Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Pantun Sebagai Bentuk Komunikasi Lingkungan Masyarakat Uluan di Sumatera Selatan Yenrizal, Yenrizal; Muhaimin, Ahmad; Sirozi, Muhammad
Jurnal Komunikasi Vol. 19 No. 1 (2024): VOLUME 19 NO 1 OKTOBER 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/komunikasi.vol19.iss1.art10

Abstract

The purpose of this study was to find and explain the existence of pantun as a means of environmental communication in the Uluan community of South Sumatra. The study used a qualitative method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and searches for relevant documents. The results of this study indicate that environmental communication in pantun can be divided into two categories. The first category explicitly refers to environmental issues, and the second category is not explicitly related to environmental issues, but its implicit meaning refers to environmental issues. This study also found that pantun as a form of environmental communication in the Uluan community of South Sumatra is dynamic and continues to reproduce. Because pantun is rooted and sourced from the environmental conditions of the community itself, this study recommends that pantun can be a medium for environmental campaigns.
Peran Subbid Penmas dalam Membangun Komunikasi Efektif dengan Masyarakat melalui Program Radio (Studi Pada Humas Polda Sumsel) Utami, Putri; Muhaimin, Ahmad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepolisian, Khususnya Bidang Humas, memiliki peran dalam membangun institusi citra dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kegiatan humas menunjukkan adanya komunikasi, yaitu tercermin dalam menyampaikan komunikasi dua arah dengan khalayak. Dalam lembaga atau instansi milik pemerintah, keberadaan Humas sangtlah penting, baik secara fungsional maupun operasional. Dalam struktur Humas Polda Sumsel terdapat tiga Subbidang meliputi, bidan Penmas (Penerangan Masyarakat), bidang PID (Pengelolaan informasi dan Dokumentasi), dan bidang Mulmet (Multimedia). Dalam menjalin kemitraan dengan berbagai macam media massa, Polri mengedepankan prinsip hubungan yang saling bermanfaat dengan media (Simbiosis Mutualisme). Radio adalah salah satu media komunikasi yang masih relevan dan efektif. Diperlukan peran Subbid Penmas dalam menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan interaksi yang positif antara kepolisian dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran dari Subid Penmas (Subbidang Penerangan Masyarakat) dalam membangun komunikasi secara efektif melalui program radio masyarakat.
Strategi Komunikasi Subbid Pid Humas POLDA Sumsel dalam Membangun Citra Positif POLRI Marliza, Desi; Muhaimin, Ahmad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi strategi komunikasi Subsektor Humas Pengelola Informasi dan Dokumentasi terhadap peningkatan kepercayaan publik yang diukur dari tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi yang digunakan oleh Subsektor Humas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam rangka membangun citra positif kepolisian. Mengingat tugas utama personel humas pemerintah lebih berfokus pada pelayanan publik atau peningkatan pelayanan publik.. Melalui pendekatan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Judul ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan menganalisis lebih lanjut, kita dapat memahami bagaimana strategi komunikasi yang tepat dapat berkontribusi pada perbaikan citra Polri. Sub bidang Pengelola informasi dan Dokumentasi Humas Polda Sumsel memegang peranan penting dalam menciptakan citra positif Polri di mata masyarakat.
Sosialisasi Pemanfaatan Tanaman Herbal Tradisional sebagai Alternatif Pendukung Pengobatan Diabetes Melitus Tipe 2 Sari, Novita Indira; Shalha, Nur Prettiya; Muhaimin, Ahmad; Firdaus, Nabila Syifa; Safitri, Nadia; Andika, Andika; Hasani, Najwi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31534

Abstract

Diabetes melitus tipe 2 merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia dengan tingkat kontrol glikemik yang masih rendah. Pemanfaatan tanaman herbal sebagai terapi komplementer berpotensi membantu pengendalian penyakit ini secara alami dan aman. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas sosialisasi pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap pengobatan diabetes tipe 2. Kegiatan dilaksanakan di Pekapuran Raya Ujung Gang, Kecamatan Banjarmasin Timur pada 23 Juni 2025 dengan sasaran ibu-ibu masyarakat setempat. Metode sosialisasi menggunakan presentasi, leaflet, dan diskusi interaktif, serta diukur melalui pretest-postest dan kuesioner kepuasan peserta. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan rata-rata skor pengetahuan dari 69% menjadi 91% setelah sosialisasi, serta tingkat kepuasan peserta mencapai 90,7%. Sosialisasi ini efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan tanaman herbal sebagai pendukung pengobatan diabetes tanpa menggantikan terapi medis utama. Diharapkan pendekatan ini dapat memperkuat kemandirian masyarakat dalam pengelolaan kesehatan berbasis kearifan lokal.
PEMAHAMAN DAN PRAKTIK KOMUNIKASI POLITIK AKTIVIS GENERASI Z MENJELANG PILKADA 2024 DI KOTA PALEMBANG Maharani Hardian, Siti; Muhaimin, Ahmad; Setiawan, M.Arif
JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Vol. 16 No. 1 (2025): MARET
Publisher : UNIVERSITAS STEKOM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jtikp.v16i1.988

Abstract

This study explores the understanding and practice of political communication among Generation Z activists ahead of the 2024 regional election in Palembang using a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews with Generation Z activists and relevant literature analysis. The theory of symbolic interactionism is used to understand how political understanding is formed through communication and social interaction within the context of local politics. Generation Z activists in Palembang play a crucial role in disseminating political information, particularly to young voters, through community discussions and social media. The findings show that activists actively engage in various forms of political activities such as discussions, policy advocacy campaigns, and election monitoring to ensure a transparent and fair electoral process. Social media serves as their primary platform for spreading relevant political information and raising public awareness. However, activists also face challenges related to misinformation and disinformation on social media, which can negatively influence public opinion. Through social interactions within communities and organizations, these activists construct collective meanings regarding social and political issues that are highly relevant to their lives. In conclusion, the involvement of Generation Z activists in Palembang’s 2024 regional election reflects their commitment to political and social change. Therefore, strengthening social media literacy, improving political education, and ensuring more transparent election monitoring are essential to empower young generations to continue acting as agents of change for societal progress. These activists play a critical role in supporting democratic sustainability and social advancement. 
Peran Nilai, Sikap, dan Kepuasan Kerja dalam Konteks Organisasi Yasin, Fauzi Sholeh; Muhaimin, Ahmad; Suharyat, Yayat
NUSRA : Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2024): NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan, Februari 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/nusra.v5i1.1866

Abstract

This research aims to determine the role of Values, Attitudes and Job Satisfaction in organizations. This research is a literature study with a descriptive analysis approach. Meanwhile, the data source used is all literature regarding the role of values, attitudes and job satisfaction in the organizational context. The data is then collected and processed into research results. Data validity is carried out by source triangulation, namely comparing data obtained from various sources. This research shows that the role of values, attitudes and job satisfaction is proven to have a significant dominant influence. The results of this research indicate an increase in satisfaction among organizational members, which can be achieved by encouraging strong work motivation and strengthening commitment to the organization based on organizational cultural values. This effort can be started by creating a conducive work environment; The organization is able to provide all facilities that support the smooth running of learning and teaching. To improve the quality of human resources, apart from effective management, high discipline is required from all members of the organization.
Implementasi Nilai Transparansi dan Akuntabilitas pada Pelayanan Humas Polda Sumsel Rasyidin, Syakirah Annisa Fayyasa; Muhaimin, Ahmad; Pebriana, Rina
Edutik : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol. 5 No. 2 (2025): EduTIK : April 2025
Publisher : Jurusan PTIK Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/edutik.v5i2.11657

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji implementasi nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan humas di Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Fokus utama penelitian adalah bagaimana Humas Polda Sumsel menerapkan prinsip pelayanan prima yang berorientasi pada keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik guna meningkatkan kredibilitas institusi kepolisian. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan perwakilan dari empat unit di Humas Polda Sumsel, yaitu Subbag Renmin, Subbid Penmas, Subbid PID, dan Subbid Multimedia, serta observasi langsung dan dokumentasi kegiatan pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polda Sumsel mengimplementasikan pelayanan prima melalui komunikasi dua arah yang efektif dengan masyarakat dan mitra kerja, baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka dan program “Jumat Curhat”, maupun tidak langsung melalui siaran pers bersama media. Pelayanan ini menekankan prinsip transparansi dengan penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu, serta akuntabilitas melalui tindak lanjut terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat. Implementasi nilai-nilai tersebut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik dan citra positif Polda Sumsel. Penelitian ini menggunakan teori excellence in public relations dari Grunig & Hunt (1984) sebagai landasan analisis, khususnya dimensi tanggung jawab sosial dan keterbukaan dalam praktik kehumasan. Dengan demikian, Humas Polda Sumsel berhasil menjalankan fungsi strategisnya dalam membangun hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat melalui pelayanan yang transparan dan akuntabel. ABSTRACT  This research examines the implementation of transparency and accountability values in public relations services at Polda South Sumatera (South Sumatera). The main focus of the research is how the public relations unit of Polda South Sumatera implements the principles of excellent service oriented towards information disclosure and accountability to the public in order to enhance the credibility of the police institution. The method used was in-depth interviews with representatives from four units in Polda South Sumatera's public relations, namely Subbag Renmin, Subbid Penmas, Subbid PID, and Subbid Multimedia, as well as direct observation and documentation of service activities. The results show that the public relations unit of Polda South Sumatera implements excellent service through effective two-way communication with the public and partners, both directly through face-to-face meetings and the “Jumat Curhat” program, and indirectly through press releases with the media. This service emphasizes the principles of transparency through the delivery of accurate and timely information, and accountability through follow-up to public aspirations and complaints. The implementation of these values has contributed to increased public trust and a positive image of Polda South Sumatera. This study uses Grunig & Hunt's (1984) theory of excellence in public relations as the basis for analysis, particularly the dimensions of social responsibility and openness in public relations practices. Thus, the public relations of Polda South Sumatera has successfully carried out its strategic function in building harmonious relations between the police and the community through transparent and accountable services.
The Implementation of Triple T Values into the Organization of Nadhatul Ulama: Lessons from Mbah Hasyim’s Core Values for Developing World Peace Education Muhaimin, Ahmad; Musnandar, Aries
Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars Vol 6 No 1 (2022): AnCoMS, APRIL 2022
Publisher : Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah IV Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/ancoms.v6i1.462

Abstract

Artikel ini memaparkan implementasi Triple T Core Values ​​Mbah Hasyim ke dalam Organisasi Nadhatul Ulama (NU) dan Lembaga Pendidikannya, Penelitian ini membahas tentang pentingnya peran Core Values ​​Mbah Hasyim ke dalam Organisasi NU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi positif dari Nilai-Nilai Inti Mbah Hasyim dalam pendidikan perdamaian dunia melalui lembaga-lembaganya. Nilai-nilai inti mbah Hasyim saat ini relevan untuk diangkat ketika UNESCO mencanangkan pendidikan perdamaian dunia. Nilai-nilai tersebut dilihat dalam konteks perspektif umat Islam Indonesia. Mbah Hasyim sebagai pendiri Nahdhatul Ulama (NU) memiliki jiwa damai karena ia menemukan nilai-nilai yang terkandung dan nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran Islam dan dirumuskan menjadi nilai-nilai triple core. NU sebagai organisasi keagamaan yang berlandaskan konsep Ahlussunnah wal Jama'ah, memiliki prinsip 3 Ts: Tawassut (Moderat), Tawazun, Tasamuh, plus amar ma'ruf dan nahi munkar; yang selalu menjadi landasan politik kebangsaan NU dalam perpolitikan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi nilai-nilai inti mbah Hasyim serta melihat implementasi nilai-nilai tersebut ke dalam Organisasi NU. Tujuan peneliti adalah untuk mendapatkan konsep yang jelas dan tepat sebelum melanjutkan penelitian lapangan yang akan menjadi langkah penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang pertama-tama memanfaatkan studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian akan membuktikan nilai-nilai inti Mbah Hasyim berkontribusi banyak terhadap toleransi beragama, perdamaian dan hidup bersama dalam satu visi dan identitas sebagai kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai landasan filosofis merupakan jalan tengah untuk mencegah Indonesia dari benturan agama dan negara dan terbukti efektif dalam menjembatani perbedaan suku, agama, ras, budaya dan bahasa sehingga seluruh elemen bangsa Indonesia mampu hidup bersama (common platform) dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PROSES LEGALITAS GURU DAN UNIT TPA/TKA BKPRMI BERBASIS KOMUNIKASI KOLABORATIF DI KABUPATEN OGAN ILIR (STUDI PADA TPA/TKA KECAMATAN INDRALAYA DAN INDRALAYA UTARA) Muhaimin, Ahmad; Farid, M. Mifta; Afriany, Deany; Juainah, Norma
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 4 (2025): November 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i4.5525

Abstract

This study discusses the legalization process of teachers and TPA/TKA BKPRMI units based on collaborative communication in Ogan Ilir Regency, specifically in Indralaya and North Indralaya Districts. This study uses the theory of "communicative action" by Jürgen Habermas. This theory emphasizes that communication that is free from manipulation and is consensus-oriented can build mutual trust, transforming individual interactions into effective collective collaboration. This study uses a qualitative research method with a case study approach involving the Ministry of Religious Affairs of Ogan Ilir Regency, the People's Welfare Section of Ogan Ilir Regency, DPK BKPRMI administrators, and TPA/TKA institutions. Data were collected through interviews and observations. Data were analyzed using an interactive model consisting of three stages: data condensation, data display, and drawing conclusions. Active involvement between teachers, unit administrators, and related parties plays an important role in accelerating the legalization process, from administrative processing to the issuance of operational permits. The collaborative approach encourages effective coordination, transparency, and mutual trust so that bureaucratic challenges can be overcome together. The results of this study indicate that collaborative communication in the Legalization Process for Teachers and TPA/TKA Units of the BKPRMI in Ogan Ilir Regency has been successful in realizing community empowerment. This collaboration enables more effective problem-solving in the legalization process for teachers and units and can also improve the quality of early childhood religious education services in the area.
Forced Repossession of Vehicles by Debt Collectors and Its Implications for Consumer Protection after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 Susanto, Alfinto Rizky; Rifa’i, Muhammad Rifqi; Muhaimin, Ahmad; Hamidan, Friska Nova; Sahwal, Muhammad; Ifaza, Savina Distya
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.1162

Abstract

Forced repossession of vehicles by debt collectors in public spaces continues to occur despite the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, which affirms that the execution of fiduciary security may not be carried out unilaterally and must follow lawful procedures. This situation creates legal uncertainty for consumers and increases the risk of intimidation and violence in financing practices. This article examines the implications of the decision for consumer protection and law enforcement by assessing the gap between legal norms and practices in the field. This study employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations, court decisions, and comparative evaluations of repossession practices, supported by mass media information and regulatory reports from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). The findings indicate that the Constitutional Court’s decision has transformed fiduciary execution by restricting creditors from forcibly seizing vehicles from debtors; however, weak supervision, limited understanding among law enforcement officials, and the involvement of uncertified third-party debt collectors continue to create opportunities for forced repossession practices. This study concretely identifies a gap between the provisions of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 and field practices, as forced repossession by debt collectors still occurs despite the requirement that fiduciary execution be conducted through the debtor’s consent or a court order. This gap arises from the absence of national standard operating procedures for law enforcement officers, weak oversight by the OJK over the use of debt collectors, limited police understanding of fiduciary execution, and low levels of consumer legal literacy. Therefore, this study emphasizes the need for technical regulations governing the operational procedures of fiduciary execution and the strict enforcement of administrative sanctions, including fines, license suspension, and operational bans, to ensure that constitutional provisions are implemented effectively and consistently in practice.