Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Terhadap Barang Konsumen Andi Wahyuddin Nur
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 12: November 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i12.2644

Abstract

Seiring perkembangan teknologi, GoSend dalam Gojek memberikan layanan memberikan layanan jasa pengiriman barang dan dokumen selama 24 jam yang dapat dipesan konsumen secara online dan dapat mencapai tujuan lebih cepat daripada jasa pengiriman barang konvensional. Akan tetapi, setiap jasa pengiriman tetap memiliki resiko kehilangan atau kerusakan barang seperti yang terjadi pada 12 Agustus 2001, kasus kehilangan barang pengguna layanan GoSend yang dibawa kabur driver Gojek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan PT. Gojek Indonesia terhadap barang konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data dihimpun dari sumber bahan hukum dengan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi pustaka dengan sumber yang kredibel seperti buku, jurnal, dan dokumen tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk asuransi dan kesepakatan pengangkutan barang tertuang dalam Pasal 86-97, Pasal 246, Pasal 466-517c. Sementara perlindungan konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahuyn 1999. Sementara, berdasarkan kasus yang diteliti, PT. Gojek Indonesia memberikan kompensasi atas kehilangan barang yang dialami konsumen dengan nominal sesuai dengan faktur pembelian. Ini menunjukkan bahwa Gojek sudah menunjukkan tanggung jawab perusahaan.
Mengoptimalkan Potensi Pariwisata di Desa Waetuwo Melalui Pemasaran Digital A. Yuniarti; Faisal Faisal; A.Wahyuddin Nur; Prayudhi Prayudhi; Fuji Pratiwi
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober-Desember 2024
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53769/jai.v4i4.1174

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi Desa Waetuwo melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Budi Mandiri. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas staf BUMDes dan pengelola wisata Gelora Permata Hijau, khususnya dalam aspek manajemen keuangan, pemasaran digital, serta pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan desa wisata. Pelaksanaan kegiatan melibatkan serangkaian kegiatan strategis, meliputi Diskusi Kelompok Terarah (FGD) yang diadakan pada 13 Agustus 2024 dengan partisipasi 23 orang, pelatihan manajemen keuangan pada 29 Agustus 2024 yang diikuti 26 peserta, serta pelatihan manajemen pemasaran pada 3 Oktober 2024 yang melibatkan 23 peserta. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pelatihan terkait pembuatan laporan keuangan, pemasaran berbasis digital, hingga pengaplikasian sistem informasi yang telah dikembangkan.Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengelola keuangan desa, memasarkan produk atau jasa desa secara digital, serta mengoptimalkan potensi wisata desa melalui inovasi teknologi. Program ini juga mencerminkan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang melibatkan kolaborasi aktif antara perguruan tinggi dengan industri dan dunia usaha, demi menghasilkan outcome pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan desa.Langkah strategis yang diambil mencakup sosialisasi, pelatihan manajemen, promosi digital, dan dukungan teknis untuk pengembangan profil di media sosial maupun e-commerce. Dengan pendekatan ini, diharapkan Desa Waetuwo mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan BUMDes yang lebih inovatif dan berdaya saing.
Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Desa Pada Proyek Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Andi Wahyuddin Nur; Andi Bau Mallarangeng; Putri Anisa Nurfadillah
Legal Journal of Law Vol 4 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the form of corruption committed by the village head in land acquisition for the construction of the Paselloreng Dam in Gilireng District and how the application of the elements of the crime to the actions of the perpetrators of corruption in the land acquisition of the project. The study used two methods, namely 1) normative legal research, by taking legal data sources and secondary data by processing data from primary, secondary, and tertiary legal materials, 2) qualitative research with field research, through observation and interviews with respondents. The results of this study indicate that the form of corruption committed by the perpetrators in land acquisition for the construction of the Paselloreng Dam is a criminal act of corruption that is detrimental to state finances or the state economy by abusing the authority, opportunity, or means available to him because of the position or position attached to him, as the power of attorney for the seller of the land the defendant did not convey the actual facts regarding the identity of the land buyer and the budget available in the land acquisition activity. The application of the elements of corruption committed by the perpetrators of land acquisition based on the decision of the panel of judges describes each element of the article contained in Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. Which elements are linked to the facts revealed in court, both from the evidence and physical evidence.
Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Foto Vulgar di Media Sosial Disertai Pemerasan dan Pengancaman di Kabupaten Wajo Andi Bau Mallarangeng; Andi Wahyuddin Nur; Martono; Muhammad Syahbana
Legal Journal of Law Vol 4 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses law enforcement against the dissemination of vulgar photos on social media accompanied by blackmail and threats in Wajo Regency. The approach method applied in this study is empirical sociological law. The data collection techniques used are interviews and document studies. The analysis technique used in this study is using the descriptive analysis method. The results of the study indicate several factors that cause the dissemination of vulgar photos on social media accompanied by blackmail and threats, namely (1) public awareness of the importance of maintaining digital privacy, (2) revenge motivation is often the main driver behind this action, (3) problems in personal relationships, such as or dissatisfaction, can also drive this kind of detrimental action, (4) financial or financially oriented reasons. Law enforcement against the dissemination of vulgar photos on social media accompanied by blackmail and threats faces major challenges in handling these cases, especially related to the collection and verification of digital evidence.
Sosialisasi Kepatuhan dan Kesadaran Hukum di Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo Andi Bau Mallarangeng; Mustari; Andi Wahyuddin Nur; Besse Nurfatimah; Selfiana; Gustina; Fatur Rahmatullah; Muhammad Bayu Aprilian Chandra
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 2 (2025): March 2025
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Indonesia, various studies have shown that there is still a significant gap in public understanding of applicable laws and regulations, especially in rural or remote areas such as Bila Village. Therefore, efforts to bridge this gap require socialization of legal compliance and awareness in Bila Village, Sabbangparu District, Wajo Regency as a form of community service aimed at increasing public compliance and awareness. This socialization method is considered very effective in internalizing the law in the community to ensure that the law is not only known, understood and internalized but also respected and obeyed.
Penyuluhan Hukum Tentang Sengketa Tanah di Kelurahan Cina Kabupaten Wajo Ismail Ali; Sulaeman; Andi Wahyuddin Nur; Martono; Rusman; Tajuddin, Abdul Majid; Zahrah Salsabila
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 2 (2025): March 2025
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal counseling on land disputes in Cina Village, Pammana District, Wajo Regency is a community service research in Field Work Lectures (KKL) as one form of implementation of the tri dharma of higher education. This counseling is carried out to increase public understanding regarding land in order to reduce or prevent the emergence of land disputes. In addition, this counseling aims to provide solutions to dispute resolutions that occur in the community that are currently happening. The counseling method is carried out by conducting initial observations on the problems that occur, followed by providing materials and discussions
Analisis Isu Kebijakan Tembak Mati Terhadap Begal di Kota Medan: Perspektif Pro dan Kontra Sinaga, Hasudungan; Sambuaga, Fiane Rina; Rozak, Abdur; Wahyuddin Nur, Andi; Sahabat, Andi Nazir
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Begal merupakan tindak kejahatan dan kekerasan secara bersamaan. Aksi begal biasanya dilakukan secara berkelompok, dalam melakukan aksinya begal tidak segan-segan menghabisi nyawa korbannya. maka dari itu, masyarakat merasa khawatir dan cemas. Berbagai upaya dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi aksi begal, tetapi belum berhasil. Sehingga tindakan tegas diambil oleh pihak kepolisian untuk memberantas begal, yaitu tembak mati terhadap pelaku begal, Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pendapat masyarakat dan pihak yang berwenang mengenai isu Tembak Mati Terhadap Begal Di Kota Medan. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptis kualitatisf dan dengan Teknik pendekatan wawancara dalam mencari sumber informasi untuk penulisan jurnal. secara singkat, banyak masyarakat yang setuju jika begal di tembak mati, tanpa mempertimbangkan kemanusiaan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah kebjiakan hukum terhadap pelaku begal bisa saja dilakukan. Akan tetapi harus tetap mempertimbangkan rasa kemanusiaan.
Tinjauan Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Bentuk Perikatan Hukum Perdata di SAMSAT Wajo Andi Wahyuddin Nur; Alya Anindya; Firman; Dewi Wahyuni Mustafa
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.171

Abstract

Studies on the obligation to pay motor vehicle tax are generally only reviewed within the scope of public law or state administration. In fact, the implementation of this obligation has a strong relationship with the concept of obligations in civil law, referring to the provisions of Article 1233 of the Civil Code. This study was conducted to analyze the legal status of Motor Vehicle Tax as a form of obligation between Taxpayers and the Regional Government, and to evaluate field factors that influence the level of compliance at the UPT Revenue SAMSAT Wajo Region. An empirical legal approach was applied to combine regulatory analysis with sociological facts in society. Primary data collection was carried out through in-depth interviews, supported by legislative instruments as secondary data, to be analyzed qualitatively. The results of the investigation prove that tax obligations are a form of legal obligations that arise purely due to statutory orders. The Regional Government is in the position of creditor holding the right to collect, while the community has the status of debtor carrying the obligation. Negligence in fulfilling this obligation triggers the imposition of administrative fines, the function of which is in line with the concept of compensation for default. In practice, public compliance is strongly supported by the quality of bureaucratic services, but is simultaneously hampered by low legal understanding, agrarian economic instability, and administrative problems resulting from the high number of vehicle sales without title transfers.
Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Pemblokiran Rekening Tidak Aktif oleh PPATK dalam Perspektif Perlindungan Pemilik Rekening Sulaeman; Fardhan Safitra; Andi Wahyuddin Nur; Febriansa Ade Saputra
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.176

Abstract

Research into the blocking of dormant accounts by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) raises legal issues related to the protection of account holders' civil rights. This study aims to analyze the legal basis for PPATK's authority, the status of customers' civil rights, and the forms of legal protection that can be pursued. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, using primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that PPATK's authority to request a temporary suspension of transactions has a legal basis in Article 44 paragraph (1) letter i of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. From a civil law perspective, the relationship between a bank and a customer is a contractual relationship that gives rise to rights and obligations, so that funds in the account remain the property of the customer. Legal protection for account holders is provided preventively through the principles of prudence and transparency, and repressively through complaint mechanisms to the bank, the Financial Services Authority, dispute resolution through alternative institutions, and civil lawsuits. The implications of this study emphasize the importance of a balance between state authority and the protection of customers' civil rights.
Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan : Transformation of Criminal Policy in the National Criminal Code: Between Humanization of Punishment and Effectiveness of Crime Prevention Andi Wahyuddin Nur; Andi Bau Mallarangeng; Lukman
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10127

Abstract

Reformasi pemidanaan dalam Kitab Undang?Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai perubahan signifikan dari pendekatan retributif kolonial menuju model pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Pergeseran paradigma ini mencerminkan upaya legislator untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban, hak asasi pelaku, dan kepentingan masyarakat dalam penegakan hukum pidana. Artikel ini mengkaji urgensi humanisasi hukuman, efektivitas penanggulangan kejahatan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi sanksi alternatif, termasuk pidana kerja sosial, pengawasan, dan denda. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menelaah perubahan struktur pemidanaan, tujuan pemidanaan baru, dan implikasi sosial serta hukum dari transformasi kebijakan pemidanaan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan pendekatan humanis melalui hukuman non?penjara dapat meningkatkan keadilan substantif, mempercepat proses rehabilitasi pelaku, serta mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Namun, efektivitas hukuman sebagai alat pencegahan kejahatan tetap memerlukan keseimbangan antara hukuman yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan efek jera yang proporsional. Studi ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi reformasi pemidanaan tidak hanya bergantung pada perubahan norma hukum, tetapi juga kesiapan institusi peradilan, pedoman pemidanaan yang jelas bagi hakim, serta dukungan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional menjadi upaya strategis untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, humanis, dan efektif dalam menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana, sekaligus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.