p-Index From 2021 - 2026
8.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Public Health Science (IJPHS) Jurnal Studi Pemerintahan International Journal of Nusantara Islam Jurnal Teknologi Dia: Jurnal Administrasi Publik Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Journal of Government and Civil Society Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Bina Praja Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Jurnal Moral Kemasyarakatan JWP (Jurnal Wacana Politik) POLITICO Jurnal Jatiswara Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam Sospol : Jurnal Sosial Politik Jurnal Public Policy Journal of Public Administration and Local Governance Journal of Local Government Issues Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Jurnal Pengabdian UNDIKMA Jurnal Ilmiah Al-Hadi Al-Hasanah : Jurnal Pendidikan Agama Islam ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Proceedings Series on Health & Medical Sciences Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam jurnal administrasi politik dan sosial Makara Journal of Health Research Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sains Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Journal Industrial Engineering and Management (JUST-ME) Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI Jurnal Berita Ilmu Keperawatan PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Unizar Recht Journal International Journal of Nusantara Islam MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Teknologi Laboratorium Medik Borneo Jurnal Studi Pemerintahan Damhil: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam Jurnal Honai Sultan Journal of Social Sciences & Humanities Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja
Claim Missing Document
Check
Articles

The Local Government and Creative Industry: Experience from Batik Tulis Lasem Industries Roziqin, Ali; Retnandari, Nunuk; Fajrina, Amaliana; Sihidi, Iradhad; Kamil, Muhammad
Jurnal Bina Praja Vol 13 No 3 (2021)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.13.2021.419-429

Abstract

Recently, Batik Tulis Lasem had several problems with a product, starting from input until the market process. Also, there is the problem of capital and technological capabilities from Batik Tulis Lasem industry, poverty, and social inequality of the craftsman. This article aims to examine the role of local government in improving creative industries, especially Batik Tulis Lasem. Further, this article was conducted by qualitative descriptive approach, particularly using the case study. In addition, the researchers collected data from semi-structured interviews with official local government and Batik Tulis Lasem entrepreneurs in the period covered 2018-2019. The results showed that local government has an important role in improving creative industries, firstly as a regulator, secondly as a facilitator, and thirdly to ensure the existence of Batik Tulis Lasem through empowerment. The problems in Batik Tulis Lasem are the regeneration of entrepreneurs, including batik craftsman, the lack of empowerment by local government, and the lack of information technology knowledge among the majority of Batik entrepreneurs. As an implication, the government should increase empowerment for the Batik Tulis Lasem industry through the regeneration program of batik craftsman and increase capacity for digital marketing.
Pelaksanaan Pelayanaan Pemecahan Dan Pemisahan Sertipikat Pada Kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 12 Tahun 2020 (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Mataram) Prabowo, Sekti Andy; Kamil, Muhammad Ikhsan; Mauludin, Novie Afif
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i1.61

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pemecahan sertipikat yang masuk kedalam Kawasan LSD mengacu kepada Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020 dan juga proses pemisahan sertipikat yang masuk kedalam Kawasan LSD di Kantor Pertanahan Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris, dan penelitian ini bersifat Deskriptif, teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik Purposive Sampling, Teknik Purposive Sampling merupakan bagian dari teknik Non Propability Sampling/Non Random Sampling, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis kualitatif serta pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelayanaan pemecahan dan pemisahan sertipikat pada kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” berdasarkan Permen ATR/BPN nomor 12 tahun 2020 didapati bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram membuat kebijakan untuk pemecahan di Kawasan LSD melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan, dari pertimbangan teknis tersebut dapat diketahui bahwa proses pemecahan yang dimohonkan oleh pemohon perseorangan maksimal 5 bidang pecahan, sedangkan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum bisa lebih dari 5 pecahan bidang. Proses pemisahan dikawasan Lahan Sawah Dilindungi karena adanya pembebasan lahan untuk jalan, dalam mekanisme pelaksanaanya proses pengadaan tanah seharusnya memperhatikan RT RW dan Peta LSD namun apabila urgensinya sangat penting seperti pembangunan fasilitas jalan umum maka dapat diabaikan, permohonan pemisahan baru dilakukan setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan.
Analisis Yuridis Pembentukan UMK Menjadi Badan Hukum Perseroan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sujono, R. Rahadian; Kamil, Muhammad Ikhsan; Zain, Irma Istihara
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.133

Abstract

Penetapan Undang- Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk reformulasi kebijakan secara cepat dan tepat dalam rangka menopang laju pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru serta peningkatan investasi. Dalam Undang-undang tersebut termuat perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang pada awalnya didirikan dengan persektuan modal tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam pendirian perseroan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan Perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang diguankan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku hukum dan literatur lain sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif serta penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil pengumpulan bahan hukum dan analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja memberikan pembaharuan konsep dan prinsip PT menjadi 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria sebagai UMKM. Kemudian, pemerintah menetapkan PP No 8 Tahun 2021 guna mempertegas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang mengatur mekanisme pendirian UMKM sebagai badan hukum Perseroan Perorangan diantaranya adalah didirikan oleh 1 orang, memiliki kegiatan UMKM, pembuatan surat pernyataan pendirian, mendaftarkan secara elektronik melaui MENKUMHAM, mengurus NPWP Perseroan Perseorangan serta mengurus NIB dan izin usaha Perseroan Perorangan. Sementara itu, akibat hukum dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini adalah bahwa pribadi dalam hal ini pendiri, pemegang saham, sekaligus direksi Perseroan memiliki tanggung jawab penuh atas kerugian yang didapatkan oleh Perseroan Perseorangan karena ketiadaan sistem check and balance dari pihak lain.
Pentahelix Model-based Collaboration in the Implementation of Covid-19 Mitigation Policies Rahmah, Laily Ainur; Nisa, Ainun; Kamil, Muhammad
Sultan Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2025): Sultan Journal of Social Sciences & Humanities
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/sultan.v4i2.1010

Abstract

This study purpose to review and analyze the implementation policy to prevent Pandemic Covid-19 through pentahelix collaboration, using previous research as a reference source which is then analyzed to find out the urgency and differentiation between the research. From the results of previous research analysis, it can facilitate the author in understanding the phenomena and problems that happening in the implementation of the Covid-19 policy, so that it can make analyzed more specifically the role of the pentahelix collaboration in the implementation of policies, so as to produce the problem solving that can be used in the future. This study uses literature study method, in the form of journal, books, and other supporting documents. In addition, the study also used data obtained from the website of the drone emprit academic which contains the results of social media analysis, which is then reprocessed to be analyzed and narrated. This study refers to pentahelix model theory. So through this method and theory, it can be known that the results of the research is a collaboration conducted by the five pentahelix elements (government,society, academia,media, and private sector) still not implemented to the maximum. This was due to a lack of understanding of the policies made by the government in prevent the Covid-19.
Diversifikasi Produk Ikan untuk Solusi Peningkatan Ekonomi Kreatif Masyarakat Pesisir di Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara Andini, Arista Suci; Darayani, Dhiafah Hera; Kamil, Muhammad Ikhsan; Hardoko, Hardoko; Bintoro, Gatut; Swandayani, Rosalina Edy; Juniawan, Alvin
Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol. 7 No. 1 (2026): February
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jpu.v7i1.18789

Abstract

This community service program aims to enhance the knowledge and skills of members of the Karang Taruna youth group and local fishing groups through the application of appropriate technology in fisheries product diversification in Sambik Elen Village, North Lombok Regency. The program was implemented using a participatory approach through training in the production of fish floss and fish nuggets, as well as the use of an oil-draining spinner and product packaging techniques. Evaluation was conducted at the beginning and end of the program using pre-test and post-test instruments. The results indicate a significant improvement in partners’ knowledge and skills, reaching 92%, in processing fish catches into higher-value and longer-lasting products. The program emphasizes financial self-reliance and entrepreneurship by optimizing local potential to create sustainable flagship products, while simultaneously reducing dependence on raw fish sales and minimizing economic losses among fishermen.
The village-owned enterprise in the Context of the Villagers’ Welfare Kamil, Muhammad Ikhsan; Isnani, Atin Meriati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4810

Abstract

Village-owned enterprises is an important entity in the Indonesian democratic economic system that aims to improve the well-being of the villagers. The economic democratic system in the village refers to the principle that the village economy is managed and planned by the villagers in accordance with their potential, on the basis of family and royong gotong. The research emphasizes that Village-owned enterprises was established to accommodate all economic and public service activities managed by the village or inter-village cooperation, in accordance with Government Regulation No. 11 Year 2021. The main objective of Village-owned enterprises is to increase the prosperity of the people of the village through economic independence and the application of the principles of economic democracy. As a legal body, Village-owned enterprises, is expected to comply with applicable regulations and laws with high transparency and accountability, as well as ensuring the sustainability of programs that benefit the village community. Public participation in decision-making is also the key to achieving shared happiness and well-being. Philosophically, Village-owned enterprises should be able to fill the void in village development and not replace existing economic activity. With professional management and integration into local and national economic systems, Village-owned enterprises is expected to improve the well-being of the villagers sustainably
Reimagining Islamic Philanthropy in the Digital Economy: A Comparative Analysis of Branding as Ethical Capital in Private and State-Owned Institutions Putra, Muhammad Deni; Muslim, Aziz; Afandi, Mukhamad Yazid; Sahroni, Abdullah; Husain, Muhammad Kamil; Utami, Sari
IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 15 No. 1 (2026): April (on progress)
Publisher : Department of Sharia Economics Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54471/iqtishoduna.v15i1.3443

Abstract

This qualitative library research examines the contrast in social media branding effectiveness between private and state-owned Islamic philanthropic institutions, an important issue in the digital era where public trust and engagement are essential. Using a systematic thematic analysis of scholarly literature published between 2014 and 2024, the study finds that private institutions consistently outperform their state-owned counterparts by leveraging organizational agility, innovative storytelling, and transparent communication. These practices are further interpreted as contemporary manifestations of core Islamic values, namely amanah (trust) and ihsan (excellence). The primary objective of this study is to identify the underlying factors contributing to this disparity and to generate actionable insights for optimizing digital outreach in Islamic philanthropy. The findings suggest that effective branding is not merely a technical advantage but also reflects a deeper institutional alignment with ethical principles, enabling private institutions to build stronger community engagement and donor loyalty. Accordingly, this study offers important implications by proposing a transformative approach through which state-owned institutions can adopt value-based digital strategies to enhance transparency, public appeal, and overall social impact, thereby strengthening the Islamic economic ecosystem in the twenty-first century.
E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Malang Nurhasanah Nurhasanah; Ica Indah; Muhammad Kamil
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v4i1.2971

Abstract

The success in government service is seen from the existing reality. The development of the city of Malang to achieve a Smart City is implemented through an Electronic-based system. Included in the procurement of goods / services in the city of Malang using the General Procurement Information System (SiRUP) which will announce the RUP data in Malang City. SiRUP itself is a web-based procurement information system application that is used as a method or tool to announce the RUP. This study aims to determine the implementation of the General Procurement Information System (SiRUP) in Malang. The method used in this research is qualitative through various journal literature and interviews. This study uses primary and secondary data relating to the Development of Information System for General Procurement Plans (SIRUP) to Improve Public Services in Malang City.
Analisis Collaborative Government dalam Meningkatkan Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Ulfriandi Setiawan; Ghenta Geatovan; Muhammad Kamil
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/jipu.v4i2.3260

Abstract

This study aims to examine and at the same time find out how the Collaborative Government Analysis in Improving Community Economic Recovery during the Pandemic Period. The focus of this research is Sumbawa Regency as the object of its study. This research is a structured literature review with data sources obtained through several reading sources such as journals, mass media and online media. In increasing the economic recovery of the community during the Covid - 19 Pandemic, it will certainly require collaboration from the Government (Collaborative Government). Where Collaborative Governance is one solution of a rigid bureaucracy and is not in the recovery of socio-economic conditions in the new normal era. So the Sumbawa Regency government as a policy maker provides an innovation in improving the economic recovery of the community during the Covid-19 pandemic with the Sumbawa Regency Government Policy in Improving Community Economic Recovery through MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), such as the first seven PEN programs, JPS ( Social Safety Net), secondly there is business capital assistance for 20 Ultra Micro entrepreneurs (UMI), third is facilitated by licensing subsidies for KUMKM, fourth facilitates halal certification, fifth is assistance from micro business actors (BPUM) or presidential assistance (Banpres), sixth is empowerment UMKM, then the last one is the economic stimulus program. And also with the use of digital technology, these SMEs can reach a wider market, cutting costs. As well as the emergence of many UMKM digital marketing platforms to support the process and performance of these MSMEs because it is seen from the development and development in the form of this infrastructure, of course, public access to develop their business through a digital system is expected to run well.
Prevalensi Avian Influenza pada Itik Mojosari di Kabupaten Solok Berdasarkan Deteksi Influenza A qRT-PCR Muhammad Kamil; Yulia Yellita; Bayu Rachman
MASALIQ Vol 6 No 1 (2026): JANUARI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/masaliq.v6i1.8872

Abstract

Although Avian Influenza (AI) has been widely reported as a strategic poultry disease in Indonesia, studies that specifically document AI occurrence based on molecular detection in traditionally raised Mojosari ducks remain relatively limited, particularly in major duck-producing areas in West Sumatra. This study aimed to analyze the occurrence of Avian Influenza in Mojosari ducks in Nagari Cupak, Gunung Talang Subdistrict, Solok Regency, as a basis for strengthening poultry disease control. A quantitative approach with a cross-sectional design was employed, involving 50 Mojosari ducks purposively selected from smallholder farms. Data were obtained through laboratory examination using the Influenza A quantitative reverse transcription–polymerase chain reaction (qRT-PCR) method and were analyzed by calculating prevalence, 95% confidence intervals using the exact binomial method, and a proportion test to assess differences in infection occurrence. The results showed that 90.0% of ducks tested positive for Avian Influenza, with an estimated prevalence of 90.0% (95% CI: 78.2–97.4%), and the difference in proportions between positive and negative ducks was significant (p < 0.001). This high level of occurrence indicates active viral circulation associated with the characteristics of the aquatic agroecosystem, low biosecurity implementation, and traditional systems of duck husbandry and movement. The findings underscore the importance of strengthening laboratory-based surveillance, enhancing biosecurity in smallholder farms, and intensifying control of poultry movement, and they provide practical implications for stakeholders in AI control based on a One Health approach, while also opening opportunities for further studies on environmental and management-related risk factors in duck production. Keywords: Avian Influenza; Mojosari Ducks; qRT-PCR; Prevalence; Veterinary Epidemiology
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abdul Hamid, Siti Hazariah Abdullah Sahroni Ach. Apriyanto Romadhon Adawiah, Amalia Muazzah Afandi, Mukhamad Yazid Ahmad Hanafie Aisyah Aisyah Hayatun Suaibah Ajeng Imania Aldi Al-Banjari, M Ali Roziqin Ali, Adlan Aliyah, Rosmatun Alvin Juniawan Amalia Rahmadani Anwar Andini, Arista Suci Arjunis, Arjunis Artanti, Arere Yhovinda Asep Nurjaman Asmera, Nur Nabila Izzati Aswadi, Khairul Aulia Annisa Nabila Ayu Evita Sari Bahtiar Bahtiar Bayu Rachman Cellindita, Switsa Danang Kurniawan Dedi Kusuma Habibie Dedik Fitrah Suhermanto Delly Maulana Dessy Agustina Sari Devina, Amanda Dhiafah Hera Darayani Dia Zulfia Rahmadani Dini Kusuma Arya Wardana Dwi Nopriyanto Dwi Widodo Eko Priyo Purnomo Elly Eka Fajrin Maulana Fajrina, Amaliana Fauziyah, Salwa Fitrianti, Anisa Gatut Bintoro Ghenta Geatovan H, Saiman Habib Abdul Aziz Hafizatul Ulum Haikal, Deri Fikri Hakim, Muhammad Taufiqul Hardoko Hardoko Hasan, Haliza Herdiana, Dian Ho, Dina Syazana Ho Imran Ibrahim, Wisam Nabeel Ica Indah Idat, Iradhad Taqwa Ikyan, Adzka Ira Indawati Iradhad Taqwa Sihidi Irkham, Sulung Satriyo Irma Istihara Zain Iskandar Muda Isnani, Atin Meriati Jamaludin, Thandar Soe Sumaiyah Jeni Susyanti Juli Astutik Kamil, Kamil Khrisno Hadi Kusuma, Jauhari Dewi Lokapitasari Belluano, Poetri Lestari Lubis, Sakban Lutfi Budi Ilmawan, Lutfi Budi Malik, Mukhlis Mamat, Wan Hasliza Wan Mat Yusof, Afzan Maulida, Putri Zahra Mauludin, Novie Afif Mazlan, Muhammad Alif Md Isa, Muhammad Lokman Mocktar, Nurfatin Aina Muhamad Raihan Muhammad Aziz Muslim Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Eko Muhammad Kanda Setia Putra Muhammad Shaddam R. M Nawril Rakhathoriq Nik Mohd Hatta, Nik Noor Kaussar Nisa, Ainun Nor, Mahirah Mohd Nur Sofyan Nurhasanah Nurhasanah Nurlaila Fitriani Nurumal, Mohd Said Octavia Putri Pangestu Octavia Putri Pangestu Perdana, Vicky Alfitra Prabowo, Sekti Andy Prasetya Taruma Eka Kapti Pratama, Prasetya Eka Putra, Muhammad Deni Putri, Astian Rahmah, Laily Ainur Retnandari, Nunuk Rifki Muhammad Rifki Muhammad, Rifki Rifma Ghulam Dzaljad Riko Ratna Setiawan Rosalina Edy Swandayani RR. Ella Evrita Hestiandari Sadewo, Bayu Saidatul Habibah Saiman . Salahudin Salahudin Salahudin Sari, Ayu Evita Satria, Maulana Setiadi, Aneza Putri Setyaningrum, Aisyah Firanti Sihidi, Iradhad Siti Raudah Solly Aryza Sri Karyati Sri, Neng Sujono, R. Rahadian Sulaiman, Suliza Sulung Satriyo Irkham Suradi Suradi Switsa Cellindita Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin SYIHABUDIN, SYIHABUDIN Talitha Nabilah Zaki Tri Sulistyaningsih, Tri Ulfriandi Setiawan Umi Kulsum Umi Kulsum Utami, Sari Wasehudin, Wasehudin Wijaya, Herman Wiwit Wiwit Wulan Noviani Yana Safriyana Hijri Yana Syafriana Hijri Yana Syafrieyana Yana Syafriyana Hijri Yulia Yellita Yusrin Rahmawati Zainal Abidin, Rohulizzat Zulfi Imran