Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.896
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum PREMISE: Journal of English Education and Applied Linguistics METASASTRA: Jurnal Penelitian Sastra JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND LITERATURE Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jambura Journal of Food Technology Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECHTENS JURNAL ILMIAH AGRINECA Jurnal Sosial dan Teknologi COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance JURNAL AGROINDUSTRI HALAL International Journal of Education and Literature (IJEL) Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Rechtsvinding Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik International Journal of Law and Society Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
MOH. TAUFIK
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN AUTOPSI OLELH KELLUARGA DALAM KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 629/PID.B/2021/PN.SEI RAMPAH) Wijaya, Radar; Soekorini, Noenik; Nasoetion, Dedi Wardana; Taufik, Moh.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.750

Abstract

Forensic autopsies play a crucial role in criminal proceedings because they can reveal the cause of death scientifically and objectively. However, the practice in Indonesia still faces a dilemma when the victim's family refuses to allow an autopsy to be performed. This situation poses a serious problem, given that without an autopsy, the causal relationship between the perpetrator's actions and the victim's death is difficult to prove legally. This study stems from the urgency to understand the position of autopsy in criminal law and to examine the legal consequences that arise when families refuse to allow it to be performed. The main questions to be answered are how the refusal of an autopsy affects the quality of criminal evidence and what the legal consequences are for court decisions. The research method used is normative juridical with a case approach, through a study of legislation, doctrine, and court decisions, particularly the Sei Rampah District Court Decision Number 629/Pid.B/2021/PN.Sei Rampah. Primary legal materials were obtained from the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and Health Law, while secondary legal materials were obtained from academic literature and previous research. The analysis was conducted qualitatively, focusing on the relationship between legal norms, judicial practice, and the implications of refusing an autopsy. The results of the study show that the refusal of an autopsy by the victim's family has a direct impact on the weakness of criminal evidence. Judges cannot scientifically determine the cause of death, so defendants are often only sentenced on lesser subsidiary charges. These findings confirm a legal loophole in the Criminal Procedure Code, which only regulates notification to families without regulating the mechanism in the event of refusal. The conclusion of this study confirms that existing regulations are insufficient to address the dilemma between the rights of the victim's family and the public interest in upholding justice. Therefore, more explicit updates to criminal procedure law are needed, as well as legal communication strategies that can increase public understanding of the urgency of autopsies. Further research is recommended to examine the ethical and social dimensions in greater depth so that the solutions offered are more comprehensive.
Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kontraktual Usaha Laundry Rizky Mahesa; Moh. Taufik; Erwin Aditya Pratama
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.562

Abstract

Pelaku usaha laundry menerapkan syarat dan ketentuan perjanjian kontrak sebagai upaya mengalihkan tanggung jawab konsumen. Perlindungan konsumen telah diterapkan pada analisis perjanjian kontrak dalam konteks industri laundry, dengan studi kasus Nunung Laundry di Desa Cangkring. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perjanjian kontrak dibentuk dan diterapkan, serta bagaimana fungsi perlindungan hukum dalam konteks tersebut. Peneliti menggunakan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah Yuridis Empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap konsumen dan pelaku usaha. Peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian kontrak oleh pelaku usaha hanya dikenakan kepada konsumen yang memuat syarat atau ketentuan yang ditentukan oleh pelaku usaha yang mempunyai kekuasaan lebih besar dari konsumen. Karena konsumen tidak ikut serta dalam penyusunan klausul dalam nota laundry, hal ini membuat konsumen tidak berdaya dan terpaksa menggunakan jasa laundry karena keperluan yang mendesak. Upaya perlindungan yang dilakukan konsumen adalah dengan berkomunikasi secara kekeluargaan dengan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha dan melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penelitian ini dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh dunia usaha dan peserta penelitian lainnya untuk meningkatkan praktik bisnis dan meningkatkan perlindungan konsumen.
Penundaan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Putri Amalia; Moh. Taufik; Bha’iq Roza Rakhmatullah
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.563

Abstract

BPHTB ialah pajak yang dikenakan atas peralihan hak atas tanah atau bangunan dan penerimaan pemungutannya ada pada pajak daerah. Penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana bagaimana akibat hukum terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah yang masih terdapat hutang BPHTB dan mengetahui bagaimana kendala yang dialami BPD saat melakukan Pemungutan Pajak BPHTB Terhutang pada Program PTSL. Metode kajian ini memakai jenis penelitian library research dengan metode pendekatan normatif dengan sumber data yang terdiri atas dua sumber yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dalam kajian ini terdiri atas teknik kepustakaan, sumber dari jurnal atau artikel ilmiah dan juga dengan website online yang relevan dengan topik pembahasan. Metode analisis data pada kajian ini memakai metode analisis kualitatif. Hasil kajian menujukkan bahwa akibat hukum terhadap sertifikat hak katas tanah yang masih terdapat hutang BPHTB menyebabkan ketidakpastian hukum yang berhubungan dengan prosedur pembayaran BPHTB, ketidakadilan hukum jika penerapan peraturan dianggap tidak memberikan kejelasan bagi semua pihak, dan tidak tercukupinya kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah menjadi alat pembuktian yang kuat. Sedangkan BPD menghadapi sejumlah kendala dalam pemungutan pajak BPHTB Terhutang, antara lain hambatan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, kecenderungan menghindari pajak, keterbatasan sumber daya manusia di BPD, dan rendahnya kesadaran masyarakat.
Kajian Hukum Praktek Lembaga Keuangan Ilegal Diluar Otoritas Jasa Keuangan Rifan Hanen Ananto; Soesi Idayati; Moh. Taufik
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.564

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengkaji pengaturan terhadap praktek Lembaga keuangan illegal diluar Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana implikasi yuridis terhadap praktek Lembaga keuangan illegal diluar Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak tanggungan, perlindungan hak kreditur dan praktek perbankan yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan contoh yang ada dilapangan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi aturan tersebut dalam praktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Implikasi hukum terhadap pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet dan tugas pembelaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa OJK telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait fintech seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa 128 129 Keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam rangka memberi kepastian hukum dan untuk melindungi Masyarakat dari adanya Lembaga keuangan illegal, maka diharapkan untuk dikenakannya sanksi atas pelanggaran terhadap Lembaga tersebut.
State Liability for the Psychic of Death Row Inmates in the Implementation of the Waiting Period for Execution Aranggraeni, Renda; Taufik, Moh.; Fausta, Moza; Ilmi, Moch Bakhrul
Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : SAINTIS Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33122/ejeset.v5i2.447

Abstract

This research aims to analyze legal certainty in the implementation of standardization of the death penalty execution mechanism and examine the state's responsibility towards the psychological condition of death convicts during the waiting period for execution. The research method used is a normative juridical approach by analyzing laws and regulations, court decisions, and case studies related to implementing death penalty executions in Indonesia. The results showed that the absence of clear standardization in the mechanism of death penalty execution has the potential to cause legal uncertainty, both for law enforcement officials and for convicts. In addition, the prolonged waiting period for execution causes a significant psychological impact, which can be categorized as a form of psychological torture. The state has the responsibility to ensure the protection of the human rights of people sentenced to death, including by ensuring that the execution process is fair and does not unnecessarily prolong their psychological suffering. Therefore, firmer regulations are needed in standardizing the mechanism for carrying out death penalty executions to ensure legal certainty, as well as more humanist policies in handling the psychological conditions of death row inmates during the execution waiting period.
Analysis of Law Enforcement Problems Related to Crime of Environmental Degradation Caused by Corporations in Indonesia Hamzani, Achmad Irwan; Taufik, Moh.; Mukhidin, Mukhidin; Khasanah, Nur
Jurnal Cita Hukum Vol. 11 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v11i1.29127

Abstract

Corporations are part of industrialization that destroys the environment. Air pollution has damaged the environment. Criminal action against corporations for destroying the environment must provide a sense of justice. This study intends to examine the obstacles in handling corporate crime, which cause environmental damage, and how to deal with a corporate crime based on the value of justice. In this research, a philosophical approach was taken, namely the study of a case in terms of the ideal in the future. The study results found that there were obstacles in handling criminal cases of environmental destruction, such as those related to regional policies on investment, strong backing, and compensation, which then eliminated criminal cases. The Environmental Law regulates corporations' handling of criminal acts of environmental destruction. Accountability, in this case, is carried out by the business entity and the person in charge of the business entity. A crime can be applied to the management and owner of a corporation as a business entity. An offence is needed for corporations destroying the environment based on justice.
Harmonisasi Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Taufik, Moh.; Heliany, Ina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9566

Abstract

Pengembangan aturan hukum harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum. Prinsip supremasi hukum harus dibangun dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, dan tidak boleh diabaikan. Dalam rangka mempercepat implementasi UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi menekankan kepada daerah daerah bahwa Peraturan Daerah yang ada diharapkan dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Studi Ini adalah Studi Yuridis Normatif . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menyelaraskan peraturan daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaan Hak Cipta dan Hambatan dalam Proses Harmonisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat yuridis menyajikan norma dengan cara deskriptif. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah menerapkan harmonisasi peraturan daerah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun tidak semua, karena terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan harmonisasi regulasi. Berbagai kendala yang ada dapat diatasi dengan melibatkan cabang eksekutif dan legislatif secara aktif serta berkolaborasi dengan akademisi, sehingga harmonisasi hukum dapat berjalan efektif dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT-BASED PUBLIC SERVICES IN THE CONTEXT OF REALIZING GOOD GOVERNANCE REGIONAL GOVERNMENT Moh. Taufik; Khoerul Umam
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 4 (2024): APRIL
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of information and communication technology has offered solutions to improve the performance of public services that are more based on good governance. Readiness of human resources, regulations, budget, facilities and infrastructure are absolute things that must be provided in implementing e-government towards Good Governance. The aim of this studyTo describe Indonesian legal regulations in E-Government Development. To find out the obstacles to E-Government development. The type of research used in this research is field research with a qualitative research approach. This research uses the regional government of Brebes Regency, especially the management of public services, as the research object, with primary and secondary data sources, namely sources from regional government employees and regional regulations implemented in Brebes Regency. The results of this research show that the implementation of good governance in services to the community as one of the efforts in providing effective, efficient, transparent and accountable government in line with the implementation of the bureaucratic reform program in order to improve the quality of government administration requires the support of an electronic-based government system is in Brebes Regency.
LAW ENFORCEMENT OF COPYRIGHT AS AN EFFORT TO STRENGTHEN THE CREATIVE ECONOMY Kanti Rahayu; Moh. Taufik
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 4 (2024): APRIL
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesian state is currently aggressively developing the creative economy sector so that it can increase rapidly in supporting the country's economic growth. To be able to realize a creative economy that can support the country's economic growth, legal enforcement of intellectual rights (property rights) is needed, one of which is protecting and enforcing statutory regulations regarding Copyright.This research aims to find out how the law is enforced against the Copyright Law in Indonesia in order to strengthen the creative economy and what are the obstacles in realizing law enforcement against Copyright in Indonesia. This type of research is library research. The data source used in this research is secondary data. Data collection techniques are carried out through conventional and online searches. Innovative works that emerge as part of the creative economy must be protected under copyright law, so that the Indonesian creative economy can make a significant contribution to the national economy. The main problem with weak legal enforcement of the copyright law is in terms of substance, structure and legal culture.
Anti-SLAPP sebagai Strategi NDC dalam Perlindungan Hutan Zero Deforestation Pertiwi, Ella Paramitha; Effendy, Muhammad Alim Multazam; Yakin, Moh Ainul; Taufik, Moh.
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 3 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i3.10854

Abstract

Indonesia has very diverse natural resources, especially the abundant forest wealth. But in reality, forest wealth is declining due to deforestation. This contradicts Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that people need to fulfil their right to a good and healthy environment. The research was conducted using normative juridical method through statutory, case study and conceptual approaches that produced qualitative data through literature study. This research found the fact that there is no regulation that discusses the implementation of Nationally Determined Contributions (NDC) in Indonesia and there are still many cases of criminalisation due to deforestation cases. Therefore, it is necessary to embody the NDC in the Anti-SLAPP regulation to realise Zero Deforestation-based forest protection in Indonesia.
Co-Authors Achmad Faqih Achmad Faqih Adrian Hartanto, Adrian AF Aziez AF Aziez Alfi Syahrin, Alfi Aman Santoso Aranggraeni, Renda Aryani, Fajar Dian Awati Fane Bhat, Manoj Bha’iq Roza Rakhmatullah Diamonda, Sadewa Aziz Effendy, Muhammad Burhanuddin Erwin Aditya Pratama Faizatul Hayati Fajar Ari Sudewo Fathurrohman Husen Fausta, Moza Hartoyo Hartoyo Heliany, Ina Ilahi, Lailiy Kurnia Ilmi, Moch Bakhrul Ilzamha Hadijah Rusdan Irwan Irwan Iwan Setia Budi Izzudin Kanti Rahayu Khoerul Umam Lailiy Kurnia Ilahi Linia, Marisa Marisa Linia Maulidian, Maulidian Muh. Harley Maulana Mukhidin - Nasoetion, Dedi Wardana Nur Khasanah Nuridin Nuridin Nurwulan Purnasari Pertiwi, Ella Paramitha Putri Amalia Putri, Febrilia Ivana Rezike Nurul Ergiarti Rifan Hanen Ananto Rizky Mahesa Roziyan Adi Wicaksana Ruganda, Ruganda S, Maghfiroh Agustinasari S Safari, Dik Dik Sofyan SANUSI SANUSI Sari Mustika Satriawan, Pri Agung Seftiono, Hermawan Shintia Aulia Siti Marwiyah Soekorini, Noenik Soesi Idayanti Soesi Idayati Sugiyanto Sugiyanto Syahrul Borman, Muhammad Syamsiar, Syamsiar Tarigan, Lidia Alvionita Tyas Soemarah KD Tyas Soemarah KD UNGGUL SUGIHARTO UNGGUL SUGIHARTO Utami, Yuni Putri Wahyuningtyas, Wulan Suci Widya Saputra, Zakaria Tribrata Wijaya, Radar Yakin, Moh Ainul Yuni Putri Utami Zakky, Firnanda Auliya