Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.997
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Awang Long Law Review Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kompilasi Hukum Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Collegium Studiosum Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Bacarita Law Journal Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Law and Economics Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Transcendental Law Rechtsvinding Journal Law and Government Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Jurisprudence
Erwin, Yulias
Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM ANAK DI PANTI ASUHAN ASY-SYIFA’ TERHADAP BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT: Building Legal Awareness Of Children In Asy-Syifa Orphanage' Against Bullying In The School And Community Environment Harun, Rina Rohayu; Septyanun, Nurjannah; Erwin, Yulias; Supryadi, Ady; Yamin, Bahri; Yuliani, Tin; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Aminwara, Rena; Mantika, Aesthetica Fiorini; Ariani, Zaenafi
Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/amal.v2i1.94

Abstract

Cases of violations of child protection. Of the reports received, 837 cases occurred within the education unit, including: Children who were victims of bullying or harassment: 87 cases, Children victims of educational policies: 27 cases, Children victims of physical and/or psychological violence: 236 cases and Children victims of sexual violence: 487 cases. From data collected by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI), bullying cases are still a terror for children in the school environment. Meanwhile, the types of bullying that victims often experience are physical bullying (55.5%), verbal bullying (29.3%), and psychological bullying (15.2%). Meanwhile, regarding educational level, elementary school students were the most victims of bullying (26%), followed by middle school students (25%), and high school students (18.75%). The aim of this service is to provide education to participants in community service activities so that bullying does not occur at school. The method used is a socialization method carried out face to face. The results are 50%. Orphaned children do not understand the limits of bullying itself, and their rights as children and citizens, despite the social and economic disparities they have. Some of the orphanage children are still insecure about their condition of not having parents, or having incomplete parents. So they tend to tolerate what happens to them, because they are not aware of these rights and also their own condition.
Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Rizan, Lalu Samsu; S, Nurjannah; Erwin, Yulias
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2259

Abstract

Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Dalam hukum acara perdata didasarkan oleh Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata. Sementara Alat Bukti Elektronik dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah dan telah diatur tersendiri dalam UU ITE. Namun, dalam Hukum Acara Perdata belum diatur secara legalitas formilnya. Tujuan dilkaukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Alat bukti elektronik dalam perkara perdata dan Bagaimana jaminan kepastian hukum Alat Bukti Elektonik dalam Hukum Acara Perdata. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) kedudukan alat bukti elektronik dalam Hukum yang ada di Indonesia sah, juga kekuatan alat bukti elektronik dipersamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang hanya memberikan kepastian hukum sebatas pengakuan eksistensi Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Harus ada pengaturan yang ideal mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata untuk menjamin kepastian hukum tata cara penyerahan dan keberlakuannya ialah: pertama, dengan mekanisme pembaharuan HIR dan RBg. Kedua, pihak yang berwanang menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan tata cara penyerahan Alat Bukti Elektronik.
Local Wisdom of Lombok Community in the Development of Tourism Law: A Study in the Kuta Mandalika Special Economic Zone Yulias Erwin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6157

Abstract

The rapid development of global tourism involves various social aspects, including the local wisdom of a nation. In tourism, local wisdom holds a dual role: on one hand, it adds cultural depth and uniqueness to tourism promotion; on the other, it faces the threat of degradation due to the influence of Western values brought by foreign tourists. This study investigates the role of local wisdom in the development of tourism law in Lombok, a region designated as a National Strategic Project in tourism. The research was conducted in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok, and analyzed using a normative-empirical approach. The results showed that local wisdom can significantly influence tourism law, particularly in legal substance, structure, legal culture, and dispute resolution mechanisms. Implementing tourism law development policies based on local wisdom can help preserve tourism assets, transform local wisdom into regional regulations, resolve disputes, and improve tourism safety and order. This research is expected to contribute significantly to future legal frameworks, underscoring the importance of integrating local knowledge into formal legal systems, ensuring cultural heritage preservation and sustainable tourism advancement.
Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkotika di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Yulias Erwin; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Tin Yuliani; Bahri Yamin; Rena Aminwara; Zaenafi Ariani; Fahrurrozi Fahrurrozi; Aesthetica Fiorini Mantika; Nur Oktaviani
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 4 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i4.27758

Abstract

Abstrak Peredaran narkotika di Indonesia sudah mencapai tahap darurat yang sangat mengkhawatirkan. Kejahatan tindak pidana narkotika, sangat wajar dalam hukum pidana sebut menjadi salah satu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa. Korban peredaran narkotika tidak memandang usia, dari usia dewasa, remaja, dan anak-anak. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional melalui hasil survey nasional prevalensi penyalahguna narkotika tahun 2023, menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73 % atau setara  dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok usia 15-24 tahun. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini, memberikan penyuluhan hukum serta edukasi terhadap anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, terhadap bahanyanya penyalahgunaan narkotika. Panti Asuhan Muhammadiyah adalah lembaga sosial yang didirikan oleh Muhammadiyah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Saat ini, panti memiliki total 39 anak asuh dari jenjang SD, SMP, sampai SMA, dan 24 lansia dalam program home care. Adapun peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak  anak jenjang SD-SMP.  Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan menyampaikan materi secara visualisasi, interaktif, serta pemilihan bahasa serderhana, agar mudah dipahami oleh anak-anak perserta. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan, saat penyampaian materi, anak-anak sangat antusias mendengarkan pemaparan materi, serta merespon dengan pengajuan pertanyaan dari 7 (tujuh) anak. Selanjutnya para pemateri kembali melakukan evaluasi dengan memberikan kuis kepada para perserta. Kata kunci: narkotika; usia rentan; anak; penyalahgunaan Abstract The circulation of narcotics in Indonesia has reached a very worrying emergency stage. Narcotics crime is very normal in criminal law to be called an extra ordinary crime. Victims of narcotics trafficking regardless of age, from adults, teenagers and children. Based on data from the National Narcotics Agency through the results of a national prevalence survey narcotics abusers in 2023, shows a prevalence rate of 1.73% or the equivalent of 3.3 million Indonesians aged 15-64 years, which shows a significant increase in narcotics abuse among the 15-24 year age group This service provides legal counseling and education to the children of the Mataram Muhammadiyah Orphanage, regarding the dangers of narcotics abuse. The Muhammadiyah Orphanage is a social institution founded by Muhammadiyah to provide protection, education and care for orphaned children and underprivileged families. Currently, the orphanage has a total of 39 foster children from elementary, middle and high school levels, and 24 elderly people in the home care program. The participants involved in this activity were as many as elementary-middle school level children.  The method used is legal outreach and counseling, by presenting material in a visual, interactive manner, and choosing simple language, so that it is easy for the participating children to understand. Next was a discussion and question and answer session. The results of the activity showed that when the material was delivered, the children were very enthusiastic about listening to the material presentation, and responded by asking questions from 7 (seven) children. Next, the presenters carried out another evaluation by giving a quiz to the participants. Keywords: narcotics; vulnerable age; child; abuser
Sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Peredaran Barang Terlarang Julia, Hepy; Harun, Rina Rohayu; Erwin, Yulias
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v6i3.27498

Abstract

Correctional institution has an important role in developing inmates to became better individuals ready to return to society. Today, The number of inmates in correctional institutions is a challenge for the Ministry of Immigration and Corrections. Many security disturbances to correctional institution, both from outside and from within, make correctional institution a place that is vulnerable to violations, both from inside and outside the correctional institution. Prohibited goods are something that must be watched out for when entering a correctional institution, this is because it will disrupt the security stability within the correctional institution. The aim of this research is to find out the security system in correctional institution to prevent the circulation of prohibited goods. Research method used in this research is juridical-normative legal research. The result of thus study are the criteria for prohibited goods in correctional institution such as money, valuables, drugs, alcohol, electronic devices dan firearms. Security system against the entry of prohibited goods into the correctional institution, namely Main Doo Security (P2U), inspection of goods and body, establishing rules regarding goods entering the Prison and routine searches.
Limitation of Administrative Authority of the Regional Office of the National Land Agency in the Cancellation of Land Rights Certificates Abd. Rahman; Siti Hasanah; Yulias Erwin
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1759

Abstract

The existence of a certificate as proof of ownership does not automatically serve as the sole guarantee of legal certainty regarding a person’s ownership of land, as certificates often contain administrative and legal defects. This study aims to: 1) identify the limits of the administrative authority of the West Nusa Tenggara Provincial Office of the National Land Agency in revoking land title certificates in accordance with laws and regulations; 2) To examine and analyze the Decision of the West Nusa Tenggara Provincial Office of the National Land Agency No. 158/SK-52.MP.02.03/X/2022; and 3) To examine the legal implications of certificate revocation by the West Nusa Tenggara Provincial Office of the National Land Agency on legal certainty and the protection of land rights for certificate holders. The research approach used is the normative research method; specifically, this study employs a descriptive-analytical approach. The types and sources of data in this study include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis method used is qualitative data analysis. The results of the study indicate that: (1) The administrative authority of the NTB Regional Office of the National Land Agency (BPN) to revoke certificates is strictly limited by Article 32(2) of Government Regulation No. 24 of 1997 regarding the five-year time limit and the exclusive jurisdiction of civil courts in ownership disputes. (2) Decision No. 158/SK-52.MP.02.03/X/2022 formally meets the legal requirements regarding authority but, in substance, violates the Principles of Legal Certainty and Diligence by revoking a certificate issued under a government program (PTSL) without a final and binding court decision. (3) The legal implications of this revocation are the loss of the certificate holder’s legal status and a weakening of public confidence in the legal certainty guaranteed by land certificates. It is recommended that regulations be harmonized so that administrative revocations continue to respect the substantive rights of citizens.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROSES MERARIQ DALAM PERSPEKTIF KUHP 2023 Muhammad Padil Akbar; Rina Rohayu Harun; Yulias Erwin
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.173

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami Kebijakan Hukum Pidana terhadap Proses Merariq dalam Perspektif KUHP 2023. Bagaimana Aspek kepastian hukum proses merariq berdasarkan KUHP 2023 dan bagaimana proses merariq pada Masyarakat sasak dan kaitannnya dengan perbuatan pidana, Penelitian dilakukan denganm pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1 Di dalam hukum pidana ada 2 (dua) hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis (hukum pidana adat) dan hukum yang bersumber pada KUHP dan peraturan undang-undang yang tertulis lainnya. 2 Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar keadilan dan keamanan di tengah masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur tentang delik adat. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia dan budaya dan tidak akan dapat dihapus dengan peraturan parundang-undangan yang tertulis. Andaikata ada undang-undang yang menghapus peraturan hukum pidana adat maka hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada perundang-undangan.
Critical Study of the Characteristics of the Judicial Decision on the Judicial Review of Supreme Court Decision Number 72 P/HUM/2022 on the Minimum Wage Nurjannah Septyanun; Yogi Hadi Ismanto; Dwi Martini; Yulias Erwin
Jurnal Jurisprudence Vol. 13, No. 1, June 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v13i1.1867

Abstract

ABSTRACT  Purpose of study: This study aims to analyze the conflict of norms in the Regulation of the Minister of Manpower Number 18/2022 and Government Regulation Number 36/2022 on the Minimum Wage Determination Method. As a result of the conflict, losses will be borne by business actors on the increasing minimum wage based on Government Regulation Number 36/2021 and the Regulation of Minister of Manpower Number 18/2022. This creates legal uncertainty for business actors and laborers. Methodology: This study was conducted using the normative (doctrinal) research method with the approach of legislation and legal reasoning. Data sources were taken from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials using descriptive analysis and analytical critical thinking. Results: The Regulation of the Minister of Manpower contradicts the Law on Manpower in conjunction with Law on Job Creation. The conflict rose because the Manpower Law in conjunction with the Job Creation Law, has limited some of the additional advances of the Wage Determination Law to only the Government Regulation level. Special subjects are: 1) the procedure of the minimum wage regulation; and 2) the formula of the minimum wage calculation. On the judicial review, the judges declared the objection to the judicial review of the petitioner unacceptable. The lawsuit was deemed premature because the Regulation in lieu of Job Creation Law has not reached inkracht (permanent legal force). Applications of this study: This will be useful and beneficial for the development of legal science, especially aspects of legal reasoning involving court decisions. The results are also practical for businesses and laborers when using the methods of determining the legal and fair minimum wage. Novelty/Originality of this study: Judge's Legal reasoning in decision number 72 P/HUM/2022 on Minimum wage was not one of the objection points of the petitioners or the answer to them. A judicial decision outside of a lawsuit, or so-called ex parte decision, is a decision taken by the court without involving the parties to the trial. Keywords: Characteristics of Judge's Decision, Judicial Review, Minimum Wage Method  ABSTRAK  Tujuan: Untuk menganalisis pertentangan norma pada Permenaker Nomor 18/2022 dengan PP Nomor 36/2021, materi pokoknya terkait metode penetapan upah minimum. Akibat pertentangan tersebut, maka kerugian bagi pelaku usaha terhadap perbandingan kenaikan upah minimum berdasarkan PP 36/2021 dengan Permenaker 18/2022. Hal tersebut berdampak kepada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan pekerja. Metodologi: Metode penelitian normative doctrinal, dengan pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan penalaran hukum. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menggunakan analisis deskriptif analitis dan critical thinking. Temuan: Ketentuan Permenaker bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan juncto UU Cipta Kerja. Pertentangan tersebut, karena UU Ketenagakerjaan juncto UU Cipta Kerja telah membatasi beberapa pengaturan lanjutan dibawah UU terkait pengupahan hanya pada tingkat PP. Berlaku materi muatan yaitu: 1) tata cara penetapan upah minimum; dan 2) formula perhitungan upah minimum. Pada uji materiil, putusan Hakim, Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima. Gugatan dianggap masih premature, karena Perpu Cipta Kerja belum incrah. Kegunaan: Berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya aspek penalaran hukum dengan objek kajian putusan pengadilan. Berguna bagi pelaku usaha dan pekerja dalam pemilihan metode penetapan upah minimum, yang berkepastian hukum dan berkeadilan Kebaruan/Orisinalitas: Legal reasoning hakim pada putusan nomor 72 P/HUM/2022 tentang Upah Minimum, bukan merupakan salah satu poin keberatan para pemohon maupun poin jawaban dari termohon. Putusan Hakim, diluar gugatan atau disebut ex parte decision, yaitu keputusan yang diambil oleh pengadilan tanpa melibatkan para pihak dalam persidangan.   Kata Kunci: Karakteristik Putusan Hakim, Uji Materiil, Metode Upah Minimum
Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Samsul Ihsan; Rina Rohayu Harun; Yulias Erwin
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Tipologi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, Metode yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif yang mengkaji putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor agraria, terutama dalam penerbitan sertifikat tanah untuk nelayan, berdampak besar terhadap kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan analisis beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penerapan kepastian hukum dan keadilan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan pengembalian hak tanah yang diambil secara ilegal merupakan langkah penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak nelayan dan meningkatkan keadilan sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif tidak hanya menguntungkan pihak yang dirugikan langsung, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.Kata kunci: Tindak pidana; korupsi; agraria; kepastian hukum; keadilan.
THE MECHANISM OF EXECUTION OF THE JUDGE'S DECISION IN A SIMPLE LAWSUIT Agus Hartawan Firmansyah; Nurjannah Septyanun; Yulias Erwin
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i1.5148

Abstract

Community life is inseparable from conflicts of private interest between one legal subject and another legal subject, both between person to person, person to legal entity or legal entity to legal entity. The conflict that occurs requires a dispute resolution and enforcement of civil law which now seems protracted and long-winded because of the long process of resolving cases in court so that the application of the principle of fast, simple, and light costs cannot be realized. The community's need for justice in resolving a dispute at low cost and with fast events. This research uses the Normative legal research method using a Qualitative approach. The results of the study that, Dispute resolution at low cost and with fast events, the Supreme Court applies a simple lawsuit based on Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 jo PERMA No 4 of 2019 concerning Procedures for Resolving Simple Claims. This Supreme Court regulation is a major step from the Supreme Court to realize the resolution of cases according to the principle of fast, simple and low cost. The implementation of simple lawsuit decisions is the same as the implementation of ordinary civil case decisions, which are carried out voluntarily and execution.Keywords: Simple lawsuit, Judge's decision, and Implementation of the decision
Co-Authors A Malik, Djamil Abd. Rahman Ady Supryadi Aesthetica Fiorini Mantika Aesthetica Fiorini Mantika Agus Hartawan Firmansyah Alpan Hadi Aminwara, Rena Ariani, Zaenafi Bahri Yamin Chintya Dewanta Dedi Afrizal Hidayat Dwi Martini Edi Yanto Fadil, Lalu Muhammad Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Farhan Firzhal Arzhi Jiwantara Fitriani Amelia Gunanta, I Gede Hamdi Hamdi Hamdi Hamdi Hani Usmandani Hery Widijanto Imawanto Imawanto IMAWANTO, IMAWANTO Indra Jaya Julia, Hepy Lalu Samsu Rizan LELISARI, LELISARI Lelisari, Lelisari Mantika, Aesthetica Fiorini Muh. Risnain Muhammad Amin Muhammad Padil Akbar Mukhtar Muslimah Muslimah Nasaruddin Nasaruddin Nur Oktaviani Nurjannah S Raehan, Sri Rena Aminwara Rina Rohayu Harun Rizan, Lalu Samsu Rohayu H, Rina S, Nurjannah Sahidu, Fikhan Sahlan Sahlan Sahrul Sahrul Samsul Ihsan Sarudi Sarudi Selamat, Selamat Siti Hasanah Sovi Santri Susanti Supryadi, Ady Tin Yuliani Tin Yuliani Wahyudi, Ikhsan Yogi Hadi Ismanto Yuliani, Tin Zaenafi Ariani