Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.487
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL AGRONIDA Unes Law Review Transparansi Hukum Walisongo Law Review (Walrev) UNES Journal of Swara Justisia Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Case Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Dinamika Hukum Dan Masyarakat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara ULJLS Indonesian Law Journal
Rosmalinda
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perusakan Hutan Mangrove di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat Clarentia, Celine; Rosmalinda; Affila
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v4i1.256

Abstract

The case of mangrove forest destruction in Kwala Serapuh Village, Langkat Regency, reflects the weakness of environmental law enforcement in Indonesia despite the existence of a strong legal framework. This study aims to analyze the delays and injustices in law enforcement related to mangrove destruction and to identify institutional and political factors contributing to the problem. This research employs a normative juridical method with a case study approach focusing on the implementation of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The analysis reveals a significant gap between law in books and law in action due to weak inter-agency coordination, ineffective sanctions, and the dominance of economic interests over ecological protection. As a result, coastal communities have become the most affected and have lost their legal protection. The study concludes that institutional reform, stronger enforcement mechanisms, and enhanced community participation are urgently needed for environmental restoration. It recommends a stronger political commitment to prioritize ecological justice as a fundamental principle of sustainable development in Indonesia. Keywords : law enforcement, mangrove, ecological justice, environmental law, Kwala Serapuh
Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Kajian Sosiologi Hukum Atas Budaya Patronase Dan Kekuasaan Calvin; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5565

Abstract

Korupsi merupakan salah satu persoalan utama dalam sistem hukum di Indonesia yang tidak hanya berkaitan dengan kelemahan regulasi, tetapi juga erat dipengaruhi oleh budaya patronase dan relasi kekuasaan. Kondisi ini menjadikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan sesuai prinsip keadilan, melainkan kerap dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan elit. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum (sociology of law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patronase dan relasi kekuasaan sering kali melemahkan independensi aparat penegak hukum, sehingga proses penindakan terhadap tindak pidana korupsi cenderung tidak konsisten. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, ketidakefektifan penegakan hukum korupsi di Indonesia disebabkan oleh ketidakseimbangan antara legal structure, legal substance, dan legal culture. Meskipun regulasi antikorupsi telah diperkuat, budaya hukum masyarakat yang permisif dan terpengaruh patronase masih melemahkan independensi aparat hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena masih dipengaruhi oleh budaya patronase dan kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan yang lebih kuat serta transformasi budaya hukum agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.
PERGESERAN POLA KORUPSI KE SEKTOR STRATEGIS ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PANGAN DAN ENERGI Tasyah Ramadhani; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5636

Abstract

Fenomena pergeseran pola korupsi ke sektor strategis menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada ranah birokrasi umum, tetapi telah merambah sektor-sektor vital seperti pangan dan energi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola pergeseran korupsi tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan teori Donald Black tentang hukum sebagai kontrol sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam mengendalikan perilaku menyimpang di sektor strategis serta sejauh mana posisi sosial pelaku dan korban memengaruhi penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan data sekunder terkait tata kelola pangan dan energi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan dominasi kekuasaan ekonomi-politik menyebabkan hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai alat kontrol yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola yang transparan dan reformasi hukum yang berpihak pada keadilan sosial untuk menanggulangi praktik korupsi di sektor strategis.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEADILAN RESTORATIF Bahriansyah Putra Lubis; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5637

Abstract

Penyelesaian tindak pidana anak melalui mekanisme diversi merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan sekaligus mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidaksesuaian antara norma Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan praktik di lapangan, terutama terkait pemahaman aparat serta penerimaan korban terhadap proses pemulihan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta analisis terhadap praktik sosial yang memengaruhi implementasi diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pada dasarnya efektif mengurangi stigma terhadap anak, mempercepat penyelesaian perkara, dan memperkuat hubungan sosial melalui dialog antara pelaku, korban, dan keluarga, namun masih terhambat oleh faktor budaya hukum, keterbatasan fasilitas, serta minimnya pelatihan aparat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi diversi memerlukan penguatan pemahaman aparat, dukungan masyarakat, serta integrasi prinsip keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses hukum terhadap anak.
Pemungutan Tarif Parkir Ilegal di Kota Medan Dalam Perspektif Teori Sosiologi Hukum Karl Marx Desti Lediana; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5670

Abstract

Maraknya terjadi pemungutan tarif parkir ilegal di kota medan tidak dapat semata-mata dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan resistensi kelas bawah terhadap ketidakadilan struktural. Adapun penelitian ini bertujuan: pertama mengkaji pengaturan hukum mengenai pemungutan parkir di kota Medan. Kedua mengindentifikasi bentuk konflik sosial yang muncul akibat maraknya praktik pemungutan tarif parkir illegal di kota medan. Ketiga menganalisis pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Adapun penelitian ini menggunakan jenis data sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai pemungutan parkir di kota medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan No.1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun bentuk konflik yang muncul akibat pemungutan tarif parkir illegal di kota medan yaitu konflik antar kelas-kelas sosial disebabkan oleh perbedaan kepentingan (pemerintah daerah, juru parkir tidak resmi, masyarakat dan juru parkir resmi) masing-masing memiliki akses yang berbeda terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Akibatnya menunjukkan konflik horizontal dan vertikal. Pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx menunjukkan dinamika antara hukum, ekonomi, dan struktur sosial yang timpang. Hukum berfungsi melanggengkan kekuasaan kelas dominan, sementara kelas bawah terpinggirkan dari akses ekonomi. Maka pemungutan tarif parkir illegal, penegakan hukum represif saja tidak cukup diperlukan transformasi sosial-ekonomi yang menjadi dasar atau landasan dalam pembentukan hukum agar hukum menjadi instrumen keadilan sosial.
Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 : Legitimasi Kekuasaan Dan Dinamika Sosial Di Indonesia Waruwu, Noman Tuboinam; Rosmalinda; Agusmidah
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Constitutional Court is a state institution exercising independent judicial power to administer justice to uphold law and justice, whose decisions are final and binding. This study conducts an in-depth analysis of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 by applying a sociological perspective of law based on the theory of legal realism. The main focus of this study is to uncover how the legitimacy of power and the social dynamics that arise from the determination of the age limit for presidential/vice presidential candidates influence. This study uses a socio-legal methodology (socio-legal research) or a combined normative-empirical legal research that is descriptive-analytical in nature with the aim of describing the content of the decision and the social dynamics that arise, then analyzing the relationship between the two using the theories of legal realism and legal sociology. The results of the study indicate that the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 is not merely the result of pure legal deduction, but is more significantly influenced by political interests outside the official legal framework (extra-legal), and creates social divisions (polarization), because it is considered to smooth the interests of those in power. Therefore, the study concludes that judicial independence is a crucial and fundamental element in maintaining the dignity and honor of the courts and achieving justice, certainty, and the benefit of the law. Keywords: Sociology of Law, Legitimacy of Power, Social Dynamics.
DAMPAK KORUPSI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI MAX WEBER Sinaga, Fanidora Agustina; Rosmalinda; Agusmidah
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi di kalangan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama penyebab krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak korupsi aparat penegak hukum menggunakan perspektif teori Max Weber tentang rasionalitas dan otoritas legal-rasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis terhadap perilaku dan struktur birokrasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi menyebabkan menurunnya legitimasi hukum serta menggeser otoritas legal-rasional menjadi otoritas patrimonial, di mana kepentingan pribadi lebih dominan daripada nilai keadilan. Kondisi ini memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan menghambat proses penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, reformasi integritas birokrasi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat rasionalitas hukum di Indonesia.
Hubungan Hukum dan Ketertiban Sosial: Tinjauan Sosiologi Hukum pada Helen’s Night Mart Medan Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad; Agusmidah; Rosmalinda
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1896

Abstract

HNM (Helens Night Mart) di Medan menjadi sorotan publik karena sejumlah permasalahan yang kompleks, terutama terkait izin usaha yang belum lengkap, gangguan ketertiban sosial, dan indikasi penyalahgunaan narkotika oleh pengunjung. HNM (Helens Night Mart) sebagai pusat hiburan malam menyediakan hiburan dan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahami interaksi antara hukum formal, norma sosial, dan perilaku masyarakat dalam konteks hiburan malam. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, analisis berita, observasi langsung terhadap pengelolaan tempat hiburan, serta penelaahan dokumen hukum terkait operasional hiburan malam. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik yang signifikan antara kepentingan ekonomi pengelola, nilai moral dan norma sosial masyarakat, serta penerapan hukum formal. Lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan, tetapi lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang terbatas memperburuk ketertiban sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola hiburan, dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola hiburan malam yang tertib, aman, dan sesuai dengan norma sosial, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, hak individu, dan keamanan publik. Temuan penelitian ini dapat dijadikan model penerapan sosiologi hukum dalam konteks hiburan publik di kota-kota besar, sebagai upaya untuk memperkuat efektivitas hukum dan kesadaran masyarakat terhadap norma sosial.
Fenomena Penggunaan Sound System Melebihi Batas Frekuensi: Tinjauan Teori Roscoe Pound Fadillah, Arif Rahman; Rosmalinda; Agusmidah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1900

Abstract

Mengenai meningkatnya penggunaan sound system di masyarakat yang sering melampaui batas frekuensi dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kesehatan, serta kenyamanan lingkungan. Penelitian ini membahas peran sosiologi hukum dalam memahami dan mengatasi fenomena tersebut melalui analisis teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dengan metode deskriptif kualitatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengendali perilaku, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih tertib dan harmonis. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran kebisingan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan hukum dalam mengatur penggunaan sound system bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang sadar hukum. Disarankan agar edukasi hukum, sosialisasi kebijakan, dan kolaborasi sosial ditingkatkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.
PERUBAHAN SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: ANALISIS TEORI REKAYASA SOSIAL Asela Asteria Ginting; Rosmalinda; Agusmidah
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7354

Abstract

AbstrakPerubahan sosial yang ditandai oleh perkembangan teknologi, pergeseran nilai,tekanan ekonomi dan melemahnya kontrol sosial berdampak signifikan terhadapperilaku anak dan mengakibatkan meningkatnya kasus anak yang berkonflikdengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif denganpendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis hubungan antara dinamikaperubahan sosial dan efektivitas penegakan hukum dalam Sistem Peradilan PidanaAnak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang cepat dapatmenimbulkan ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehinggadiperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan humanis. Undang-UndangSistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi konsep rekayasa sosial melaluimekanisme diversi dan keadilan restoratif untuk memulihkan kondisi sosial anak.Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya,rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya dukungan lingkungansosial. Dengan demikian, agar hukum dapat berfungsi efektif sebagai instrumenrekayasa sosial, penegakan hukum harus responsif terhadap dinamika perubahansosial serta beriorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak sebagai bagiandari pembangunan sosial.Kata Kunci : perubahan sosial, anak yang berkonflik dengan hukum,rekayasa sosial, keadilan restoratif
Co-Authors Afdhila, Sri Affila Afifah Salwa, Nabila Agusmidah Agusmidah Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andre Syahputra Tarigan Andriamaharitra, Paul Alberti Angkawidjaja, Elizabeth Vania Annisa Assyifa Annisa Hafizhah Asela Asteria Ginting Bahriansyah Putra Lubis Br. Tarigan, Tesa Lonika Calvin Clarentia, Celine Dara, Difa Mutia Desti Lediana Dian Ekawati Dumilah Ayuningtyas Edi Yunara Edy Ikhsan Fadiel Sastranegara Fadillah, Arif Rahman Fahrizal S.Siagian Fikri Triandhika Firdaus Nduru Fitry Ramanda, Rika Gelora Butarbutar Hanifah Azizah Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad Idha Aprilyana Sembiring Indah Fitria Indana Zulfah Ismansyah Iswara, Rizka Jhon Tyson Pelawi Kasrianto Lies Sulistiani Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Marlina Meirani Rubianto Muhammad Arief Aqil Audi Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Nasution, Abrar Makmur NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurhanudin Nurhayati Oktarianda, Adhitya Oktarinda, Adhitya Panjaitan, Audilio Perawati Rafiqoh lubis Ramlan Damanik Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Rizky, Fajar Khaify Salsabila Amilda Sari, Yunisa Zulia Eka Sinaga, Fanidora Agustina Siregar, Dian Yustikartika Basri Sopiana Sri Rahmawati Syam, Farhans Mahendra Tasyah Ramadhani Vita Cita Emia Tarigan Waruwu, Noman Tuboinam Wijaya, Emilia Metta Karunia William Heru Sidauruk Yasmin Luthfiah Sutari Yudha Prasetyo, Achmad ZULFAH, INDANA