Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.484
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL AGRONIDA JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Walisongo Law Review (Walrev) UNES Journal of Swara Justisia Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Dinamika Hukum Dan Masyarakat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara ULJLS Indonesian Law Journal
Rosmalinda
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Hubungan Hukum dan Ketertiban Sosial: Tinjauan Sosiologi Hukum pada Helen’s Night Mart Medan Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad; Agusmidah; Rosmalinda
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1896

Abstract

HNM (Helens Night Mart) di Medan menjadi sorotan publik karena sejumlah permasalahan yang kompleks, terutama terkait izin usaha yang belum lengkap, gangguan ketertiban sosial, dan indikasi penyalahgunaan narkotika oleh pengunjung. HNM (Helens Night Mart) sebagai pusat hiburan malam menyediakan hiburan dan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahami interaksi antara hukum formal, norma sosial, dan perilaku masyarakat dalam konteks hiburan malam. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, analisis berita, observasi langsung terhadap pengelolaan tempat hiburan, serta penelaahan dokumen hukum terkait operasional hiburan malam. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik yang signifikan antara kepentingan ekonomi pengelola, nilai moral dan norma sosial masyarakat, serta penerapan hukum formal. Lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan, tetapi lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang terbatas memperburuk ketertiban sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengelola hiburan, dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola hiburan malam yang tertib, aman, dan sesuai dengan norma sosial, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, hak individu, dan keamanan publik. Temuan penelitian ini dapat dijadikan model penerapan sosiologi hukum dalam konteks hiburan publik di kota-kota besar, sebagai upaya untuk memperkuat efektivitas hukum dan kesadaran masyarakat terhadap norma sosial.
Fenomena Penggunaan Sound System Melebihi Batas Frekuensi: Tinjauan Teori Roscoe Pound Fadillah, Arif Rahman; Rosmalinda; Agusmidah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1900

Abstract

Mengenai meningkatnya penggunaan sound system di masyarakat yang sering melampaui batas frekuensi dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kesehatan, serta kenyamanan lingkungan. Penelitian ini membahas peran sosiologi hukum dalam memahami dan mengatasi fenomena tersebut melalui analisis teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dengan metode deskriptif kualitatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengendali perilaku, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih tertib dan harmonis. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran kebisingan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan hukum dalam mengatur penggunaan sound system bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang sadar hukum. Disarankan agar edukasi hukum, sosialisasi kebijakan, dan kolaborasi sosial ditingkatkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.
Pertanggungjawaban Hukum Penyidik dalam Kasus Salah Tangkap Perspektif Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik (Studi Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk) Andre Syahputra Tarigan; Agusmidah; Rosmalinda
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7248

Abstract

ABSTRAKSINegara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan tertinggi dalampenyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana.Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam praktik penyidikan adalah salah tangkap(error in persona), yaitu penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindakpidana sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispertanggungjawaban hukum penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap dalamperspektif teori fungsionalisme dan teori konflik, serta untuk menjelaskanmekanisme ganti rugi yang dapat diperoleh korban menurut Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksananya. Studi inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/PN Lhoksukon.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyidik dalamkasus salah tangkap dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran proseduralterhadap asas legalitas dan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 17dan Pasal 21 KUHAP, serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusiasebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 95KUHAP dan PP Nomor 92 Tahun 2015, korban salah tangkap berhak memperolehganti kerugian dari negara melalui mekanisme praperadilan. Dalam perspektif teorifungsionalisme, kesalahan penyidik mencerminkan disfungsi lembaga penegakhukum yang seharusnya menjaga keseimbangan sosial, sedangkan menurut teorikonflik, kesalahan tersebut menunjukkan dominasi kekuasaan aparat terhadapwarga negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum penyidik harusditegakkan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagisetiap warga negara.Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik, Salah Tangkap, TeoriFungsionalisme, Teori Konflik
KONFLIK DAN PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN TIANG WI-FI DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TEORI KONFLIK SOSIAL Firdaus Nduru; Agusmidah; Rosmalinda
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7249

Abstract

ABSTRAKSIPenelitian ini menganalisis konflik sosial yang muncul akibat pemasangan tiangWi-Fi di ruang publik Kota Medan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintahdaerah bekerja sama dengan penyelenggara layanan internet. Konflik terjadi bukansemata karena gangguan fisik atau minimnya sosialisasi, tetapi karena ketimpanganrelasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat yang terdampak langsung.Melalui pendekatan empiris yang mencakup wawancara, observasi lapangan, dananalisis dokumen perizinan, penelitian ini menemukan bahwa legalitasadministratif digunakan sebagai instrumen legitimasi untuk mengesampingkankepentingan publik. Penegakan hukum berjalan reaktif dan selektif, sehinggaproduksi dan pemanfaatan ruang publik dikuasai aktor dominan. Temuan inimenunjukkan bahwa digitalisasi ruang publik dapat memicu konflik strukturalketika tata kelola ruang dilakukan tanpa partisipasi, akuntabilitas, dan keadilansubstantif.Kata kunci: konflik sosial, ruang publik, kekuasaan
KEBEBASAN DAN KEMANDIRIAN HAKIM DALAM PARADIGMA HUKUM PEMILIHAN PENJATUHAN RESTITUSI PADAPERKARA PENGANIAYAAN DI INDONESIA Nida Syafwani Nasution; Rosmalinda; Mahmud Mulyadi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i3.6386

Abstract

Regulations on restitution for victims of abuse in Indonesia are normatively available and reinforced through Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. However, their implementation remains inconsistent, particularly in practice, such as at the Stabat Court, where judges tend not to optimally utilize their freedom and independence in imposing restitution and remain formalistic and cautious. This research applies a normative legal approach because, to address the formulated problem, the primary focus is on literature review or the use of secondary data. The normative legal approach places greater emphasis on the use of secondary data and identifies structural and cultural barriers, including a lack of coordination among law enforcement officials, difficulties in proving victims' losses, victims' low understanding of the right to restitution, and a judicial system that still emphasizes punishment of perpetrators rather than victim recovery. Restitution is a crucial instrument that serves not only as compensation but also as a means of comprehensive recovery. Therefore, strengthening its implementation and the active role of judges are necessary to achieve a more effective balance of justice between perpetrators and victims.
FULL E-BOOK INDONESIAN LAW JOURNAL VOLUME 18 N0. 1, 2025 Nabila Afifah Salwa; Fahrizal S. Siagian; Rosmalinda; Hanifah Azizah; Meirani Rubianto; Elizabeth Vania Angkawidjaja; Emilia Metta Karunia Wijaya; Fikri Triandhika; Lies Sulistiani; Rizka Iswara; Paul Alberti Andriamaharitra
Indonesian Law Journal Vol. 18 No. 1 (2025): Indonesian Law Journal Volume 18 No 1, 2025
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/8tsw3569

Abstract

The 2025's first edition of Indonesian Law Journal Volume 18 has been published. The discussion topic of this edition is Sexual Offending and The Law. This edition presents 5 (five) articles from authors with various backgrounds. Please enjoy reading as we hope these article in our Journal are beneficial and constructive towards the development of national law
Co-Authors Afdhila, Sri Affila Afifah Salwa, Nabila Agusmidah Agusmidah Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andre Syahputra Tarigan Andriamaharitra, Paul Alberti Angkawidjaja, Elizabeth Vania Annisa Assyifa Annisa Hafizhah Br. Tarigan, Tesa Lonika Clarentia, Celine Dara, Difa Mutia Dian Ekawati Edi Yunara Edy Ikhsan Elizabeth Vania Angkawidjaja Emilia Metta Karunia Wijaya Fadiel Sastranegara Fadillah, Arif Rahman Fahrizal S. Siagian Fahrizal S.Siagian Fikri Triandhika Firdaus Nduru Fitry Ramanda, Rika Gelora Butarbutar Hanifah Azizah Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad Idha Aprilyana Sembiring Indah Fitria Indana Zulfah Ismansyah Iswara, Rizka Jhon Tyson Pelawi Kasrianto Lies Sulistiani Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Marlina Meirani Rubianto Muhammad Arief Aqil Audi Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Nabila Afifah Salwa Nasution, Abrar Makmur Nida Syafwani Nasution NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurhanudin Nurhayati Oktarianda, Adhitya Oktarinda, Adhitya Panjaitan, Audilio Paul Alberti Andriamaharitra Perawati Rafiqoh lubis Ramlan Damanik Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf Rizka Iswara Rizky, Fajar Khaify Salsabila Amilda Sari, Yunisa Zulia Eka Siregar, Dian Yustikartika Basri Sopiana Sri Rahmawati Syam, Farhans Mahendra Tarigan, Vita Cita Emia Wijaya, Emilia Metta Karunia Yasmin Luthfiah Sutari Yudha Prasetyo, Achmad ZULFAH, INDANA