Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.847

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Arena Hukum Jurnal Daulat Hukum Jambura Law Review Jurnal Yuridis JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Veteran Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN SIGn Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Esensi Hukum Jurnal Pengabdian Nasional Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Abdimas Le Mujtamak Media Bina Ilmiah Eduvest - Journal of Universal Studies Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal KALANDRA Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif SASI Nusantara Mengabdi kepada Negeri LamLaj Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara

Yuliana Yuli Wahyuningsih

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Author-ID : 1229446

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PERAN INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA Zaidan, M Ali; Wahyuningsih, Yuliana Yuli
Jurnal Yuridis Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Narcotics is an international problem faced by the nations of the world. Narcotic crime is a crime that is extra ordinary crime and has become transnational organized crime. Therefore its eradication must be carried out with the cooperation of each country while effecting the respective national laws in addition adopt a international conventions relating to counter-narcotics. Indonesia's role occupied a strategic place, especially in Southeast Asia and the world at large. Indonesia has shown firmness in the form of legislation that threatens the maximum punishment and they are proven to distribute narcotics have been partially executed. Indonesia is responsible at least in the region makes the drug as a common enemy .

HAK-HAK PERSONAL DALAM HUKUM PERDATA EKONOMI DI INDONESIA Suherman, Suherman; Aryanti R, Dwi; Wahyuningsih, Yuliana Yuli
Jurnal Yuridis Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

In Indonesia, the basic rights of citizens is regulated by the Constitution Law 1945 as the basis of the state constitution. Basic rights of the individual in Indonesia other than stipulated in the 1945 Constitution, as well as further stipulated in the legislation. According to the Law no. 39 of 1999 on human rights article 1, paragraph 1 determines that Human rights are a set of rights attached to nature and human existence as a creature of God is Almighty and His grace which must be respected, upheld and protected by state law , the government and everyone for the respect and protection of human dignity. The basic rights of human beings in the field of economics is the rights of economy activity, labor, right to work, earn a wage and participate in labour unions, intelectual property rights also contract field. Need further study, whether the state protects the rights of individuals in the field of civil economic law in the Indonesian . This papper By using normative methods through the study of literature. The conclusion that the government would need to make rules that are clear and detailed set of individual rights in the economic field which must refer to the basic values which are universal, namely sustainability (sustainability), unity (wholeness), harmony (harmony), equality(balance),equity(fairness)

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL Sakti, Muthia; Ramadhani, Dwi Aryanti; Wahyuningsih, Yuliana Yuli
Jurnal Yuridis Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ndonesia as a Muslim-majority country needs an attention to food products which circulate freely. It is not just the attention of the medically healthy composition, but also should be noted that the food consumed is healthy and halal. Inclusion of halal labeling is basically mandatory or voluntary, but if there is a processed food business operators that produce and / or processed food to enter into Indonesian territory to be traded by claiming their products as halal, then the processed food business operators shall put halal labeling and responsible for halal products. It is intended that the right of consumers to correct information, clear and honest about the condition and guarantee of the goods and / or services can be appropriately and adequately protected. In this article, the author uses the method of normative juridical research. The purpose of this paper is to determine the validity of the Consumer Protection Act against halal labelingon food products for Muslim consumers.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL PH, Agustinus; Wahyuningsih, Yuliana Yuli
Jurnal Yuridis Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Renewing military criminal law should be seen as part of the efforts to reform and development of a national justice system, who in truth is a big problem faced by Indonesian to renew or replacing the colonial law. Even though reform efforts have been one long ago, at least some in 1964 to criminal law general (KUHP), but the effort was too late. Renewing military criminal law is not synonymous with renewing KUHPM reform. Renewing military criminal law is more than just a comprehensive change and renew KUHPM. Renewing military criminal law includes renewal in terms of the law (legal structure), matters of the law (legal substance),and legal cultural. Renewing military criminal law must be done by global conducted (approach), to renew the draft still formulate KUHPM with the codification its own codification KUHP on the outside.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA DI PERSEROAN TERBATAS (PT) W, Yuliana Yuli; -, Sulastri; Ramadhani, Dwi Aryanti
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Perjanjian Kerja adalah Perjanjian atau kesepakatan yang diadakan antara serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang telah terdaftar pada departemen tenaga kerja dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan dan apakah Perjanjian Kerja Yang Dibuat Oleh Perseroan Terbatas (PT) Dengan Pekerja Telah Memenuhi Unsur-Unsur Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan yakni: studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa saat ini masih terdapat beberapa perusahaan yang masih mencantumkan dalil-dalil perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu apabila salah satu perusahaan tidak membayarkan cuti karyawan yang belum diambil atau gugur, maka karyawan berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Sulastri, Sulastri; Satino, Satino; Yuli W, Yuliana
Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 10 Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitianÂ ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya yang dalam hal ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitianÂ ini.Â

REGULASI PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MEMASUKI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Yuli W, Yuliana; Yayitarina, Dwi Desi
Jurnal Yuridis Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Entering the era of MEA, HR Indonesia absolutely must be improved in order to be on par with SDM countries in the ASEAN region. Socio-cultural aspects necessary for the development of human resources (HR) through education. With hope, when the ASEAN community-level human resources is equivalent (equal), will furtheraccelerate economic integration as the main pillars of the ASEAN Community.Therefore, it is important the holding of the ASEAN countries to increase cooperation in the field of education. This cooperation is to improve the quality of human resources, especially pupils and students in the ASEAN region. This study discusses the regulatory history of education in Indonesia and the implementation of the regulations of national education to develop human resources capable of competing in the MEA.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK (TINJAUAN TERHADAP MEREK DAGANG TUPPERWARE VERSUS TULIPWARE) Sulastri, Sulastri; Satino, Satino; W, Yuliana Yuli
Jurnal Yuridis Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

According to Article 1 Act No.15 of 2001 on Marks, the meaning of Marks is a sign in the form of pictures, names, words, letters of numbers, color arrangements, or combinations of those elements which have differentiating power and are used in the world of trade in goods or services. In the world of trades often occur brand violations. Branding violations are essentially committed by parties that have no good ethics to gain a profit, which can harm a legitimate brand owner. The purpose of this study is to know the legal protection against brand disputes. The method used in this research is the normative juridical approach method because this legal research uses data from library materials (secondary data). The results of this study illustrate that legal protection for a person or owner of a brand in the event of a brand dispute.

TANGGUNG JAWAB BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH Sakti, Muthia; Wahyuningsih, Yuliana Yuli
Jurnal Yuridis Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

National Sharia Arbitration Board established by the Majelis Ulama Indonesia. The reason the founding of the National Sharia Arbitration Board with their idea of Islamic Economics is characterized by the development of Islamic banking, such as the birth of the Islamic Bank, which certainly has a dispute must be resolved sharia and sharia, so the need to involve other parties to mediate in resolving the dispute sharia. In this thesis will be discussed on the responsibility of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) in resolving disputes regarding the authority of Islamic Banking and Religious Court against the execution and cancellation of the decision of the Arbitration Sharia in Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Dinanti, Dinda; Wahyuningsih, Yuliana Yuli
Jurnal Yuridis Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

The only rules to be the basis for the implementation of the criminal procedural law is the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1981, the ice shelf (for eign) No. 3209 of the Law Criminal Procedure law enacted on December 31, 1981, often called the Book of the Law of Criminal Procedure Law. In the article-article it reflected the protection of Human Rights (Human Rights). Detention is often done without regard to the terms of subjective and objective requirements as contained in the Code of Criminal Procedure. Arbitrary action by the investigator an conducting forceful measures. This study uses the research literature and then described in the findings and analysis. Law in Indonesia has guaranteed rights of the accused in various laws and regulatons in force in Indonesia, including UUD 1945, Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, CAT and others. And one of the principles that embraced known as ?the presumption of innocence?, which is no one maybe arrested, detained and was arbitrarily be considered guilty of committing before he was convicted by the Court through a decision which has legal force (in kracht van gewisjde).

Co-Authors Abdul Kholiq Adil, Iswahyuni Agustanti, Rosalia Dika Agustinus PH, Agustinus Ahmad Hidayatullah Ahmad Muwafik Aidan Rafif Ali Djamhuri Amanda, Nur Septiana Amina, Frahnaz Andriyanto Adhi Nugroho Anggelica Regina Sinamora Ardiana, Oktavia Dwi Aria, Muhammad Gustaf Aryanti R, Dwi Atik Winanti Aulia, Padla Zan Putri Az Zahra, Shabrina Najla Beni Harmoni Harefa Beni Harmoni Harefa Beniharmoni Harefa Cong, Vannez Damareka, M Darrell Danil Erlangga Mahameru Darmawan, Abqary Faraz Dinanti, Dinda Dorinda S, Gabriel Dwi Desi Yayi Tarina Dwilaksono, Bimo Rizky Emri, Zaky Prasetio Fadillah, Fatma Putri Fahrozi, Muhammad Helmi Fairuz, Muhammad Gustaf Farabi, Ahmad Abdillah Fauziyyah, Laila Fedira, Revania Firda Amalia Ginting, Yovani Yolanda Putri Hamzah, Amanda Fitra Handar Subhandi Bakhtiar Huda, Genthala Rafik Ismail, Nazli bin Iwan Erar Joesoef Jamaila, Jasmine Fatiha Jeanny Anggita Fitriyani Jordan Fahran Brelian Kayus Kayowuan Lewoleba Kumoro, M Damar Setyo Kusuma, Nanda Putri Andana Latri, Akhdan Adityo M Ali Zaidan, M Ali Maharani, Sabilla Kusuma Maria Yohana Marina Ery Setyawati Marina Ery Setyawati Marina Ery Setyawati Martinus, Jeremy Pangihutan Benaya Maulinda, Rerin Mochamad Haikal Badjeber Mouna Suez Sianturi Muhammad Fadhlan Al Hafizh Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muthia Sakti Narindra, Rochella Amalia Negara, Yasinta Diva Nirwana, Rena Putri Nur Al Fatir, Muhammad Nurhuda, Farhan Putra, Daffa Virgianto Putri, Aisyah Nikita Permata Putri, Citraresmi Widoretno Putri, Keisha Rafilah Putri, Maria Sylvia Qibtiya, Mauladiana Rahman, Naila Kamila Ramadhan, Niko Rafael Ramadhandiko, Difqa Alvi Ramadhani, Dwi Aryanti Reyhan, Maulana Arfidata Rianda, Puja Rivaldi, Chika Aurel S, Cristella Zevanya Rhadot S, Debby Nauly Rafeyfa Sachmaso, Hana Humaira Salma Agustina Sambarana, Ilyasa Laits Satino Satino Satino Shira Casta Aurellia, SHIRA CASTA AURELLIA Sianturi, Catherine Rosalina Sihombing, Suluganwata Suhaidi Suhaidi Suherman Suherman Suherman, Suherman Sulastri SULASTRI Sulastri - Sulastri Sulastri Suprima Surahmad Surahmad, Surahmad Syah, Aurelia Zerikha Syamsul Arifin Syfiyah, Shafa Talitha Atha Shakira Trihandoko, Ronaldindo Rifky Veronica, Ester Winati, Atik Yuman, Dara Aulia Zammara, Aurel Meidina

Title Search

Found 10 Documents Search Journal : Jurnal Yuridis

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search
Journal : Jurnal Yuridis