Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

PENGUATAN KESIAPSIAGAAN MITIGASI BENCANA ALAM MAUPUN NON ALAM Oktavianto, Aspri Budi; Rihi, David Wilfrid; Lay, Martina Raga; Daeng, Ernawati; Mau, Alfred Omri Ena
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 1 (2025): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i1.27994

Abstract

Abstrak: Bencana alam belum bisa diduga secara ilmiah. Mengingat masih sangat rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebencanaan maka perlu diadakan PkM untuk melakukan pendampingan dan pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat. Solusi yang ditwarkan kepada 30 orang mitra adalah dengan melakukan pemetaan daerah/wilayah yang berpotensi bencana serta melatih bagaimana melakukan mitigasi bencana berdasarkan jenis bencana yang terjadi. Metode yang digunakan adalah ceramah, praktik dan pendampingan selama program berjalan. Evaluasi PkM ini dilakukan dengan mengisi angket kuisioner yang telah disiapkan oleh tim PkM yang memperoleh hasil bahwa 20% merespon dengan positif adanya kegiatan ini meskipun dengan tingkat partisipasi yang hanya 20%. Serta 60% responden “setuju” bahwa pendampingan ini sesuai dengan kebutuhan, mampu menjawab dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.Abstract: Natural disasters cannot be predicted scientifically. Considering that the community's knowledge and ability to deal with disasters is still very low, it is necessary to hold a PkM to provide disaster mitigation assistance and training to the community. The solution offered to 30 partners is to map areas/regions that have the potential for disasters and train them on how to carry out disaster mitigation based on the type of disaster that occurs. The methods used are lectures, practice and mentoring throughout the program. This PkM evaluation was carried out by filling out a questionnaire that had been prepared by the PkM team which obtained the result that 20% responded positively to this activity even though the participation rate was only 20%. And 60% of respondents "agree" that this assistance meets their needs, is able to answer and provide solutions to the problems they face.
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sainoni, Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara) Marianus Kolo; Alfred Omri Ena Mau; Aspri Budi Oktavianto
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5536

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prininsip good governance dalam pengelolaan dana desa berdasarkan tiga penerapan good prinsip governance yaitu, Transparansi,parstisipasi,akuntabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang diperoleh melalui wawancara,observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis dengan tekinik reduksi data, penyajian data, verifikasi data dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan transparansi telah berjalan cukup baik melalui musyawarah desa dan pemasangan baliho informasi APBDes, namun pemahaman masyarakat terhadap informasi masih terbatas. Partisipasi masyarakat tinggi pada tahap perencanaan tetapi rendah pada tahap pelaksanaan dan pengawasan karena kesibukan sebagai petani dan penundaan penggunaan anggaran. Akuntabilitas terwujud melalui penyusunan laporan menggunakan aplikasi SISKEUDES, namun terkendala jaringan internet dan listrik yang menyebabkan keterlambatan pelaporan. Dengan demikian Penerapan good governance di Desa Sainoni sudah menunjukkan kemajuan pada aspek transparansi dan akuntabilitas, namun masih memerlukan perbaikan dalam memperkuat partisipasi masyarakat, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan program dana desa.
Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Di Kabupaten Sumba Barat Daya) Maria Skolastika Karina Bata; David B. W. Pandie; Alfred o. Ena Mau; Ernestus Holivil
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7681

Abstract

Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Pemilihan Umum 2024 dengan studi kasus di Kabupaten Sumba Barat Daya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang dimana teori ini menekankan dua aspek penting yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Kebijakan afirmatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menekankan keterwakilan perempuan dalam politik, baik dalam pencalonan legislatif maupun keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu. Namun, meskipun regulasi telah tegas, tingkat keterwakilan perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya masih jauh dari target. Data hasil pemilu menunjukkan bahwa sejak 2009 hingga 2024, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah mencapai 15%, bahkan hanya berkisar 7–12%, sehingga belum memenuhi kuota ideal 30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kuota 30% perempuan belum berjalan optimal akibat berbagai faktor, seperti budaya patriarki. Budaya patriarki masih menjadi salah satu faktor utama yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan dalam dunia politik, termasuk legislatif. Dalam masyarakat yang berpegang kuat pada nilai-nilai patriarkis, perempuan kerap dianggap kurang layak menempati posisi pengambil keputusan karena stereotip yang melekat, seperti dianggap emosional, tidak tegas, atau lebih pantas mengurus rumah tangga. Pandangan ini membuat perempuan sulit memperoleh kepercayaan politik, baik dari masyarakat pemilih maupun dari partai politik yang masih dominan dipimpin laki-laki, serta terbatasnya sumber daya pendukung di tingkat penyelenggara pemilu. Selain itu, strategi aktor, kepentingan politik, dan karakteristik lembaga penyelenggara turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini. Dampak implementasi yang belum optimal mengakibatkan perempuan masih memiliki suara politik yang lemah dan belum mampu mencapai critical mass dalam lembaga legislatif daerah.
Evaluation of The Benefits of The Family Hope Program in East Flores Regency Dominikus Fernandes; David W. Rihi; Jacoba Daud Niga; Alfred O. Ena Mau; Rouwland A. Benyamin
Journal of Social Research Vol. 4 No. 4 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i4.2516

Abstract

This study investigates the implementation of the Family Hope Program (PKH) in East Flores Regency, which, despite over a decade of execution, has not yielded significant improvements in poverty reduction, behavioral change, or independence among beneficiary families. The research aims to evaluate the program’s effectiveness across key indicators, including targeting accuracy, service productivity, administrative performance, and resource utilization. Using a qualitative policy evaluation approach, the study collects both primary and secondary data through interviews, observations, and document analysis involving 96 informants. Data were analyzed using Creswell’s spiral analysis technique and assessed via the Discrepancy Evaluation Model. Findings indicate numerous challenges: delayed and misallocated aid, inadequate coordination, insufficient equipment, and irregular monitoring. While PKH has helped reduce short-term financial burdens, it has not yet achieved long-term goals such as empowering recipients or reducing poverty cycles. The study recommends enhancing data accuracy, decentralizing fund distribution, and improving infrastructure and stakeholder coordination. These findings contribute to policy refinements that can increase the relevance, efficiency, and impact of PKH, especially in remote and underserved regions like East Flores.
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Benteng Poco Kecamatan Wae Ri’i Kabupaten Manggarai Yohana Sulistya Ungkur; Alfred O. Ena Mau; Belandina L. Long
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Vol. 32 No. 1 (2026): JURNAL EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI
Publisher : sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59725/ema.v32i1.376

Abstract

Village Fund management plays a crucial role in promoting local development and community empowerment. However, its implementation often encounters challenges related to limited community participation, insufficient transparency, and the varying effectiveness of government programs. This study aims to analyze the accountability of Village Fund management in Benteng Poco Village, Wae Ri’i District, Manggarai Regency, focusing on three dimensions: process accountability, program accountability, and financial accountability. Employing a descriptive qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and reviews of official village documents. The findings indicate that process accountability has been implemented adequately through village deliberations and the use of the Siskeudes administrative system, although community understanding and participation remain limited. Program accountability is carried out through regular evaluation meetings, yet the effectiveness of several programs is hampered by insufficient technical support and lack of sustainability. Financial accountability demonstrates a commitment to transparency, particularly through the publication of budget information, although the presentation of financial data remains difficult for some villagers to fully understand. This study highlights the need to enhance community involvement, simplify public financial information, and strengthen program support mechanisms to achieve transparent and accountable Village Fund governance.  
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2022-2024 DI DESA NGINAMANU SELATAN KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN NGADA Maria Helena Nelu; Ajis Salim Adang Djaha; Alfred Omri Ena Mau; Belandina Liliana Long
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1938

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di berbagai daerah, termasuk di Desa Nginamanu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2022–2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan indikator transparansi menurut Kirna, yaitu penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan kemitraan dengan pihak lain. Informan penelitian terdiri dari aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Nginamanu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Nginamanu Selatan belum berjalan secara optimal melalui musyawarah desa, baliho APBDes, dan laporan pertanggungjawaban. Namun, transparansi tersebut belum optimal karena keterbatasan akses informasi, rendahnya pemanfaatan media digital, mekanisme pengaduan masyarakat belum berjalan efektif dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung keterbukaan informasi masih minim. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan APBDes masih berada pada tingkat formal administratif dan belum mencapai transparansi substantif. Diperlukan agar pemerintah desa meningkatkan keterbukaan informasi melalui sosialisasi yang merata, memanfaatkan teknologi informasi seperti website desa, menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pengelolaan APBDes yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Evaluasi Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Rowa Kabupaten Nagekeo Desanvitores Elytilsa Panyol; Maria M. Lino; Belandina Liliana Long; Alfred Omri Ena Mau
Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif Vol. 4 No. 2 (2026): April: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif
Publisher : Universitas Kristen Indonesia Toraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jumek.v4i2.721

Abstract

The Community-Based Drinking Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) is a government initiative intended to improve access to clean water and sanitation services in rural communities through community participation. This study aims to evaluate the implementation of the PAMSIMAS Program in Rowa Village, Boawae District, Nagekeo Regency, particularly in relation to program sustainability and service effectiveness. The research employed a descriptive qualitative approach using William N. Dunn’s policy evaluation model, which includes the indicators of effectiveness, efficiency, equity, and responsiveness. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving village government officials, program managers, and community members as informants. The findings show that the program was initially effective in expanding access to clean water and reducing the burden of residents in obtaining water for daily needs. However, these benefits lasted for only about three years because of technical problems in the pumping system, solar panels, and supporting infrastructure. In terms of efficiency, program implementation was completed according to the planned schedule and budget allocation, but limited technical quality and weak managerial capacity affected long-term performance. The equity aspect indicates that water facilities and services were not distributed evenly across all hamlets, causing unequal access among community members. Meanwhile, community responses were generally positive, although concerns remained regarding service continuity, infrastructure maintenance, and water distribution. This study concludes that PAMSIMAS has contributed to improving clean water access in Rowa Village, but stronger institutional support, sustainable maintenance funding, active community participation, and program accountability are needed to ensure long-term overall service quality.
Efektivitas Pelayanan Puskesmas terhadap Masyarakat : (Studi Puskesmas Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang) Michelle Ferderika Tokang; Alfred Omri Ena Mau; Rouwland Alberto Benyamin; Yani Handani Seran
Student Research Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Student Research Journal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/srj-yappi.v4i3.2562

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Oelbiteno dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, kuesioner, serta dokumentasi yang melibatkan tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Oelbiteno telah dilaksanakan melalui program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun demikian, efektivitas pelayanan belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga medis, sarana dan prasarana yang belum memadai, kekurangan obat dan alat kesehatan, hambatan geografis wilayah, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan. Selain itu, kualitas pelayanan juga masih dipengaruhi oleh beban kerja petugas kesehatan serta komunikasi antara petugas kesehatan dan pasien. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia, perbaikan fasilitas pelayanan, serta penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat guna meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan secara menyeluruh di wilayah tersebut.
IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PUSKESMAS EAHUN KECAMATAN ROTE TIMUR KABUPATEN ROTE NDAO Indrirofiqoh Umar; Maria M Lino; Alfred O. Ena Mau
Jurnal Publik Vol. 20 No. 01 (2026): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v20i01.566

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguraikan sekaligus menganalisis berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Puskesmas Eahun, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao, Prov. NTT. Pendekatan yang diterapkan berupa deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model implementasi kebijakan dari David C. Korten. Data yang dihimpun dianalisis secara mendalam untuk kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Puskesmas Eahun Kecamatan Rote Timur belum berjalan efektif, sehingga penurunan angka stunting terjadi namun tidak signifikan. Pertama secara program, baik pelaksana maupun penerima memahami maksud dan tujuan program serta langkah-langkahnya dengan jelas. Kedua dari aspek organisasi, kualitas sumber daya manusia sudah sesuai standar, tetapi jumlah tenaga gizi masih kurang. Ketiga dari sisi kelompok sasaran, pemahaman terhadap program sudah baik, namun keterlibatan mereka masih belum maksimal, diperburuk oleh kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi pola konsumsi gizi dirumah. Faktor utama penghambat dalam implementasi program adalah keterlibatan sasaran yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan sasaran program, dan keterbatasan jumlah tenaga gizi yakni dari 11 desa hanya terdapat 6 ahli gizi yang seharusnya berjumlah 11 ahli gizi.
REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (STUDI KASUS KABUPATEN LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR) I Putu Yoga Bumi Pradana; Jim Briand Kolianan; Alfred Omri Ena Mau; Hyasintus Alexandro Da Silva
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2025): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Bulan Desember 2025)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v1i6.131

Abstract

This research examines the challenges of female representation in legislative elections in Lembata Regency, East Nusa Tenggara, with the aim of understanding the obstacles faced by women in formal political arenas. Despite the implementation of a 30% minimum quota for female representation in the legislature, women in Lembata Regency still face difficulties in achieving elected positions. Using a qualitative case study approach, this study identifies three key dimensions affecting women's representation: macro dimension (political systems and affirmative action policies), meso dimension (the role of political parties), and micro dimension (the individual capacity of female candidates). The findings show that although women meet the administrative quota, structural barriers, patriarchal culture, and unequal political resources still hinder their election. To enhance female representation, more concrete political support and a shift in societal attitudes towards gender inclusivity are needed.
Co-Authors Adam, Cataryn V. Ajis Salim A.Djaha Ajis Salim Adang DJAHA Ajis Salim Adang Djaha Aspri Budi Oktavianto Belandina L Long Belandina L. Long Belandina Liliana Long Belandina Liliana Long Bere, Delviana Magdalena D. Niga, Jacoba Daeng, Ernawati David B. W. Pandie David B.W. Pandie David Ranlyns Efraim Selan David W. Rihi Desanvitores Elytilsa Panyol Djaha Ajis S. Adang Dominikus Fernandes Dwantri, Maria Putri Elisabeth Langaih, Nova Ernestus Holivil Fernandes, Dominikus Grace Oni Oet Neolaka Hendrik Toda, Hendrik Hyasintus Alexandro Da Silva Hyasintus Alexandro Da Silva I Putu Yoga Bumi Pradana I Putu Yoga Bumi Pradana I Putu Yoga Pradana I. B. Kurniati Pah, Theny Indrirofiqoh Umar Jacoba D. Niga Jacoba Daud Niga Jim Briand Kolianan KOAMESA, Jemy Kolianan, Jim Briand Laluma, Adi Putra M. Laurensius P. Sayrani Laurensius P. Sayrani Laurensius P.Sayrani Lay, Martina Raga Maria Agustina Deran Narek Maria februana Defitri Maria Fenansia Ngao Maria Helena Nelu Maria Kristiana Yuniar Maria Lisa Wanda Ndoka Maria M Lino Maria M. Lino Maria Skolastika Karina Bata Marianus Kolo Mariayani Oktafiana Rene Melkisedek N.B.C. Neolaka Melkisedek. N.B.C. NEOLAKA Michelle Ferderika Tokang Narut, Marianus G. P. NIGA, Jacoba D Nova Elisabeth Langaih Nursalam Nursalam Nursalam Nursalam Oktafiana Rene, Mariayani Oni Oet Neolaka, Grace Ovri Calvin Aklili Pah, Theny I. B. K Petrus E.de Rozari Petrus Kase Piter Lemanah Polin, Karin Angelin Rihi, David Wilfrid Rouwland A.Benyamin Rouwland Benyamin Selly, Astrid Nikita Seran, Delila A. Nahak Soares, Nofriana Rosalia Syahrin Badrin Kamahi Theny I.B. Kurniati Pah Veliktus Jebarus Wiliam Djani William Djani Yaherlof Foeh Yani Handani Seran Yemima Ingamita Yoao A. Soares Yoga B. Pradana, I Putu Yohana Sulistya Ungkur