Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.183
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Justitia et Pax Widya Yuridika Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Literasi Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Iuris Jurnal Hukum Acara Perdata Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Jurnal Hukum Lex Generalis INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Indonesian Journal of International Law CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Concept: Journal of Social Humanities and Education Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal Midang Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Agrikultura Masyarakat Tani: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Aam Suryamah
Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penagihan Utang Pajak Terhadap Direksi Perseroan Yang Dinyatakan Pailit Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 T Taqiya, Zidna; Suryanti, Nyulistiowati; Suryamah, Aam
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks kepailitan sebuah perusahaan, tidak dapat dengan serta-merta mengasumsikan bahwa direksi akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap kondisi perusahaan, kecuali jika terbukti adanya kelalaian dari pihak direksi yang menjadi penyebab kepailitan. Melihat pada penyebab kepailitan PT. United Coal Indonesia (PT UCI) tidak terdapat pertimbangan hukum yang mengungkapkan hadirnya kesalahan atau kelalaian dari direksi selaku pemicu jatuhnya kepailitan yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, setelah kepailitan dinyatakan selesai, KPP Wajib Pajak Besar Satu menjalankan penagihan pajak terhadap aset pribadi dari direksi, yang mengakibatkan pemblokiran rekening pribadi direksi. Dasar penagihan ini adalah Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Taufik Surya Dharma, mantan direksi PT. UCI, merasa dirugikan dan mempertanyakan validitas penagihan pajak yang mencakup aset pribadi sesuai dengan UU KUP. Hal ini mengakibatkan dilakukannya permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menghasilkan Putusan MK Nomor 41/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini bertujuan untuk memahami berapa jauh pertanggungjawaban direksi terhadap penagihan utang pajak pada konteks kepailitan. Metode penelitian yang diterapkan pada studi ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diuraikan secara deskriptif-analitis setelah sebelumnya telah dilakukan analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini ialah Penagihan Pajak yang dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu kuranglah tepat sebab tidak mempertimbangkan beberapa aspek dari hukum kepailitan dan hukum perusahaan, yang menimbulkan tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap direksi dalam penagihan pajak, yang tidak selaras pula dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan seperti business judgment rule, ultra vires, dan separated legal entity.
Sosialisasi Pemberdayaan Kewirausahaan di Kabupaten Indramayu melalui Sosialisasi Hukum Merek dan Indikasi Geografis Rafianti, Laina; Maulana, Mursal; Amirulloh, M.; Suryamah, Aam; Muchtar, Helitha Novianty; Faujura, Rahmanisa Purnamasari; Reynaldi, Farah Azzahra; Anudiwanti, Puja
Agrikultura Masyarakat Tani Vol 2, No 2 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/agrimasta.v2i2.62656

Abstract

Kabupaten Indramayu memiliki hasil alam berupa Mangga Gedong Gincu yang memiliki karakteristik khas yang berbeda dari Mangga Gedong Gincu yang berasal dari daerah lain. Telah dilindungi sebagai Indikasi Asal Indramayu, Mangga Gedong Gincu Indramayu (MGGI) dapat meningkatkan kehidupan ekonomi di daerahnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi khususnya terkait pemahaman hak kekayaan kekayaan intelektual. Penjajakan awal yang dilakukan oleh tim Pengabdian Pada Masyarakat dari Universitas Padjadjaran (PPM Unpad) diketahui bahwa belum banyak masyarakat yang mengetahui aturan dan tata cara penelusuran dan pendaftaran Merek yang menyebabkan perlunya dilakukan PPM di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Metode PPM dilakukan melalui pre dan post kuis, sosialisasi, diskusi serta workshop untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani, produsen, dan penjual tentang pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis. Hasil dari kegiatan PPM ini adalah Sosialisasi pemberdayaan kewirausahaan produk serta turunan MGGI dan produk pertanian dan kerajinan lainnya di wilayah setempat. Setelah PPM, diperoleh hasil bahwa pengetahuan peserta workshop meningkat sebesar 10%. Sosialisasi ini memberikan pemahaman mengenai penelusuran dan tata cara pendaftaran Merek. Sebagai langkah berikutnya, diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga di tingkat pemerintah daerah, para petani dan produsen setempat untuk memberikan fasilitas pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis.
Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Alhaq Santoso, Aqila; Suryamah, Aam; Yuanitasari, Deviana
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1113

Abstract

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah mengatur pembagian kewenangan masing-masing organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan penyalahgunaan kewenangan organ yayasan yang melanggar fungsi dan tujuan yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban organ yayasan terhadap terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan, beserta akibat hukum yang timbul atas tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan memahami kenyataan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan penelitian berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukan bahwa akibat hukum yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan diantaranya meliputi pemberian sanksi administratif, perubahan susunan kepengurusan yayasan, pemeriksaan terhadap yayasan, pembubaran yayasan, dan pemberian sanksi pidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban hukum organ yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan terbagi menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab renteng, yang dibebankan ketika organ yayasan terbukti melakukan pelanggaran atau menyalahkan aturan yang mengakibatkan pada kerugian.
Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Angelica Janwarin, Katarina Zein; Mulyati, Etty; Suryamah, Aam
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.491 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i2.11379

Abstract

Eksekusi Jaminan Fidusia dengan menggunakan title eksekutorial atau parate eksekusi masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terdapat perubahan makna terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam praktiknya masih banyak kreditur yang tidak berpedoman pada putusan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa serta perlindungan hukum bagi debitur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa tidak memiliki kepastian hukum sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum dan salah satu cara dalam melindungi debitur yang mengalami kerugian akibat eksekusi secara paksa adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri setempat.
Implikasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Aksi Korporasi Right Issue Dalam Pemenuhan Kebijakan Free Float Guna Mendorong Likuiditas Pasar Modal Ifieliano, Bagas Nurcahya; Suryamah, Aam; Singadimedja, Holyness N
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.29003

Abstract

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.Salah satu wadah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dalambidang pasar modal. Kebijakan free float dan kebijakan insentif pajak penghasilanberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 merupakan kebijakanyang diharapkan dapat mendorong likuiditas pasar modal. Emiten pada dasarnyadapat melakukan baik aksi korporasi penambahan modal maupun penguranganmodal, namun, aksi korporasi yang tepat guna mendorong likuiditas pasar modaladalah melalui aksi korporasi penambahan modal yang dapat dilakukan melaluiright issue dikarenakan aksi korporasi ini dapat menambah jumlah saham danvolume perdagangan sehingga akan mendorong likuiditas pasar modal. Namun,kebijakan insentif pajak penghasilan ini tidak dapat secara langsungmempengaruhi aksi korporasi right issue. Hal ini dikarenakan kebijakan insentifpajak penghasilan ini dikenakan terhadap pajak penghasilan secara umum,sementrara aksi korporasi right issue merupakan bentuk transaksi saham yangtermasuk objek pajak penghasilan yang bersifat final, yakni memiliki tarif dan carapemungutan pajak tersendiri.
Tinjauan Hukum Positif atas Kedudukan Negara sebagai Pemegang PNBP dalam Proses Kepailitan di Indonesia: (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan) Nicholas Napitupulu; Sudaryat; Aam Suryamah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.703

Abstract

State Receivables is one type of state revenue that must be paid to the Central Government. One form of State Receivables is Non-Tax State Revenue (PNBP). In the bankruptcy process, the State represented by the Ministry / Institution can become a Creditor. Creditors in bankruptcy itself are divided into 3 (three) levels. The problem is how the position of the state as the holder of PNBP itself in the bankruptcy process and how it is implied in one of the Commercial Court decisions, namely Decision Number 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan. The results of the study show that, based on positive law in Indonesia, the position of the State as a holder of non-tax revenues in the bankruptcy process is as a Preferred Creditor. Furthermore, the consideration of the panel of judges in Decision Number 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan can be said to be less precise in accommodating the position of the State itself.
Penyelesaian Sengketa Konsumen Mengenai Penjualan Wafer Cheese Nabati Kadaluwarsa Di Toserba Asia Garut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diva Yohana Margaretha Marbun; Aam Suryamah; Agus Suwandono
Concept: Journal of Social Humanities and Education Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: Concept: Journal of Social Humanities and Education
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/concept.v2i2.312

Abstract

The position of business actors and consumers often becomes unequal. Consumers are often the object of business activity to get the maximum profit by business actors and in the end the consumer becomes the aggrieved party. Cases of business actors harming consumers are found in BPSK Garut Regency Decision Number 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 regarding the sale of expired vegetable cheese wafers at the Asia Garut Department Store. In this case, there were legal issues regarding BPSK's authority and the judge's considerations in deciding compensation. The research objective is to determine whether BPSK has the authority to decide this case; and analyzing the judges' considerations in the BPSK Decision of Garut Regency Number 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 in deciding compensation. This study uses research methods with a normative juridical approach based on applicable legal concepts and theories. Based on the research results, it can be concluded 2 (two) things. First, the settlement process in this case has not provided legal certainty because the choice of dispute resolution method is directly determined by the Garut Regency BPSK Assembly and not based on the agreement of the parties to the dispute and this case should have been tried at the District Court after mediation failed. Second, the Garut Regency BSPK Assembly has not been right in deciding on compensation because the Assembly has confused the duties and responsibilities of producers and supermarkets and does not understand the intent of Article 52 letter (k) of the Consumer Protection Act.
Pengkajian Penerapan Prinsip Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek pada Sengketa Merek “C+Logo” Lucia Samosir; Rika Ratna Permata; Aam Suryamah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2025): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.5194

Abstract

The advancement of information technology has driven the growth of the creative industry, which heavily relies on intellectual works, one of which is trademarks as part of the Intellectual Property Rights regime. A trademark not only serves as a product identity but also as a marketing tool and a determinant of reputation. However, in practice, legal issues often arise, particularly related to the registration of trademarks by parties acting in bad faith and having substantial similarities with previously registered trademarks. This research analyzes the Application of the Principle of Bad Faith in the trademark registration process in the trademark dispute "C+Logo" between Gunawan and PT Bagava Alam Semesta. Through descriptive analysis research with a normative juridical approach, the results of this study indicate a violation of the principle of bad faith in the trademark registration conducted by PT Bagava Alam Semesta because it meets the principle of bad faith violation as examined in accordance with the Trademark and Geographical Indications Law.
PENINGKATAN LITERASI ANAK SEKOLAH DASAR MELALUI CERITA LEGENDA NUSANTARA DENGAN ANALISIS FISHBONE Darodjat, Rafan; Suryamah, Aam; Maulana, Mursal
Midang Vol 1 No 3 (2023): Midang, Oktober 2023
Publisher : Unpad Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/midang.v1i3.50251

Abstract

Perkembangan zaman membuat adanya perubahan nilai sosial, diakibatkan oleh kemajuan teknologi informasi dan modernisasi. Pengaruh perkembangan tersebut mengakibatkan lunturnya nilai-nilai budaya dan kurang mengetahui kekayaan sastra yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu cerita legenda. Peningkatan literasi harus diawali sejak dini sebagai upaya peningkatan minat baca dan kemampuan mengolah informasi menjadi bermanfaat. Pengenalan cerita legenda sebagai gerbang untuk menarik minat baca dan penerapan analisis fishbone sebagai metode yang dapat digunakan dalam memahami konteks suatu bacaan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, bahwasanya pengenalan cerita legenda harus diperkenalkan sejak dini sebagai upaya pengurangan terhadap aktivitas penggunaan gadget dan peningkatan literasi bagi anak usia sekolah dasar.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR KARYAWAN DALAM PERJANJIAN BERSYARAT KEPEMILIKAN PATEN DENGAN PERUSAHAAN Aam Suryamah; Muhamad Amirulloh; Rafan Darodjat
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4668

Abstract

Aset utama perusahaan adalah karyawan, sebagai pelaksana roda indutri untuk mendapatkan profit. Karyawan yang terlibat dalam pengembangan produk berpartisipasi untuk membuat invensi yang didanai perusahaan. Hasil invensi pada industri dapat menjadi paten yang memiliki nilai ekonomis. Sumber daya manusia yang terlibat dalam invensi paten dapat membuat perjanjian bersyarat untuk kepemilikan paten, sehingga dapat memiliki hak ekonomi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, mengenai perjanjian bersyarat antara karyawan dengan perusahaan untuk mendapatkan hak ekonomis atas paten yang dibuat. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan perlindungan hukum bagi inventor karyawan melalui perjanjian bersyarat kepemilikan paten. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pendekatan menggunakan statute approach untuk memahami konsistensi peraturan perundang-undangan dengan soft law hak kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini, berdampak meningkatkan partisipasi karyawan untuk berkontribusi pada perusahaan melalui temuannya dan invensi karyawan sebagai aset yang dapat menjadi passive income. Dimungkinkannya inventor mendapatkan imbalan dari penjualan (komersialisasi) hasil invensinya oleh investor (perusahaan) dan besaran imbalan harus dibuat dan diatur dalam suatu bentuk perjanjian bersyarat  secara terperinci baik  penetapan jumlah imbalan (royalti) yang layak, dan juga isinya antara lain agar inventor tetap  mendapatkan hak ekonomi dari hasil invesinya,  selain itu perlindungan inventor sebagai pemilik hak paten yang dihasilkannya.
Co-Authors Adrasitta Khaliddya Fithrianni Agus Suwandono Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Alhaq Santoso, Aqila Amirulloh, M. Angela, Irene Maria Angelica Janwarin, Katarina Zein Anudiwanti, Puja Aqila Alhaq Santoso Bagas Nurcahya Ifieliano Berlian Pramesthi Cindarbumi Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo Bianca Latanya Dadang Epi Sukarsa Darodjat, Rafan Delvis Patrik Deviana Yuanitasari Dianda Dyassaputri Diva Yohana Margaretha Marbun Elisatris Gultom Etty Mulyati Faujura, Rahmanisa Purnamasari Hakim, Jefferson Hanif, Muhammad Fauzan Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Helza Nova Lita Holyness Nurdin Singadimedja Ifieliano, Bagas Nurcahya Intan Zahirah Jeremia Lumban Tobing Keshia Sashikirana Visco Laina Rafianti Lucia Samosir Marwandy, Irsyad Maulana, Mursal Miranda Risang Ayu Palar Mirza Alvina Maharani Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Akram Rafii Latuconsina Nabilah Gunawan Nicholas Napitupulu Nitta Amalia Noverina Alicia Putri Nyulistiowati Suryanti Putra, Afrizal Musdah Eka Putra, Afrizal Musdah Eka RAFAN DARODJAT Rafan Darodjat Ramli, Ahmad M Ranti Fauza Mayana Reynaldi, Farah Azzahra Rika Ratna Permata Singadimedja, Holyness N Sinta Dewi Sudaryat Taqiya, Zidna Tasya safiranita Tobing, Jeremia Lumban U. Sudjana, Sudjana Valencia Gustin Yonathan Aji Pamungkas