Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.365

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Patrika Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Studi Agama dan Masyarakat El-Mashlahah Jurnal Al-Qardh Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Journal of Islamic Architecture SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Morality :Jurnal Ilmu Hukum Transformatif Anterior Jurnal Al-Maslahah Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Anifa Studi Gender dan Anak Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF) Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Journal of Scientech Research and Development Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi dan Keuangan AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE) Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Al-Mudharabah Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics

Jefry Tarantang

IAIN Palangka Raya

Author-ID : 806859

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Literasi Pemanfaatan Aplikasi Keuangan Digital Bukukas Pada Umkm Di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Rahmad Kurniawan; Jefry Tarantang; Wahyu Akbar; Sofyan Hakim; Enriko Tedja Sukmana; Riza Hafizi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa Vol. 1 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

In the current digital era, there are still many MSMEs that do manual recording, especially in Sampit City. The importance of digital financial literacy through bookkeeping applications for MSMEs can help them record their financial transactions and make it easier to recap the sales of products sold through the Cash Book application. The purpose of community service for MSMEs is to record financial transactions using the BukuKas application simply. The method used is service learning, starting from the preparation stage, dedication stage and reflection. As a result of this activity, MSME actors can use the BukuKas application, can operate transactions in BukuKas, and can find out the cost of goods sold, make financial records and make financial reports.

DEMOKRASI EKONOMI DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Dea Fadila Ramadhani; Ibnu Elmi A. S. Pelu; Jefry Tarantang; Ni Nyoman Adi Astiti
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Demokrasi ekonomi adalah konsep diterangkan pendiri negara Indonesia yaitu mencari bentuk ekonomi yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Tidak mudah membentuk sistem perekonomian Indonesia yang khas, oleh karena itu penerapan konsep ini masih terus dilacak dan dikembangkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Dasar hukum yang mengatur penerapan prinsip demokrasi pada perbankan nasional adalah dalam UURI No. 7 Tahun 1992 untuk Bank dan UURI No. 10 Tahun 1998 UURI UU No. 21 Tahun 2008 untuk Bank Umum Syariah. Pada dasarnya, Perbankan Syariah didirikan di Indonesia sejak tahun 1983 dan paket Desember 1983 (Pakdes 83) diterbitkan. (Tingkat bunga nol) Tingkat bunga menyusul perkembangan tersebut, Menteri Perbendaharaan Radius Prawiro melakukan serangkaian langkah di bidang perbankan, seperti terlihat dalam paket Oktober 1988 (Pakto 88). Prinsip kehati-hatian adalah keyakinan bahwa bank harus sangat berhati-hati dalam melakukan bisnis yang baik dengan penghimpunan, terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini adalah untuk memastikan bahwa bank selalu beroperasi dalam keadaan sehat dan mematuhi peraturan bank dan norma hukum yang menjadi system hukum perbankan syariah di Indonesia.

URGENSI ITSBAT NIKAH BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA PALANGKA RAYA Jefry Tarantang; Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu; Ni Nyoman Adi Astiti
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Fenomena yang ada di lapangan berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang itsbat nikah serta pelaksanaan itsbat nikah di Kota Palangka Raya menimbulkan kerancuan hukum dan akibat hukum. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah-masalah mendasar yang diformulasikan dalam rumusan masalah berikut: (1) Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Palangka Raya terhadap itsbat nikah? (2) Bagaimana kesadaran hukum warga masyarakat Kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah atau akta nikah? (3) Bagaimana peran perguruan tinggi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum terhadap warga masyarakat Kota Palangka Raya yang belum memahami itsbat nikah? (4) Apakah diperlukan sidang itsbat nikah massal di Kota Palangka Raya? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empirisd atau lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, waktu penelitian selama enam bulan yang bertempat di Kota Palangka Raya. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kota Palangka Raya khususnya pasangan suami istri yang selama ini belum memiliki buku nikah atau akta nikah disebabkan pernikahan mereka tidak dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah atau karena buku nikah mereka hilang, serta pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya dan KUA Kec. Pahandut, serta hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Sedangkan, objek penelitian ini adalah pemahaman dan kesadaran hukum tentang itsbat nikah, tata cara pelaksanaan itsbat nikah dan pembuatan buku nikah bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, dan dokumentasi dengan teknik snowball sampling yang dianalisis dan diolah dengan tahapan: data collection (pengumpulan data), data reduction (pengurangan data), data display (penyajian data), dan data conclusions drawing/verification (menarik kumpulan data yang diperoleh). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat kota Palangka Raya terhadap itsbat nikah masih secara parsial dan tidak utuh (holistik) yang kemudian mengakibatkan pemahaman yang kurang tepat mengenai itsbat nikah. Itsbat nikah dipahami masyarakat adalah proses beracara di pengadilan agama dengan persepsi bahwa proses itsbat nikah tidaklah mudah dan harus menggunakan biaya yang tidak murah dan waktu yang lama. Masyarakat memahami itsbat nikah adalah penetapan nikah di pengadilan agama dengan prosedur yang panjang, sehingga kurang diminati masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah atau akta nikah masih rendah dan kurang hal ini disebabkan ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya buku nikah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dalam administrasi kependudukan. Peran perguruan tinggi adalah dengan melakukan penyadaran hukum melalui pendidikan dapat berupa penyuluhan dan seminar maupun workshop, serta dapat pula menjadi fasilitator itsbat nikah secara massal dengan bekerjasama dengan pemerintah maupun lembaga peradilan, yaitu KUA dan Pengadilan Agama. Perlunya dilakukan itsbat nikah massal untuk kemaslahatan masyarakat kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah.

Edukasi Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Orang Tua di Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Jefry Tarantang; Rahmad Kurniawan; Wahyu Akbar; Fatma Sumiati; Heni Rahayu
Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Pembelajaran online menimbulkan banyak kendala atau tantangan yang harus dihadapi oleh siswa, guru dan juga orang tua pada masa pandemic COVID-19. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk memberikan tips dan cara menghadapi pembelajaran online bagi orang tua. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode service learning. Melalui kegiatan ini, kesadaran orang tua terhadap sikap dan cara mendampingi anaknya mengikuti pembelajaran online meningkat. Orang tua tidak hanya mempersiapkan fasilitas anak untuk mengikuti pembelajaran online, tetapi juga memperhatikan mentalitas dan mampu meningkatkan motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran online.

Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya) Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu; Ahmad Syaikhu; Jefry Tarantang
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 13 No 2 (2019)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

The people of Central Kalimantan, especially in the District of Katingan and the City of Palangka Raya in resolving inheritance disputes prioritize deliberations by peaceful means and do not conflict with Islamic law. Because, Islamic law also accommodates customary laws, as long as it does not conflict with Islamic tenets. The tradition of resolving the inheritance disputes of the people of Central Kalimantan in the Katingan Regency and Palangka Raya City is in accordance with the custom in resolving inheritance disputes prioritizing peace by using Islamic law first and then holding a meeting to agree on the determination of shares and distribution of assets. The legal enforcement of the settlement of inheritance disputes in the community is recognized absolutely and they also apply farÄâ€™id (Islamic inheritance) law first, then deliberations are carried out in a family consensus with the principle of peace.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu; Jefry Tarantang
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 14 No 2 (2020)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

The Indonesian Ulema Council (MUI) has an important role in answering the increasingly complex problems of Muslims through fatwas. However, in the Indonesian legal system, fatwas are not considered a source of material law that has legal validity as a solution to the problems of Muslims in Indonesia. Therefore, this study aims to describe the position of fatwas in the legal system in Indonesia and the existence of the fatwas of the Indonesian Ulema Council in addressing the problems of the ummah. This research is a normative legal research using three types of approaches consisting of a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. The results of this study concluded that: firstly, the position of fatwas in the construction of Islamic law has a high position. Fatwas are seen as a solution that can break the ice in legal development that is not accommodated by the texts of the Quran. So, substantively and sociologically, fatwas have a strong and binding position in Islamic law. Secondly, the existence of the fatwa of the Indonesian Ulema Council in responding to the problems of the Ummah can be seen in two aspects. The first aspect, fatwas in the perspective of Islamic legal authority are binding sociologically in substance. This is because fatwas are explanations and interpreters of the texts of the Quran regarding Islamic law. The second aspect, fatwas from the perspective of the hierarchy of laws and regulations, legally and formally, do not have any position in the ranking of legal norms. However, it is constitutionally guaranteed through Article 29 of the 1945 Constitution that guarantees the realization of the fulfillment of all Islamic law for Muslims in Indonesia.

BANKERS’ ATTITUDES TO THE LEGAL POSITION OF BANK INTEREST: NEW INSIGHTS FOR THE DEVELOPMENT OF FIQH WASATIYAH MALIYAH Ahmad Dakhoir; Jefry Tarantang; Ghozali Rahman
Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Vol 27 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

This study explains the phenomena of certain Indonesian bankers’ fear regarding bank interest. This anxiety led bankers both of conventional and sharia to extreme attitudes such as the decision of employees to stop working or move to work in Islamic banks, assuming that his position is correct and considers conventional bankers to be illegitimate work. These two understandings and attitudes underlie the authors interested in analyzing and discovering how to build a tolerant and moderate fiqh concept in the world of Islamic banking and finance. This research uses a type of qualitative-descriptive research, with a prophetic approach and fiqh tolerance approach or fiqh wasatiyah in the field of Islamic banking and finance. The theory of maqasid al-sharia al-iqtishadiyyah is used as the ground theory of this paper. The results of this research show that: first, the anxiety of conventional bank employees is caused by factor of understanding and interpretation that bank that uses the interest system is usury system and usury is illegal. Second, that understanding and attitude of extremism can be seen as stopping work suddenly, disappearing without any reason, changing how to dress, easily forbidding something, and finally stop working in conventional banks

Sex Recession Phenomenon from the Perspective Maqashid Sharia Based on Objectives Marriage Law in Indonesia Ibnu Elmi Acmad Slamat Pelu; Hilyatul Asfia; Jefry Tarantang; Akhmad Supriadi
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 1 May (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

The sex recession is an implementation of worries about household responsibilities. Marriage, which is supposed to be a requirement for the legality of sexual relations, has experienced a shift. Marriage is no longer considered an appropriate institution with a modern lifestyle in several not Muslim-majority countries. The objective of this research is to offer solutions to the problem of a sexual recession that some of the world's most developed countries are currently facing. This type of research is empirical-normative research. The data were sourced from official news reports and reputable journals that revealed the sex recession in developed countries, such as the United States, England, Australia, and Asian countries such as Japan, South Korea, Singapore, and China. The research was conducted using a phenomenological approach, a conceptual approach, and a philosophical approach. The results of this research show that the epistemology of marriage in Islamic law is a solution to overcome the sex recession during the Covid-19 pandemic. In an ideal world, the phenomena of sex recession may be handled by adopting Islamic law's epistemology in terms of marriage. Even Indonesian marriage law can dispel sex recession by building awareness and understanding of the nature of marriage (maqasid marriage), which is systemically capable of maintaining offspring, self-respect, and religion.

MEMBANGUN RUMAH TINGGAL SYARIAH: Sebuah Pendekatan Fikih Arsitektur Jefry Tarantang
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 18, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-maslahah.v18i1.1531

This paper discusses the construction of residential houses that are in accordance with sharia principles, both in the art and science of designing and making construction of buildings and residences, which are then called architectural fiqh. Apart from paying attention to architecture, housing construction must also pay attention to aspects of Islamic law. All this time, the study of architecture has focused more on Islamic architecture, but no one has studied architecture in the fiqh approach. So that through the fiqh approach a new study was initiated, namely fiqh architecture. The method used in this study is an empirical-normative method that analyzes qualitatively and prescriptive using the fiqh approach, conceptual approach and contextual approach to spatial architecture. The findings of this study indicate that the construction of houses so far only pay attention to aspects of architecture only, so the need for a fiqh and architecture approach (fiqh architecture), namely building houses in accordance with sharia signs such as aspects of worship, muamalah, neighboring manners and 'urf applicable in society. Through the approach of fiqh architecture, directing to build and maintain sharia dwellings that are in accordance with sharia maqashid, namely maintaining religion, soul, reason, descent, and property.

Co-Authors Abdur Raysad Adang Kuswaya Ahmad Balya Nasim Ahmad Ahmad Dakhoir Ahmad Dakhoir Ahmad Dakhoir Ahmad Syaikhu Ahmadi Hasan Ahmadi Hasan Akbar, Wahyu Akhmad Supriadi Aldina Sri Wahyuni Alfonso Munte Anissa Mutakarima Anissa Ulpah Annisa Awwaliyah Anwar, Harles Astarudin, Tatang Astiti, Ni Nyoman Adi Athoillah Islamy Badarulzaman, Muhammad Hafiz Baiq Wira Dharma Dhea Tri Marcelia Bella Mutiara Kasih Bella Sapitri Bismi Khalidin Chairul Fahmi Cornelia, Riska Dea Fadila Ramadhani Desi Natalia DESI NATALIA, DESI Dicky Cahyadi E P Enriko Tedja Sukmana Fahmi Hamdi Fatma Sumiati Fauzi Ahmad Muda Ferry Firdaus, Gusti Muhammad Ghozali Rahman Go Lisanawati Halim, Halmi Abdul Harfani Haris Fajrianor Heni Rahayu Hilyatul Asfia I Nurol Aen Ibnu Elmi AS Pelu Idzam Fautanu Kasenda, Dekie G.G. Kasim, Helmy M Imaduddin Abdurahim Malisi, Muhammad Ali Sibram Maulidia Astuti Meidinah Munawaroh Mirnawati, Elda Mofit Saptono Mujiburohman, Mujiburohman Muna Dahlia mursid, fadillah Mustofa Mustofa Nafi’ah, Himmaty Alimatun Najmudin, Deden Ni Nyoman Adi Astiti Ni Nyoman Adi Astiti Ni Nyoman Adi Astiti Ni Nyoman Adi Astiti Ni Nyoman Adi Astiti Noorhana Sesar Sari Novi Angga Safitri Nurrohman Nurrohman Nurtawati Nurtawati Nyoman adi Astiti Pelu, Ibnu Elmi A.S. Putri, Meyrara Widya Qalyubi, Imam Rafik Patrajaya Rahmad Kurniawan Rahmad Kurniawan Rahmad Kurniawan Rahmad Kurniawan Ramdani Wahyu Sururie Ridwan, Ahmad Hasan Riza Hafizi Rollis, Rollis Sa'diah, Maulida Sadiani Sadiani Saepullah, Usep Sapuadi Septiani Widya Putri Sholihah, Nurul Imratu Sodiq Sofyan Hakim Sri Marliana Sukarni Syahrul Anwar, Syahrul Syaikhu, Ahmad Syawaliah, Syawaliah Tri Anshari Muharrami ZULHAM WAHYUDANI, ZULHAM

Title

Found 66 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 66 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 66 Documents
Search