Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL AGRONIDA Unes Law Review Transparansi Hukum Walisongo Law Review (Walrev) UNES Journal of Swara Justisia Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Case Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Dinamika Hukum Dan Masyarakat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Activa Yuris: Jurnal Hukum Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara ULJLS Indonesian Law Journal Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia
Rosmalinda
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP FENOMENA GENG MOTOR: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERDASARKAN TEORI KONTROL SOSIAL TRAVIS HIRSCHI DI RUANG PUBLIK William Heru Sidauruk; Agusmidah; Rosmalinda
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7372

Abstract

ABSTRAKFenomena geng motor di Indonesia menggambarkan kesenjangan antara idealitashukum dan realitas sosial, di mana hukum seharusnya menjaga ketertiban umum,namun dalam praktiknya belum mampu mencegah maraknya perilaku menyimpangdi ruang publik. Tindakan kriminal seperti balapan liar, penganiayaan, hinggaperusakan menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum serta rapuhnyaikatan sosial di kalangan remaja. Kondisi ini menciptakan gap antara pendekatanrepresif yang dijalankan aparat dengan kebutuhan akan pendekatan sosial yanglebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakanhukum terhadap fenomena geng motor melalui perspektif sosiologi hukum denganmenggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi, serta mengidentifikasi faktorsosial yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui studi kepustakaan danwawancara dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, serta mantan anggota gengmotor di Bandung dan Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakanhukum masih berfokus pada tindakan represif seperti razia dan penindakan pidana,namun belum efektif menekan angka keterlibatan remaja karena lemahnya efek jeradan tidak tersentuhnya akar sosial masalah. Berdasarkan teori Hirschi, melemahnyaattachment, commitment, involvement, dan belief menjadi faktor utama penyebabpenyimpangan perilaku. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap geng motorbelum efektif karena tidak terintegrasi dengan kontrol sosial masyarakat. Olehkarena itu, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengembangkanmodel penegakan hukum yang kolaboratif dengan melibatkan keluarga, lembagapendidikan, dan komunitas lokal untuk memperkuat ikatan sosial serta membangunkesadaran hukum yang berkelanjutan.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Geng Motor, Sosiologi Hukum, TeoriKontrol Sosial, Ruang Publik
Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi dalam Perspektif Roscoe Pound: Penelitian Renjana Mantri Laras Hadi Daulay; Rosmalinda; Agusmidah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4084

Abstract

The purpose of this study is to examine the phenomenon of deepfake pornography crime from Roscoe Pound's perspective. This study uses a qualitative empirical method with a legal and conceptual approach. The data obtained includes primary and secondary data, where primary data is generated through observation, including non-participant observation. Meanwhile, secondary data is obtained from books on legal sociology, Roscoe Pound's writings, scientific journals, laws and regulations, and relevant scientific articles. The data collection technique was conducted through literature/documentation studies. The data analysis technique used qualitative-descriptive data analysis, namely analysis by linking the phenomenon of deepfake pornography crime with Roscoe Pound's theoretical framework. The results of the study show that, first, deepfake pornography is a criminal phenomenon involving the manipulation of images or videos of other people without permission to produce pornographic content. Second, regulations governing deepfake pornography include the TPKS Law, PDP Law, and ITE Law. However, these three laws are still considered unable to provide comprehensive legal benefits, meaning that these regulations still have shortcomings that need to be addressed, such as legal loopholes, unclear articles that require interpretation, and effective law enforcement. Third, According to Roscoe Pound, the law in deepfake pornography cases should act as a tool of social control that prioritizes real benefits in order to protect privacy and restore victims' rights fairly.
Pertanggungjawaban Hukum Penyidik dalam Kasus Salah Tangkap Perspektif Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik (Studi Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk) Andre Syahputra Tarigan; Agusmidah; Rosmalinda
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7248

Abstract

ABSTRAKSINegara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan tertinggi dalampenyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana.Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam praktik penyidikan adalah salah tangkap(error in persona), yaitu penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindakpidana sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispertanggungjawaban hukum penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap dalamperspektif teori fungsionalisme dan teori konflik, serta untuk menjelaskanmekanisme ganti rugi yang dapat diperoleh korban menurut Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksananya. Studi inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/PN Lhoksukon.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyidik dalamkasus salah tangkap dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran proseduralterhadap asas legalitas dan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 17dan Pasal 21 KUHAP, serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusiasebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 95KUHAP dan PP Nomor 92 Tahun 2015, korban salah tangkap berhak memperolehganti kerugian dari negara melalui mekanisme praperadilan. Dalam perspektif teorifungsionalisme, kesalahan penyidik mencerminkan disfungsi lembaga penegakhukum yang seharusnya menjaga keseimbangan sosial, sedangkan menurut teorikonflik, kesalahan tersebut menunjukkan dominasi kekuasaan aparat terhadapwarga negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum penyidik harusditegakkan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagisetiap warga negara.Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik, Salah Tangkap, TeoriFungsionalisme, Teori Konflik
KONFLIK DAN PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN TIANG WI-FI DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TEORI KONFLIK SOSIAL Firdaus Nduru; Agusmidah; Rosmalinda
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7249

Abstract

ABSTRAKSIPenelitian ini menganalisis konflik sosial yang muncul akibat pemasangan tiangWi-Fi di ruang publik Kota Medan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintahdaerah bekerja sama dengan penyelenggara layanan internet. Konflik terjadi bukansemata karena gangguan fisik atau minimnya sosialisasi, tetapi karena ketimpanganrelasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat yang terdampak langsung.Melalui pendekatan empiris yang mencakup wawancara, observasi lapangan, dananalisis dokumen perizinan, penelitian ini menemukan bahwa legalitasadministratif digunakan sebagai instrumen legitimasi untuk mengesampingkankepentingan publik. Penegakan hukum berjalan reaktif dan selektif, sehinggaproduksi dan pemanfaatan ruang publik dikuasai aktor dominan. Temuan inimenunjukkan bahwa digitalisasi ruang publik dapat memicu konflik strukturalketika tata kelola ruang dilakukan tanpa partisipasi, akuntabilitas, dan keadilansubstantif.Kata kunci: konflik sosial, ruang publik, kekuasaan
ENVIRONMENTAL DESTRUCTION BT PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY: FILLING OF A RIVER CHANNEL IN BELAWAN putri valencia; Rosmalinda; Affila
Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): November 2024 - April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian, Publikasi, & Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Satya Negara Indonesia (LP3M-USNI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59408/jisni.v4i1.81

Abstract

Penimbunan anak Sungai di belawan oleh PT STTC menimbulkan dampak ekologis dan social. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penimbunan terhadap lingkungan, terutama terhadap ekosistem perairan dan Masyarakat sekitar. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data sekunder dari dokumen terkait dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa penimbunan telah merusak kawasan hutan bakau dan hutan mangrove, semakin tinggi terjadinya banjir rob, serta terancam hilangnya matapencaharian Masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas oenimbunan dan Upaya rehabilitasi ekosistem Sungai untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia: Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/Pn.Wmn, Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/ 2021/Pn.Byl Silaban, Helen Mutiara; Trisna, Wessy; Rosmalinda
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z04js907

Abstract

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Wmn, Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm, dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Byl)” ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, serta bagaimana hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak dalam memutus perkara tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak oleh orang tua merupakan kejahatan serius yang tidak hanya  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiga regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak, namun implementasinya masih berfokus pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan korban. Analisis terhadap tiga putusan menunjukkan perbedaan pendekatan: Putusan PN Wamena bersifat formalistik, Putusan PN Banjarmasin lebih represif, sedangkan Putusan PN Boyolali menunjukkan arah rehabilitatif meski belum menyentuh pemulihan psikologis secara menyeluruh. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip the best interest of the child dalam setiap proses hukum agar perlindungan terhadap anak korban tidak hanya sebatas aspek yuridis, tetapi juga menyentuh pemulihan fisik, psikis, dan sosial secara komprehensif.
Waste Management Crisis at the Terjun Medan Landfill: Analysis of Local Government Legal Responsibility Simanungkalit, Angelica; Rosmalinda; Affila
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v6i1.23672

Abstract

Medan City is facing a serious environmental crisis due to a nearly 50-meter-high pile of waste at the Terjun Final Disposal Site (TPA Terjun), which is managed using an open dumping system. This condition indicates a failure in local government governance to fulfill waste management obligations as stipulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This failure has resulted in violations of the public’s right to a healthy environment as guaranteed by the 1945 Constitution. Negative impacts such as groundwater contamination, air pollution, and health risks threatening the surrounding residents constitute environmental injustice. Local governments may face administrative sanctions and lawsuits for compensation and have an obligation to carry out environmental restoration. Addressing this crisis requires active roles from the Medan City Government, central and provincial governments, the public to realize effective, sustainable, and environmentally friendly waste management
Co-Authors Afdhila, Sri Affila Afifah Salwa, Nabila Agusmidah Agusmidah Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andre Syahputra Tarigan Andriamaharitra, Paul Alberti Angkawidjaja, Elizabeth Vania Annisa Assyifa Annisa Hafizhah Asela Asteria Ginting Bahriansyah Putra Lubis Br. Tarigan, Tesa Lonika Calvin Clarentia, Celine Dara, Difa Mutia Desti Lediana Dian Ekawati Dumilah Ayuningtyas Edi Yunara Edy Ikhsan Fadiel Sastranegara Fadillah, Arif Rahman Fahrizal S.Siagian Fikri Triandhika Firdaus Nduru Fitry Ramanda, Rika Gelora Butarbutar Hanifah Azizah Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad Idha Aprilyana Sembiring Indah Fitria Indana Zulfah Ismansyah Iswara, Rizka Jhon Tyson Pelawi Kasrianto Lies Sulistiani Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Marlina Meirani Rubianto Muhammad Arief Aqil Audi Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Nasution, Abrar Makmur NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurhanudin Nurhayati Oktarianda, Adhitya Oktarinda, Adhitya Panjaitan, Audilio Perawati Putri Valencia Rafiqoh lubis Ramlan Damanik Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Rizky, Fajar Khaify Salsabila Amilda Sari, Yunisa Zulia Eka Silaban, Helen Mutiara Simanungkalit, Angelica Sinaga, Fanidora Agustina Siregar, Dian Yustikartika Basri Sopiana Sri Rahmawati Syam, Farhans Mahendra Tasyah Ramadhani Trisna, Wessy Vita Cita Emia Tarigan Waruwu, Noman Tuboinam Wijaya, Emilia Metta Karunia William Heru Sidauruk Yasmin Luthfiah Sutari Yudha Prasetyo, Achmad ZULFAH, INDANA