Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MENJALANI PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II TENGGARONG: FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN UNDERGOING EDUCATION AT THE CLASS II TENGGARONG SPECIAL GUIDANCE INSTITUTION FOR CHILDREN (LPKA) Rahmawati Bakhri Rahma; Ikhwanul Muslim; Sunariyo
Journal Presumption of Law Vol 7 No 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i1.13067

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai wujud perlindungan hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, menggunakan data primer yang didapatkan di LPKA Kelas II Tenggarong dan data sekunder dari kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Tenggarong telah melaksanakan program pendidikan non-formal melalui program kejar paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara. Namun, pendidikan formal belum terlaksana secara maksimal karena minimnya kerja sama dengan institusi pendidikan, dengan hanya tersedia di tingkat SMA. Kesimpulan dari penelitian ini, meski telah mengikuti pedoman kepmenkumham 2014, masih diperlukan peningkatan sarana prasarana dan kerja sama dengan pihak eksternal untuk memaksimalkan layanan pendidikan. Temuan ini penting sebagai bahan evaluasi bagi LPKA dalam meningkatkan kualitas pemenuhan hak pendidikan anak binaan demi mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.
Literasi Artifical Intellegence (AI) Berbasis Etika Digital Islami untuk Meningkatkan Kesadaran Keamanan Siber dalam Pencegahan Hoaks dan Penipuan Digital di Desa Clerine Clarisa A; Olivia Sukmawati; Sunariyo Sunariyo; Reva Apriliyanti; Jhonatan Rafli; Rofi Adhiatul Ariiqoh; Berliana Ath Thahirah
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joong-ki.v5i3.18337

Abstract

Perkembangan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence (AI), telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Di satu sisi, AI memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan meningkatkan produktivitas, namun di sisi lain juga memunculkan risiko berupa penyebaran hoaks, manipulasi informasi, dan penipuan digital yang semakin kompleks. Rendahnya literasi digital masyarakat desa menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap berbagai ancaman siber tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi AI dan kesadaran keamanan siber sebagai upaya preventif, sekaligus menanamkan nilai-nilai etika Islam dalam penggunaan teknologi digital. Kegiatan dilaksanakan di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui penyampaian materi, studi kasus, diskusi interaktif, dan pelatihan praktis pemanfaatan AI yang diintegrasikan dengan nilai kejujuran, tabayyun, amanah, dan tanggung jawab. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan mengenai konsep dasar AI, kemampuan mengenali hoaks berbasis AI, serta kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Selain itu, peserta menunjukkan sikap yang lebih kritis, selektif, dan bertanggung jawab dalam menerima maupun menyebarkan informasi digital. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi digital, kesadaran etis, dan ketahanan masyarakat desa dalam menghadapi perkembangan teknologi secara bijaksana dan berkelanjutan.
Kritik VS Penghinaan: Sosialisasi Terkait Ketatnya Hukum Di Ruang Digital Saat Ini Syifa Ul Hasanah; Nuralifah Tasya; Maha Rani Galuh Pratiwi; Nur Aulia Apriliani; Nur Rahmayani Mukhlis; Narendra Pirmansyah Al Buchory; Novyra Fitriany Karno; Nabila Ratu Adelia; Clara Ridha Nur Sinta; Darmayani Tandi Tasik; Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6964

Abstract

Perkembangan media sosial yang semakin pesat telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik di ruang digital. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batasan antara kritik dan penghinaan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai etika komunikasi digital, batasan kritik dan penghinaan, serta konsekuensi hukum dalam penggunaan media sosial. Kegiatan dilaksanakan pada 17 April 2026 di Samarinda oleh Kelompok 2 Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan metode sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penyusunan kalimat kritik yang sesuai dengan etika dan ketentuan hukum. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan kritik dan penghinaan, pentingnya penggunaan bahasa yang santun dan berbasis fakta, serta kesadaran terhadap risiko hukum dalam penggunaan media sosial. Selain itu, peserta mampu mempraktikkan penyusunan kritik yang konstruktif dan tidak melanggar hukum melalui simulasi yang diberikan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan sadar hukum dalam memanfaatkan ruang digital.
Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Terhadap Fenomena Tabarruj Digital Dan Oversharing Pada Pengguna Facebook Profesional Mode Najwa Rofifah; Zidni ‘Ilman Nafi’a; Lola Naury Marsetina; Vega Aulia; Sunariyo Sunariyo; Cahya Febri Hasanah; Paramita Rahma; Eka Wati; Neneng Lestari; Shevira Amelia Putri; Wyllydan Anggoro; Ade Putra Amanda
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1047

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap pola komunikasi dan interaksi masyarakat di era digital. Salah satu fenomena yang semakin marak terjadi adalah oversharing atau membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial, khususnya pada penggunaan Facebook Professional Mode. Perilaku tersebut dapat menimbulkan berbagai risiko kejahatan siber, seperti pencurian identitas, penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, hingga penyebaran hoaks. Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh 29 peserta dari masyarakat RT 12 Kelurahan Loa Buah, Kota Samarinda, bertujua n untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, etika dalam bermedia sosial, serta kesadaran hukum dalam penggunaan media digital guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab.. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan normatif-yuridis, ceramah, diskusi interaktif, dan interactive security audit. Materi yang disampaikan meliputi perlindungan data pribadi, bahaya oversharing, keamanan digital, penggunaan media sosial yang bijak, serta pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga privasi digital, membatasi informasi pribadi yang dipublikasikan di media sosial, serta memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga mampu menggunakan media sosial secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
Intelligence Dalam Praktik Impersonasi Suara Dan Wajah Di Era Transformasl Digital: Perspektif Hukum Positif Dan Nilai tabayyun Dalam Islam Fitrah Ramadhan; Alghifari Aqil Athallah; Ardiansyah Nurshah Putra; Bayu Pramana Putra; Cindy Aulia; Diana Rosmawati; Rama Afriza Laksana Putra; Safira Nur Apriliani; Sahbila Sahbila; Wahyudianto Wahyudianto; Sunariyo Sunariyo
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.11917

Abstract

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, namun juga memunculkan ancaman penyalahgunaan teknologi berupa deepfake, yaitu teknologi yang dapat digunakan untuk meniru wajah maupun suara seseorang secara digital. Penyalahgunaan deepfake berpotensi menimbulkan berbagai perbuatan melawan hukum, seperti penipuan, penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi. Rendahnya literasi digital masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan AI menyebabkan perlunya upaya edukasi yang berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai risiko penyalahgunaan teknologi AI serta perlindungan hukum bagi korban impersonasi digital. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tenggarong dengan melibatkan 18 peserta. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, analisis kasus, dan sosialisasi mengenai langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi penyalahgunaan teknologi AI. Materi yang diberikan mencakup pengenalan teknologi deepfake, bentuk-bentuk penyalahgunaannya, dampak hukum yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai risiko penyalahgunaan AI dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi di ruang digital. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi kegiatan, peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, memverifikasi informasi yang diterima, serta memahami mekanisme pelaporan apabila menjadi korban kejahatan digital. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan literasi digital masyarakat serta mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP BEST PRACTICES DIGITAL FORENSICS DALAM MENJAMIN KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI INDONESIA Alif Nur Azis; Sunariyo Sunariyo; Bayu Prasetyo
Collegium Studiosum Journal Vol. 9 No. 1 (2026): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v9i1.2310

Abstract

Digital transformation has altered criminal behavior and evidentiary practices in the modern criminal justice system, particularly in cases involving cybercrime and technology-based offenses. Electronic information and electronic documents are increasingly used as evidence, yet their admissibility in court cannot rely solely on formal legal recognition; it is also determined by their authenticity, integrity, reliability, and a verifiable chain of custody. The urgency of this research is driven by the inherent nature of electronic evidence, which is easily altered, copied, transferred, manipulated, and even deleted without leaving easily identifiable traces. These conditions demand adequate legal and technical standards to ensure that electronic evidence can be accepted and evaluated objectively at trial. The purpose of this research is to analyze the admissibility of electronic evidence in the Indonesian criminal justice system, compare it with the evidentiary framework in the United States, and examine the relevance of implementing international digital forensics best practices to strengthen the admissibility of electronic evidence in Indonesia. This study employs normative legal research methods with statutory, conceptual, and comparative approaches. The research analysis is grounded in the theory of evidence and the theory of digital forensics best practices. Both theories are used consistently as an analytical framework to examine the compatibility between the normative recognition of electronic evidence and the technical digital forensics standards required in criminal evidence. The primary legal materials used include Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law, Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, ISO/IEC 27037:2012, NIST Special Publication 800-86, and the Federal Rules of Evidence. The research gap lies in the fact that while Indonesian law normatively recognizes electronic evidence, it has not yet provided uniform technical procedures regarding the acquisition, preservation, authentication, forensic analysis, and presentation of electronic evidence in court. Based on the conducted research, it is established that the ITE Law and the Criminal Procedure Code have recognized electronic evidence as valid evidence, but the regulations remain predominantly normative and lack uniform technical procedures. This contrast with the United States, which possesses more detailed evidentiary parameters through principles of authentication, relevance, the best evidence rule, self-authentication, hearsay exceptions, and expert testimony based on the Daubert standard. This study concludes that the admissibility of electronic evidence in Indonesia requires harmonization between legal norms and forensic technical standards, specifically through the implementation of ISO/IEC 27037 and NIST SP 800-86 to guarantee authenticity, integrity, chain of custody, reliability, legal certainty, and accountability at every stage of digital evidence handling.
Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Transaksi Elektronik Audrie Annasya Paramitha; Sunariyo Sunariyo; Bayu Prasetyo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2328

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya transaksi elektronik di Indonesia telah mendorong pertumbuhan tindak pidana penipuan online melalui media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prinsip ultimum remedium dalam hukum positif Indonesia serta implementasinya sebagai landasan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan online melalui transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ultimum remedium pada dasarnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme non-penal tidak lagi efektif. Namun, praktik penegakan hukum terhadap penipuan online masih cenderung menggunakan pendekatan primum remedium melalui penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selain itu, implementasi prinsip ultimum remedium masih menghadapi hambatan berupa belum optimalnya mekanisme penyelesaian non-penal, rendahnya integrasi perlindungan konsumen digital, serta kompleksitas pembuktian dalam kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan restorative justice, mediasi, serta pembaruan regulasi guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih proporsional, adil, dan efektif di era digital.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN PRINSIP MIRANDA RULE DALAM BIDANG KESEHATAN DAN K3 RUMAH SAKIT Sunariyo Sunariyo
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i2.1746

Abstract

The Miranda Rule is a fundamental principle in criminal law that guarantees the human rights of individuals facing legal proceedings. In the context of occupational health and safety (OHS) services in hospitals, the application of the Miranda Rule can be a challenge, given the often urgent and complex nature of health services. This article examines the application of the Miranda Rule principle in the criminal realm related to violations in the health and OHS fields in hospitals, and examines its implications for the criminal liability of health workers. This study aims to provide a comprehensive legal perspective by including a comparative analysis of several international jurisprudence. This article uses a normative juridical research method with three main approaches: 1) The statute approach, which examines laws and regulations relevant to this research topic; 2) The conceptual approach, which identifies the legal concepts and values ​​that underlie them, as well as those contained in the legal norms; and 3) The case approach, which aims to analyze applicable legal norms or rules based on relevant cases. The application of the Miranda Rule principle is very important to protect the rights of health workers in legal proceedings, especially in cases of Occupational Health and Safety (K3) violations in hospitals.
Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Menjamin Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Asri Ayu; Ikhwanul Muslim; Sunariyo Sunariyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3292

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Samarinda dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan menjadi latar belakang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan data primer diperoleh melalui  observasi langsung di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan (Januari-Maret 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapas memiliki peran penting dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, upaya diversi serta pendampingan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Namun, dalam implementasinya pendampingan terhadap anak belum terlaksana secara optimal akibat dari kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kontribusi empiris penelitian ini adalah memberikan bukti lapangan mengenai kendala koordinasi dan pelaksanaan pendampingan yang tidak konsisten, serta perlunya intervensi kebijakan untuk memperkuat peran Bapas dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan kualitas pembimbing kemasyarakatan.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Nur Azizah; Ikhwanul Muslim; Sunariyo Sunariyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3295

Abstract

Penelitian ini mengungkap adanya kekurangan dalam pertimbangan hakim yang berdampak pada putusan yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Masih ditemukan hakim yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, salah satunya dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang memutus bebas terdakwa dalam kasus yang mengakibatkan kematian. Hal ini menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai integritas aparat penegak hukum, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, bukan malah merusak rasa keadilan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara, mengingat hakim tidak boleh semena-mena menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi dengan adanya pengawasan internal dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim gagal mempertimbangkan fakta dan bukti secara menyeluruh, sehingga terjadi kesalahan dalam penilaian dan penerapan teori individualisasi pidana. Putusan bebas tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Co-Authors Abdul Syahib Abdul Syahib Abdurrahman Fauzan Ade Putra Amanda Adiesti Raisa Adiesti Raisa Ahmad Bakrie Alghifari Aqil Athallah Alghifari Aqil Athallah Alif Nur Azis Andi Fahratul Sriwani Andi Umirtang Annisa Salsabila Ardiansyah Nurshah Putra Ardiansyah Nurshah Putra Arum Azizah Asri Ayu Aswin Aswin Zulfahmi Audrie Annasya Paramitha Ayu Safira Bayu Pramana Bayu Pramana Putra Bayu Pramana Putra Bayu Prasetyo Bayu Prasetyo Bayu Prasetyo Berliana Ath Thahirah Cahya Febri Hasanah Cahya Febri Hasanah Cindy Aulia Cindy Aulia Clara Ridha Nur Sinta Clerine Clarisa A Darmayani T.S Darmayani Tandi Tasik Dhimas Saputra Diana Rosmawati Difa Muharrir Al Haq E Nur Ashfiya Eka Wati Elviandri, Elviandri Elvina Windy Oktavia Erika Khairunnisa Salmadan Erza Ahnaf Hakim Fitrah Ramadhan Fitrah Ramadhan Hanum Tiara Maharani Ikhwanul Muslim Imelda Hasibuan Insan Nur Rahmanda Putra Insan Nur Rahmanda Putra Jhonatan Rafli Kevin Ardian Liebher Wijaya Lola Naury Marsetina Lukman Lukman M. Galih Fajar Kusuma M.Syafiq Bintang R Maha Rani Galuh Pratiwi Mannissa Sannia Asyisytri Mannissa Sannia Asyisytri Maulana Maulana Muh. Arif Yoga Pratama Muhammad Ardi Samsudin Nur Muhammad Dzakir Muhammad Imam Ramadhani Muhammad Irwansyah I Muhammad Irwansyah Irhaska Muhammad Rizky Safardianur Nabila Ratu Adelia Najwa Rofifah Narendra Pirmansyah Al Buchory Neneng Lestari Noval Ramadhani Novyra Fitriany Karno Nur Aulia Apriliani Nur Azizah Nur Rahmayani Mukhlis Nuralifah Tasya Olga Luthfia Olivia Nurul Utami Olivia Sukmawati Paramita Rahma Putri Delfyrah Rahmad Padli Rahmawati Bakhri Rahma Rama Afriza Laksana Putra Reva Apriliyanti Reynathan maulana resi Riduan Riduan Risna Risna Riyan Riyan Rizal Effendie Rizal Effendie Rofi Adhiatul Ariiqoh Rosmayana Rosmayana Safira Nur Apriliani Sahbila Sahbila Shevira Amelia Putri Sintia Klara Br Sembiring Sumiati Anggraini Sumiati Anggraini Syifa Ul Hasanah Tasya Urmila Taufik Hidayat Taufik Wijoseno Uut Rahayuningsih Vega Aulia Wahyudianto Wahyudianto Wahyudianto Wahyudianto Widya Syafitri Wyllydan Anggoro Yulianingrum, Aullia Vivi Zidni ‘Ilman Nafi’a