Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Criminal Law Policy in Combating Corruption in the Digitalization of Public Services Sector Paminto, Saptaning Ruju; Nurahman, Dwi; Eriyanto, Eriyanto
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 2 No. 4 (2025): JOSI - SEPTEMBER
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/7v1xe553

Abstract

Digital transformation in public services brings efficiency and transparency, but at the same time gives birth to new modes of corruption that are non-physical, complex, and transnational. Digitalization opens up opportunities for data manipulation, system engineering, and the elimination of traces of electronic transactions, which are difficult to handle with conventional criminal law instruments. Law No. 31 of 1999 and Law No. 20 of 2001 still dominantly use the classic paradigm that focuses on physical state losses, so it is not yet fully able to reach technology-based crimes. The limitations of these norms create legal gaps and the risk of impunity, especially when the principle of legality requires the formulation of clear criminal justices. On the other hand, proving digital corruption requires explicit recognition of electronic evidence, while the judicial system is still based on conventional evidence. This condition emphasizes the need for responsive criminal law reform, both through expanding the formulation of criminal offenses, strengthening the position of electronic evidence, and developing new sanctions relevant to digital crimes. This research uses a normative juridical method by examining positive law, legality principles, doctrines, and law application practices. The analysis shows that the effectiveness of eradicating digital corruption can only be achieved through regulatory harmonization, increasing the technological capacity of the apparatus, and integrating criminal law with the cyber and administrative law regime. Thus, criminal law is required to be adaptive so as not to be left behind from the dynamics of crime in the digital era.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Data Dan Informasi Pribadi Di Era Kejahatan Siber Saptaning Ruju Paminto; Ahdi Hidayat; Bilkis Nabila; M. Raihan Husaeni; Siti Jenar Maharani
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v2i2.453

Abstract

Pencurian data dan informasi pribadi di era digital menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin meresahkan di Indonesia. Kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pesatnya perkembangan teknologi informasi, kelalaian individu dalam menjaga data pribadi, serangan malware, social engineering, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber. Dampak dari kejahatan ini mencakup kerugian finansial, kerusakan reputasi, gangguan emosional, hingga potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencurian data dan informasi pribadi, menganalisis dampaknya terhadap korban, serta mengevaluasi upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap aturan hukum yang berlaku, bahan kepustakaan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai kebijakan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Selain itu, upaya pemerintah mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa bagi korban kejahatan siber. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan penguatan perlindungan hukum, diharapkan pencurian data dapat diminimalkan, dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak.
The Impact of The Criminal Offence of Extortion Device: A Law Enforcement Perspective Iga Intani Descatherine Muslimah; Saptaning Ruju Paminto; Aji Mulyana; Kuswandi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5027

Abstract

The rapid development of information technology presents new challenges in the field of law, especially related to cyber crime. One of the most alarming forms is the attack of extortion devices (ransomware), against Indonesia's National Data Centre (PDN). This research aims to analyse the implementation of Law No. 17/2011 on State Intelligence in overcoming the crime of blackmail devices, the impact on national security, and the relevance of Law No. 1/2024 on Electronic Information and Transactions. The method used is normative juridical with an analytical approach to legislation. The results showed that ransomware fulfils the elements of a criminal offence as stipulated in the Criminal Code and the Electronic Information and Transaction Law. In addition, the role of intelligence agencies is very important in early detection and handling of cyber threats. This research confirms the importance of synergy between intelligence agencies and legal reform in dealing with evolving cyber threats
PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENGENDALIKAN PENGARUH OJEK DARING (ONLINE) TERHADAP KEARIFAN LOKAL Paminto, Saptaning Ruju; Syaddad, Hasbu Naim; Ainnaiha, Nahknur Wudhi
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 02 (2021): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i2.1605

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi dewasa ini bagaikan kampak bermata dua, di satu sisi teknologi merupakan sumber informasi yang dapat memudahkan dan membantu pekerjaan manusia secara cepat. Namun di sisi lainnya, teknologi dapat mengubah kebiasaan bahkan karakter penggunanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama dan hukum, terlebih lagi berpengaruh terhadap kearifan lokal masyarakat Indonesia yang merupakan warisan budaya leluhur. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjabarkan pengaruh ojek online terhadap kearifan lokal dan juga untuk mengetahui peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mengendalikan pengaruh ojek daring (online) terhadap kearifan lokal. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian kepustakaan dan wawancara sebagai validasi guna mendapatkan data yang lebih komprehensif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa ojek online sangat mempengaruhi kearifan lokal masyarakat yang ditandai dengan timbulnya perbedaan pola pikir antar masyarakat terhadap keberadaannya, sehingga dibutuhkan peran PPKn dalam mengendalikan pengaruh tersebut. ABSTRACTToday the development of technology is like a double-edged axe, on the one hand, technology is a source of information that can facilitate and help humans work quickly. But on the other hand, technology can change the habits and even the character of its users to do things that are contrary to religion and law, moreover, it affects the local wisdom of the Indonesian people which is an ancestral cultural heritage. This research was conducted to describe the effect of online Taxibike on local wisdom and also to determine the role of Pancasila and citizenship education (PPKn) in controlling the influence of online taxi bike on local wisdom. The approach method in this research is normative juridical with descriptive-analytical research specifications. The data collection technique was carried out using literature review and interviews as validation to obtain more comprehensive data. The results of this study show that online taxy bike  greatly affect the local wisdom of the community, which is marked by the emergence of differences in mindsets between communities towards their existence so that the role of PPKn is needed in controlling this influence.
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PADA YAYASAN INDONESIA QURAN FOUNDATION Saddam, Muhammad; Nurjaya, Nurjaya; Andini, Rahma Dani; Paminto, Saptaning Ruju; Syaddad, Hasbunaim
Jurnal Administrasi Bisnis (JUBIS) Vol 4, No 1 (2024): June
Publisher : Program Studi Administrasi Bisnis Internasional, FASTER, UNSUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jubis.v4i1.4048

Abstract

Laporan keuangan adalah alat untuk menganalisis kinerja keuangan suatu organisasi maupun perusahaan, yang mana dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas, sehingga dapat dijadikan landasan dalam mengambil keputusan oleh pihak manajemen.Penelitian ini bertujuan untuk memahami rancangan penerapan standar akuntansi yang baku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pengambilan data yang dilakukan dengan cara wawancara serta observasi langsung kelapangan, dimana tujuannya untuk melukiskan secara sistematis tentang penyusunan laporan keuangan lembaga nirlaba serta mengetahui kinerja keuangannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dilalui oleh Yayasan Indonesia quran foundation dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK No. 101. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yayasan indonesia quran foundation mengalami kendala di pencatatan yang kurang lengkap dan kurang terstruktur,  serta tidak adanya SDM yang fokus di bidang tersebut. Diisi lain terdapat komponen-komponen yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku bahkan masih ada pula yang tidak tersajikan. Sehingga peneliti mencoba membuat format laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 101 yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelola dalam suatu periode.
PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA Syaddad, Hasbu Naim; Paminto, Saptaning Ruju; Apriliani, Agysta Artricia
JE (Journal of Empowerment) Vol 4, No 1 (2023): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v4i1.3400

Abstract

ABSTRAK Mayoritas mata pencarian warga  Kampung Balakang Desa Sindanglaya  yaitu sebagai pedagang atau berwirausaha yang   didukung dengan lokasi kampung   yang berdekatan dengan Pasar Rakyat Cipanas. Akan tetapi, masih banyak para pelaku UMKM di wilayah Kampung Balakang yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam hal ini pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa  masyarakat memiliki pemahaman bahwa  mengurus  izin dan legalitas  usaha adalah hal yang  rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting  dalamusaha para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan melalui OSS (Online Single Submission) yang dibantu oleh PLUT KUMKM Cianjur. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM di Kampung Balakang Desa Sindanglaya dapat memahami dan mengetahui cara pembuatan perizinan usaha melalui OSS (Online Single Submission) serta memiliki legalitas usaha, dalam hal ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan edukasi tentang tatacara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dilaksanakan menggunakan metode door to door dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM di wilayah Kampung Balakang. Desa Sindanglaya. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) para pelaku  UMKM  di Kampung Balakang. Desa Sindanglaya.ABSTRACTThe majority of the livelihoods of the resident of Kampung Balakang Sindanglaya Village, are as tradeers or enterpeuneur who are supported by the location of the village adjacent to Cipanas Market.However, there are still many UMKM actors in the Kampung Balakang Sindanglaya Village area who do not know and understand the importance of business legality in this case the creation of a Business Identification Number (NIB), because some people have an understanding that managing business permits and legality is a complicated matter and takes a long time. Meanwhile, the Business Identification Number (NIB) itself plays an important role in the effortsof business actors. There are many advantages to having a Business Identification Number (NIB), one of which is the legality of the business. Issuance of Business Identification Number (NIB) can be done through OSS (Online Single Submission) assisted by PLUT UMKM Cainjur. The purpose of this Community Service activity is so that UMKM actorsin Kampung Balakang Sindanglaya Village can understand and know how to make business licenses through OSS and have business legality, in this case in the form of a Business Identification Number (NIB). The method used in this community service activity is to educate about the procedures for making Business Identification Number (NIB) and it is carried out using the door to door method where this activity is carried out by visiting the residence of each UMKM in the Sutorejo Hamlet area. The result of this community service activity is the issuance of a Business Identification Number (NIB) for UMKM actors in Kampung Balakang Sindanglaya Village. 
Digital Transformation of Electronic-Based Government System (EBS) in Sukabumi District: Implementation of Central Government Policy to Realise Good Governance Supriadi, Encep; Ahmad Hunaeni Zulkarnaen; Paminto, Saptaning Ruju; Mulyadi, Dedi
Intellectual Law Review (ILRE) Vol 2 No 2 (2024): October
Publisher : Yayasan Studi Cendekia Indonesia (YSCI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59108/ilre.v2i2.70

Abstract

The digital transformation of government systems through the Electronic Based Government System (EBS) in Sukabumi District reflects the government's efforts to achieve transparent, accountable, and responsive governance to public needs. This research aims to analyse the implementation of the digitisation policy as well as the challenges faced, including the development of telecommunication infrastructure, human resource skills enhancement, and integration of public service systems. Through qualitative methods and literature study, it was found that the success of SPBE requires not only strong technological infrastructure but also collaboration between central and local governments, as well as training for government employees. The results showed that despite obstacles such as limited infrastructure in remote areas, the strategic measures implemented were able to encourage the creation of a more modern and inclusive government.
The Impact of the Open Proportional System Decision on Democracy and Political Stability in the 2024 General Election Moch Oghin Hegar Al Hamar; Ahmad Hunaeni Zulkarnaen; Dedi Mulyadi; Saptaning Ruju Paminto
Intellectual Law Review (ILRE) Vol 2 No 2 (2024): October
Publisher : Yayasan Studi Cendekia Indonesia (YSCI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59108/ilre.v2i2.76

Abstract

The open proportional electoral system implemented in Indonesia since the 2009 general election aims to improve political representation and strengthen democracy by giving voters more freedom to directly select legislative candidates. However, despite its good intentions, the system presents various challenges in practice, including high political costs, rampant money politics, and weak party control over legislative candidates. The main issue in this research is how the effectiveness of the open proportional system in achieving the goal of fair and stable political representation in Indonesia. This research uses a normative juridical approach to analyse the Constitutional Court's decisions related to the electoral system, as well as comparing with other electoral systems. The author argues that although an open proportional system can increase voter freedom, its negative impacts are greater, especially in terms of high political costs and money politics practices that undermine the integrity of elections. In addition, this system causes divisions within political parties, as legislative candidates focus more on personal votes rather than the collective interests of the party. The findings of this study suggest that although an open proportional system is more democratic in theory, its implementation in Indonesia tends to exacerbate political inequality and reduce political stability. Therefore, a mixed proportional system is suggested as a more effective solution to improve political representation and reduce the negative impacts.
THE PERSPECTIVE OF DIGNIFIED JUSTICE AND HUMAN RIGHTS IN BUSINESS LAW AGREEMENTS: TOWARDS ETHICAL AND FAIR CONTRACTS Khuan, Hendri; Ishwara, Ade Sathya Sanathana; Paminto, Saptaning Ruju
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5637

Abstract

The application of the principles of dignified justice and Human Rights (HAM) in business contract law in Indonesia has a very important role in creating economic growth that brings prosperity to all parties. Dignified justice must be carried out by the parties to the agreement so that the objectives of the agreed agreement can be achieved properly. The increasingly complex business contracts often reveal an imbalance in the fulfillment of rights between the parties involved. This situation can result in violations of the principles of justice and human rights, especially for parties whose position is weaker in an agreement, resulting in quite a few business disputes resulting from business agreements that have been made. Therefore, business law has a very important role in safeguarding and protecting the interests of the parties in business agreements. This journal aims to explain the importance of the principle of dignified justice in creating balance between the parties to an agreement, explain the role of human rights as a basis for protecting the fundamental rights of the parties to an agreement, and to identify challenges in implementing the principles of dignified justice and human rights in improving the quality of business agreements in Indonesia