Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.425
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Journal of Indonesian Legal Studies Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Unes Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JUSTISI SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Risalah Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Golden Ratio of Data in Summary Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Razak, Askari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Eksistensi Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Kawu, Zulqisthi Hasbi; Razak, Askari; Arifin, Muhammad Ya'rif
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A. juga Untuk mengetahui. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A. Hasil penelitian Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan persidangan secara elektronik dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Makassar adalah sudah berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja pencari keadilan yang melakukan pendaftaran secara elektronik, umumnya masih mendominasi Advokat sebagai pengguna terdaftar. Dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Makassar adalah Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena 5 faktor untuk mengukur sebuah efektivitas hukum tidak terpenuhi. The research objective is to analyze the holding of electronic conferences at the Makassar Religious Court Class I.A. also To find out. This research uses empirical legal methods. The research location was carried out at the Makassar Religious Court Class I.A. The research results of holding electronic conferences at the Makassar Religious Court based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Administration and electronic conferences in realizing the principles of fast, simple and low-cost justice at the Makassar Religious Court are running as they should, only the search for justice Those who register electronically generally still dominate Advocates as registered users. The factors that influence the holding of electronic trials at the Makassar Religious Court are that electronic trials at the Makassar Religious Court are not effective because 5 factors to measure legal effectiveness are not met.
Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verawaty, Verawaty; Pawennei, Mulyati; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya seluruh pemberian hak kepada korban. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum. The research objective is to analyze the legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department. This type of research is normative empirical. The author's research results found that: 1). Legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department is not working optimally. This is because all rights given to victims have not been fulfilled. 2). Factors that influence legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on the implementation of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence is the legal structure.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Rauf, Abdul; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Pinrang, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang, tidak berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya pemberian hak-hak kepada korban. 2). Faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan melalui elektronik adalah struktur hukum. The research objective is to analyze the law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police. This type of research is empirical juridical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Pinrang Resort Police, then carried out the quantitative analysis. The author's research results found that: 1). Law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police is not running optimally. This is because the rights given to victims have not been fulfilled. 2). What factors influence law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on the implementation of legal protection for victims of criminal acts of electronic fraud is the legal structure.
Tanggung Jawab Kepala Desa Di Dalam Distribusi Bantuan Desa Dalam Menghindari Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Ahmad A, Saiyed; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Tana Toraja, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, kurang berjalan secara efektif dikarenakan proses penyidikan tindak pidana korupsi dana desa, terdapat kekurangan sumber daya dan kurangnya harmonisasi antara aparat penegak hukum lainnya. The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police, and 2). To find out and analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Tana Toraja Resort Police then carried out the quantitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police is not running effectively due to the process of investigating criminal acts of corruption in village funds, there is a lack of resources and a lack of harmonization between other law enforcement officials
Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Syamsuddin, Syamsuddin; Thalib, Hambali; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Bulukumba dan upaya penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Polres Bulukumba. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bulukumba. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Bulukumba adalah faktor internal dan Eksternal, 2) Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam wilayah hukum Polres Bulukumba adalah upaya pre-emtif yaitu pencegahan secara dini, upaya preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan upaya represif yaitu pemidanaan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. The research objective is to analyze the factors that influence the abuse and distribution of narcotics in Bulukumba and the efforts to overcome the abuse and distribution of narcotics at the Bulukumba Police. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Bulukumba Police investigators. The author's research results found that: 1). Factors causing criminal acts of drug abuse and distribution in Bulukumba are internal and external factors, 2) Efforts to overcome drug abuse and distribution within the jurisdiction of the Bulukumba Police are pre-emptive efforts, namely early prevention, preventive efforts, namely prevention before abuse and distribution occurs. drugs and repressive efforts, namely the punishment of drug users and dealers.
Analisis Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Sebagai Sarana Mewujudkan Tata Kelola Yang Baik Ahdar, M. Bahri; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkan good governance dan konsep negara kesejahteraan Dan Mengetahui dan menganalisis implementasi pelayanan publik yang baik demi mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahaan yang baik (good governance) dalam sistem ketatanegaraan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwah Bentuk pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkan good governance dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang telah dibuat. Pembuatan peraturan ataupun kebijakan tersebut juga harus memperhatikan tata cara prosedur pembuatan peraturan atau kebijakan yang baik. Dengan demikian saling mematuhi aturan adalah hal yang paling baik demi terwujudnya tujuan dari dibentuknya peraturan itu sendiri. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dan dipatuhi berkait dengan pelayanan publik yang sesuai dengan good governance. Unsur pertama adalah keterbukaan, unsur ini membawa konsekuensi kepada pemerintah untuk tidak menyampaikan berbagai informasi yang selayaknya diterima oleh warga masyarakat. The research objective is to analyze good public services as a means of realizing good governance and the concept of a welfare state and to know and analyze the implementation of good public services to realize good governance in the state administration system. The method used is normative legal research. The results of the research show that good forms of public service as a means of realizing good governance can be realized if the implementation is per the laws and regulations that have been made. Making regulations or policies must also pay attention to good procedures for making regulations or policies. Thus, obeying each other's rules is the best thing for realizing the goals of the regulations themselves. Several elements must be considered and complied with about public services that are by good governance. The first element is openness, this element has consequences for the government not to convey various information that should be received by citizens.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar Rifai, Muhammad; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis upaya penanggulangan terhadap Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Konflik antar sekolah yang ditimbulkan oleh remaja di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan/sekolah. 2). Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar pelajar adalah: Upaya Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan. Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. The research objective is to analyze the efforts to overcome brawls between teenagers in Makassar City and 2) to find out and analyze the factors that cause brawls between teenagers in Makassar City. This type of research is empirical. The results of the author's research found that: 1) Conflict between schools caused by teenagers in Makassar City was caused by several factors such as family factors, environmental factors, and educational/school factors. 2). The efforts made by the police in dealing with violent crimes such as fights between students are: Pre-emptive efforts are efforts or attempts to prevent crime from the start or early on, Preventive efforts are efforts carried out to prevent the occurrence of crime with control measures and supervision. Repressive efforts are efforts or actions carried out directly against members of violent crimes, such as taking action to deter the perpetrators and not committing crimes again.
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Akmal, Rizal Syahreza Astafiqul; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) kurang efektif. Kurang efektifnya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dikarenakan sosio-kultural di Indonesia yang belum siap untuk relokasi dan pergantian identitas saksi pelapor tindak pidana korupsi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). 2) Analyze and evaluate the factors that influence the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). This research uses the type of empirical legal research. The results of the research show that: 1) the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is less effective. The lack of effective legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency is due to the socio-cultural situation in Indonesia which is not yet ready for the relocation and change of identity of witnesses reporting corruption crimes. 2) Factors that influence the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) are legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors and facilities and infrastructure factors.
Constitutional Inquiry Rights in Evaluating Constitutional Court Decisions: A Case Study of MK Decision No. 90/PUU-XXI/2023: Hak Angket Konstitusi dalam Mengevaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Razak, Askari; Amin, Fakhry
Rechtsidee Vol. 11 No. 2 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i2.1012

Abstract

This research focuses on analyzing the construction of the parliamentary inquiry right (hak angket) within the context of the controversial Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi, MK) Decision No. 90/PUU-XXI/2023 in Indonesia. The decision, which interprets the age requirement for presidential and vice-presidential candidates, has sparked debates about the potential misuse of MK's authority. The study aims to understand the legal construction of the DPR’s parliamentary inquiry in light of the 1945 Constitution and relevant legislations, and to assess its implications on the oversight function of representative institutions. Employing a normative legal research methodology, the study analyzed legislation, legal concepts, and conducted expert interviews and content analysis. The findings reveal that the parliamentary inquiry, as a constitutional right of the DPR stipulated in Article 20A paragraph (2) of the 1945 Constitution, is utilized to assess the impact of MK Decision No. 90/PUU-XXI/2023 on Indonesia’s democracy and electoral system. The study highlights the need for DPR to observe legal provisions and ensure transparency and accountability in its inquiry process, emphasizing the significance of balancing democratic principles, transparency, and protection of citizens’ political rights in the oversight mechanism.Highlights: Parliamentary Inquiry and Democracy: Exploration of the DPR's inquiry right in relation to MK's decision, emphasizing its importance for democratic accountability. Legal and Democratic Implications: Focus on the legal boundaries and democratic significance of applying the inquiry to a judicial decision. Transparency and Accountability: Highlighting the need for transparency and accountability in the parliamentary inquiry process. Keywords: Parliamentary Inquiry, Constitutional Court Decision, Legal Analysis, Indonesian Democracy, Oversight Function
Legal Review of Ship Certification After the Issuance of Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation: Case Study of The Issuance of Fish Vessel Safety Certificates Awwal, Farijs; Fahmal, A. Muin; Razak, Askari
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 4 No. 2 (2024): May - October
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v4i2.775

Abstract

This research examines the shift in authority and processes related to the certification of fishing vessels in Indonesia after the enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation. The primary objective of this study is to analyze the legal force and implications of the transfer of authority from the Ministry of Transportation to the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) in issuing fish vessel certifications. Using a normative juridical approach, this study investigates the procedural changes, challenges, and impacts of the new regulatory framework on fishing vessel safety and compliance. The findings show that the Job Creation Law simplifies licensing procedures while ensuring the safety and seaworthiness of fishing vessels. However, the study also highlights the challenges posed by a shortage of qualified inspectors, leading to delays in the certification process. This research underscores the need for regulatory adjustments and additional inspector training to align the maritime sector with the law’s goal of promoting safety and business efficiency.
Co-Authors A. Darmawansya Abdul Rauf Adrianto, Rio Ahdar, M. Bahri Ahmad A, Saiyed Akmal, Rizal Syahreza Astafiqul Alfaisar, Fantri Amin, Fakhry Amri Amri Amus, Andi Zainal Akhirin Anugerah, Muh. Reza Arifin, Muhammad Ya'rif Arifin, Sri Rinjani Arsyad, Nasrullah Aswari, Aan Awwal, Farijs Badaru, Baharuddin Badri KM, M. Paridon Bontongan, Trilabali Buana, Andika Prawira Burhan Burhan, Burhan Deasy, Deasy Yuni Pratiwi Fahmal, A. Muin Hambali, Aswad Rachmat Hardianto Djanggih, Hardianto Husen, La Ode Ise, Muhammaf Jaya, Milda Rahmadhana Kaharuddin, Fadhilah Meuthia Kawu, Zulqisthi Hasbi Lestari, Eridani Tri Mappaselleng, Nur Fadhillah Marham, Usman Megawati - Miftahul Khair Mohamad Hidayat Muhtar Muhammad Kamal Muhammad Rifai Muin, Sri Amlinawaty A Mulyani M, Melda Mursyid Djawas Naufal, M. Azharil Nawi, Syahruddin Nis, Ulfah Purnamasari Nurman Nurman Pawennei, Mulyati Pratama, Muh. Alwi R.S. Rakia, A. Sakti Rahman, Sufirman Risnaeni Risnaeni, Risnaeni Rivera, Kevin M. Rizki Ramadani Salle, Salle Saragih, Geofani Milthree Satrio, M. Isfan Fajar Setiawan, Muh. Yusran Suastiyawani S, Sri Subari, Andi Akbar Sudarsono Sutiawati, Sutiawati Syahfallah, Zulfan Akbar Syahrul R, Syahrul Syamsuddin Syamsuddin Thalib, Hambali TL, A. Darmawansya Triananda, Rinal Krishna Umam, Wildan Syauqil Verawaty Verawaty Wardany, Prawira Wiguna, Tahya Cahya Yakub, A. Oddang Zaenal, Ashar Asy’ari