Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.365
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Studi Agama dan Masyarakat El-Mashlahah Jurnal Al-Qardh Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Journal of Islamic Architecture SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Morality :Jurnal Ilmu Hukum Transformatif Anterior Jurnal Al-Maslahah Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Anifa Studi Gender dan Anak Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF) Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Journal of Scientech Research and Development Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi dan Keuangan AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE) Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Al-Mudharabah Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics
Jefry Tarantang
IAIN Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA Jefry Tarantang; Annisa Awwaliyah; Maulidia Astuti; Meidinah Munawaroh
AL-QARDH Vol 4, No 1 (2019): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jaq.v4i1.1442

Abstract

In line with the rapid development of technology, patterns and payment systems in economic transactions continue to change. Technological advances in the payment system are shifting the role of cash (currency) as a means of payment in the form of digital payments that are more efficient and economical. In its development, several countries have discovered and used electronic payment products known as Electronic Money (e-money). The presence of non-cash payment instruments mentioned above, is not only caused by innovations in the banking sector but also driven by the public's need for practical payment instruments that can provide convenience in conducting transactions. This paper aims to analyze the impact of the development of digital payment systems on the existence of cash in the era of the digital economy. In addition, this also minimizes the risks that can be caused by the use of digital payment systems and prevents inflation due to the large amount of cash in circulation. The method used in this paper is qualitative and is supported by a phenomenological approach. The results of this study indicate that technological advancements in the era of the digital economy (Industrial Revolution 4.0) are indeed unavoidable, especially in the rapid development of digital payment systems. Digital payment systems have advantages and disadvantages. But in general, the advantages of digital payment systems outweigh the disadvantages. The presence of this digital payment system does not mean eliminating the existence of cash. However, the existence of a digital payment system can also minimize the occurrence of inflation due to the large amount of money circulating in the community.
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE Nyoman adi Astiti; jefry Tarantang
AL-QARDH Vol 3, No 2 (2018): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jaq.v3i2.1179

Abstract

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak diminati oleh para pelaku bisnis, sebab penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibanding lembaga pengadilan yang bersifat formal. Kelebihan lain lembaga arbitrase diantaranya yaitu proses cepat dan sederhana, biaya murah, kerahasiaan sengketa terjaga, putusan bersifat merangkul dan menguntungkan para pihak (win-win solution), serta menjaga hubungan bisnis para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankanpada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dan eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan seperti berikut. (1) Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dilakukan dengan dua cara yaitu melalui factum de compromittendo, sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantumkan dalam perjanjian pokok, atau melalui akta kompromis setelah terjadi sengketa klausula arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis terpisah dari perjanjian pokok. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menurut Pasal 27 sampai dengan 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan memiliki keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, para pihak harus terikat dalam putusan arbitrase tersebut, walaupun pada tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri. (2) Eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan 64 dari UU No. 30 Tahun 1999 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk dilakukan pengujian syarat formil dan syarat materil oleh Ketua Pengadilan Negeri yang menjadikan putusan lembaga arbitrase memiliki kekuatan hukum mengikat yang bersifat final and binding.
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE Nyoman adi Astiti; jefry Tarantang
AL-QARDH Vol 3, No 2 (2018): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jaq.v3i2.1179

Abstract

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak diminati oleh para pelaku bisnis, sebab penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibanding lembaga pengadilan yang bersifat formal. Kelebihan lain lembaga arbitrase diantaranya yaitu proses cepat dan sederhana, biaya murah, kerahasiaan sengketa terjaga, putusan bersifat merangkul dan menguntungkan para pihak (win-win solution), serta menjaga hubungan bisnis para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankanpada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dan eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis.Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan seperti berikut. (1) Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dilakukan dengan dua cara yaitu melalui factum de compromittendo, sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantumkan dalam perjanjian pokok, atau melalui akta kompromis setelah terjadi sengketa klausula arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis terpisah dari perjanjian pokok. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menurut Pasal 27 sampai dengan 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan memiliki keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, para pihak harus terikat dalam putusan arbitrase tersebut, walaupun pada tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri. (2) Eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan 64 dari UU No. 30 Tahun 1999 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk dilakukan pengujian syarat formil dan syarat materil oleh Ketua Pengadilan Negeri yang menjadikan putusan lembaga arbitrase memiliki kekuatan hukum mengikat yang bersifat final and binding.
Kewenangan Dan Struktur Hubungan Hukum Antara Dewan Penjamin Simpanan Dengan Perbankan Jefry Tarantang; Rahmad Kurniawan; Ibnu Elmi A. S. Pelu; Baiq Wira Dharma Dhea Tri Marcelia
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i1.950

Abstract

According to the banking law, a bank can have its business license revoked and be liquidated. In the bank dissolution system, the Deposit Insurance Corporation is very influential when it comes to handling bank customer capital returns. The granting of these powers and privileges is expected to increase the rate of recovery for the Store Protection Partnership, thereby maintaining the suitability of the store protection program. The emergence of Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation represents another part of the public finance framework. The presence of the Deposit Insurance Corporation cannot be separated from efforts to develop security in the financial area and will rebuild public confidence in the financial sector. This assessment focuses on the performance and ability of the Deposit Insurance Company in fulfilling its obligations to hold, protect, and submit legal decisions to the people as bank users in the dissolution of banks based on financial regulations.
The Idea of Building A House of Maqashid Sharia Perspective Jefry Tarantang; Ahmadi Hasan; Ibnu Elmi A. S. Pelu; Ahmad Dakhoir
Journal of Islamic Architecture Vol 7, No 3 (2023): Journal of Islamic Architecture
Publisher : Department of Architecture, Faculty of Science and Technology, UIN Maliki Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jia.v7i3.19496

Abstract

This study discusses the construction of residential houses in accordance with sharia principles, both in the art and science of designing and constructing buildings and residential houses, which is then called architectural fiqh. Residential construction in addition to paying attention to architecture must also pay attention to aspects of Islamic law. Attention of classical and contemporary scholars very few specifically talk about architecture from the point of view of jurisprudence. So far, studies on architecture have mostly studied Islamic architecture, but no one has studied architecture in a fiqh approach. So, through the fiqh approach, a new study was initiated, namely architectural fiqh. This research is a literature study with a focus on fiqh studies in building sharia residential houses using a conceptual approach and an architectural fiqh approach which is analyzed through qualitative content analysis. The findings of this study indicate that the construction of residential houses so far only pays attention to architectural aspects, so there is a need for a fiqh and architectural approach (architectural fiqh), namely building houses according to sharia signs such as aspects of worship, muamalah, neighborly etiquette and ‘urf or adat. That occurs in society. Through the architectural fiqh approach, it directs to build and maintain sharia residential homes in accordance with sharia maqashid, namely maintaining religion, soul, mind, lineage, and property.
Polygamy Law Reform Through the Development of the Aceh Qanun: A New Approach to Protecting the Rights of Women and Children in Indonesia Pelu, Ibnu Elmi AS; Tarantang, Jefry; Fauzi, Ahmad; Badarulzaman, Muhammad Hafiz; Sururie, Ramdani Wahyu; Anwar, Syahrul
El-Mashlahah Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v14i1.7864

Abstract

Aiming to legalize the practice of polygamy through the Raqan regulation, which is then outlined in the family Qanun, it needs to have restrictions on practicing polygamy, such as the concept of justice and sanctions for abuse committed by a husband. The purpose is to protect women as human beings whose rights must be protected along with the obligations and be executed. Then, the research aimed to analyze the construction of Islamic law reform in the family sector, especially in protecting the position of women and children in the context of the structure of the legal order and the occurrence of polygamy without the permission of the Mahkamah Syar’iyah in Nanggroe Aceh Darussalam. The research was qualitative using non-doctrinal juridical or sociological methods to reform the legal order of polygamy in Raqan using studies of legal order theory, al-hudud (legal boundaries), and al-mashlahah, using a historical approach and a legal philosophy approach. The findings showed that the idea of a legal order for polygamy in the family law community in Nanggroe Aceh Darussalam is the implementation of the idea of legal governance between compliance with Sharia and state law perfectly through raqan renewal. Legal reform is an illustration and parameter in implementing polygamy to realize benefits for individuals and society. And, protect the position of women and children who have not been accommodated in marriage law, so that they can live a harmonious life.
Urf as the Legitimacy of Contemporary Sharia Economic Transactions Mursid, Fadillah; Tarantang, Jefry; Aen, I. Nurol; Mustofa, Mustofa
AL-QARDH Vol 8, No 1 (2023): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jaq.v8i1.6355

Abstract

This study aims to explore the role of urf or practices that are widely accepted and recognized in Muslim society as legitimacy for contemporary Islamic economic transactions. This research was conducted using a qualitative descriptive method by conducting a literature study and analysis of related documents. The results of the study show that urf practices such as the use of credit and debit cards in transactions, the use of wakalah in investments, and the use of takaful in protecting oneself from financial risk, can increase the trust and comfort of the parties involved in sharia economic transactions. However, research also shows that there needs to be development and renewal in urf practices in order to remain relevant to contemporary needs and demands. The use of urf as legitimacy for contemporary Islamic economic transactions is very important and needs to continue to be developed in accordance with the times to increase the trust and comfort of the parties involved in the transaction. Therefore, experts and stakeholders in the field of Islamic finance must continue to strive to develop urfpractices that are in line with the times to strengthen the Islamic financial market and promote sustainable economic growth. 
Reposition of Ihdad Women’s Multi-Career Perspective: Philosophical, Historical, Juridical, and Sociological Studies Akbar, Wahyu; Tarantang, Jefry; Mujiburohman, Mujiburohman; Ridwan, Ahmad Hasan; Sururie, Ramdani Wahyu
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v7i1.23038

Abstract

Repositioning the ihdad of career women is a phenomenon that involves changing the role and position of women in a professional context. A multi-perspective approach is needed for a complete grasp of this phenomenon, including philosophical, historical, juridical, and sociological studies. The research method is the normative method with a literature review (library research) with a phenomenological approach, historical approach, philosophical or philosophical approach to Islamic law (ushul fiqh), juridical approach (regulations and fatwas), and sociological approach, then combined with retrospective methods and analyzed qualitatively. According to the results, a thorough comprehension of women’s shifting roles and positions in the workplace can be seen in the repositioning of ihdad from a philosophical, historical, legal, and sociological standpoint. From a philosophical perspective, career women’s ihdad repositioning involves considerations of gender equality, justice, and human dignity. From a historical perspective, career women’s ihdad repositioning reflects significant social changes in the role and position of women in the workplace. Historically, women were often restricted to domestic roles and deemed unsuitable for careers outside the home. From a juridical perspective, career women’s ihdad repositioning involves a legal analysis related to the protection and rights of women in the workplace. From a sociological perspective, career women’s ihdad repositioning involves an analysis of social structures and social interactions that affect women’s position in the world of work.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PENYELENGGARAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL Tarantang, Jefry; Syawaliah, Syawaliah; Astiti, Ni Nyoman Adi; Kasenda, Dekie G.G.
Belom Bahadat Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v13i1.949

Abstract

Bank customer protection is designed to give customers the right to complain and resolve disputes in the banking industry. Customer protection laws and regulations in the banking industry are not good at protecting customers. Changes in services using information technology paved the way for the digital banking era. However, the spread of digital banking services also increases bank risk. The purpose of this research is to elaborate on legal protection in the development of digital banking services and protect the public from risks. Digital banking services are innovations made by banks to meet the needs of customers who are still developing their information technology. In Indonesia, the introduction of digital banking services offered by banks is regulated in OJK Regulation 12/POJK.03/2018 concerning the Introduction of Digital Banking Services in Commercial Goods Banking Services. Customers who use digital banking services have two forms of protection, namely prevention and protection.
TINJAUAN EKONOMI SYARIAH ATAS PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BRAND LOKAL DI KOTA PALANGKA RAYA Akbar, Wahyu; Tarantang, Jefry; Mirnawati, Elda
Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 1 No. 1 (2021): Maret : Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jaem.v1i1.217

Abstract

The focus of this research is to find out whether there is an effect of product quality and price on consumer purchasing decisions on local fashion products in Palangka Raya City. Product quality and price are factors that can influence consumer purchasing decisions and are often used by consumers as a basis for consideration of a product until they decide to make a purchase. This research uses a quantitative approach method. This type of research uses field data on WYD (Wear Your Design) distribution of Palangka Raya as a local brand maker of Palangka Raya. Methods of data collection using questionnaires. The sampling technique used was accidental sampling. The population in this study used the Lemeshow formula and obtained a sample of 96 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis technique. The results showed that based on the results of the partial test statistical calculations, it was concluded that product quality and price had a partial and simultaneous effect on people's purchasing decisions at WYD Distro Palangka Raya. The implementation of Islamic economic values ​​in the form of the value of benefit and justice in production and consumption activities in this study.
Co-Authors Abdur Raysad Adang Kuswaya Ahmad Balya Nasim Ahmad Ahmad Dakhoir Ahmad Dakhoir Ahmad Dakhoir Ahmad Syaikhu Ahmadi Hasan Ahmadi Hasan Akbar, Wahyu Akhmad Supriadi Aldina Sri Wahyuni Alfonso Munte Anissa Mutakarima Anissa Ulpah Annisa Awwaliyah Anwar, Harles Astarudin, Tatang Astiti, Ni Nyoman Adi Athoillah Islamy Badarulzaman, Muhammad Hafiz Baiq Wira Dharma Dhea Tri Marcelia Bella Mutiara Kasih Bella Sapitri Bismi Khalidin Chairul Fahmi Cornelia, Riska Dea Fadila Ramadhani Desi Natalia DESI NATALIA, DESI Dicky Cahyadi E P Enriko Tedja Sukmana Fahmi Hamdi Fatma Sumiati Fauzi Ahmad Muda Ferry Firdaus, Gusti Muhammad Ghozali Rahman Go Lisanawati Halim, Halmi Abdul Harfani Haris Fajrianor Heni Rahayu Hilyatul Asfia I Nurol Aen Ibnu Elmi AS Pelu Idzam Fautanu Kasenda, Dekie G.G. Kasim, Helmy M Imaduddin Abdurahim Malisi, Muhammad Ali Sibram Maulidia Astuti Meidinah Munawaroh Mirnawati, Elda Mofit Saptono Mujiburohman, Mujiburohman Muna Dahlia mursid, fadillah Mustofa Mustofa Nafi’ah, Himmaty Alimatun Najmudin, Deden Ni Nyoman Adi Astiti Ni Nyoman Adi Astiti Ni Nyoman Adi Astiti Ni Nyoman Adi Astiti Ni Nyoman Adi Astiti Noorhana Sesar Sari Novi Angga Safitri Nurrohman Nurrohman Nurtawati Nurtawati Nyoman adi Astiti Pelu, Ibnu Elmi A.S. Putri, Meyrara Widya Qalyubi, Imam Rafik Patrajaya Rahmad Kurniawan Rahmad Kurniawan Rahmad Kurniawan Rahmad Kurniawan Ramdani Wahyu Sururie Ridwan, Ahmad Hasan Riza Hafizi Rollis, Rollis Sa'diah, Maulida Sadiani Sadiani Saepullah, Usep Sapuadi Septiani Widya Putri Sholihah, Nurul Imratu Sodiq Sofyan Hakim Sri Marliana Sukarni Syahrul Anwar, Syahrul Syaikhu, Ahmad Syawaliah, Syawaliah Tri Anshari Muharrami ZULHAM WAHYUDANI, ZULHAM