator abuses a dominant position at the same time committing a violation that meets the elements in another article, behavior change can be rejected.
Co-Authors Adrasitta Khaliddya Fithrianni Agus Suwandono Agus Suwandono Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Alhaq Santoso, Aqila Amirulloh, M. Angela, Irene Maria Angelica Janwarin, Katarina Zein Anudiwanti, Puja Aqila Alhaq Santoso Assalihee, Muhammadafeefee Bagas Nurcahya Ifieliano Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo Bianca Latanya Cindarbumi, Berlian Pramesthi Dadang Epi Sukarsa Darodjat, Rafan Delvis Patrik Deviana Yuanitasari Dianda Dyassaputri Diva Yohana Margaretha Marbun Elisatris Gultom Ema Rahmawati Etty Mulyati Faujura, Rahmanisa Purnamasari Hakim, Jefferson Hanif, Muhammad Fauzan Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Helza Nova Lita Helza Nova Lita Holyness Nurdin Singadimedja Ifieliano, Bagas Nurcahya Intan Zahirah Jeremia Lumban Tobing Keshia Sashikirana Visco Laina Rafianti Marwandy, Irsyad Maulana, Mursal Miranda Risang Ayu Palar Mirza Alvina Maharani Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh Muhamad Amirulloh Muhammad Akram Rafii Latuconsina Mursal Maulana Nabilah Gunawan Napitupulu, Nicholas Nitta Amalia Noverina Alicia Putri Nyulistiowati Suryanti Putra, Afrizal Musdah Eka Putra, Afrizal Musdah Eka RAFAN DARODJAT Rafianti , Laina Ramli, Ahmad M Ranti Fauza Mayana Reynaldi, Farah Azzahra Rika Ratna Permata Singadimedja, Holyness N Sinta Dewi Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Taqiya, Zidna Tasya safiranita Tobing, Jeremia Lumban U. Sudjana, Sudjana Valencia Gustin Yonathan Aji Pamungkas