Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum WAJAH HUKUM Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Jurnal Hukum Prasada Journal of Law Science Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECHTENS Transparansi Hukum KRTHA BHAYANGKARA Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Bali Membangun Bali JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Media Bina Ilmiah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Consensus : Jurnal Ilmu Hukum PUSKAPSI Law Review
I Putu Edi Rusmana
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENERAPAN MONETISASI DAN KOMERSIALISASI HAK EKONOMI DALAM KLAIM HAK CIPTA PADA PLATFORM YOUTOUBE Mahadewi, Kadek Julia; I Putu Edi Rusmana; Dewa Krisn Prasada; Bagus Gede Ari Rama; Anak Agung Sagung Mirah Pratiwi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i2.4938

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif keberadaan perlindungan kekayaan intelektual dalam hukum hak cipta, khususnya terkait pengaturan dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan penerapannya pada platform digital YouTube. Fokus utama diarahkan pada posisi kreator sebagai pemegang hak eksklusif atas ciptaan, serta mekanisme sistem Content ID dalam proses identifikasi, klaim, dan perolehan monetisasi atas konten yang diunggah. Dalam praktiknya, implementasi perlindungan hak cipta dan skema monetisasi di platform digital menghadapi berbagai tantangan, antara lain sengketa klaim hak cipta, misuse atau penyalahgunaan klaim oleh pihak tertentu, asimetri informasi antara platform dan kreator, serta keterbatasan regulasi positif yang secara spesifik mengatur model perlindungan dan komersialisasi konten digital. Permasalahan pokok dalam jurnal ini adalah bagaimana penerapan monetisasi dan komersialisasi dalam klaim hak cipta pada platform YouTube serta sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada konten kreator dan masyarakat pengguna. Tujuan penulisan jurnal ini adalah agar masyarakat dan konten kreator memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan hak cipta di ruang digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan monetisasi di YouTube masih menghadapi banyak tantangan, sehingga peran pemerintah dan pembuat kebijakan sangat diperlukan dalam merumuskan pengaturan dan pengawasan yang lebih jelas, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan platform digital.
Legal Protection Due to Flight Delays Reviewed from Transportation Law in Indonesia Nandari, Ni Putu Sawitri; Yudas Swastika, I Gusti Bagus; Julia Mahadewi, Kadek; Suderana, I Wayan; Rusmana, I Putu Edi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5471

Abstract

As an air transport passenger, it is very important to know about the rights as consumers so that when there are irregularities or violations, passengers can demand their rights to be fulfilled. Currently, it is not uncommon in air transportation activities, airlines do not fulfill their obligations as business actors. The problem in this study is what is the legal protection due to flight delays in terms of transportation law in Indonesia? and what efforts can be made by passengers in minimizing flight delays? The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, a fact approach, and a conceptual approach. This research uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this study was obtained from literature research. In this study, the legal material analysis technique used is a juridical descriptive technique. Preventive legal protection in flight delays is regulated in Article 146 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Meanwhile, repressive legal protection in resolving disputes that have arisen due to flight delays is regulated in Article 9 paragraph 1 of the Minister of Transportation Regulation Number 89 of 2015 regulating flight delay compensation. Provisions related to administrative sanctions for business actors who have violated their obligations are regulated in Article 60 paragraph 2 of the Law. Efforts that passengers can make in minimizing delays are by choosing a reliable airline by paying attention to On Time Performance (OTP) as a service standard
Analisis Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Perspektif Pancasila Sukmayanti, Made Sinthia; Sudirga, I Made; Rusmana, I Putu Edi
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i2.60006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan perspektif Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai hukum nasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-doctrinal, dengan menelaah norma hukum positif, prinsip keadilan, dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila serta relevansinya terhadap konsep keadilan restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak merupakan perwujudan nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Proses hukum yang mengedepankan dialog, mediasi, dan pemulihan sosial mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai sarana pemulihan harmoni sosial. Di sisi lain, mekanisme diversi dan mediasi penal yang diterapkan dalam praktik hukum menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah bertransformasi menjadi instrumen hukum positif yang humanis dan berkeadilan. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam paradigma penegak hukum, sehingga direkomendasikan penguatan pendidikan hukum berbasis Pancasila bagi aparat dan lembaga peradilan untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar humanis dan berkeadilan sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan restoratif merupakan bentuk aktualisasi Pancasila dalam praktik hukum nasional yang menjunjung tinggi martabat manusia dan mengarahkan bangsa menuju cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perbandingan PERBANDINGAN PENGATURAN PIDANA MATI ANTARA KUHP KOLONIAL DAN KUHP NASIONAL : Pendahuluan, metode penelitian,hasil penelitian dan pembahasan Sulistiya Zilpana; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Dewa Ayu Putri Sukadana
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 04 (2026): Volume 11 No. 04 Desember 2025 In Build
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i04.8935

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbedaan mendasar dalam pengaturan pidana mati antara KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) dan KUHP Nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menelaah perubahan paradigma dalam kebijakan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Kolonial menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat absolut dengan orientasi pembalasan dan pengendalian sosial. Sebaliknya, KUHP Nasional mengatur pidana mati sebagai pidana khusus yang bersyarat dengan masa percobaan, sehingga pelaksanaannya hanya dilakukan sebagai upaya terakhir terhadap kejahatan luar biasa. Pergeseran ini mencerminkan perubahan orientasi hukum pidana Indonesia dari model retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pembaruan pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan beradab tanpa menghilangkan fungsi perlindungan masyarakat.
Legal Policies in Protecting Victims of Online Gender-Based Violence: A Victimology Perspective I Putu Edi Rusmana; Made Sinthia Sukmayanti
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 1 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i1.3676

Abstract

This study examines criminal law policies in protecting and recovering victims of Online Gender-Based Violence (OGBV) within the Indonesian criminal justice system from a victimology perspective. Although several legal instruments, such as Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, provide a normative basis for addressing OGBV, their implementation has not yet ensured effective protection and recovery for victims. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches to evaluate existing legal frameworks and assess their effectiveness in preventing secondary victimization. The findings reveal that the Indonesian criminal justice system remains predominantly offender-oriented, resulting in limited access to victim recovery services, weak institutional coordination, and the absence of an effective compensation mechanism. These structural weaknesses contribute to the persistence of secondary victimization experienced by OGBV victims. Based on these findings, this study proposes a victim-centered criminal law policy model that integrates victim recovery mechanisms, compensation schemes, capacity building for law enforcement officers, and stronger collaboration with digital platforms in handling OGBV cases. The study contributes to the development of criminal law policy by offering a victimology-based framework for the protection and recovery of OGBV victims, which may serve as an academic reference for strengthening victim-oriented approaches within Indonesia’s cybercrime and gender-based violence policies.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Sagung Mirah Pratiwi Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Antari, Putu Eva Ditayani Ari Rama, Bagus Gede Asawati, Ni Nyoman Juwita Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Krisn Prasada Dwi Ratmaja, I Gede Sadia Fauzi, Shellby Sabrina Febriansyah Ramadhan Gorda, A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Halim, Ricko Chandra I Gede Druvananda Abhiseka I Gusti Agung Virlan Awanadi I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan I Ketut Angga Wiratama I Made Minggu Widyantara I Made Sudirga I Made Wiray Darma I Made Wirya Darma I Wayan Suderana Juliani, Kadek Eni Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Ketut Arya Amanta Wiguna Komang Anisya Susiladevi Krisna Prasada, Dewa Made Sinthia Sukmayanti Made Sinthia Sukmayanti Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Komang Diah Afsari Devi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Juwita Arswati Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Ni Putu Sawitri Nandari Novelin, Tania Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putri Sumartono, Ni Putu Gita Dewi Naraswari Putu Suryani . Putu Wahyu Widiartana Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Ramadhan, Febriansyah Satrio Wahyu Sri Pamungkas Sukadana, Dewa Ayu Putri Sulistiya Zilpana Usrinase, Yulius Wijaya, Made Rada Pradnyadari Winayaka, I Gede Gana Palguna Yudas Swastika, I Gusti Bagus Zulkarnain, I Gusti Agung Kiddy Krsna