p-Index From 2021 - 2026
8.317
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika LAW REFORM Yustisia Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Spektrum Hukum AL-Daulah Arena Hukum Veritas et Justitia LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum JURNAL MAHKAMAH Unram Law Review International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Substantive Justice International Journal of Law Lex Scientia Law Review Jambe Law Journal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT International Journal of Supply Chain Management JURNAL ILMIAH LIVING LAW KERTHA WICAKSANA Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Jurnal Jatiswara Jurnal Hukum Volkgeist Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Simbur Cahaya Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Media Iuris University Of Bengkulu Law Journal Notaire International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Mulawarman Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Majalah Hukum Nasional Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Judicial Review Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Legislatif Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Jurnal Ketenagakerjaan Yuridika JIPRO : Journal Of Intellectual Property Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Ilmu Hukum Journal of Constitutional Law Society (JCLS) RechtIdee LamLaj Mizan: Journal of Islamic Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Notaire

Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Trisadini Prasastinah Usanti; Xavier Nugraha; Dita Elvia Kusuma Putri
Notaire Vol. 4 No. 3 (2021): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v4i3.29915

Abstract

In Article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage it is stated that in the event of a deviation from the minimal age of marriage, a marriage dispensation may be requested from the court or other official appointed by both male and female parents. However, there are no indicators related to the conditions for marriage dispensation to be proposed in Law Number 1 of 1974 making the legal politics of granting marriage dispensations focus on judges. In its development, was born Law Number 16 of 2019 replaced Law Number 1 of 1974. This article is a legal article with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Through this article, it was found that there was a political change in the marriage dispensation law in Law Number 16 Year 2019, where the politics of marriage dispensation law was stricter than Law Number 1 of 1974 and had the spirit not to easily provide marriage dispensation. This can be seen from the existence of two conditions for filing a dispensation in Law Number 16 of 2019, namely (1) having urgent reasons and (2) Having sufficient supporting evidence.Keywords: Marriage Dispensation; Marriage Law; Politics Of Law.Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan batas usia minimal perkawinan, maka dapat dimintakan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Namun, tidak ada indikator terkait kondisi dapat diajukannya dispensasi perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuat politik hukum pemberian dispensasi perkawinan, benar-benar menitikberatkan pada hakim. Dalam perkembangannya, lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artikel ini merupakan artikel hukum dengan pendekatan peraturan perundang-Undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Melalui artikel ini, ditemukan bahwa terjadi perubahan politik hukum dispensasi perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 , dimana politik hukum dispensasi perkawinan bersifat lebih ketat daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memiliki semangat untuk tidak dengan mudah memberikan dispensasi perkawinan. Hal ini dapat terlihat dari adanya dua syarat diajukannya dispensasi di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu (1) memiliki alasan mendesak dan (2) Memiliki bukti-bukti pendukung yang cukup.Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan; Perkawinan; Politik Hukum.
Ratio Legis Pemberian Hak Milik untuk Rumah Toko: Sebuah Evolusi Hukum Sumardji; Izzah Khalif Raihan Abidin; Dinda Ajeng Puspanita; Xavier Nugraha
Notaire Vol. 6 No. 1 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i1.42036

Abstract

Pada awalnya dasar kepemilikan atas ruko tidak dimungkinkan sebagai hak milik, karena dianggap hak milik hanya untuk tempat hunian, sedangkan ruko untuk kegiatan usaha. Namun, dalam perkembangannya ruko juga dimungkinkan sebagai hunian. Hal ini dianggap bertentangan dengan landasan filosofis adanya hak milik yang notabene hanya untuk hunian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah di dalam artikel ini adalah pertama karakteristik hak milik di Indonesia dan kedua karakteristik hak milik terhadap rumah toko. Metode penelitian di dalam artikel ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun hasil dari artikel ini adalah pertama Adapun karakteristik hak milik di Indonesia adalah turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Kedua, selaras dengan teori legal evolution dalam konsep hak milik atas tanah dan bangunan ruko di Indonesia, maka kepemilikan atas ruko dapat berupa hak milik dengan syarat: (1) tanah dan bangunan tersebut memiliki izin pendirian sebagai rumah tinggal sekaligus untuk tujuan komersial yang berupa pertokoan; (2) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai masih berlaku atau telah berakhir; dan/atau (3) atas nama pemegang hak yang masih hidup atau meninggal dunia.
Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Akibat Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik terhadap Perseroan Terbatas Anand, Ghansham; Putri, Dita Elvia Kusuma; Nugraha, Xavier
Notaire Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v7i2.57309

Abstract

This article aims to analyze the systematic legal framework in terms of law enforcement against alleged defamation through electronic media. law enforcement in the event of alleged defamation through electronic media against a Limited Liability Company, considering that in the event of defamation against a Limited Liability Company, there are generally 2 (two) legal remedies that can be used. Limited Liability Company, there are generally 2 (two) legal remedies that can be used: 1) Criminal legal remedies, through a complaint as stipulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law; and/or 2) Lawsuit for the unlawful act (onrechtmatige daad) due to defamation as stipulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law; and/or 2) defamation regulated in Article 1372 Burgerlijk Wetboek (BW). This research is legal research with a statutory approach (statute approach), conceptual approach, and case approach. approach, and case approach. approach). The findings of this article are in the use of legal remedies and legal remedies against alleged defamation through electronic media against a Limited Liability Company, it must use legal remedies. against a Limited Liability Company, then it must use criminal legal remedies first because civil judges cannot use criminal legal remedies. criminal remedies first, because civil judges cannot seek material truth and are only bound to formal truth, so that civil judges cannot seek material truth. bound to the formal truth, so that civil case judges cannot judge whether there is assess whether or not there is defamation of a Limited Liability Company through electronic media. electronic media. The implication of this article is to resolve legal issues, related to legal vagueness regarding the systematic law enforcement order of defamation through electronic media against Limited Liability Companies. Limited Liability Company. This article is qualified, as an original article, because in Similar articles have not been discussed: 1) Qualification of PT as a legal subject that can be defamed through electronic media; and 2) electronic media; and 2) The systematic order of law enforcement against against defamation through electronic media against Limited Liability Companies. Limited Liability Company.
Co-Authors Abidin, Izzah Khalif Raihan Adelina, Alya Agus Widyantoro Ahmad Ardhiansyah Ahmad Muzakki Alam Subuh Fernando Aldi, Jihan Anjania Alfredo, Juan Maulana Alip Pamungkas Alip Pamungkas Raharjo Alya Adelina Alya Anira Al’Azza, Nadya Eka Amalia Amilah Fadhlina Angelia, Alissa Answendy, Putri Riska Ardhana Christian Noventri Ardhana Christian Noventri Arinni Dewi Ambarningrum Arjuna, Gio Atiqoh Farhan Maulani Ave Maria Frisa K Ave Maria Frisa Katherina Bagus Oktafian Abrianto Budi, Kukuh Pramono Budianto, Anneta Cornelia Budisusanto, Eko Christina Ella Yonatan Citi Rahmati Serfiyani Dania Shofi Maziyah Daniel Julian Tangkau Danmadiyah, Shevierra Darmawan, Monica Caecilia Desak Ayu Gangga Sitha Dewi Dinda Ajeng Puspanita Dinda Silviana Putri Dinda, Giovanni Dita Elvia Kusuma Putri Dita Elvia Kusuma Putri Dwiana Martanto Eka Widi Astuti Elma Putri Tanbun Emely Laurentius, Melva Enrick, Michael Ezra Tambunan Ezra Tambunan Faizal Kurniawan Farid Ibrahim Fariz Rachman Iqbal Fauzurrahman, Iqbal Febrian Dirgantara Felany, Patricia Inge Felicia, Stefania Arshanty Fernando, Alam Subuh Firmansyah, Ridho Fuady, Muhammad Ikram Nur Ghansham Anand Gio Arjuna Putra Gio Arjuna Putra Giovanni Dinda Cahyawati Grace Sharon Hadiwidjayanti, Rizky Haidar Adam Harmanto, Toni Hartono, Julienna Heru Irianto Heru Irianto Insiyah, Sayyidatul Iqbal Fauzurrahman Iqbal, Fariz Rachman Izzaty, Risdiana Izzaty, Risdiana Jennifer Moniq Sutanto John Eno Prasito Putra Joni Eko Waluyo Juan Maulana Alfedo Julienna Hartono Kadek Anda Gangga Putri Kartika Widya Utama Kexia Goutama Kosuma, Indah Permatasari Krisna Angela Krisna Darari Hamonangan Putra Krisna Murti Kusuma Wardani Raharjo Luisa Srihandayani Luisa Srihandayani M Imron Rosyadi M. Adib Akmal Hamdi M. Syaiful Aris Marchethy Riwani Diaz Marzul Afiyanto Mas Rahmah Maulia Madina Melati Ayu Pusparani Melva Emely Laurentius Moch. Marsa Taufiqurrohman Moch. Marsa Taufiqurrohman Moch. Marsa Taufiqurrohman Mohamad Syaiful Aris Mohamad, Ani Munirah Mohammad Syaiful Aris Muhammad Mashuri Nasri, Muhammad Rizky Febrianto Natasha Caecilia Lisanggraeni Rositaputri Nathanael Grady Nina Amelia Novita Sari Nina Amelia Novita Sari Patricia Inge Felany Patricia Inge Felany Peter Jeremiah Setiawan Peter Jeremiah Setiawan Pradnya Wicaksana Prawitra Thalib Prihandono, Yoga Purnamawadita, Baiq Elma Putri Saraswati Putri, Annida Aqiila Putri, Annida Aqiila Putri, Dita Elvia Kusuma Putri, Dita Elvia Kusuma Qona’aha Noor Maajid Rahmat , Nur Ezan Rahmat, Nur Ezan Ramadhan, Febriansyah Ramadhanti, Syifa Regita Nathalia, Angeline Ridho Firmansyah Risdiana Izzaty Risdiana Izzaty Risdiana Izzaty Rizki Firmansyah Rizki Istighfariana Achmadi Rosa Ristawati Rosyadi, Julianda Rr. Herini Siti Aisyah S., Bryan Owen Sabdo Adiguno Safira Noor Ramadhanty Sahadewa, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sapta Aprilianto Sayyidatul Insiyah Sayyidatul Insiyah Septiningrum, Shintya Yulfa Serfiyani, Citi Rahmati Shevierra Danmadiyah Shevierra Danmadiyah Shintya Yulfa Shintya Yulfa Septiningrum Silaen, Yohana Apriliani Christianta Siti Latifah Sri Winarsi Stefania Arshanty Felicia Stefania Arshanty Felicia Sudirman Sudirman Sumardji Suparto Wijoyo Syifa Ramadhanti Syifa Ramadhanti Tanbun, Elma Putri Taufiqurrohman, Moch. Marsa Thoriq Mulahela Tonic Tangkau Trisadini Prasastinah Usanti Ulfa Septian Dika Vincentius Sutanto Wahyu Purnomo Wibisono, Angelica Milano Aryani Wibisono, Angelica Milano Aryani Wibisono, Berardus Bilyarto Wibisono, Jeniffer Avrillya Wibowo, Widyanti Wicaksana, Pradnya Widyaningrum, Sigmawati Widyanti Wibowo Windy Agustin Windy Agustin Yulida, Devi Yuni Lathifah Yunia Utami Indah Haloho