Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Badri KM, M. Paridon; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan dan (2) mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilaya Hukum Polres Majene. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlidungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil di Unit PPA masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus di periksa di rumahnya sendiri; (2) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah Faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, Faktor teknologi, Faktor kerawanan dan Faktor pengawasan. Dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi. The research objective is to analyze the form of legal protection for children as victims of sexual violence at the investigation stage and (2) determine the factors that cause sexual violence against children. This research, if you look at the type, is empirical legal research and was conducted in the Majene Police Legal Area. The results of this research show that: (1) The form of legal protection for children as victims of sexual violence against children is not yet optimal even though many victims' rights have been fulfilled and the police provide protection, but in terms of facilities and infrastructure there are still deficiencies. . such as the number of personnel in the PPA Unit is still insufficient and other facilities such as places for victims do not yet exist so victims must be examined in their own homes; (2) Factors that cause sexual violence against children include environmental factors, law enforcement factors, technological factors, vulnerability factors and supervision factors. Of these factors, the most frequent are environmental factors and technological factors.
Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Satrio, M. Isfan Fajar; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berada di Kab. Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 5 orang penyidik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) faktor yang dapat meningktkan dan mempengaruhi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman (beralkohol), faktor teknologi dan faktor pengaruh korban dalam ranah kriminologi dapat dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial; (2) proses hukum terhadap nak yang mnejadi korban tindak pidana pencabulan di kecamatan anrepai kabupaten polewali mandar telah di atur hukumnya dalam KUHP, KUHAP dan undang-undang sangat efektif aturan hukum tersebut berdasarkan dengan penegakan hukum baik itu di pihak kepolisian. The research objective is to analyze the factors that cause criminal acts of sexual abuse of minors in the district. Polewali Mandar. This research uses primary data from field research conducted by conducting direct interviews with 5 investigators. The results of this research show that: (1) factors that can increase and influence criminal acts of sexual abuse of minors, namely low education and economic factors, environmental and residential factors, drinking (alcoholic) factors, technological factors and victim influence factors in the realm of criminology can be categorized into theories that are not oriented to social class; (2) the legal process for children who are victims of criminal acts of sexual abuse in Anrepai sub-district, Polewali Mandar district has been regulated in the Criminal Code, Criminal Procedure Code and very effective laws. These legal regulations are based on law enforcement, both on the part of the police.
Efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar Lestari, Eridani Tri; Nawi, Syahruddin; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan rencana tata ruang wilayah terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, (2) mengetahui. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Data kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas pelaksanaan RTRW dalam penyediaan RTH di Kota Makassar masih kurang efektif dan terealisasi 11,47%. (2) Indikator berpengaruh diantaranya subtansi hukum yang tidak dapat berlaku efektif tanpa sokongan dari indikator lain, indikator lemahnya pengawasan penegak hukum terhadap penggunaan lahan dan bangunan belum optimal karena keterbatasan personel sehingga pengawasaanya belum efektif, indikator sarana dan fasilitas seperti alat dan kendaraan untuk pemeliharaan RTH sangat terbatas, dan indikator masyarakat dan kebudayaan masyarakat itu sendiri yang masih kurang peduli dan partisipasi yang masih rendah untuk ikut membantu pengadaan lahan untuk; faktor ekonomi dan teknis seperti harga tanah yang mahal; (c) peningkatan lahan terbangun; Selanjutnya faktor ekonomi dari segi APBD Kota Makassar yang belum memadai untuk pembebasan lahan, dan faktor kebijakan dan politik dari segi regulasi yang sering berubah-ubah dan belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap RTH. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing regional spatial planning on the availability of green open space in Makassar City, (2) to know. This research uses empirical legal research. The data is then analyzed and presented descriptively and qualitatively. The research results show that: (1) implementing RTRW in providing green open space in Makassar City is still less effective and is realized at 11.47%. (2) Influential indicators include legal substance which cannot be effective without support from other indicators, indicators of weak law enforcement supervision over the use of land and buildings which are not yet optimal due to limited personnel so that supervision is not yet effective, indicators of means and facilities such as tools and vehicles for green open space maintenance minimal, and indicators of society and the culture of the community itself are still less concerned and participation is still low in helping to acquire land for; economic and technical factors such as expensive land prices; (c) increase in built-up land; Furthermore, economic factors in terms of the Makassar City APBD which are not adequate for land acquisition, and policy and political factors in terms of regulations which often change and are not able to accommodate the community's needs for green open space.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Anugerah, Muh. Reza; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama yang mengenai penengakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian bahwa efektivitas peranan penyidik polri pada tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara kurang efektif karena terdapat beberapa kendala dalam sistem penerapannya. Terdapat faktor yang mempengaruhi peranan penyidik polri pada tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in terms of recovering state losses for national economic recovery and the factors that influence this. This type of research is empirical legal research, namely research that examines phenomena that occur in society related to eradicating criminal acts of corruption, especially those related to law enforcement of criminal acts of corruption carried out by the South Sulawesi Regional Police. The research results show that the effectiveness of the role of police investigators in criminal acts of corruption in terms of recovering state losses is less effective because there are several obstacles in the implementation system. Some factors influence the role of police investigators in criminal acts of corruption in terms of recovering state losses, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors and cultural factors.
Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Khair, Miftahul; Thalib, Hambali; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene 2. Untuk mengetahui, menganalisis serta mengevaluasi kendala Bhabinkamtibmas dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan bahwa Peran bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene dengan cara Kunjungan Door to Door. 2. Kendala Peran bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene berdasar pada beberapa faktor yaitu: Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) personil yang ditugaskan menjadi Bhabinkamtibmas dari SMA Sederajat, Sarana dan prasarana masih sangat minim. The research objective is to analyze the role of Bhabinkamtibmas in handling light crimes in North Onang Village, Majene Regency 2. To find out, analyze and evaluate the obstacles of Bhabinkamtibmas in handling light crimes in North Onang Village, Majene Regency. If you look at the type of this research, it is empirical legal research conducted in the Majene Regency Legal Area. The results of this research show that: 1. Based on research that has been carried out, the role of Bhabinkamtibmas in preventing minor crimes in North Onang Village, Majene Regency is using door to door visits. 2. Constraints on the role of Bhabinkamtibmas in preventing minor crimes in North Onang Village, Majene Regency based on several factors, namely: The capacity of Human Resources (HR) of personnel assigned to Bhabinkamtibmas from high school and equivalent, Facilities and infrastructure are still very minimal.
Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Subari, Andi Akbar; Razak, Askari; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis prosedur penanganan tindak pidana terorisme dalam system peradilan pidana di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 3 Orang Penyidik Polri, 2 Orang Penuntut Umum, dan 3 Orang Hakim, wawancara dilakukan dari bulan agustus – September 2024. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dalam proses penanganan tindak pidana terorisme di Kota Makassar khususnya di Jalan Maccini Sawah tepatnya pada Masjid Mujahidin dalam putusan perkara Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks bahwa secara normatif proses penangannya dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan sampai dengan Persidangan Terdakwa; (2) Faktor utama terjadinya serangan terorisme dikota makassar khususnya di masjid Mujahidin dalam putusan perkara Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks bahwa motif utama melakukan tindakan terorisme adalah pengaruh motivasi kekeluargaan, hubungan sosial dan ekonomi serta pemahaman agama yang sangat ekstrem. The research objective is to analyze the procedures for handling criminal acts of terrorism in the criminal justice system in Makassar City. This research uses primary data through interviews with 3 Police Investigators, 2 Public Prosecutors, and 3 Judges, interviews conducted from August – September 2024. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) In handling criminal acts of terrorism in Makassar City, especially on Jalan Maccini Sawah, precisely at the Mujahidin Mosque in case decision Number 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks, normatively the handling process starts from an investigation, Investigation, Arrest, Search, and Detention up to the Trial of the Defendant; (2) The main factor in the occurrence of terrorist attacks in the city of Makassar, especially in the Mujahidin mosque, in case decision Number 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks, states that the main motive for carrying out acts of terrorism is the influence of family motivation, social and economic relationships and a very extreme understanding of religion.
ELECTIONS AND THE DIGITAL CAMPAIGN CODE OF ETHICS: EFFORTS TO CREATE A CAMPAIGN BASED ON DIGNIFIED JUSTICE Razak, Askari; Amin, Fakhry
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i1.1098

Abstract

Elections, as a cornerstone of democracy, are encountering unprecedented challenges in maintaining ethical standards and justice values, primarily due to the surge in digital campaigning. Ethical concerns arising from the unregulated use of digital campaign media underscore the urgent need to formulate and implement a Digital Campaign Code of Ethics. This code is envisioned as a guide to integrity for political communicators in the digital space. The research explores the imperative nature of establishing a digital campaign code of ethics to foster responsible election campaigns reflective of justice and dignity. It also seeks to identify challenges and obstacles associated with its implementation. Using a legislative and conceptual approach, this normative legal research scrutinizes regulations related to elections and campaigns, reviewing legal doctrines and principles pertinent to forming a digital campaign code of ethics. Primary and secondary legal materials are collected, analyzed descriptively and analytically, and formulated into logical arguments to address legal issues. The findings emphasize the critical urgency of a digital campaign code of ethics in realizing responsible election campaigns aligned with justice and dignity. The prevalence of digital media and social networks as primary campaign channels heightens the risk of these campaigns becoming tools to advance specific interests without considering justice. The code of ethics is deemed essential to provide legal certainty, delineate ethical boundaries, and prevent the misuse of digital media. Additionally, it guides campaign participants to engage in political competition with integrity and dignity. However, the challenges associated with implementing digital ethics codes are complex. Control over ethical standards is challenging due to the swift dissemination of campaign content, delayed oversight and sanctions, and social media's vulnerability to misinformation and personal attacks. Active cooperation among authorities, election organizers, and social media platforms is crucial for effective monitoring and response to digital campaign content that violates ethical standards.
Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Triananda, Rinal Krishna; Razak, Askari; Mappaselleng, Nur Fadhillah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online di Polrestabes Makassar, kurang berjalan secara efektif dikarenakan dalam upaya represif pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti: Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik memakan waktu cukup lama. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online di Polrestabes Makassar, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi antara lain: Alat bukti; Saksi; Sarana dan Prasarana. Pada ketiga faktor tersebut yang paling mempengaruhi efektifnya adalah mengumpulkan alat bukti, kebanyakan pelaku melakukan penghilangan alat bukti dengan cara dihapus maupun diubah-ubah. The research objective is to analyze the effectiveness of preventing and controlling criminal acts of online buying and selling fraud at Makassar Police. This type of research is empirical juridical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Makassar Big City Police, then carried out the quantitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of preventing criminal acts of online buying and selling fraud at the Makassar Police is not working effectively because in the repressive efforts of the Criminal and Criminal Investigation Unit investigators, they find obstacles that occur in the field, such as Investigators have difficulty finding the perpetrator and the perpetrator's evidence so that when implementing criminal sanctions, then it is written into the Investigation Report (BAP) by the Investigator which takes quite a long time. 2). Factors that influence the effectiveness of preventing criminal acts of online buying and selling fraud at the Makassar Police, there are several influencing aspects including Evidence; Witnesses; Facilities and infrastructure. Of these three factors, the thing that most influences effectiveness is collecting evidence. Most perpetrators remove evidence by deleting or changing it.
Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi Megawati, Megawati; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan fungsi Kepolisian dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat fungsi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Metode Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris dalam hal ini penelitian yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan aspek empirisnya berupa realitas di lapangan yang terjadi dalam Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Sulawesi Barat telah berjalan namun masih terdapat berbagai hambatan signifikan. Hambatan tersebut meliputi faktor perundang-undangan, faktor aparat penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dan faktor dukungan Masyarakat. The research objective is to analyze the implementation of the Police's function in carrying out its authority to carry out investigations into criminal acts of corruption and identify factors that hinder the function of carrying out investigations into criminal acts of corruption. This research method is included in empirical normative research, in this case, research that combines normative analysis of statutory regulations with empirical aspects in the form of realities on the ground that occur within the West Sulawesi Regional Police. The results of the research show that the implementation of the Police function in investigating criminal acts of corruption in the West Sulawesi Regional Police area has been running but there are still various significant obstacles. These obstacles include legislative factors, law enforcement apparatus factors, facilities and infrastructure factors, coordination factors between law enforcement agencies in handling criminal acts of corruption and community support factors.
Analisis Kriminologi Pengaruh Minuman Keras Yang Mengakibatkan Delik Pembunuhan Jaya, Milda Rahmadhana; Razak, Askari; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis factor yang menjadi penyebab seseorang meminum minuman keras sehingga terjadi delik pembunuhan di kota Makassar: 2.) untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi penjualan minuman keras di kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) factor yang menyebabkan sehingga terjadinya delik pembunuhan di kota Makassar yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras dikota Makassar yaitu factor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yakni masalah kejiwaan seperti stress dan memiliki dendam pribadi dan dari luar diri pelaku sendiri seperti pengaruh lingkungan yang buruk. 2.) upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi delik pembunuhan yang diakibatkan pengaruh minuman keras di kota Makassar ada dua bentuk yaitu upaya preventif seperti melakukan penyuluhan tentang bahaya minuman keras terhadap orang yang mengkomsumsinya dan upaya represif yaitu dilakukan dengan menindak langsung para pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku. The research objective is to analyze the factors that cause someone to drink alcohol and thus commit a murder offence in the city of Makassar: 2.) to determine the efforts that have been made by law enforcement officials to tackle the sale of liquor in the city of Makassar. The results of this research show that 1.) the factors that cause murder offences to occur in the city of Makassar which are caused by the influence of alcohol in the city of Makassar are factors from within the perpetrator himself, namely mental problems such as stress and having personal grudges and from outside the perpetrator himself. such as bad environmental influences. 2.) There are two forms of efforts that have been made by law enforcers to overcome murder offences caused by the influence of alcohol in the city of Makassar, namely preventive efforts such as providing education about the dangers of alcohol to people who consume it and repressive efforts, namely by taking direct action against the perpetrators of the crime. following applicable law.