Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IPTEK Journal of Proceedings Series DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Mimbar Keadilan Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Hukum Magnum Opus Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Sosial Humaniora Sigli SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Inovasi Penelitian Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Baileo: Jurnal Sosial Humaniora SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Syofyan Hadi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana atas Kealpaan Artificial Intelligence dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia Yunita, Asti; Hadi, Syofyan
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4171

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam layanan kesehatan telah membawa perubahan signifikan melalui peningkatan akurasi diagnosis, percepatan layanan, serta peningkatan efisiensi tenaga medis. Namun, penerapan AI juga memunculkan potensi risiko kelalaian (negligence), khususnya ketika terjadi kesalahan pada rekomendasi klinis atau pengambilan keputusan yang dihasilkan sistem. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai konstruksi tanggung jawab pidana, mengingat sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya berorientasi pada perbuatan manusia dan belum memiliki kerangka normatif yang secara spesifik mengatur karakteristik AI yang bersifat otonom, adaptif, dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pertanggungjawaban pidana atas kelalaian AI dalam sektor kesehatan serta menilai urgensi pembentukan regulasi khusus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi pasien. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menilai kesesuaian norma hukum positif dengan tantangan teknologi kesehatan berbasis AI. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi khusus (lex specialis) menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan standar kehati-hatian, hubungan kausalitas, serta siapa pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban apakah pengembang, penyedia layanan kesehatan, tenaga medis, atau operator sistem. Ketidakpastian ini membuka potensi risiko hukum, termasuk kemungkinan kriminalisasi yang tidak tepat ketika kegagalan keputusan lebih disebabkan keterbatasan algoritma AI daripada kesalahan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya merumuskan regulasi khusus yang menetapkan standar kehati-hatian, mekanisme pengawasan, serta batas tanggung jawab pidana guna memastikan penggunaan AI yang aman, etis, dan akuntabel dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.
Urgensi Pembentukan Peraturan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer Priyambodo, Bagus Adam; Hadi, Syofyan
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4540

Abstract

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang bersifat independen dan berfungsi untuk menegakkan hukum serta keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh berbagai lingkungan peradilan, salah satunya adalah peradilan militer. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, peradilan militer memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer. Kewenangan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi prajurit maupun pihak lain yang berhubungan dengan keputusan administrasi militer. Namun, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur hukum acara sengketa Tata Usaha Militer. Ketiadaan peraturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya hukum acara yang jelas, proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa berpotensi berjalan tidak seragam dan tidak terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketiadaan peraturan hukum acara terhadap kepastian hukum, serta mengkaji urgensi pembentukan peraturan pemerintah dalam menjamin pelindungan hukum bagi pihak yang berperkara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan hukum acara secara khusus menghambat penerapan asas due process of law dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer. Kondisi ini juga tidak sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan amanat Pasal 353 merupakan suatu keharusan guna menciptakan kepastian hukum, menjamin pelindungan hak konstitusional setiap orang, serta memperkuat sistem peradilan militer yang berkeadilan.
Management of Drinking Water Supply System: Authority of Regional Government and Legality of Management by Business Entities Sesung, Rusdianto; Hadi, Syofyan; Riqiey, Baharuddin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5085

Abstract

Private water resource control generally tends to follow capitalist and liberal market mechanisms which will result in a large consumer burden. If it follows capitalist and liberal market mechanisms, then what happens is profit oriented compared to fulfilling the needs and prosperity of the community or many people. Based on these problems, this study focuses on the Authority of Regional Governments in managing the Drinking Water Supply System. This study is a legal study using a legislative and conceptual approach. The results of this study indicate that Regional Governments have the authority to manage the Drinking Water Supply System. This is none other than because of the form of state control over water as regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by forming a BUMD or UPTD. In addition, if an area does not yet have drinking water services by a BUMD or UPTD, the implementation of SPAM by the business entity is legally valid. Conversely, if an area already has drinking water services by a BUMD or UPTD, the implementation of SPAM by the business entity is not legally valid.
Regional Head Election post-MK Decision Number 60/PUU-XXII/2024 in the constitutional law landscape Hufron Hufron; Sultoni Fikri; Syofyan Hadi; Baharuddin Riqiey
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 33 No. 1 (2025): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v33i1.39064

Abstract

This article aims to analyse the implications of the Constitutional Court's decision on the regional head election system in Indonesia and evaluate its impact on political participation and diversity within local democracy. The Constitutional Court, as the interpreter of the constitution, particularly in the context of regional head elections, plays a pivotal role in shaping the landscape of constitutional law. Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024, which controversially alters the candidacy requirements for regional heads from being based on seat or vote share to being based on population size, reflects the need to align the law with evolving socio-political dynamics. This legal research employs statutory, conceptual, and case study approaches. This decision is expected to broaden access for smaller parties and independent candidates, thereby enhancing political diversity and voter choice. However, there is a risk that the changes might induce political instability or lead to dominance by large parties. Thus, ongoing monitoring and evaluation of the impact of these changes are crucial to ensure that constitutional law reforms achieve their intended goals of justice and representation. This article contributes to understanding how the law can adapt to societal needs and the challenges faced in the democratisation process. By emphasising the importance of legal pragmatism, the article illustrates that the law should function as a theoretical norm and an effective tool for addressing the continuously evolving socio-political dynamics. The research is intended to serve as a reference for policymakers and academics in comprehending and implementing constitutional law reform in Indonesia.
Between Equality and Hierarchy: A Socio-Legal Analysis of Employment Protection for PPPK Under Indonesia’s State Civil Apparatus Reform Herry Febriadi; Krisnadi Nasution; Syofyan Hadi
Baileo: Jurnal Sosial Humaniora Vol 3 No 2 (2026): January 2026
Publisher : Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/baileofisipvol3iss2pp295-312

Abstract

This study aims to examine the socio-legal paradox of equality and hierarchy within Indonesia’s civil service reform under Law No. 20 of 2023, which formally establishes parity between Civil Servants (PNS) and Government Employees with Employment Agreements (PPPK). Employing a socio-legal approach that combines normative juridical analysis with empirical sociological inquiry, data were drawn from statutory documents (Law No. 20/2023, Government Regulation No. 49/2018, and related regulations), policy reports, media interviews, and PPPK testimonies. These were analyzed qualitatively through triangulation of legal norms, bureaucratic practices, and social contexts. The findings reveal that while the 2023 ASN Law normatively affirms equal rights, obligations, and career development opportunities, bureaucratic structures continue to preserve hierarchical distinctions, positioning PPPK as second-tier employees. Cultural and institutional discrimination persists, driven by an administrative–technical legal rationality that fails to achieve emancipatory transformation within the bureaucracy. The study’s novelty lies in applying a socio-legal perspective to Indonesia’s public employment reform, illuminating the dialectical relationship between law and social hierarchy. Theoretically, it enriches discourse on public employment justice and the sociology of legal reform in developing states, while practically, it provides a conceptual basis for inclusive and merit-based regulatory design in Indonesia’s civil service governance.
Constitutional Imperatives: Examining the Urgency of Term Limits for Members of the House of Representatives Baharuddin Riqiey; Syofyan Hadi
Mimbar Keadilan Vol. 17 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v17i2.9635

Abstract

UUD NRI 1945 is the highest law in Indonesia's hierarchy of rules and regulations. One of the principles adopted by the UUD NRI 1945 is the principle of constitutionalism. Proof that the UUD NRI 1945 adheres to the principle of constitutionalism can be proven by the existence of Article 7, Article 23E, Article 24A, Article 24B, and Article 24C of the UUD NRI 1945. Meanwhile, the DPR, one of the state institutions mentioned in Chapter VII of the UUD NRI 1945, does not regulate term limits. This research explains the urgency of regulating term limits for DPR members from a constitutionalism perspective. This research is normative legal research using a statutory, conceptual, case, and comparative approach. The results of this research show that the absence of regulations regarding term limits for members of The House of Representative in the UUD NRI 1945 is not in accordance with the principles of constitutionalism adopted by the UUD NRI 1945. The urgency of limiting the terms for members the House of Representative is to: (1) uphold the principles of constitutionalism, (2) prevent arbitrary actions, (3) realize legal certainty, (4) improve the implementation of democracy in Indonesia, (5) prevent authoritarianism, and (6) Carrying out regeneration.
Co-Authors Abdul Aziz Alpian, M. Amelia, Mays Anang Pratama Widiarsa Anjaly Rosdiansyah Dewi Anugrah, Narendra Putra Arie Mangesti, Yovita Baharuddin Riqiey Baharuddin Riqiey Bastian, Jimmy Bayu Kurnia Nazarrudin Qolyubby Bernada, Yaffed Septian Bernada Bravestha, Rio Chairul Farid, Achmad Dahlan, Rudiyanto Dananjaya, Adhitya Arum Demar Bunga Kinanti Fajar Sugianto Farisi, Salman Fawwaz Iqbal Rahmanto Fouziah, Resti Frans Simangunsong Ghozali, Moudy Raul Guntur, Sundaru Herry Febriadi Hikam, Reza Maulana Hufron Hufron Hufron Hufron Hufron Hufron Imron, Muhamad Karmal Maksudi Krisnadi Nasution Krisnadi Nasution Lovitya Trisnanti, Ines Mangesti, Yovita Arie Miarsa, Fajar Rachmad Dwi MOH. SALEH Mohammad Mohammad Muhammad Afif Murtadlo, Aly Nandini, Nova Mawar Lailatul Adawiyah Noviekayati, IGAA. Priyambodo, Bagus Adam Puji Utomo, Sutrisno Putra Samudra, Kaharudin Qolyubby, Bayu Kurnia Nazarrudin Rimbawani Sushanty, Vera Riqiey, Baharuddin Ronny Ronny S Endang Prasetyawati Sesung, Rusdianto Sesung, Rusdianto Sibarani, Tagor Slamet Suhartono Sukardi Sukardi Sultoni Fikri Sultoni Fikri Sutra, Heni Syahroni, Muh. Arief Tomy Michael Tomy Michael Tri Budiman, Nanang Walujo Tjahjono, Agus Wiwik Afifah Yunita, Asti